Home Blog Page 48

Rutan Sidikalang Ikrar Bersih

DAIRI – Rutan Kelas IIB Sidikalang menggelar Apel Ikrar Pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, Jumat (8/5). Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan berintegritas.

Loviga Ferdinanta Sembiring menegaskan bahwa ikrar tersebut merupakan komitmen nyata seluruh jajaran dalam mendukung program pemasyarakatan bersih dari narkoba, HP ilegal, dan penipuan.

Ia juga menekankan bahwa perang terhadap peredaran barang terlarang bukan hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab bersama seluruh petugas. “Seluruh petugas diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat pengawasan,” tegasnya.

Sebagai bentuk implementasi, kegiatan dilanjutkan dengan tes urine narkoba bagi pegawai dan warga binaan pemasyarakatan. Rutan Sidikalang berkomitmen memperketat pengawasan dan mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, profesional, akuntabel, dan humanis. (rud/ila)

Lewat Pelatihan Perikanan dan Agribisnis, PT Dairi Prima Mineral Dorong Ekonomi Desa

LATIHAN: PT DPM bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dairi, menggelar pelatihan budidaya ikan tawar di Desa Polling Anakanak belum lama ini. (stimewa)
LATIHAN: PT DPM bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dairi, menggelar pelatihan budidaya ikan tawar di Desa Polling Anakanak belum lama ini. (stimewa)

DAIRI – PT Dairi Prima Mineral memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) berbasis kemandirian ekonomi. Program ini difokuskan pada pengembangan sektor perikanan air tawar dan agribisnis di wilayah sekitar operasional perusahaan.

Mengawali rangkaian kegiatan pada April 2026, PT Dairi Prima Mineral meluncurkan Demonstration Plot (Demplot) sebagai percontohan budidaya ikan air tawar bagi warga desa ring 1, sekaligus menggelar pelatihan intensif di Desa Polling Anak-anak.

Program ini merupakan tindak lanjut dari permintaan pemerintah desa dan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan penyuluh perikanan lapangan (PPL) setempat. Sebanyak 13 pemilik kolam ikan mengikuti pelatihan yang mencakup standar pembuatan kolam, pengujian pH air, pengelolaan pakan, hingga teknik budidaya berkelanjutan.

Chief Legal and External Relation Officer PT DPM Radianto Arifin, mengatakan bahwa perusahaan hadir bukan hanya sebagai mitra, tetapi juga sebagai penggerak utama pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami berkomitmen mendukung peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mandiri dan berkembang,” ujarnya, Jumat (8/5).

Sebagai bentuk dukungan nyata, PT DPM juga menyalurkan fasilitas pendukung seperti pembuatan keramba ikan, instalasi saluran air, hingga penyediaan benih ikan bersertifikat dan pakan berkualitas. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya unit usaha mandiri berbasis perikanan yang berkelanjutan.

Selain sektor perikanan, PT DPM juga mengembangkan program agribisnis dengan memaksimalkan potensi lokal seperti kopi robusta, kakao, dan durian. Program ini dijalankan bersama Dinas Pertanian, pemerintah desa, PPL, serta kelompok tani setempat.

Di wilayah Sopogadong, sebanyak 47 petani terpilih dari 200 kandidat telah mengikuti pelatihan budidaya kopi, kakao, dan durian. Para petani juga mendapatkan pendampingan teknis, bantuan pupuk, serta pengendalian hama untuk meningkatkan hasil produksi.

“Melalui berbagai inisiatif terintegrasi ini, kami berharap desa-desa binaan dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” kata Radianto.

Dengan berbagai program tersebut, PT Dairi Prima Mineral menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan di wilayah sekitar operasional perusahaan. (rud/ila)

Deliserdang Luncurkan Mobil IVA, Deteksi Dini Kanker Serviks hingga ke Desa

PELUNCURAN: Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Ketua TP PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK Ny Asniar Lom Lom Suwondo meluncurkan mobil pelayanan IVA Mobile di Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (7/5).
PELUNCURAN: Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Ketua TP PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK Ny Asniar Lom Lom Suwondo meluncurkan mobil pelayanan IVA Mobile di Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (7/5).

