MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, Syahrul Efendi Rambe dikabarkan tidak masuk kantor sejak beberapa waktu yang lalu. Padahal, Syahrul merupakan Kadispora yang baru saja dilantik pada 11 Juli 2019 yang lalu. Karenanya, dewan Kota Medan meminta agar Plt Wali Kota Medan segera menindak Syahrul yang dinilai mangkir dari tugas.

Pimpinan DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah menegaskan, Pemko Medan dalam hal ini Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution harus segera bertindak cepat atas ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh Kadispora Kota Medan tersebut.

“Kalau sakit, ya harus ada surat sakit atau ambil cuti sakit. Kalau ada halangan dalam bentuk lainnya, maka harus ada laporan jelas dan bukti administratif berhalangannya orang tersebut. Kalau tak ada bukti administratif, itu namanya mangkir,” ucap Bahrum kepada Sumut Pos, Jumat (25/10).

Menurut Bahrum, bila benar Kadispora sakit, maka harus ada perhatian khusus dari Pemko Medan terhadap pejabatnya. Tapi, perhatian itu bukan dalam bentuk melindungi pejabatnya yang mangkir kerja sekalipun dengan alasan sakit.

“Kalau benar sakit, kita pun ikut prihatin. Dan kalau Pemko juga prihatin, ya berilah dia cuti sakit. Tapi tak boleh ada yang namanya sakit tapi tak ada cuti sakit, tak ada keterangan sakit atau keterangan lainnya, tapi dia malah tetap dianggap bekerja. Nah, ini yang tidak boleh,” ujar Bahrum.

Untuk itu Bahrum meminta Plt Wali Kota segera menelusuri alasan pejabat eselon II nya tersebut tidak masuk kerja.

“Kalau memang sakit dan butuh istirahat, maka haruskan Kadispora itu untuk cuti sakit agar Pemko Medan bisa segera menunjuk Plt atau Plhnya. Tapi kalau tidak jelas alasannya, maka harus ada sanksi tegas berupa SP (surat peringatan) satu hingga dua dan suruh dia segera kembali bekerja, bukannya malah dibiarkan seperti ini,” tegas Bahrum.

Dijelaskan Bahrum, kondisi tidak masuk kerjanya Kadispora Medan harus menjadi catatan penting. Tidak masuk kerjanya Kadispora tanpa alasan, namun tetap dianggap masuk dan tetap mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah sebuah kekeliruan besar. Sebab, tingkat kehadiran tentu menjadi salah satu barometer kinerja. Sedangkan PNS yang tidak bekerja, disebut Bahrum tidak berhak mendapatkan TPP tersebut.

“Bukan cuma itu, kalau pimpinan OPD-nya tidak masuk kerja, lantas bagaimana program OPD itu bisa berjalan? Sedangkan Kadis itu sendiri merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apakah mungkin OPD itu bisa bekerja? Pemko harus segera ambil tindakan cepat soal ini, setiap OPD harus menjalankan programnya masing-masing secara maksimal,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengaku Syahrul tidak memberikan surat keterangan sakit atau bahkan mengajukan cuti kepada pihak Pemko Medan.

“Belum ada kita terima. Bahkan, kalau memang sakit dan butuh istirahat yang cukup panjang, kita akan minta beliau untuk mengajukan cuti sakit, itu diatur dalam undang-undang, bisa cuti 3 bulan. Tapi sampai sekarang memang yang bersangkutan belum ada mengajukan cuti sakit atau cuti apapun,” aku Muslim kepada Sumut Pos baru-baru ini.

Hingga kini, tidak diketahui pasti sebab tidak masuknya Syahrul ke kantor Dispora yang terletak di Jalan Ibis Kota Medan sejak beberapa waktu yang lalu. Dari kabar yang sering terdengar di jajaran Pemko Medan, Syahrul memang sedang mengalami sakit. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat tergabung dalam Forum Masyarakat Sicanang (Sicanang) yang melakukan aksi damai dengan mengumpulkan koin di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Sicanang, Medan Belawan, Kamis (24/10) lalu, dinilai tak hanya sebagai bentuk kekecewaan, tapi juga putus asan

Anggota DPRD Medan, daerah pemilihan (Dapil) Medan Utara, Abdul Rani SH mengatakan, bahwa hal itu merupakan bentuk kekecewaan, sekaligus rasa putus asa masyarakat Sicanang atas lambatnya pembangunan jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut.

