MELINTAS:
Sejumlah kendaraan melintasi ruas Jembatan Titi Dua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, baru-baru ini. Jika proyek pembangunan jembatan tersebut tak ditenderkan 2019 ini, maka akan terbengkalai hingga 2021 mendatang.
MELINTAS:
Sejumlah kendaraan melintasi ruas Jembatan Titi Dua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, baru-baru ini. Jika proyek pembangunan jembatan tersebut tak ditenderkan 2019 ini, maka akan terbengkalai hingga 2021 mendatang.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, belum ditender. Masyarakat pun akan melakukan koordinasi ke anggota DPRD Medan terpilih, untuk mendesak agar pembangunan jembatan tersebut segera dibangun Pemko Medan. Hal itu ditegaskan Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Silaen. Dia mengungkapkan, sesuai dengan janji yang disepakati Dinas PU Kota Medan Oktober 2018 lalu, jembatan tersebut akan dikerjalan di akhir 2019. Apabila itu tidak terlaksana, Dinas PU Kota Medan berarti ingkar janji.
“Kalau memang benar tahun ini tidak juga dibangun, katanya bakal terbengkalai sampai 2021. Ini membuktikan Pemko Medan tidak serius. Apa kami harus demo lagi ke Kantor Wali Kota? Lihatlah, ada 13 ribu jiwa yang terisolir akibat rusaknya jembatan itu,” tegas Togu, dalam diskuksi di Ruang Publik Medan Utara.
Pria yang aktif di Solidaritas Pemuda Belawan (SPB) ini, juga mengungkapkan, tidak semua masalah harus disikapi dengan demonstrasi, dia bersama masyarakat akan melakukan koordinasi terlebih dulu. Apabila upaya koordinasi tidak tercapai, maka pilihan terakhir masyarakat akan melakukan aksi demo turun ke jalan. “Kami akan jumpai dulu anggota dewan terpilih. Kami akan desak mereka agar jembatan itu segera dibangun Pemko Medan. Kalau memang buntu, masyarakat akan melakukan orasi lagi di jalan,” sebut Togu.
Orasi yang akan dilakukan, lanjut Togu, rencananya bersifat orasi damai dengan melakukan pagelaran seni untuk mengumpulkan uang koin di jalan. Tujuannya, uang koin itu akan diberikan ke Pemko Medan dalam menambah biaya pembangunan Jemabatan Titi Dua Sicanang. “Kami akan atur waktu dalam minggu ini. Kami aksi damai berorasi mengumpulkan tanda tangan warga yang kecewa sambil mengumpulkan uang koin. Ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat dengan Pemko Medan,” cetusnya.
Orasi itu disambut Pegiat Lingkungan Medan Utara, Wibi Nugraha. Dia mendukung secara moral aksi damai yang akan dilakukan masyarakat di Sicanang. Dampak dari jembatan itu sangat menggaggu aktivitas masyarakat. “Saya siap mendukung aksi itu. Apalagi di kawasan Sicanang banyak tanaman mangrove yang harus diperhatikan. Kalau akses jembatan rusak, bagaimana bisa memberikan perhatian?” tegasnya.
Begitu juga Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan, M Isa Al Basir. Dia akan mendukung orasi yang bakal dilakukan tersebut. Dukungan itu dilakukannya dengan mengajak masyarakat nelayan turun, peduli dengan apa yang dirasakan warga di Sicanang. (fac/saz)
bersama: Ketua Umum Badan Kerjasama Sinode Pemuda Pemudi GKPI, Abednego Tambun, SH, MPdK, diabadikan bersama panita Mupel II BKS Sinode GKPI.
bersama: Ketua Umum Badan Kerjasama Sinode Pemuda Pemudi GKPI, Abednego Tambun, SH, MPdK, diabadikan bersama panita Mupel II BKS Sinode GKPI.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kerjasama Sinode Pemuda Pemudi (BKS Sinode PP) GKPI segera menggelar musyawarah pelayananan (Mupel) di 2020 mendatang. Karena itu, BKS Sinode PP GKPI pun menggelar Pelantikan Panitia Mupel II 2020 di GKPI Air Bersih Medan, Minggu (20/10). Pelantikan ini turut disaksikan jemaat GKPI Air Bersih Medan.