LUBUKPAKAM – Bupati Deliserdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK, Ny Asniar Lom Lom Suwondo meluncurkan mobil pelayanan IVA Mobile di Alunalun Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (7/5).

Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti ASN, tenaga kesehatan, masyarakat, serta pelajar sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dalam arahannya, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menegaskan, launching Mobil IVA Mobile merupakan bagian dari upaya membangun gerakan masyarakat sehat di Kabupaten Deliserdang.

“Germas ini bukan hal baru. Ini merupakan sinkronisasi program pemerintah pusat dengan program daerah melalui visi Deliserdang Sehat,” kata Asri.

Asri juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang terus menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan, termasuk mobil pelayanan kesehatan keliling seperti dental clinic, layanan TB, dan IVA Test.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran kesehatan agar seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“Sebagus apa pun program yang diluncurkan kepala daerah, kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh stakeholder dan jajaran pelaksana, maka program itu hanya menjadi seremonial,” tegasnya.

Asri menyebut deteksi dini kanker leher rahim penting dilakukan untuk mencegah penyakit berkembang lebih parah. Ia juga meminta seluruh mobil pelayanan kesehatan rutin turun hingga ke desa-desa agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

“Kita ingin mencegah penyakit berat agar tidak menjadi sesuatu yang fatal bagi keluarga masyarakat kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang, Tetti Rosanti Keliat, menyampaikan bahwa inovasi layanan melalui Mobil IVA Mobile dengan program PASCERDIK (Program Layanan Kesehatan Cegah Kanker dengan IVA Test Berkala) bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya wanita usia subur di seluruh kecamatan di Kabupaten Deliserdang.

“Melalui pemeriksaan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat, deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan metode yang cepat, sederhana, aman, dan murah,” ujar Kadis Kesehatan Deliserdang.

Selain pelayanan IVA Test, mobil pelayanan tersebut juga dilengkapi fasilitas USG untuk pemeriksaan kehamilan, alat deteksi dini kanker payudara, EKG untuk pemeriksaan jantung, hingga antropometri kit guna mendeteksi status gizi dan stunting pada anak.

“Program layanan mobil IVA Test ini merupakan ide dan gagasan Bapak Bupati bersama Ibu Ketua TP PKK untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan IVA Test di seluruh kecamatan,” tuturnya.

Kegiatan peluncuran ini diikuti sekitar 800 peserta yang terdiri dari wanita usia subur, anak stunting, serta pelajar di Kecamatan Lubukpakam. Sebanyak 225 balita stunting turut menerima bantuan dan layanan kesehatan terpadu melalui kolaborasi lintas organisasi pimpinan daerah (OPD).(btr/azw)

Angin Kencang Terjang Kotapinang, Sejumlah Atap Rumah Warga Rusak

KUNJUNGAN: Lurah Kotapinang Mirwan Santosa saat kunjungi rumah warga yang terdampak angin kencang, kemarin.
KUNJUNGAN: Lurah Kotapinang Mirwan Santosa saat kunjungi rumah warga yang terdampak angin kencang, kemarin.

KOTAPINANG – Hujan deras serta angin kencang melanda wilayah Kotapinang, Rabu (29/4). Akibatnya, sejumlah atap rumah warga beterbangan di lingkungan Labuhan Kotapinang, Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Lurah Kotapinang, Mirwan Sentosa, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi.

Ia juga mengingatkan warga yang bermukim di bantaran Sungai Barumun agar waspada terhadap kemungkinan banjir. “Pastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, bersihkan saluran drainase, dan kurangi aktivitas di luar rumah saat cuaca buruk,” ujarnya.

Meski sempat menimbulkan kerusakan pada beberapa rumah warga, peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Pemerintah setempat terus memantau kondisi cuaca dan mengimbau warga untuk segera melapor jika terjadi keadaan darurat.(mag-5/azw)

Rico Waas Segera Eksekusi Jalan Rusak di Marelan, Dua Titik Langsung di Beton Bulan Ini

TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass, saat meninjau jalan rusak di Medan Marelan.
TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass, saat meninjau jalan rusak di Medan Marelan.

MEDAN – Terik matahari seolah kalah dengan semangat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dalam membenahi infrastruktur jalan di Kota Medan.