“Warga itu sudah hampir putus asa, sudah kelewat kecewa sama pemerintah. Dua kali dibangun, dua kali roboh, ini bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur disana, termasuk soal jembatan ini. Nah, sekarang sudah ada jembatan sementara sedangkan jembatan yang sesungguhnya tak jelas kapan mau dibangun,” ucap Rani kepada Sumut Pos, Jumat (25/10).

Menurut Rani, seharusnya Pemerintah Kota Medan dapat memandang lebih jauh besarnya pengaruh dari fungsi jembatan tersebut bagi masyarakat di Sicanang Belawan.

“Bagaimana perekonomian di sana bisa meningkat kalau akses jalannya saja tidak mendukung roda perekonomian disana. Jadi, seharusnya pemerintah bisa menjadikan pembangunan jembatan ini sebagai bentuk prioritas pembangunan disana,” ujarnya.

Untuk itu, Rani meminta agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan untuk segera melakukan proses tahapan pembangunan jembatan Sicanang dua secepat mungkin.

“Kalau masih ada masalah hukum ya segera selesaikan, kalau belum dilelang ya segera di lelang, supaya bisa segera dibangun. Jangan lama-lama lagi. Tapi ada yang perlu dicatat, kali ini bangunlah jembatan itu dengan kualitas yang terbaik, peristiwa rubuhnya jembatan itu harus jadi pelajaran penting bagi pemerintah agar membangun jembatan yang kokoh,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan masyarakat Sicanang melakukan aksi damai dengan mengumpulkan koin di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Sicanang, Medan Belawan, Kamis (24/10). Pengumpulan koin dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Pasalnya, selama 3 tahun Jembatan Titi Dua Sicanang terbengkalai belum juga dibangun secara permanen. Selama orasi berlangsung, masyarakat membawa tandu dan membentang spanduk potret wajah buram Jembatan Titi Dua Sicanang di bawah pengawasan petugas Polsek Belawan. Massa bergerak mengutip uang koin kepada warga dan pengendara yang melintas sebagai bentuk sindiran untuk disumbangkan ke Pemko Medan.

Seperti diketahui, jembatan titi dua Sicanang Belawan telah dua kali rubuh. Pertama, jembatan Titi dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017, jembatan tersebut amblas.

Pada APBD TA 2018 pekerjaan itu ditender ulang oleh dinas PU Medan dengan nilai Kontrak Rp13,642.443.000. Mirisnya, pada 20 Oktober 2018 jembatan itu kembali amblas. Artinya, Pemko Medan telah menggelontorkan APBD lebih dari Rp21 Miliar untuk jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut. (map/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) memastikan belum melakukan penarikan terhadap bedak bayi (baby powder) Johnson & Johnson di Indonesia. BBPOM RI masih melakukan uji labolatorium.

Padahal pihak Johnson & Johnson asal AS sudah menarik 33 ribu botol bedak Johnson & Johnson pada Jumat (18/10) kemarin karena bedak tersebut mengandung asbes dan bisa menyebabkan kanker.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar BPOM di Medan, Fajar mengatakan, BPOM Pusat masih melakukan uji laboratorium (lab) atas kabar yang beredar tersebut. Namun, sejauh ini di Indonesia kandungan asbes seperti yang ada di AS belum ditemukan.

“Belum ada ditarik produknya, kita masih tahap uji lab. Mohon sabar, nanti biasanya disampaikan dan juga diumumkan lewat website resmi BPOM RI,” ungkap Fajar yang dihubungi via seluler, Jumat (25/10).

Fajar menyebutkan, seandainya produk dari bedak Johnson di AS ada ditemukan kandungan asbes maka tidak serta-merta membuat produknya di negara lain seperti di Indonesia terjadi hal yang sama. Menurutnya, bisa saja adanya perbedaan dalam kandungan bahan baku karena perusahaan yang memproduksi juga berbeda.

“Seperti temuan ranitidin, setelah kita mendapatkan kabar maka harus diuji dulu. Bila (hasil uji lab) nanti memang benar, baru akan dilakukan instruksi penarikan,” paparnya.

Diutarakan dia, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kabar penarikan produk yang dilakukan oleh negara Paman Sam tersebut. Karena, BPOM pasti akan mengambil tindakan jika memang menemukan suatu produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. “Sampai saat ini kita belum ada mengambil tindakan apapun dahulu,” pungkas Fajar.