Mupel ini merupakan rapat keputusan tertinggi di tingkatan BKS Sinode GKPI, yang nantinya bertugas menetapkan program 5 tahun ke depan, sekaligus memilih kepengurusan BKS Sinode PP GKPI periode 2020-2025.
Adapun jumlah panitia yang dilantik sebanyak 86 orang, dari berbagai jemaat GKPI yang ada di seluruh Indonesia. Panitia ini dipimpin oleh Ketua Umum Renny Manurung, Sekretaris Umum Perawati Silalahi, dan Bendahara Umum Novita Sianipar.
Abednego Tambun SH, MPdK, selaku Ketua Umum BKS Sinode PP GKPI Masa Bakti 2015-2020, berharap, melalui kegiatan Mupel ini, BKS Sinode PP GKPI dapat menyampaikan gagasan-gagasan terbaiknya demi tercapainya visi dan misi GKPI 5 tahun ke depan, dan PP GKPI.
“Kita harus bergandengan tangan untuk mewujudkan tri tugas panggilan gereja, terkhususnya melayani masyarakat,” tutur Abednego.
Sementara Ketua Panitia, Renny Manurung menambahkan, melalui kegiatan Mupel ini, PP GKPI diharapkan menjadi pemimpin yang mampu melayani di tengah-tengah masyarakat. Serta menjadi pemuda yang tetap menjaga warisan-warisan budaya yang ada di masyarakat.
Sebelumnya, pelantikan ini dimulai pada pukul 11.00 WIB, dan berakhir pukul 13.00 WIB. Usai pelantikan, panitia bersama BKS Sinode PP GKPI, dan penatua gereja, menggelar makan bersama, sekaligus rapat perdana panitia. (rel/saz)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Masih rendahnya resapan anggaran APBD Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun 2019 sebesar 49,2 persen, mendapat kritik dari kalangan anggota DPRD.
Menurut anggota DPRD Humbahas Moratua Gajah yang juga Ketua Fraksi Demokrat, masih rendahnya capaian serapan anggaran tersebut, dikarenakan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor terlalu asik melakukan pencitraan.
“Ini karena ketidaktegasan Bupati, dan terlalu asik melakukan pencitraan, memanggil petinggi-petinggi dan tokoh-tokoh luar. Padahal serapan anggaran daerah masih minim, itulah kendalanya,” ujar Moratua, Rabu (16/10).
Sebelumnya, Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan, Batara Siregar, mengatakan, bahwa serapan anggaran tahun 2019 hingga memasuki bulan ke sepuluh baru mencapai 49,2 persen.
Dengan kata lain, kata Batara, baru Rp 529 miliar yang direalisasikan dari total anggaran sebesar Rp1.075 triliun.
Moratua, juga menyoroti rendahnya serapan anggaran, terkadang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian ketidakjelasan para pejabat SKPD di jajaran pemerintahaan.
Dosmar dinilai memperlambat kinerjanya sendiri, karena ada beberapa status kepala dinasnya belum defenitif melainkan sebagai pelaksana tugas.
Selain itu, Dosmar juga selalu melakukan pergantian para pejabatnya, mulai eselon III dan IV. “Sehingga kepala dinasnya tidak berani untuk penyerapan cepat karena status mereka masih pelaksana tugas,” imbuh dia.
Menurut Moratua, jika sikap itu masih dilakoni Bupati Dosmar, maka Humbang Hasundutan tidak akan berubah sama sekali. Apalagi, Moratua juga mengkritik cara Bupati Dosmar berkomunikasi dengan para legislatif selama ini.
Padahal, ujar dia, hubungan kepala daerah dengan DPRD sangat penting untuk melancarkan pembangunan. “ Ini tidak, selama ini hubungan kepala daerah dengan DPRD kurang harmonis, padahal legislatif adalah mitra kerja untuk pembangunan,” tukasnya.
