MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Periode 2014-2019, masih menyisakan banyak tugas. Di akhir masa jabatannya yang lalu, sebanyak 50 anggota DPRD Medan belum merampungkan sejumlah tugas-tugasnya, satu di antaranya belum mengesahkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Sejak 16 September 2019, 50 anggota DPRD Medan Periode 2019-2024 pun dilantik, 17 di antaranya merupakan anggota dewan yang lama, dan 33 lainnya barun

Namun sejak dilantik hingga saat ini, belum ada tugas yang sudah dikerjakan, termasuk soal pengesahan Ranperda.

Pimpinan sementara DPRD Medan, yakni Wakil Ketua, Ihwan Ritonga menegaskan, dia dan rekan-rekannya di DPRD Medan, termasuk para anggota dewan yang baru, telah bersepakat menjadikan pembahasan Ranperda sebagai skala prioritas dalam kinerja DPRD Medan di awal masa kerja mereka.

“Ada sekitar 7 atau 8 Ranperda lagi yang belum selesai dari periode lalu. Itu sudah saya bilang ke semua teman-teman, supaya jadi prioritas, dan mereka setuju. Itu memang harus dituntaskan, karena pembahasannya sudah sampai di Pansus, jadi sudah lebih separuh jalan. Maka harus dituntaskan segera, apalagi Ranperda itu sangat dibutuhkan,” jelas Ihwan, Jumat (18/10).

Namun, lanjut Ihwan, Pansus itu belum bisa bekerja saat ini, karena strukturnya harus dibentuk kembali. Sebab banyak perubahan anggota dewan periode ini, yang secara otomatis juga akan mengubah struktur Pansus yang lama. “Banyak anggota Pansus yang lama, tidak menjabat lagi di periode ini. Jadi, harus dibentuk lagi anggota Pansus yang baru, yang nantinya akan diisi oleh teman-teman yang baru juga,” jelasnya.

Namun, menurutnya, Pansus itu belum dapat dibentuk saat ini, karena belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD), yang menjadi struktur dan tanggung jawab, serta kinerja dari masing-masing anggota DPRD Medan. “Jadi harus menunggu pimpinan definitif dilantik. Lalu komisi per komisi juga akan dibentuk lengkap dengan tata tertibnya.

Nah, setelah itu lengkap, baru segera dibentuk Pansus dan struktur lainnya, untuk mengatur fokus tugas dan kerja dari masing-masing anggota dewan ini. Kami pastikan, Pansus itu segera dibentuk, setelah AKD lengkap. Ranperda itu juga pasti akan jadi skala prioritas,” pungkas Ihwan. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendukung setiap upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di daerah ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Bahkan sejak awal kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi, selalu menegaskan, Pemprov Sumut harus bebas korupsi.

“Tidak benar Pemprov Sumut menghambat dan atau menghalangi proses lidik/sidik aparatur penegak hukum. Kami justru mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini,” tegas Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Andy Faisal, Jumat (18/10).

Hal tersebut disampaikan Andy, ihwal keluarnya Surat Edaran Pemprov Sumut Nomor 180/8883/2019, soal Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat, tertanggal 30 Agustus 2019, yang ditandatangani Sekdaprov Sumut R Sabrina. Menurutnya, surat tersebut sama sekali tidak bermaksud menghalangi upaya penegakan hukum, melainkan hanya untuk tertib administrasi.

Andy menuturkan, mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014, tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tidak ada keharusan memperoleh izin lebih dulu dari gubernur, bagi ASN yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyelidik/penyidik Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK RI, terkait perkara pidana. “Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap ASN di lingkup Pemprov Sumut, dipandang perlu menerbitkan surat tersebut,” jelasnya.