Sebagaimana diberitakan media lain, Johnson & Johnson mengakui pada Jumat (18/10 menarik 33 ribu botol bedak bayi dari pasar Amerika Serikat setelah regulator menemukan sisa-sisa asbestos (mengandung asbes) dalam sampel-sampel bedak yang dibeli secara online.

Dilansir Reuters, langkah itu menandai untuk pertama kali perusahaan itu menarik bedak bayi yang ikonik karena kemungkinan terkontaminasi asbes. Hal itu juga menjadi pertama kalinya regulator AS menemukan asbes dalam produk itu.

Asbes adalah zat karsinogen yang dikaitkan dengan mesothelioma, kanker langka yang mematikan. Penarikan produk itu juga menjadi tamparan bagi produk-produk kesehatan AS yang sudah menghadapi ribuan gugatan hukum terhadap berbagai produknya. Antara lain, bedak bayi, opioid atau obat Pereda nyeri, alat-alat kesehatan, dan obat antipsikotik, Risperdal.

J&J menghadapi lebih dari 15.000 gugatan dari para konsumen yang mengeluhkan produk-produk talknya, termasuk bedak bayi, menyebabkan mereka menderita kanker.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) mengatakan pengujian sampel terbaru terjadi saat menguji kandungan asbes pada kosmetik-komestik yang mengandung talk.Pengujian itu dilakukan saat laporan-laporan mulai bermunculan tahun ini. Pengujian pada sampel bedak Johnson’s Baby Powder dari kelompok yang berbeda menunjukkan hasil negatif mengandung asbes, kata FDA seperti dikutip oleh Reuters.

FDA mengatakan pihaknya tetap berpegang pada kualitas pengujian dan hasilnya. Badan itu merekomendasikan para konsumen untuk berhenti menggunakan produk yang terkontaminasi.

Penarikan produk secara sukarela itu pada Jumat terbatas hanya pada produk Johnson & Johnson Baby Powder yang diproduksi dan dikirim ke AS pada 2018, kata perusahaan itu.

Dalam pernyataan resmi kepada media, J&J mengatakan pengujian oleh FBDA setidaknya sebulan yang lalu, tidak menemukan asbes dalam talk mereka.

Dalam telekonferensi, J&J mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari FDA pada 17 Oktober, yang memberitahu tentang temuan asbes. Perusahaan itu mengatakan sudah memulai penyelidikan dan mengkaji catatan-catatan pembuatan dan mengumpulkan data mengenai distribusi untuk menentukan ke mana saja barang itu dikirim.

J&J mengatakan pihaknya bekerja bersama FDA untuk menentukan integritas dari sampel-sampel yang diuji dan validitas hasil tes.

Dalam telekonferensi dengan para wartawan pada Jumat (18/10), dr. Susan Nicholson, Kepala Kesehatan Perempuan pada organisasi keselamatan medis di perusahaan itu, mengatakan penemuan kandungan asbes tersebut. “Sangat tidak biasa. Tidak konsisten dengan pengujian kami hingga saat ini,” ujarnya.

Kata dr. Susan Nicholson, jenis asbes yang ditemukan dalam pengujian FDA tidak ditemukan di tambang, di mana perusahaan itu mendapatkan pasokan bedak. Dia menggambarkannya sebagai pencemaran lingkungan yang umum ditemukan pada material-material gedung dan alat-alat industri.

J&J mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan apakah kontaminasi silang pada sampel menimbulkan hasil positif yang salah, apakah sampel itu diambil dari botol dengan segel yang masih tertutup atau apakah diproduksi di lingkungan yang terkontrol. Pihak J&J juga menambahkan pihaknya tidak bisa menentukan apakah produk yang diuji adalah produk asli atau palsu.”Sangat penting bagi kami untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dari sampel untuk menentukan sumber kontaminasi,” kata dr. Susan Nicholson. (ris/bbs)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Jokowi telah melantik menteri untuk Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Para menteri ini berasal dari berbagai macam bidang, mulai dari politikus, penyelenggara negara, dan pengusaha. Data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), rata-rata menteri itu memiliki harta miliaran rupiah. Empat orang di antaranya bahkan mencapai triliunan. Namun ada sebagian menteri yang belum masuk ke dalam data LHKPN.