Untuk, Moratua berharap, Bupati Dosmar menginventarisasi masalah dan menentukan straregi kebijakan dan bukan asik hanya pencitraan dengan blusukan bersama para petinggi dan tokoh-tokoh dari luar tanpa berdampak ke masyarakat. Perlu diketahui, hingga per 9 Oktober 2019, APBD Humbang Hasundutan baru terserap 49,2 persen. Padahal, batas akhir penyerapan anggaran keuangan daerah tersisa dua bulan lagi.
Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Batara Siregar mengatakan, bahwa serapan anggaran tahun 2019 hingga memasuki bulan ke sepuluh mencapai 49,2 persen.
Menurutnya, angka itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 47 persen. “ Jadi tahun ini sudah berkembang dibanding tahun sebelumnya,” katanya, Rabu (9/10) lalu.
Dijelaskannya, serapan anggaran itu terbagi dari dua jenis penggunaan yakni belanja operasi dan belanja modal. Pada belanja operasi , anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 862 miliar. Dari jumlah tersebut, penyerapan hingga dibulan kesepuluh Rp 482 miliar atau 55,98 persen.
“Belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bansos dan belanja keuangan,” katanya.
Sedangkan, untuk belanja modal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 209 miliar, terdiri belanja tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Penyerapannya, baru Rp 46 miliar atau 22 persen.
Serapan itu, menurut Batara, akibat persentase dari pengerjaan fisik yang belum mencairkan. “ Karena banyak itu pekerjaan dikontrakkan lae, jadi belum berproses pencairannya,” katanya.
Batara mengakui, dibanding tahun sebelumnya, kondisi penyerapan anggaran relatif jauh. Hal itu dikarenakan, masing-masing OPD kurang tepat menetapkan rencana kerja sehingga target tidak tercapai. “ Jadi tahun ini sudah berkembang dibanding tahun sebelumnya,” kata dia. (mag-12/han)
sopian/sumut pos
PUKUL BEDUK: Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Forkompinda memukul beduk tanda dimulainya MTQ dan FSN se-Kota Tebingtinggi.
PUKUL BEDUK: Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Forkompinda memukul beduk tanda dimulainya MTQ dan FSN se-Kota Tebingtinggi. Sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-51 dan Festival Seni Nasyid (FSN) ke-14 Tingkat Kota Tebingtinggi Tahun 2019, Sabtu (19/10), di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar melepas Pawai Taruf dalam rangka memeriahkan pembukaan MTQ ke 51 Dan FSN ke 14.
Oki Doni mengatakan, pelepasan merupakan bagian syiar Alquran dengan maksud untuk menghalo halokan dan mensiarkan kepada masyarakat akan dikumandangkan ayat ayat suci Alquran pada arena MTQ ke-51 tingkat Kota Tebingtinggi tahun 2019.
“Laksanakan dengan menjaga akhlak, tertib, aman dan damai serta tidak mengganggu orang lain terutama dalam penggunaan lalu lintas,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta dan kepada seluruh pelatih, kepada para pembina dari masing masing kecamatan maupun kafilah yang telah melatih anggotanya untuk dapat berkompetisi.
“Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan akan membumikan Alquran dengan sebenar benarnya, bahwa tidak hanya membaca Alquran tetapi memahami makna dan isi kandungan dan di implementasikan di dalam kehidupan sehari hari karena itu menjadi sangat penting,’ pinta Umar.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan beduk oleh Wali Kota Tebingtinggi bersama dengan Unsur Forkopimda Kota Tebingtinggi, tanda di bukanya MTQ ke-51 dan FSN ke-14 tingkat Kota Tebingtinggi tahun 2019.(ian/han)
IST
PEMBANGUNAN: Puskesmas Mandrehe Barat, yang dibangun berbiaya Rp4,634 miliar dari APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2018, hingga kini pembangunannya belum rampung.
PEMBANGUNAN: Puskesmas Mandrehe Barat, yang dibangun berbiaya Rp4,634 miliar dari APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2018, hingga kini pembangunannya belum rampung.
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Puskesmas Mandrehe Barat, diduga sarat korupsi. Betapa tidak, proyek yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp4,634 miliar ini seharusnya selesai pada akhir tahun 2018, namun hingga bulan September 2019 masih dilakukan pekerjaan.
