TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, MSi melantik Drs Indra Sahat Simare-mare, MSi sebagai Sekretaris Daerah dan Bontor Hutasoit, SIP, MSP sebagai Kepala Dinas Pendidikan, di Balai Data Kantor Bupati, Tarutung, Rabu (23/10).

Pengangkatan Indra Simare-mare sebagai Sekretaris Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 903 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sedangkan jabatan lama Bontor Hutasoit adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, dan dilantik menjadi Kadis Pendidikan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 902 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bupati berharap agar kedua pejabat tersebut mampu melaksanakan tugas dengan maksimal dan selalu rendah hati.

“Pengalaman kerja saudara mestinya sudah merupakan modal yang layak untuk mengemban jabatan ini. Harus selalu rendah hati karena jabatan ini merupakan pemberian Tuhan. Tunjukkan loyalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas,” ucap Bupati.

Kepada Sekda yang baru dilantik, Bupati menekankan beberapa hal yang menjadi fokus pekerjaan terutama 5 sektor untuk mewujudkan Visi Tapanuli Utara, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, infrastruktur dan pariwisata.

“Saudara sebagai pemimpin 8.000-an ASN dan honorer harus mampu berjuang keras mendukung dalam mewujudkan Visi terutama pada 5 sektor tersebut. Jabatan Sekda bukan hanya administrasi tetapi juga meliputi sosial-budaya, realisasikan Galeri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) serta mempersiapkan terkait peraturan-peraturan Daerah,” tambah Bupati.

Kepada Mindo Arta Siahaan istri Sekda yang turut hadir pada kesempatan tersebut, Bupati mengatakan agar selaku ketua Dharmawanita nantinya diharapkan mampu mendukung kerja suami dan selalu aktif mendampingi Ketua PKK.

Selanjutnya, kepada Kadis Pendidikan, Bupati berpesan agar mampu bergerak cepat melaksanakan program serta terobosan dalam mewujudkan SDM Unggul, pemerataan guru, pembenahan fisik sekolah, pelatihan kepemimpinan Kepala Sekolah dan Guru.

“Buat suatu sistem yang mampu berjalan dengan baik sesuai tupoksi sehingga jelas diatur ‘siapa melakukan apa’. perlu juga dipersiapkan agar setiap sekolah harus memiliki kelas unggulan terutama pada SMP. Lakukan pembinaan terhadap sikap siswa sehingga memiliki ‘attitude’ yang baik. Siswa harus memiliki jiwa kesatria, Nasionalis, jiwa Pancasila dan pemahaman Wawasan Nusantara,” lanjut Bupati. (mag-12/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemkab Labuhanbatu memberikan asuransi lahan pertanian yang gagal panen sebesar Rp6 juta per hektare.

“Kepada para petani yang mengalami gagal panen akan diberi ansuransi sebesar Rp6 juta per hektare,” kata Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, Kamis (24/10) saat membuka kegiatan Hari Pangan Sedunia ke-39 di Rantauprapat.

Dikatakan Andi, lahan persawahan di Kabupaten Labuhanbatu menurut Badan Pengembangan dan Penelitian seluas 18 ribu hektare.

Upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, pihak Pemkab Labuhanbatu melalui Dinas Pangan Labuhanbatu mengirimkan 60 petani untuk studi banding bidang peternakan dan perikanan ke Kabupaten Bo gor. Dan saat ini para petani tersebut su dah menerapkan ilmunya di desa masing-masing.

“Labuhanbatu terkenal dengan kelapa sawitnya, namun sekarang harga sawit sangat anjlok, saat ini kita berusaha mengubah pola fikir masyarakat untuk mengalihkan lahan sawit tersebut menjadi sawah untuk menanam padi karena lebih menguntungkan ,” ujar Bupati.

“Saya cek di pasar Glugur, konsumsi ikan masyarakat Labuhanbatu sebesar 8 ton perhari, tetapi ikan tersebut berasal dari luar daerah, harapan saya ke depan, kita harus menjadi pengekspor ikan di glugur, kemudian, petani kita harus pintar, SDM harus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat ke depan,” jelas Bupati.

Pada kesempatan itu, Andi menginformasikan pada tanggal 30 Oktober mendatang akan meresmikan pusat oleh-oleh Labuhanbatu di tugu selamat datang Ran tauprapat, dan 4 kios di Ika Bina untuk ekonomi kerakyatan dan produk UKM.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Sarifudin Harahap mengimbau kepada seluruh masyarakat Labuhanbatu, agar selalu mengkonsumsi sayuran bebas pestisida dan ikan bebas pelet supaya olahan masakan yang dikonsumsi keluarga aman dan sehat.