MENTERI dengan kekayaan terbanyak kemungkinan besar adalah Menteri BUMN, Erick Thorir. Disebut ‘mungkin’, karena belum ada laporan akurat tentang jumlah kekayaannya, baik di Bloomberg atau Forbes—yang biasa dirujuk untuk melihat kekayaan seseorang. Erick juga belum membuat LHKPN. Namun, menurut beberapa sumber yang layak diperhitungkan jumlah kekayaan Erick diperkirakan mencapai 12 triliun.

Erick terlahir dari keluarga yang kaya-raya. Ia merupakan putra dari Teddy Thohir, salah satu pemilik grup Astra International. Garibaldi Thohir, kakak Erick Thohir juga tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.

Kendati terlahir dari keluarga kaya, namun kekayaan Erick Thohir konon justru bukan dari warisan orang tuanya, melainkan dari bisnis media yang ia bangun. Erick memang pernah meneruskan bisnis ayahnya, di antaranya bisnis di bidang restoran yakni Hanamasa dan Pronto, namun di tahun 1993, Erick mulai membangun bisnisnya sendiri dengan mendirikan perusahaan media bernama Grup Mahaka.

Perusahaan media milik Erick ini bergerak di bidang penyiaran (broadcast), beberapa lini usahanya yang dikenal antara lain yakni Gen FM & Jak FM, stasiun televisi Jak tv, media luar ruang (out of home) Mahaka Advertising, penerbitan (publishing), juga Harian Republika.

Tak hanya itu, Erick, bersama dengan Anindya Bakrie merupakan pendiri TV One dan Viva News. Erick punya saham yang tidak sedikit di sana.

Sebagai seorang pebisnis yang suka dunia olahraga, Erick tampil sebagai pemilik beberapa klub olahraga. Erick tercatat sebagai pemilik saham mayoritas klub basket NBA Philadelphia 76ers dan juga klub Major League Soccer, D.C. United.

Yang paling fenomenal, Erick pernah menjadi pemilik saham mayoritas klub sepakbola Italia Inter Milan pada tahun 2013 saat ia membeli 70% persen saham Inter Milan (dengan nilai diperkirakan antara 4-5 triliun) sebelum akhirnya ia menjual saham mayoritasnya pada pengusaha China (namun Erick masih tetap menjabat sebagai presiden klub).

Erick adalah salah satu menteri termuda (49 tahun, kelahiran 1970).

Lantas, berapakah kekayaan Menteri Erick Thohir? Untuk kepastiannya, kita tunggu LHKPN.

Menteri kedua terkaya adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Ia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp1,95 triliun. Harta ini berdasarkan dari e-LHKPN pada 9 Agustus 2018.

Berdasarkan rincian yang dicantumkan, Prabowo memiliki harta tanah dan bangunan dengan nilai melebihi Rp230 miliar, alat transportasi dan mesin Rp1,4 miliar, harta bergerak lainnya Rp16,4 miliar, surat berharga Rp1,7 triliun, serta kas dan setara kas Rp1,8 miliar. Tak ada utang yang dimiliki Prabowo dalam laporan tersebut.

Prabowo tercatat memiliki tujuh kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua senilai Rp1.432.500.000 terdiri dari Toyota Alphard, Honda CR-V, Land Rover Tahun 1994, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Toyota Lexus, Land Rover Tahun 1992 dan motor Suzuki.

Tiga tahun setelah Suharto lengser, tepatnya pada 2001, Prabowo mendirikan perusahaan bernama Nusantara Energy yang diklaim memiliki aset 1 miliar dolar AS dan 10 ribu karyawan. Prabowo dan Nusantara Energy sempat disebut International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang menginvestigasi orang-orang kaya di seluruh dunia yang ‘memarkir’ duitnya di negara surga pajak.

Posisi ketiga diduduki Nadiem Makarim. Berdasarkan laporan Globe Asia pada 2018, total kekayaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ditaksir sebesar Rp1,4 triliun. Kala itu Nadiem masuk dalam 150 daftar orang terkaya di Indonesia.

Posisi keempat adalah pengusaha media Wishnutama yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan laporan Networthroll.com, kekayaan Wishnutama ditaksir mencapai Rp1,45 triliun.