Berdasarkan panelusuran wartawan koran ini di lokasi, ditemukan beberapa kejanggalan lainnya di antaranya, sebagian fondasi tidak digali, tapak gajah pada tiang utama tidak terpasang, serta dinding mengalami keretakan. Hal inipun dibenarkan oleh beberapa warga setempat dan juga salah seorang tukang.
“Benar pak, tapak gajah tidak dibuat, bahkan saat kami melakukan pengecoran saat itu lagi hujan, jadi saya tau betul memang tapak itu tidak dipasang, mungkin maksudnya untuk mengirit biaya. Ya, efeknya kekuatan bangunan rendah, dan mungkin saja penyebab dindingnya men jadi retak-retak,” kata salah seorang tukang yang tak mau namanya dikorankan.
“Sebelumnya di lokasi ini ada bangunan lama, sudah dirobohkan lalu dibangun bangunan yang baru. Saya lihat sebagian fondasinya tidak digali, tapi ditumpuk pada fondasi bangunan lama. Seingat saya, bulan April kemarin baru selesai, dan seperti yang kita lihat, sampai sekarang tukang masih kerja, kami juga tak tau apakah itu pemeliharaan, “ucap salah seorang warga setempat yang juga minta namanya tidak dikorankan.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Puskesmas Mandrehe Barat, Eferman Halawa, terkesan mengelak dan berbelit-belit menjawab pertanyaan wartawan. Bahkan saat ditanya Sumut Pos, terkait penyelidikan yang dilakukan Polres Nias, Eferman mengaku tidak tau. Begitu pula saat ditanya tentang sumber dana, rekanan dan masa hari kerja peroyek dimaksud, Eferman mengaku lupa.
“Saya tidak tau kalau ada permintaan dokumen dari Polres, tapi nantilah saya lihat dulu berkas saya. Kalau sumber dana, rekanan dan masa pekerjaan, saya tak ingat lagi, berkas sudah digudang, kalau dibuka harus ada izinnya,”katanya.
Menurut Eferman Halawa, keretakan pada dinding bangunan Puskesmas tersebut, disebabkan gempa, dan juga tanah yang labil. Sementara dia bersikukuh bahwa proyek tersebut telah selesai pada akhir Desember 2018. Sedangkan pekerjaan yang masih dilakukan para tukang hingga bulan September 2019, menurutnya dalam masa pemeliharaan.
“Kalau keretakan pada dinding, itu disebabkan gempa dan juga tanah yang labil. Pekerjaanya sudah selesai bulan Desember 2018 kemarin. Jika masih ada tukang yang kerja, itu masa pemeliharaan pak. Saya selaku PPK, berhak memberikan masa pemeliharaan selama satu tahun kepada rekanan,”ucapnya.
Sementara itu, penggiat anti korupsi di kepulauan Nias, Siswanto Laoli mendorong penegak hukum menuntaskan penyelidikan pada proyek dimaksud.
Siswanto berkeyakinan pembangunan Puskesmas Mandrehe Barat telah terjadi persengkongkolan antara PPK, Kadis Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran (KPA/PA) dan pihak rekanan PT Biduri Jaya Lestari, seharusnya, sehingga sarat korupsi.
“Beberapa kejanggalan pada proyek ini, kualitas bangunan sangat diragukan penyebabnya ada pengurangan volume pekerjaan, seperti tapak gajah pada tiang utama tidak terpasang, fondasi tidak digali akibatnya dindingnya menjadi retak-retak.
Alasan PPK gempa dan tanah labil tidak masuk diakal, kan sebelum dibangun tentu ada tim pengkaji apakah layak sebuah bangunan dilokasi itu, dan sudah tentu semua bangunan di kepulauan Nias ini dirancang tahan gempa,”ungkap Siswanto Laoli, yang juga ketua LSM-GBNN kepulauan Nias itu, kepada Sumut Pos di Gunungsitoli, (Sabtu, 19/10).
Siswanto mengungkapkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat diduga kuat telah melakukan manipulasi dokumen, yang mana diketahui volume pekerjaan belum selesai dikerjakan, bahkan hingga bulan April tahun anggaran 2019 pekerjaan masih berlanjut, namun telah dibayarkan 100 persen kepada rekanan pada akhir Desember 2018 yang lalu.