Siang itu, selesai menunaikan ibadah salat Jumat, orang nomor satu di Pemko Medan itu langsung turun kelapangan meninjau jalan rusak di Kecamatan Medan Marelan, Jumat (8/5/2026).

Langkah taktis ini menyasar tiga titik krusial yang selama ini menjadi momok bagi mobilitas warga, diantaranya jalan Jala 20 (Kelurahan Rengas Pulau), serta Jalan Pasar Nipon Gg. Musala dan Jalan Takenaka (Kelurahan Paya Pasir).

Rico Waas tidak datang sekadar untuk meninjau dan mengumbar janji, namun ia membawa solusi konkret yang berbeda untuk tiap skala kerusakan.

seperti di Jalan Jala 20, langsung dijawab Rico Waas dengan melakukan patching (penambalan) dan pembenahan intensif sepanjang 1 kilometer, guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dalam waktu singkat.

Lalu untuk Jalan Nipon Gg. Musala dan Jalan Takenaka, Rico Waas menginstruksikan untuk dilakukan pembetonan total yang dijadwalkan mulai dieksekusi bulan Mei ini juga, mengingat kerusakan yang sudah masuk kategori “ekstrem”.

“Kondisinya sudah sangat parah. Ini bukan sekadar urusan aspal, ini akses masa depan anak-anak kita. Saya tidak mau mereka bertaruh nyawa hanya untuk berangkat sekolah. Bulan ini juga, Gang Musala dan Jalan Takenaka harus dibeton!” tegas Rico di hadapan warga.

Keputusan untuk melakukan pembetonan permanen diambil bukan tanpa alasan. Rico Waas menekankan bahwa infrastruktur di gang-gang sempit dan akses sekolah harus memiliki daya tahan tinggi terhadap cuaca dan beban kendaraan agar APBD yang digunakan benar-benar dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

​Bagi masyarakat sendiri, gerak cepat (gercep) sang Wali Kota adalah jawaban atas doa mereka selama bertahun-tahun. Kepemimpinan Rico Waas kali ini membuktikan bahwa birokrasi di bawah arahannya tidak lagi sekadar mencatat laporan, tapi langsung mengeksekusi solusi di lapangan. (map/ila)

Sumut Darurat TPPO, Senator Penrad Siagian Soroti Ribuan PMI Ilegal dan Misteri Pulau Asing di Nias

MEDAN, SumutPos.co- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, memperingatkan bahwa ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Sumatra Utara telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Hal ini menyusul temuan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumut yang terjebak dalam status ilegal di luar negeri.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Penrad saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut di Medan, Rabu (6/5/2026). Kehadiran rombongan senator ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KBRI di Kamboja, Penrad mengungkapkan bahwa Sumatra Utara menjadi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural terbesar. “Ada ribuan warga Sumut yang saat ini dalam proses pemulangan. Rata-rata korban adalah mereka yang berhasil melarikan diri dari tempat penyekapan atau pusat penipuan daring (scam center),” ujar Penrad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Mirisnya, Penrad mencatat lebih dari 20 PMI ilegal telah dipulangkan melalui upayanya, di mana dua di antaranya meninggal dunia, yakni Argo warga Langkat dan Rexi Situmeang warga Sidikalang. Ia pun menyoroti celah verifikasi di Imigrasi yang diduga dimanfaatkan agen ilegal untuk memproses paspor para korban secara berulang tanpa adanya catatan pembatasan (blacklist).

Misteri Pulau “Terlarang” di Nias

Selain isu TPPO, Penrad melaporkan temuan ganjil terkait kedaulatan negara di Kepulauan Nias. Ia mengaku dilarang merapat ke sejumlah pulau batu di wilayah tersebut meski datang sebagai pejabat negara resmi.

“Beberapa pulau katanya dimiliki orang asing, dijaga ketat, dan masyarakat bahkan saya sendiri tidak boleh masuk. Ini menyangkut pertahanan negara. Saya minta Imigrasi mengusut aktivitas dan status keimigrasian orang asing di sana,” tegasnya.

Temuan-temuan ini rencananya akan dibawa ke tingkat pusat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam waktu dekat.