Di Atas Rp100 Miliar

Selanjutnya ada menteri yang mempunyai total kekayaan di atas Rp100 miliar. Menteri-menteri itu di antaranya Luhut Binsar Panjaitan yang dipercaya kembali sebagai Menko Maritim dan Investasi.

Luhut terakhir memperbarui LHKPN pada 2015. Kekayaannya yang bernilai miliaran mencapai Rp588,97 miliar. Ia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp108,9 miliar, alat tranportasi dan mesin Rp4,9 miliar, harta bergerak lainnya Rp2,2 miliar, surat berharga Rp114,9 miliar, serta giro dan setara kas Rp31,6 miliar.

Sementara itu, piutangnya sebesar Rp397,7 miliar dan 190 ribu dolar AS serta utang 9,2 juta dolar AS.

Selanjutnya Agus Gumiwang. Pada Maret 2019 lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Berdasarkan laporan itu total kekayaan Agus Rp220,39 miliar. Rinciannya, ada 27 bidang tanah dan bangunan milik Agus Gumiwang senilai Rp110,48 miliar.

Selain itu, dia juga punya harta bergerak lainnya sebesar Rp13,7 miliar, surat berharga Rp15,5 miliar, kas dan setara kas Rp5,47 miliar, dan harta lainnya Rp251,9 miliar. Di lain sisi, ia juga masih menanggung beban utang sebesar Rp104,82 miliar.

Berikutnya Jhonny Plate. Sesuai LHKPN terakhir diperbarui pada 2018, total harta kekayaan Menteri Komunikasi dan Informasi ini tercatat sebesar Rp126,7 miliar.

Menurut laporan tersebut, harta Johnny G Plate berupa tanah dan bangunan mencapai nilai Rp110 miliar, alat transportasi dan mesin Rp4,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp3,6 miliar, surat berharga Rp4,4 miliar, juga kas dan setara kas Rp6,05 miliar.

Ia juga masih memiliki tanggungan utang sebesar Rp2,7 miliar.

Di Atas Rp30 Miliar

Berikutnya adalah menteri yang memiliki total kekayaan di atas Rp30 miliar. Menteri-menteri itu adalah Muhajir Effendi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini memiliki total harta Rp84 miliar. Harta ini berdasarkan LHKPN kepada KPK pada tahun 2017.

Disusul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang melaporkan harta kekayaan kepada KPK melalui LHKPN, pada April 2019. Berdasarkan laporan itu total kekayaan Airlangga sebesar Rp81,5 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp71,8 miliar, yang tersebar di Jakarta, Bogor, Manado, Gianyar, hingga Melbourne di Australia. Alat transportasi dan mesin Rp3,86 miliar, harta bergerak lainnya Rp573 juta, surat berharga Rp43,3 miliar, kas dan setara kas Rp6 miliar, dan harta lainnya Rp20,5 miliar. Sementara itu, ia masih memiliki utang Rp64,5 miliar.

Sofyan Djalil yang ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Berdasarkan LHKPN kekayaan Sofyan Djalil mencapai Rp73 miliar.

Berdasarkan LHKPN, total kekayaan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar Rp67 miliar. Harta ini dilaporkan ke KPK pada 7 Juni 2018.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaporkan harta kekayaan kepada KPK pada 25 Maret 2019. Berdasarkan LHKPN total kekayaan Sri Mulyani Rp46 miliar.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melaporkan harta kekayaan kepada KPK per tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan LHKPN, total kekayaan Budi tercatat sebesar Rp38,4 miliar.

Belasan hingga Rp30 M

Selanjutnya, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang mempunyai harta hingga belasan miliar, di antaranya Bambang Brodjonegoro. Kekayaan Menristek dan Kepala Badan Riset ini tercatat sebesar Rp29,2 miliar. Laporan ini berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2019.

Kepala Kantor Sekretariat Presiden, Moeldoko memiliki total kekayaan sebesar Rp28 miliar, berdasarkan LHKPN ke KPK pada 16 Agustus 2013.