“Kita duga, PPK dan KPA/PA telah memanipulasi dokumen, seolah-olah pekerjaan fisik telah selesai 100 persen pada bulan Desember 2018, padahal volume pekerjaan saat itu masih 50 persen. Pekerjaan belum selesai, tapi sudah dibayarkan 100 persen, itu sama saja fiktif,”ungkapnya.
Dibeberkan Siswanto, kerugian keuangan Negara juga terjadi pada denda keterlambatan sebesar seper seribu dari sisa anggaran, serta jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak diklaim oleh PPK. “Seharusnya bila mana pekerjaan fisik pada sebuah proyek tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, PPK punya kuasa menentukan. Dan bila kontraktor dinilai masih mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka diberikan watu hingga lima puluh hari kalender, dan di kenakan denda satu per seribu, terhitung dari sisa anggaran,”pungkasnya.
Menurut Siswanto, Eferman Halawa selaku PPK dan berpedoman pada Perpres no 16 di pasal 1 angka 10 tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga PPK memahami betul tanggungjawabnya secara administrasi, teknis dan finansial.
“Apa bila pekerjaan itu juga tidak bisa ter selesaikan sesuai dengan aturan khusus penambahan waktu, maka jaminan pelaksanaan akan di klaim oleh pemerintah melalui PPK, dan ancaman kepada perusahaan yang mengerjakan akan di blacklist melalui PPK yang akan diteruskan kepada LKPP,”kata Siswanto.(adz/han)
RUDY SITANGGANG/SUMUTPOS
TIM GABUNGAN: Koordinator tim gabungan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Posma Tua Manurung serta Kepala Dinas Pertania, Herlina Lumban Tobing memberikan keterangan pers terkait tindakan dilakukan Pemkab Dairi terhadap serangan penyakit ternak babi.
TIM GABUNGAN: Koordinator tim gabungan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Posma Tua Manurung serta Kepala Dinas Pertania, Herlina Lumban Tobing memberikan keterangan pers terkait tindakan dilakukan Pemkab Dairi terhadap serangan penyakit ternak babi. RUDY SITANGGANG/SUMUTPOS
Ribuan ternak babi yang mati di 13 Kecamatan di Kabupaten Dairi, ternyata dikarenakan serangan virus Hog Cholera.
Hal itu diungkapkan koordinator tim gabungan, juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Posma Tua Manurung dalam keterangan persnya mengatakan, hasil analisis serangan wabah penyakit ternak babi yang terjadi di 13 Kecamatan, diakibatkan adanya serangan virus Hog Cholera. Dan telah sesuai dari hasil pemeriksaan 12 sampel yang dilakukan Balai Veteriner Regional I Medan.
Dari pemeriksaan itu, 3 sampel dinyatakan positif Hog Cholera. Sedangkan 9 sampel masih masih dalam proses pemeriksaan lanjutan sebagai suspect African Swine Fever (ASF).
“Namun sampai saat ini, hasil pemeriksaan yang ke 9 sampel dimaksud belum ada dan kita masih menunggu hasilnya dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan,”terang Manurung.
Disampaikan Posma, ternak babi yang terserang virus pertama sekali diketahui paling banyak terjadi di Kecamatan Sidikalang. Diduga, penyebaran virus bersumber dari ternak babi yang masuk melalui transaksi jual beli ternak babi dari luar Dairi.
Pasalnya, menurut Posma, virus tersebut juga telah menyerang ternak babi di wilayah Medan, Deli Serdang, Humbahas, Tobasa, Samosir serta Tapanuli Utara. Posma juga menegaskan, untuk pencegahan dan penanggulangan, tim telah melakukan tindakan preventif yakni melaksanakan peningkatan biosecurity atau pencegahan dengan desinfeksi kandang dan vasinasi.
Melakukan pengambilan sampel darah dan organ untuk pemeriksaan laboratorium di Balai Veteriner Medan.