Respons Imigrasi Sumut
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan, menyatakan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan meski terkendala keterbatasan personel. Dengan 786 pegawai untuk mengawasi 33 kabupaten/kota, Imigrasi mengandalkan sinergi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Parlindungan merinci, sepanjang tahun 2025, pihaknya telah menolak permohonan 2.140 paspor yang terindikasi akan digunakan untuk bekerja secara ilegal. “Kami juga telah membentuk 98 Desa Binaan Imigrasi sebagai garda terdepan edukasi masyarakat di wilayah rawan TPPO agar tidak mudah terbuai rayuan agen ilegal,” pungkasnya. (adz)

Dorong Kader Berwirausaha, DSP Siapkan Karang Taruna Jadi Basis Ekonomi Kreatif

Dedi Saputra Pane yang akrab disapa DSP saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dedi Saputra Pane yang akrab disapa DSP saat ditemui beberapa waktu lalu.

Peran strategis Karang Taruna sebagai mitra pemerintah perlu menjadi fokus utama dalam rangka sinergi pemberdayaan masyarakat, penguatan solidaritas sosial serta pengembangan potensi generasi muda. Kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai penguat kehadiran organisasi ini di setiap kelurahan di Kota Medan.

“Sinergi ini mencakup kerja sama antara Karang Taruna dengan Pemko Medan, melalui dinas terkait yang melingkupi kesejahteraan masyarakat dan UMKM, seperti dinas sosial,” ujar pemerhati sosial, Hidayat Kurnia kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Menurut Hidayat, pada beberapa kesempatan diskusi bersama Dedi Saputra Pane, dan anggota Karang Taruna di Medan, muncul gagasan untuk memperkuat basis sosial. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, kader organisasi sebagai agen perubahan perlu sinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lain, dalam hal pemberdayaan masyarakat.

“Bagaimana penguatan solidaritas sosial serta mengembangkan potensi generasi muda. Masalah sosial yang muncul di masyarakat, hampir sama, seperti narkoba, dan kejahatan  lainnya,” katanya.

Dari peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program dan visi Medan Untuk Semua, Hidayat mengungkapkan, Dedi Saputra Pane (DSP) juga mendorong kehadiran organisasi ini aktif hingga di kantong basis generasi muda.

“Semangatnya adalah menyiapkan sumber daya kader Karang Taruna untuk berwirausaha, melalui dukungan pemerintah. Termasuk memanfaatkan lahan yang ada untuk berkreasi. Banyak hal yang bisa diberdayakan, hingga menghasilkan secara finansial,” sebut Hidayat yang konsen di bidang pendidikan.

Masukan tersebut kata Hidayat, menjadi poin yang terungkap dalam berberapa diskusi bersama. DSP sendiri mengedepankan program inovatif, hingga menerima kritik konstruktif, demi mendorong perwujudan Medan untuk Semua.

“Seperti berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan penguatan solidaritas. Karang Taruna Kota Medan juga berperan dalam hal pembinaan bagi generasi muda. Menanamkan kesadaran tanggung jawab soaial guna memperkuat ketahana sosial hingga tingkat kelurahan, sehingga perwujudannya maksimal,” jelas Hidayat.

Dengan begitu kata Hidayat, penguatan basis sosial di setiap lingkungan dan kelurahan merupakan bagian penting agar pengaruh pergaulan yang buruk bisa teralihkan. Hubungan sosial yang kuat dan harmonis ke arah positif, memberikan ruang bagi generasi muda sesuai jargon dari DSP, Pemuda Hari Ini Adalah Pemimpin di Masa Depan.

Menurut Aktivis Pergerakan Kota Medan, M Afdhal Sembiring sejatinya organisasi yang tegak lurus kepada Pemerintah Kota Medan perlu dukungan OPD terkait, pemangku kepentingan, termasuk swasta melalui skema CSR perusahaan. “Bagaimana mengoptimalkan program kerja Karang Taruna Medan ke depan, sehingga problematika sosial dapat dipetakan. Termasuk bersama-sama mendirikan Sanggar Serbaguna di tiap kawasan Strategis Kota Medan,” kata Afdhal. (adz/ila)

PUD Pasar Medan Bakal Laporkan Pengelola Pasar

Dirut PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos).
Dirut PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos).

Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan bersiap mengambil langkah hukum terkait dugaan pengelolaan pasar yang dinilai merugikan keuangan daerah dan negara selama bertahun-tahun.

Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan Anggia Ramadhan, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan seluruh pengelola pasar kepada Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Pastinya kita tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk pengelolaan yang merugikan perusahaan dan negara. Rencananya Senin akan kita laporkan ke Kejaksaan Negeri Medan (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu),” ujar Anggia, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, dugaan kerugian negara tersebut berasal dari pengelolaan aset dan retribusi pasar yang dinilai tidak berjalan sesuai aturan dan berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah hingga puluhan miliar rupiah.

Anggia menegaskan, sejak memimpin PUD Pasar Kota Medan dirinya berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola perusahaan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Laporan yang akan kita lakukan juga tindak lanjut dari hasil temuan BPK yang menunjukkan adanya dugaan pengelolaan yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan keuangan perusahaan daerah maupun PAD Kota Medan,” katanya.

Ia menekankan, langkah hukum yang ditempuh bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan murni demi menyelamatkan aset dan keuangan daerah.

“Yang sangat disayangkan, upaya pembenahan dan penyelamatan aset daerah yang kita lakukan tidak berjalan sesuai yang diinginkan dan justru memojokkan PUD Pasar Kota Medan. Meski begitu, sekali lagi saya tegaskan bahwa langkah hukum kita nantinya murni untuk menyelamatkan keuangan negara,” tegasnya.

Anggia menyebut pihaknya ingin memastikan seluruh pengelolaan aset pasar dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain menjaga keuangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan PAD Kota Medan dan menghentikan praktik pengelolaan yang dinilai merugikan negara.

“Semua kita serahkan pada APH dan saya yakin serta percaya dengan penegakan hukum kita. Pastinya kita akan terus melawan segala bentuk pengelolaan yang melanggar ketentuan, apalagi sampai merugikan negara,” pungkasnya. (map/ila)

Viral Isap Vape Diduga Narkotika, Kompol DK Dipecat

DIPERIKSA: Kompol DK saat diperiksa Bidpropam Polda Sumut.
DIPERIKSA: Kompol DK saat diperiksa Bidpropam Polda Sumut.

Polda Sumatera Utara akhirnya menjatuhkan sanksi tegas terhadap Kompol Dedi Kurniawan buntut video viral yang memperlihatkan dirinya mengisap vape diduga mengandung narkotika. Melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), perwira menengah tersebut resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Sidang etik digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut, Rabu (6/5/2026). Sidang dipimpin Philemon Ginting bersama Triyadi dan Bernard Naibaho.

Kasus ini sebelumnya menyita perhatian publik setelah video Kompol DK viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Bidpropam Polda Sumut langsung melakukan penyelidikan internal secara objektif dan transparan.

Kabid Humas Polda Sumut Ferry Walintukan menjelaskan, sejak awal pihaknya telah mendalami seluruh informasi dan memeriksa Kompol DK yang mengakui dirinya merupakan sosok dalam video tersebut.

Namun, dalih bahwa aktivitas itu merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan tidak dapat dibuktikan dengan dokumen resmi seperti laporan hasil penyelidikan maupun surat perintah tugas.

“Sejak awal kami pastikan penanganan dilakukan secara profesional dan transparan. Setiap informasi kami dalami secara objektif sesuai prosedur,” ujar Ferry dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Dalam persidangan etik, terungkap bahwa Kompol Dedi Kurniawan terbukti menggunakan vape yang mengandung narkotika serta berperilaku tidak pantas di ruang publik dalam kondisi terpengaruh zat terlarang.

Temuan itu diperkuat hasil pemeriksaan laboratorium forensik berdasarkan uji urine dan darah tertanggal 30 April 2026. Hasilnya, yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung MDMA, metamfetamina, dan etomidate.

Komisi Kode Etik Polri menilai tindakan tersebut telah melanggar kewajiban menjaga kehormatan institusi, menaati norma hukum dan kesusilaan, serta larangan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian.

Selain pelanggaran utama, terdapat sejumlah faktor yang memberatkan, seperti sikap tidak kooperatif selama persidangan, riwayat pelanggaran disiplin dan kode etik sebelumnya, hingga dampak viral yang dinilai mencoreng citra Polri di mata masyarakat.