Menkumham Yasonna Laoly memiliki total kekayaan mencapai Rp23 miliar. Ini berdasarkan LHKPN 2018. Yasonna tercatat memiliki 16 bidang tanah dan bangunan. Nilainya Rp3.701.150.126 yang tersebar di Tangerang, Medan, dan Deli Serdang. Ia juga punya dua unit mobil, yaitu Toyota Harrier Jeep senilai Rp560 juta dan Toyota Fortuner Jeep senilai Rp283,6 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp3,6 miliar, surat berharga senilai Rp1,98 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp13,2 miliar. Eks anggota DPR RI tersebut tercatat tidak memiliki hutang.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah tercatat punya harta Rp19,8 miliar, berdasarkan LHKPN 2018.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memiliki harta kekayaan mencapai Rp18 miliar berdasarkan LHKPN tahun 2018.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memiliki kekayaan senilai Rp18,9 miliar. Syahrul terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada Maret 2019 lalu. Harta tersebut terdiri dari 15 tanah dan bangunan yang tersebar di Gowa dan Kota Makassar dengan nilai keseluruhan Rp10,4 miliar.

Kemudian, ia memiliki 6 mobil Alphard, Mercedes Benz, Suzuki APV, Mitsubishi Galant, Innova dan Jeep Cherokee dan 1 motor Harley Davidson. Totalnya, Rp1,47 miliar. Untuk harta bergerak lainnya, tercatat Rp957,4 juta, sementara kas dan setara kas senilai Rp6 miliar. Dirinya juga tercatat tidak memiliki utang.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mempunyai total kekayaan mencapai Rp17,9 miliar, berdasarkan data LHPKN yang dilaporkan pada tahun 2018.

Menko Polhukam, Mahfud MD tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp15 miliar, berdasarkan LHKPN 2013.

Sama seperti Mahfud, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi juga mempunyai total kekayaan sebesar Rp15 miliar berdasarkan LHKPN per 3 April 2018.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, memiliki total kekayaan sebesar Rp13,3 miliar.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp10,2 miliar. Tito terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 17 Maret 2016 kepada KPK melalui LHKPN.

Di Bawah Rp10 Miliar

Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju mempunyai total kekayaan di bawah Rp10 miliar di antaranya Pramono Anung. Sekretaris Kabinet ini tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp8,479 miliar. Terakhir kali melaporkan harta tahun 2002.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenPAN RB), Tjahjo Kumolo, memiliki total kekayaan mencapai Rp7,3 miliar. Angka ini berdasarkan data dari LHKPN tahun 2018.

Menteri Sekretaris, Negara Pratikno punya total kekayaan Rp6,7 miliar, berdasarkan LHKPN pada 2018,.

Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang tercatat mempunyai kekayaan mencapai Rp5 miliar berdasarkan LHKPN 2013.

Berdasarkan LHKPN per tanggal 31 Desember 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mempunyai kekayaan sebesar Rp4,56 miliar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mempunyai total kekayaan Rp4 miliar.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp4 miliar.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, per tanggal 31 Desember 2019 tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp1,5 miliar.

Menteri yang Belum Laporkan Harta

Di antara menteri-menteri yang telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat sejumlah menteri yang belum tercatat melaporkan di antaranya:

1. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto
2. Menteri Agama Fachrul Razi
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia
4. Menteri BUMN Erick Thohir
5. Menteri Sosial Juliari Batubara
6. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar
7. Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Sebelumnya, KPK mengimbau para menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 untuk melaporkan harta kekayaannya. (kps/tc/int)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Ketenagakerjaan Sumut sudah mengusulkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2020 sebesar Rp2,49 juta kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Usulan tersebut akan diumumkan setelah mendapat persetujuan Gubsu melalui surat keputusan (SK), paling lama diumumkan pada 1 November 2019n

Penetapan UMP 2020 berdasarkan SK Gubsu itu, nanti menjadi acuan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) kabupaten/kota di Sumut dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang paling lambat diumumkan 21 November mendatang. Karenanya, Gubsu Edy Rahmayadi diminta memaksimalkan regulasi soal penetapan upah minimum provinsi (UMP) Sumut 2020, jangan sampai merugikan kaum buruh dan pengusaha.

“Kita berharap gubernur secepatnya menetapkan dan mengumumkan UMP 2020 sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Jangan lagi ditunda-tunda pelaksanaannya,” kata Anggota DPRD Sumut, Ruben Tarigan menjawab Sumut Pos, Kamis (24/10).