Selain itu, tim gabungan dari Dinas Pertanian, Kesehatan, Lingkungan Hidup, PUPR, Satpol PP, BPBD serta Camat se Dairi, ini juga membuat imbauan kepada masyarakat melalui surat edaran.
Herlina menyampaikan, berdasarkan laporan PPL, akibat serangan penyakit itu jumlah ternak babi yang mati hingga, 17 Oktober 2019 sudah 1.004 ekor dengan nilai kerugian ditaksir sekitar Rp500 juta.
Posma mengatakan, untuk menekan dan meminimalisir perkembangan dan penyebaran wabah penyakit itu, masyarakat dihimbau untuk tidak sembarangan membuang bangkai ternak kealiran sungai maupun tempat terbuka.
Ditanya soal konvensasi kepada peternak yang mengalami kerugian akibat ternak babi mereka mati?
Posma dan Herlina mengaku belum ada konvensasi. Namun saat ini Pemkab Dairi sedang mengkaji apakah kejadian ini bisa dijadikan tanggap darurat karena kematian ternak itu sudah mewabah.”Yang jelas, Bupati Eddy KA Berutu terus berupaya bagaimana cara mengatasi permasalahan yang menimpa ternak babi masyarakat tersebut. Disebutkan Posma, Bupati hari ini bertolak ke Jakarta untuk menemui menteri Pertanian supaya pemerintah pusat memberikan atensi terhadap musibah dialami peternak babi, katannya.
Ditambahkannya, penyakit yang menyerang ternak babi saat ini merupakan penyakit yang tidak zoonosis atau tidak dapat menular ke manusia atau sebaliknya. “Bagi peternak yang tidak memiliki lahan untuk menguburnya, dapat melaporkan ke Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan menghubungi ke nomor telepon ini 081265568585,” ujar Posma. (rud/han)
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
TERPILIH: Ketua MKKS SMKN-Swasta Kabupaten Langkat periode 2019-2023, HM Tri Wahyu Amami saat menyampaikan pidato perdananya.
TERPILIH: Ketua MKKS SMKN-Swasta Kabupaten Langkat periode 2019-2023, HM Tri Wahyu Amami saat menyampaikan pidato perdananya. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
LANGKAT, SUMTPOS.CO – HM Tri Wahyu Amami, Kjd MPd terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MKKS SMK Negeri Swasta Kabupaten Langkat periode 2019-2023 dalam suatu musyawarah yang diikuti para Kepala SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Langkat, Sabtu(19/10).
Sedangkan susunan pengurus MKKS SMK Negeri dan Swasta untuk priode 2019-2020 adalah Ketua. HM.T.Wahyu Amami, Kjd. M.Pd ( Ka. SMK Harapan Stabat ).Wakil Ketua I. Ilyas US.S.Pd.M.Psi.( Ka.SMKN I Stabat ). Wakil Ketua II,H.Herius Lubis, S.Pd.(Ka.SMKN Sirapit). Wakil Ketua III Ir.Hasan Ansari ( Ka.SMK TI YPT.P.Brandan )
“Sekretaris Syafrizal Amri, S.Pd ( Ka.SMKN I Tanjung Pura).Wakil Sekretaris Jhon Ferri Tresno, S.Pd ( Ka.SMK Swasta Panca Dharma Stungkit) dan Bendahara H.Suwito, S.Pd ( SMK Esa Prakarsa ) dan Wakil Bendahara Nurul Mahnilayana, S.Pd ( SMK Swasta Karya Bakti ),” kata Ketua MKKS SMK Negeri Swasta Kabupaten Langkat HM.T.Wahyu Amami, Kjd.M.Pd.kepada Sumut Pos di Stabat Sabtu ( 19/10 )
Dikatakan HM. Tri Wahyu Amami, untuk membantu kelancaran tugas-tugas organisasi yang mengurus semua kebutuhan sekolah di 3 wilayah masing-masing Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru dengan total lebih kurang 73 SMK di Kabupaten Langkat MKKS juga membentuk beberapa bidang dan koordinator. Bidang perlindungan dan pengembangan sumber daya manusia, masing-masing H. Anwar Dalimunte, SPd, Devan Rao, SPd dan Sutrisno, SPd.