“Tema peringatan hari pangan sedunia tahun 2019 adalah teknologi industri pertanian dan pangan menuju Indonesia lumbung pangan dunia 2045, jika pangan sudah aman maka amanlah negara ini, kegiatan ini juga dirangkai lomba festival pangan lokal beragam-bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan produk olahan pangan lokal komersial tahun 2019,” sebut Sarifudin.

Adapun pemenang lomba beragam-ber gizi seimbang dan aman (B2SA) yakni juara I Kecamatan Rantau Selatan, juara 2 Ke camatan Rantau Utara, dan juara 3 Kecamatan Bilah Hulu sedangkan juara lomba produk olahan pangan lokal komersial yaitu juara I Kecamatan Rantau Utara, juara II Kecamatan Bilah Barat, serta juara III Kecamatan Bilah Hilir. (mag-13/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu secara simbolis membagikan kartu tani kepada anggota kelompok tani (Poktan) di Kecamatan Berampu, sekaligus sosialisasi penerapan sistem kartu tani kepada semua pengurus Poktan di Kantor Camat Berampu, Kamis (24/10).

Bupati didampingi Kepala Dinas Pertanian, Herlina Tobing, staf ahli Bupati, Marisi Sianturi, Kabag Perekonomian, Caros Situmorang serta Camat Bersmpu, Tumpal Daud Pasaribu serta perwakilan dari Bank BNI cabang Sidikalang.

Panitia sosialisasi, Eben epron Gurning melaporkan, penerapan kartu tani untuk peningkatan produksi dan menjamin ketersedian pupuk. Penerapan kartu tani juga bermanfaat agar bantuan tepat sasaran. Penebusan pupuk bersubsidi harus melalui kartu tani.

Camat Berampu, Tumpal Daud Pasaribu mengaku sudah melaksanakan sosialisasi penerapan kartu tani di 5 Desa di Kecamatan tersebut pada bulan September 2019.

“Pihak pemerintah Kecamatan juga sudah berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk melakukan validasi dan verifikasi kelompok tani mengenai rencana depenitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk penyusunan elektronik rencana depenitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) dan sudah rampung 100 persen,”terang Tumpal.

Sementara Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dalam sambutannya mengatakan, dari total 182,792 hektare wilayah Kabupaten Dairi, 50 persennya merupakan pertanian. Artinya, pertumbuhan ekonomi wilayah ini sangat ditentukan sektor pertanian. “Dengan demikian, pengelolaan pertanian harus diurus dengan baik,”ucapnya.

Untuk peningkatan pertanian, lanjut bupati, petani harus mendapat akses luas, baik sarana produksi maupun pemasaran. Dan anggota kelompok tani harus dipastikan mudah mendapatkan pupuk dan permodalan.

Dikatakan Edy Keleng Ate, untuk menjamin ketersedian pupuk bagi 1.537 kelompok tani di Dairi, Pemkab meluncurkan penerapan sistem kartu tani.

“Selain berfungsi mempermudah penyaluran pupuk bersubsdi, kartu tani diproyeksikan untuk sarana penerimaan bantuan. Semua anggota kelompok tani akan mendapatkan kartu tani,”terangnya.

Untuk mendapatkan bantuan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten bagi petani harus terdaftar menjadi anggota kelompok tani termasuk penebusan pupuk bersubsidi.

“Jika masyarakat tidak masuk kelompok tidak akan mendapat bantuan untuk itu diharapkan agar petani masuk kelompok tani,”sarannya.

Eddy menyebutkan, khusus untuk kecamatan Berampu, dirinya masih banyak melihat petani belum masuk kelompok. Dimana petani di Kecamatan Berampu sebanyak 2.008 kepala keluarga (KK), yang masuk kelompok hanya 1.789 KK.

Penerapan sistem kartu tani, Pemkab Dairi gandeng bank BNI cabang Sidikalang. Diakhir acara, secara simbolis Bupati, Eddy KA Berutu menyerahkan kartu tani kepada 2 petani di kecamatan Berampu yakni Toba Simbolon dan Takdir Pasi. (rud/han)

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Banyak peristiwa bencana terjadi karena ulah manusia. Tanpa berpikir panjang, alam dirusak dan dieksploitasi demi keuntungan ekonomi. Padahal, ketika alam telah murka, kerugian yang ditimbulkan justru lebih banyak. Bahkan, menelan korban jiwa. Untuk itu, manusia harus lah bersahabat dengan alam.

Hal ini diingatkan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat menjadi pembina Apel Kesiapsiagaan Bencana dalam rangkaian Jambore Daerah Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi Sumut 2019, di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (23/10) sore.

“Jepang itu dengan segala kecanggihan teknologinya, tak bisa berbuat apa-apa ketika alam marah. Untuk itu, harus kita rawat alam dan sebagai antisipasi lakukan pelatihan untuk siaga. Sehingga, ketika bencana memang harus tiba, kita punya persiapan,” katanya.