Menurut Ruben, UMP sebesar Rp2,49 juta itu sebenarnya belum sebanding dengan kebutuhan hidup para buruh. “Makanya tadi saya sampaikan, kalau bisa Gubsu mesti punya diskresi untuk menambah UMP para pekerja namun tidak menabrak aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuh Ruben.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut, peran buruh amat vital bagi sebuah perusahaan. Karenanya, kenaikan UMP setiap tahun perlu dibarengi nilai kebutuhan hidup buruh di tengah kesulitan ekonomi secara global dewasa ini. “Kalau tidak ada buruh, bagaimana mungkin sebuah perusahaan akan dapat berjalan. Buruh adalah aset bagi perusahaan. Keberadaan mereka amat penting agar perusahaan terus berjalan. Namun di samping itu, perusahaan juga jangan sampai rugi lantaran tingginya gaji yang diminta kaum buruh,” pungkasnya.

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu, Andy Faisal mengaku terlebih dahulu akan mengecek apakah permohonan eksaminasi Disnaker Sumut terkait UMP 2020 sudah masuk ke mereka. “Nanti saya cek dulu,” ujarnya singkat via WhatsApp.

Sementara itu, elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menolak kenaikan UMP Sumut 2020 yang hanya naik sebesar 8,51 persen atau naik Rp2,49 juta.

“Kami menolak kenaikan UMP Sumut tahun 2020, itu sangat tidak layak bagi kaum buruh, kami minta kenaikan UMP Sumut Rp3 juta dan UMK Medan dan kabupaten lain sebesar Rp3,7 juta – Rp4 juta,” ujar Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo didampingi Sekretaris Tony Rickson Silalahi.

Menurut dia UMP Sumut sudah selayaknya naik 15-20 persen atau sebesar Rp3 juta. Sebagaimana disebutkan dalam surat edaran Menaker, sambung dia, kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini ditolak buruh Indonesia. Kata Willy, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. “Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, KHL yang digunakan dalam survei pasar adalah KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item. Menurut informasi, bilang dia, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 78 item. Namun demikian, FSPMI menghitung KHL baru adalah 84 item.

“Jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 15 – 20 persen. Oleh karena itu buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51 persen,” katanya.

UMK Medan 2020 Dibahas Awal November

Hingga kemarin, Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kota Medan belum melakukan pembahasan terkait besaran kenaikan UMK Medan 2020. Hal ini diakui Ketua Depeda Kota Medan Harun kepada Sumut Pos, Kamis (24/10). “Belum, belum ada usulan angka yang akan kita ajukan. Sampai sekarang itu masih dibahas dalam rapat-rapat kecil yang sedang kita lakukan secara rutin,” kata Harun, Kamis (24/10).

Dia juga beralasan, deadline pengumuman UMK tahun 2020 juga masih terlalu lama, yakni 21 November mendatang. Sehingga mereka tidak mau terburu-buru melakukan pembahasan besaran kenaikan UMK 2020. Namun, Harum mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan dan rapat besar terkait UMK Kota Medan di awal November mendatang.

“Kita rapatnya nanti di awal November, hasil kesepakatan dalam rapat akan langsung kita tetapkan, umumkan dan usulkan pada awal November, karena sebenarnya untuk tingkat Kabupaten/Kota, deadline nya juga baru di tanggal 21 November. Nanti akan kita bahas secara matang,” ujarnya.

Terkait provinsi yang telah mengusulkan naiknya UMP sebesar 8,51 persen, Harun masih enggan menanggapinya. “Kalau naiknya, ya pasti kita usulkan naik. Tapi berapa persen kenaikan saya belum berani bicara, akan kita upayakan sebaik mungkin, kita akan koordinasi lagi,” tutupnya.

Menanggapi itu, anggota DPRD Medan Erwin Siahaan mengatakan, pihaknya akan sangat mendukung rencana pemerintah Kota Medan bila memang ingin menaikkan UMK Kota Medan diangka 8,5 persen tersebut. “Kalau kenaikan upah itu tentu akan sangat kita dukung, mereka itu rakyat kecil, naik pun 8,5 persen sebenarnya tetap saja masih sekadar terbatas kehidupan mereka karena biaya hidup juga semakin hari semakin melambung tinggi. Saya ini juga orang kecil, jadi saya tahu begaimana kekurangannya masyarakat kecil itu dengan gaji yang sangat terbatas itu,” kata Erwin yang merupakan mantan Driver Ojol di Kota Medan itu.

Politisi PSI itu juga mengatakan, Pemko Medan sebenarnya bukan hanya punya PR untuk menangani masalah kenaikan gaji, tetapi lebih kepada penerapannya itu sendiri. “Selain menaikkan UMK, Pemko Medan juga punya PR untuk menerapkan regulasi itu.