Untuk bidang pengembangan managemen sekolah, Andreas Sandi Hamonangan, SPd dan Mulyono, SPd, bidang unterpreniurship dan aneka lomba Sugandi Sanjaya, SPd, Edi Sasono, SPd dan Fresly Lumban Tobing, SPd termasuk bidang humas kemitraan dan publikasi HM.Ilyas SPd dan Edi Persada, SPd.
Sedangkan untuk keperluan koordinasi, MKKS SMK Negeri dan Swasta juga membentuk 3 koordinator wilayah masing-masing koordinator Langkat Hulu, masing-masing Rela Nasaruddin, SPd dan Herlina, SPd, Langkat Hilir, Erwinsyah, SPd, dan Andriani, SPd. Sedangkan Koordinator Wilayah Teluk Aru, Muhammad Yusro SPd dan Nelmi Indrawati, SPd.
“Dengan telah terbentuknya susunan pengurus MKKS SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Langkat ini, diharapkan para personil yang telah masuk dalam kepengurusan dapat saling bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam upaya memajukan dunia SMK,” harap HM.Amami.
Dijelaskan Tri Wahyu Amami, selama menjabat Ketua MKKS, telah meraih berbagai prestasi, baik tingkat kecamatan, Kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi. “SMK Sri Langkat baru saja selesai mengikuti salah satu even nasional di Jakarta, dan berhasil meraih prestasi dan penghargaan,”ungkapnya.
Sederetan SMK yang telah meraih prestasi dan sejumlah penghargaan perlombaan, antara lain SMK Harapan Stabat, SMK Sri Langkat, SMKN I Stabat, SMK Harapan Babalan Pangkalan Brandan, dan SMK TI YPT P.Brandan dan masih banyak SMK-SMK lainnya di Kabupaten Langkat,
“Kepada seluruh Kepala SMK yang telah masuk dalam susunan pengurus MKKS SMK Kabupaten Langkat, saya ucapan selamat bekerja dan berkarya dalam memajukan dunia SMK,”harap Tri Wahyu Amami.(yas/han)
GOWES: Sekdakab Langkat Indra Salahuddin melepas peserta dan masyarakat Langkat mengikuti Gowes Nusantara Langkat tahun 2019 di alun-alun T.Amir Hamzah, Stabat, Langkat, Minggu (20/10).
GOWES: Sekdakab Langkat Indra Salahuddin melepas peserta dan masyarakat Langkat mengikuti Gowes Nusantara Langkat tahun 2019 di alun-alun T.Amir Hamzah, Stabat, Langkat, Minggu (20/10).
LANGKAT, SUMTUPOS.CO – Sekitar 3.000 lebih masyarakat berolahraga dalam kegiatan Gowes Nusantara 2019 yang digelar di Alun-alun T. Amir Hamzah, Stabat, Langkat, Minggu (20/10).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Langkat, Terbit Rencana PA melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin, menyampaikan salam olahraga, olahraga jaya, Langkat luar biasa, dengan teriakan yel-yel.
Pada kesempatan itu, Indra Salahuddin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang telah memberikan kepercayaan kepada Langkat, untuk menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Gowes.
Dikatakannya, melalui kegiatan ini, semakin menguatkan motivasi rakyat Indonesia untuk lebih giat berolahraga, karena olahraga investasi berharga yang mendukung kebugaran fisik dan menjaga kesehatan lahir dan batin.
Sementara Asisten Deputi pengelolaan Olahraga Rekreasi Menpora RI, Edi Nurinda Susila mengatakan, kegiatan ini selain untuk mengolahragakan masyarakat juga memasyarakatkan olahraga, sejalan dengan semboyan Presiden RI, yaitu kerja kerja kerja.
Edi mengajak, agar masyarakat menyempatkan diri berolahraga di waktu-waktu luang, baik saat di rumah, kantor maupun sekolah dan tempat lainnya. “Meski hanya sebentar, agar kita selalu bugar,” ujarnya.