Ada tiga pesan utama yang disampaikan Edy untuk para peserta Jambore. Pertama, sesama manusia harus saling mengingatkan untuk menjaga alam. Kedua, jambore kesiapsiagaan ini adalah konsolidasi untuk bersama-sama memperkecil kerugian baik personel maupun material apabila musibah terjadi. Dan yang ketiga menumbuhkan sikap sukarela, ikhlas, niat baik, jujur dan berani adalah sikap yang harus dimiliki oleh relawan kebencanaan.

Selanjutnya, Edy pun bercerita tentang ragam peristiwa bencana yang pernah ia alami. Beberapa diantaranya tsunami di Pangandaran (Jawa Barat), Bantul (Yogyakarta), dan Aceh. “Semua kebingungan. Apalagi kejadian di Aceh, itu saya sudah ikuti latihan, bagaimana lagi dengan yang tidak ikut latihan. Untuk itu, ikuti jambore ini dengan serius, latihan,” tutur Edy.

Dirinya pun mengaku ingin kembali dan menyempatkan diri untuk bergabung, berkemah dengan para peserta. Sekaligus berdoa bersama untuk keselamatan dan keamanan Sumut. Apel diakhiri dengan acara ramah tamah dan foto bersama, para peserta mengantre untuk berfoto dengan gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubsu didampingi Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menyerahkan piagam penghargaan kepada 17 kepala daerah kabupaten/kota atas partisipasi dalam upaya pengurangan resiko bencana melalui program desa tangguh bencana. Kemudian, diserahkan pula piagam penghargaan lagu jambore nasional oleh kepala BNPB melalui Deputi Bidang Pencegahan.

Adapun ketujuh belas kabupaten/kota yakni Deliserdang, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Dairi, Tanjung Balai, Langkat, Karo, Batubara, Medan, Humbang Hasundutan, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, dan Asahan.

Riadil sebelumnya menyebutkan, Jambore Daerah 2019 dilaksanakan mulai dari 22 hingga 25 Oktober 2015. Diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kabupaten/kota, jambore mengangkat tema “Membangun Keber samaan dan Kerelawanan Menuju Sumatera Utara yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias tahun anggaran 2020 sebesar Rp852 Miliar. Hal ini terungkap pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nias, Yaredi Laoli, Selasa (22/10).

Selain itu, DPRD Nias juga mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Yaahowu, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbu.

Pengesahan itupun ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Nias.

Besaran APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp30.319.552476, dengan perincian, pendapatan daerah sebesar Rp822.520.898.000, sedangkan belanja daerah Rp 852.840.450.476.

Kemudian, untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp32.350.000.000. Sementara sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya sebesar Rp 32.250.000.000.

Sebelumnya, Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM menyampaikan pendapat akhirnya menyatakan, menerima ketiga Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda. Bupati pun berharap dukungan dari seluruh anggota DPRD Nias untuk selalu mengawal setiap pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nias atas berbagai masukan yang telah diberikan selama proses pembahasan Ranperda ini , baik dalam rapat badan musyawarah, rapat komisi, maupun pada rapat paripurna yang Kita gelar hari ini,”Ujar Sokhiatulo.

Pada pemaparannya, dalam Ranperda APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020 masih terdapat aspirasi dan usulan kegiatan pembangunan fisik yang belum sepenuhnya terakomodir dikarenakan keterbatasan sumber pendapatan daerah yang tersedia. “Sehingga kita lebih mengutamakan pengalokasian anggaran untuk membiayai kebutuhan yang sangat prioritas, termasuk pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias tahun 2020 mendatang,”paparnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Nias mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk segera melakukan langkah-langkah dan upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan fisik yang telah dianggarkan dalam rancangan APBD kabupaten Nias Tahun Anggaran 2020.

“Namun dengan tetap mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga secara keseluruhan program dan kegiatan tersebut dapat terselesaikan hingga akhir tahun 2020 yang akan datang,”pungkasnya. (adl/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan jalan kurang lebih 1 kilometer di Jalan Perjuangan, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, rusah parah. Selain berlubang, badan jalan dengan lebar 2 meter tersebut belum pernah diaspal.

“Kondisi jalannya sangat memprihatikan. Parahnya lagi, parit di sisi kanan-kiri badan jalan tidak berfungsi,”ujar buk Aminah, warga setempat yang juga diamini warga lainnya, Asmah, Ida dan Nurman saat ditemui Sumut Pos, Rabu (23/10).

Menurut warga juga, badan jalan yang kerap mereka lalui tersebut sudah 10 tahun berlubang bak kubangan kerbau bila dimusim penghujan. “Pun begitu, pemerintah setempat tak pernah melakukan perbaikan,”timpal Asmah.