Misalnya tahun 2019 ini, UMK sekitar Rp2,9 juta, tapi faktanya masih banyak sekali perusahaan yang menggaji karyawannya jauh di bawah angka itu. Jadi kalaupun nanti UMK nya naik, tapi faktanya di lapangan perusahaan tetap tidak mau menaikkannya sesuatu UMK, ya sama saja, apa artinya UMK itu naik,” jelasnya.

Terakhir, kata Erwin, Pemko Medan harus bisa membela kepentingan rakyat kecil dan mensejahterakan kehidupan para buruh dengan menerapkan regulasi dan menindak tegas perusahaan ‘nakal’ yang tidak menerapkan UMK itu kepada para karyawannya.

“Makanya semuanya harus duduk bersama. Pemerintah, buruh, pengusaha, semua harus duduk bersama untuk membahas ini. Tegakkan regulasi yang ada, siapapun nantinya yang melanggar aturan maka harus diberi sanksi,” tandasnya. (prn/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatra Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi kembali menyambut warga Sumut yang kembali dari Wamena, Provinsi Papua, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (24/10). Warga Sumut yang eksodus dari Wamena ini terdiri dari satu keluarga, yakni Robinson Simbolon bersama istrinya, Nurmaidah Naibaho serta anaknya.

Seharusnya, mereka ikut bersama rombongan 175 warga Sumut yang juga diterima Gubsu di Kantor Gubernur pada Senin (21/10) lalu. Karena Nurmaidah sedang dalam kondisi hamil tua, maka dia tidak diizinkan pulang.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan atas kehamilannya, tak ada gejala serius ataupun tanda-tanda akan melahirkan. Nurmaidah dan keluarga, akhirnya diperbolehkan pulang ke Medan.

Di Kantor Gubernur, Nurmaidah bersama suaminya dan anaknya disambut Gubernur Edy. Suasana berlangsung cair. Mereka saling ngobrol. Dalam obrolan itu terungkap kalau Nurmaidah tidak memiliki sanak saudara di Sumut.

Merasa simpati, Gubernur Edy memberikan bantuan untuk kontrak rumah dan memastikan anak-anaknya dapat melanjutkan sekolah. “Untuk awal ini pasti kita bantu,” kata Edy yang hadir didampingi Kadis Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis dan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Hendra Siregar.

Tetapi ke depan, kata Edy, mereka harus berusaha. “Cari kontrakan yang dekat dengan klinik atau rumah sakit. Melahirkan nanti tidak susah. Jaga kesehatan dan jangan terlalu banyak pikiran ya. Kalau ada butuh laporkan dan kasih tahu,” ujar Edy.

Kepada wartawan, Nurmaidah menceritakan bahwa dirinya dan keluarga sempat tertahan di Wamena karena tim medis mengkhawatirkan kondisinya yang sedang hamil sembilan bulan. “Kami menginap empat hari di sana, tapi karena tidak ada tanda-tanda akan melahirkan dan saya sehat, kami minta pulang. Karena saya juga sudah ingin kembali ke Sumut, dua anak saya yang besar sudah tiba lebih dulu,” tuturnya.

Nurmaidah pun mengucapkan terima kasih kepada gubernur yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Sumut yang merantau di Wamena. “Tidak hanya proses kepulangan, tapi tiba di sini juga Kita masih diurusi,” tambahnya.

Sekilas, Robinson Simbolon asal Samosir, menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu, mereka merantau ke Wamena. Di sana, mereka membuka usaha toko kelontong. Namun karena bencana sosial di Wamena beberapa waktu lalu, mereka terpaksa pulang.

“Saya sangat berterima kasih atas perhatian gubernur. Luar biasa jiwa sosial Pak Gubernur. Menurut Saya, ini lah Gubernur yang saya dambakan. Dan hari ini kami pun diterima di Kantor Gubernur sesaat setelah tiba, terima kasih sekali,” ucapnya.

Dia merasa sangat beruntung bisa dipulangkan bersama keluarganya. Dirinya sendiri sempat terluka, diakibatkan adanya kerusuhan ketika Ia sedang menjemput anaknya sekolah. “Makanya sangat beruntung bisa selamat dan pulang,” ungkapnya.(rel/adz)