Sementara, Kadispora Langkat, Hj. Mana Wasalwa mengungkapkan, sekitar 3.000 pesepeda dari berbagai komunitas, instansi, pelajar, mahasiswa dan masyarakat Langkat. (bam/han)
CCTV: Petugas Dinas Perhubungan Kota Binjai melakukan pemantauan arus lalu lintas dan pengendara yang melakukan pelanggaran di beberapa titik Kota Binjai melalui CCTV.
CCTV: Petugas Dinas Perhubungan Kota Binjai melakukan pemantauan arus lalu lintas dan pengendara yang melakukan pelanggaran di beberapa titik Kota Binjai melalui CCTV.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Bagi masyarakat, khususnya pengendara roda dua atau lebih yang melintas di Kota Binjai sekitarnya, agar tertib dalam berlalulintas. Sebab, 24 unit CCTV telah dipasang untuk memantau para pengendara yang melanggar aturan.
“Saat ini Kota Binjai dalam pengawasan CCTV. Setiap sudut kota dapat terpantau hanya di satu ruangan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Binjai,”ujar Kadishub Binjai, Syahrial, baru-baru ini.
Dia berharap, masyarakat Kota Binjai dan sekitarnya, terkhusus bagi pengguna jalan diimbau untuk lebih tertib berlalulintas. CCTV yang sudah terpasang ada di Simpang Kantor Wali Kota, Bundaran Tugu dan Simpang Kebun Lada. “Kita juga akan menambah CCTV dan sedang dalam pengerjaan di depan PU Pengairan, Kaputama dan Simpang Jalan Veteran serta Simpang BCA,”urai mantan Kasatpol PP Binjai ini.
Selain CCTV, Dishub Binjai juga memasang pengeras suara atau toa untuk mengimbau pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas.
“Sejauh ini masih dua titik toa kita pasang, di Simpang Tugu dan Simpang Kantor Wali Kota. Kita juga sedang pasang di Sky Cross,” sambung dia.
Tujuan CCTV dipasang untuk lebih memudahkan memantau pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. “Setiap pelanggaran, misalnya pengendara mobil berhenti di marka atau ruang henti khusus sepedamotor akan kita imbau untuk mundur melalui ruang pantau,” tandasnya. (ted/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polsek Helvetia menangkap tiga pelaku penculikan dan penganiayaan seorang pengacara, Agus Samosir SH. Ketiganya masing-masing, WZK, MR dan AS.
Agus mengapresiasi kinerja Polsek Helvetia. Sebab, hanya dalam tempo 3 x 24 jam para pelaku dapat diringkus.
“Kita berharap, petugas dapat menangkap dan mengamankan pelaku lainnya,” ucap Agus kepada wartawan, Minggu (20/10).
Kata Agus, tindak penculikan dan penganiayaan yang dilakukan para pelaku tidak lah manusiawi. Sebab, ia seorang diri dianiaya puluhan pelaku secara “bar-bar” tanpa alasan yang jelas.
“Selain dianiaya, saya juga diancam akan dibunuh. Kami sangat berharap kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Sementara, Ketua PD II GM FKPPI Sumatera Utara, Roby Irsan Damanik SH mendorong petugas Kepolisian segera menangkap pelaku lainnya yang belum tertangkap.
“Seingat korban dan berdasarkan keterangan yang kita dapat, masih ada pelaku yang belum ditangkap. Kita berharap, pelaku lainnya dapat segera ditangkap untuk memberi rasa aman bagi masyarakat dan terkhusus bagi korban,” paparnya.
Apalagi, kata Roby, sudah tidak zamannya lagi menggunakan cara kekerasaan untuk menyelesaikan suatu masalah.
“Negara kita negara hukum, tindakan mereka sudah jelas merupakan aksi kekerasaan dan premanisme. Kita dorong aparat kepolisian untuk segera memberantasnya,” imbuhnya.
“Memang otak pelakunya sudah berhasil diamankan, tapi kita sangat berharap pelaku lainnya segera tertangkap,” sambungnya.
Kasus ini dilaporkan Thamrin Samosir (abang korban) ke Polsek Helvetia pada 17 Oktober 2019. Laporan diterima dengan nomor STTLP/744/X/2019/SU/POLRESTABES MEDAN/SEK MDN HELVETIA.(map/ala)