Selain itu, sambung Asmah, masyarakat tak bisa melintasi badan jalan apabila dalam kondisi banjir. “Bila tidak hati-hati bisa masuk lubang, karena kalau banjir tingginya bisa selutut,”imbuhnya.

Masih menurut warga, semakin parahnya kondisi jalan juga dikarenakan parit yang tidak berfungsi.

“Aliran air tidak lancar dan tergenang. Kalau hujan, rumah warga terendam juga,”timpal Nurman.

Menanggapi keluhan warga, Kepala Desa Pelawi Selatan Muhammad Rizal mengaku telah melaporkan kondisi Jalan Perjuangan melalui musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan. “Kita tunggu saja mudah-mudahan tahun ini, atau tahun depan mendapatkan perbaikan dari Pemkab Langkat,”harapnya. (yas/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka HUT ke-20 Dewan Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat, Ny. Terbit Rencana dan Ny. Syah Afandin ikut meramaikan pelaksanaan bakti sosial di SD Negeri 050778 Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalansusu, Rabu (23/10).

Dikesempatan tersebut, DWP Langkat memberikan tali asih kepada sejumlah siswa siswi yatim dan 6 buah kipas angin untuk difungsikan di kelas I sampai VI.

Selain itu, Ny. Terbit Rencana juga memberikan bimbingan kepada para guru, agar terus semangat bahwa tugas ini sebagai bagian dari ibadah.

“Semoga segala ilmu dan wawasan yang diberikan menjadi bekal berharga, bagi para generasi tunas bangsa. “Khususnya daerah ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Ny. Terbit juga memberikan arahan, kepada para pelajar agar tekun dan sungguh-sungguh meraih ilmu, sebab hanya dengan ilmu seseorang akan mendapatkan kemuliaan.

“Jangan pernah bosan apa lagi putus asa dalam menjalani proses belajar, sebab orang yang sukses adalah mereka yang giat dan siap bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya,” ungkapnya.

Sembari berpesan, bahwa kunci sukses setidaknya ada 4, pertama : hormat dan taat kepada orangtua, patuh kepada guru, punya kemauan yang kuat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, danrajin beribadah serta banyak berdoa.

Pada kesempatan itu, Ketua DWP Langkat, Ny. Indra Salahudin berharap kegiatan yang dilaksanakan dapat menjadi sebuah motivasi bagi segenap tenaga pengajar, peserta didik dan masyarakat. “Mari secara bersama kita peduli terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak kita,”ajaknya.

Turut hadir Kasek dan seluruh tenaga pendidik beserta murid SD N 050778, para wakil ketua dan pengurus DWP Langkat, masyarakat sekitar dan undangan lainnya. (bam/han)

KARO, SUMTUPOS.CO – Masih buruknya saluran drainase menyebabkan wilayah Kabupaten Karo, terutama Kota Kabanjahe dan Berastagi kerap dilanda banjir pasca diguyur hujan. Kondisi ini terungkap saat Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda, Ir Nasib Sianturi membuka Lokakarya Program Kotaku Tahun 2019.

Lokakarya ini digelar selama dua hari, Selasa (22/10) hingga Rabu (23/10) yang dihadiri para camat, kepala desa, OPD Karo, Selasa (22/10) di Hotel Rudang Berastagi.

Dalam sambutannya, Terkelin mengatakan Lokakarya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini bagian dari perwujudan komitmen pemerintah untuk penanganan kawasan kumuh. Pelaksanaan program Kotaku dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan pemukiman kumuh dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai nahkoda masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah pusat sebagai pendamping pemerintah daerah.

“Kendati demikian, program Kotaku berbasis masyarakat, dapat menjembatani dan bersinergikan komitmen dari berbagai pihak dalam mendorong dan menciptakan pemukiman yang layak,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta agar tahun berikutnya, program Kotaku dapat memfokuskan pada bidang drainase. “Sebab selama ini, kita tau dan terlihat disudut sudut kota, Kab Karo sering mengalami kebanjiran, akibat dari penataan drainase kurang baik,” jelas Bupati.

“Harapan saya, ke depan jadikan Lokakarya ini menjadi pemahaman strategi dan wawasan menjadi tanpa kota kumuh. Ini harus jadi persepsi kita semua jangan hanya fokus kepada yang tidak bermanfaat, tapi bermanfaatlah bagi masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu,Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi menerangkan, kawasan kumuh perkotaan di wilayah Karo mencapai 133, 00 Ha yang tersebar di 9 kelurahan Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi. “Sampai 2018, Pemerintah Karo berhasil menurunkan kawasan kumuh seluas 111,59 hektare atau sekitar 83,80%,” paparnya. Pihaknya optimis dapat menurunkan 0 hektare permukiman kumuh di 2019 sebesar 21,47 hektare atau sekitar 16.20%. (deo/han)