Pemprov Sumut menyadari, untuk menghindari perbuatan yang dikategorikan sebagai ‘Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi’, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memerintahkan seluruh ASN lingkup Pemprov Sumut, untuk mengikuti beberapa ketentuan. Seperti sebelum menghadiri permintaan keterangan, lebih dulu melapor kepada Sekdaprov Sumut melalui Kepala Biro Hukum, untuk seterusnya diterbitkan Surat Perintah Tugas kepada ASN yang akan dimintai keterangan.

Kemudian, pemberian keterangan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana (vide Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981). Pemberian keterangan tersebut dapat didampingi oleh Biro Hukum Setdaprov Sumut. Serta melaporkan hasil permintaan keterangan kepada Gubernur Sumut, melalui Kepala Biro Hukum. “Terkait hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan Jaksa Tinggi. Dan perlu diketahui juga, dalam waktu dekat seluruh pimpinan OPD wilayah hukum Sumut, akan diberikan pembekalan oleh Jaksa Tinggi, terkait masalah yang sama,” beber Andy.

Sebelumnya, diketahui, keluarnya surat edaran tersebut, memantik reaksi pihak Polda Sumut. Menurut Polda Sumut, surat edaran dimaksud, terksean sebagai upaya menghambat pemeriksaan terhadap ASN, maupun pejabat yang diduga terlibat hukum di lingkup Pemprov Sumut. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Kamis (17/10) lalu. Rapat tersebut dilakukan sekaitan dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Medan, yang akan mulai diumumkan pada akhir Oktober 2019 ini.

“Kemarin kami baru rapat dengan KemenPAN-RB di Jakarta. Pembahasan kami cukup panjang, terkait formasi yang dibutuhkan Pemko Medan. Ada yang direvisi sedikit, mana yang dinilai sangat dibutuhkan, dan mana yang belum urgent. Kami juga membeberkan berapa banyak yang sudah dan akan pensiun, serta kebutuhan untuk menutupi jumlah (PNS pensiun) tersebut,” ungkap Kepala BKDPSDM Kota Medan Muslim Harahap, Jumat (18/10).

Terkait apa hasil rapat yang mereka dapatkan dengan KemenPAN-RB, Muslim menyebutkan, belum ada. “Jadi kami sudah sampaikan semuanya di rapat kemarin, nanti hasilnya akan dikirimkan oleh KemenPAN-RB kepada kami, Senin (21/10) nanti. Kita tunggu Senin ya, hasilnya,” imbaunya.

Sebelumnya, Muslim juga menjelaskan, walaupun untuk tahun ini perekrutan CPNS tidak lagi dibiayai oleh pemerintah pusat atau APBN, Pemko Medan mengaku siap, untuk menggelar perekrutan tersebut dengan APBD Kota Medan. Dia juga mengklaim, kalau Pemko Medan sudah melakukan sejumlah persiapan untuk ujian perekrutan tersebut.

“Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Disdik Medan dan Kepala SMP Negeri 1 Medan. Sudah fix, nanti ujiannya akan digelar di sana. Saat ini kami juga sedang berkoordinasi dengan Disdik Sumut, barangkali gedung dan peralatan di SMK Bina Medan yang di Jalan Karya Medan, bisa dipakai,” jelasnya.

Alasan hanya akan memakai SMP Negeri 1 Medan, atau bila perlu ditambah dengan SMK Bina Medan, menurutnya, adalah untuk menghemat biaya. Satu di antaranya biaya pengamanan dan jaringan komputer. Selain itu, peralatan perangkat komputer dan jaringan yang ada di SMP Negeri 1 Medan, dinilai sudah cukup memadai. “Kami sudah meninjau langsung ke sana. Sarana dan prasarananya memadai.

Nantinya bila peserta ujiannya cukup banyak, maka akan dilakukan ujian selama 5 sesi dalam sehari. Dalam satu sesi bisa menampung 200 peserta ujian. Jadi dalam sehari bisa menampung 1.000 peserta. Intinya, Pemko Medan siap menggelar ujian perekrutan CPNS tahun depan, yang akan dimulai tahapannya pada tahun ini,” pungkas Muslim. (map/saz)