“Putusan sidang menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama enam hari serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” demikian hasil putusan sidang.

Ferry menegaskan, putusan tersebut menjadi bukti komitmen Polda Sumut dalam menindak tegas setiap pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan narkotika dan perilaku yang merusak kepercayaan publik.

“Ini adalah bukti bahwa Polda Sumatera Utara tidak mentolerir pelanggaran, terlebih yang menyangkut narkotika dan perilaku yang mencederai kepercayaan masyarakat. Proses dari awal penyelidikan hingga putusan etik berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia berharap langkah tegas tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh personel agar tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ferry menyebut Kompol Dedi Kurniawan menyatakan akan mengajukan banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. (dwi/ila)

Puskesmas Medan Labuhan Jemput Bola, “Sipungkas” Pastikan Warga Sehat

KUNJUNGI: Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba saat mengunjungi rumah warga, Rabu (6/5/2026).
KUNJUNGI: Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba saat mengunjungi rumah warga, Rabu (6/5/2026).

Pemko Medan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, salah satunya dibuktikan melalui inovasi “Sipungkas” (Stiker Penanda Kunjungan Rumah oleh Puskesmas) yang di luncurkan UPT Puskesmas Medan Labuhan.

Peluncuran inovasi ini ditandai dengan penempelan stiker sekaligus skrining kesehatan oleh petugas Puskesmas yang dipimpin langsung oleh Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba langsung ke rumah warga, Rabu (6/5/2026).

Kepala UPT Puskesmas Medan Labuhan dr Imelda Iriana Purba, mengatakan kunjungan petugas Puskesmas ke rumah-rumah warga merupakan kewajiban yang harus dilakukan, apalagi saat ini Puskesmas telah ILP (Integrasi Layanan Primer).

Dengan adanya inovasi “Sipungkas”, maka kunjungan bukan sekadar rutinitas medis, melainkan upaya membangun ikatan emosional dengan warga.

“Jadi dengan adanya stiker ini, kita memastikan bahwa masyarakat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, sekaligus memudahkan pencatatan dan pelaporan guna menghindari duplikasi kunjungan, serta memastikan bahwa semua masyarakat sudah paham tentang jaminan kesehatan melalui program UHC,” ujar dr Imelda.

Dalam setiap kunjungan, kata Imelda, petugas melakukan serangkaian skrining kesehatan di tempat, yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan kadar gula darah (KGD), pemeriksaan tekanan darah, dan penyuluhan kesehatan.

Program ambisius ini menargetkan sebanyak 5.132 Kepala Keluarga (KK), di wilayah kerja Medan Labuhan.  “Kami optimis seluruh target rumah akan tertempel stiker dan terdata kesehatannya pada Desember 2026. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi basis evaluasi dan kebijakan kesehatan di tahun mendatang,” bilang  dr Imelda.

Sementara itu Lurah Sei Mati Yogi Fatresya yang ikut mendampingi penempelan stiker kerumah warga, menyambut baik langkah tenaga medis yang datang langsung mengunjungi warganya.

Ia menekankan pentingnya kesadaran warga, terutama di wilayah rawan banjir seperti Sei Mati untuk memanfaatkan program UHC (Universal Health Coverage) Pemko Medan.

“Apabila ada warga yang sakit, baik ringan maupun berat, silakan berobat ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat. Cukup gunakan KTP saja. Meskipun BPJS tidak aktif tetap dilayani selama mengikuti prosedur rujukan dari Puskesmas,” tegas Yogi.

Manfaat nyata dirasakan langsung oleh Sri Wahyuni, seorang warga yang dikunjungi. Ia mengaku senang karena kini ia tahu pasti status JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) miliknya aktif tanpa harus jauh-jauh mengecek ke kantor BPJS.

“Sangat puas karena pelayanannya datang langsung ke rumah. Kami jadi tahu kalau berobat ke Puskesmas itu sebenarnya tidak rumit. Harapannya Puskesmas Medan Labuhan makin maju dan fasilitasnya terus ditambah,” ungkap Sri. (map/ila)

1...474849...15,898Page 48 of 15,898