SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Serdangbedagai mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Sergai TA 2020 menjadi Perda dalam sidang paripurna di gedung DPRD Sergai, Jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kamis (17/10).

Sidang paripurna dibuka langsung ketua DPRD Sergai, H Syahlan Siregar ST, didampingi Wakil ketua Ryadi, Delfitri Tamba, Hasbullah Hadi. Sebelumnya, rapat dimulai dengan penyampaian Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan oleh juru bicara dari fraksi PPP Nur Alamsyah SH, MKn.

Disebutkan Nur Alamsyah, adapun pendapatan daerah sebesar Rp1.665.849.841.312,- dengan uraian pendapatan asli daerah Rp134.405.275.000, dana perimbangan sebesar Rp1.174.113.799.585, pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp 357.330.766.727.

Sementara itu, Bupati Sergai Ir H Soekirman mengatakan, kebijakan program kegiatan termuat dalam R-APBD TA 2020, yang merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan dari kebijakan program dan kegiatan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.

“Dengan pengesahan R-APBD TA 2020 ini akan semakin mempercepat proses pencapaian visi dan misi Kabupaten Sergai periode 2016-2021,” harapnya.

Dikatakan Soekirman, tahapan selanjutnya akan segera menyampaikan kepada Gubernur Sumut untuk dievaluasi. (sur/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pada tahun anggaran 2020 memperketat persyaratan pemberian hibah sapi kepada para kelompok ternak.

Salah satu syaratnya antara lain, pengajuan kelompok ternak tidak boleh hanya satu kelompok, dan lokasi ternak mesti dilengkapi dengan pakan ternak, serta kebutuhan terkait lainnya.

“Kabupaten harus mengusulkan kelompok-kelompok peternak sebagai calon penerima hibah sapi. Tidak boleh satu kelompok. Harus mengajukan beberapa kelompok. Kalau selama ini yang diajukan satu ketika diverifikasi, tentu itu-itu juga yang dapat,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap menjawab Sumut Pos, Kamis (17/10).

Dikatakan Azhar, pihaknya sudah mulai melakukan verifikasi terhadap para kelompok ternak atau tani sebagai calon penerima manfaat atas program dimaksud. Bahkan diakui Azhar, ia segera mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota tentang pengajuan kelompok ternak yang akan menerima hibah sapi.

Antara lain isi dari surat edaran tersebut nantinya, sambung dia, semua kelompok tani/ternak yang diusulkan mesti berbadan hukum. Tidak dibenarkan pula setiap kelompok ternak dengan satu badan hukum, sebagai penerima hibah sapi.

“Sehingga tidak kelompok itu-itu aja mendapatkan. Kami pun akan sampaikan kepada pemkab, bahwa ada syarat penerima bantuan ternak. Salah satu syarat yakni mesti ada lokasi yang dimiliki oleh penerima bantuan ternak, tersedia pakan dan kebutuhan lainnya. Semuanya mesti terpenuhi,” kata mantan Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut itu.

Ssetelah semua syarat terpenuhi melalui usulan pemda bersangkutan, pihaknya akan melakukan verifikasi ke lapangan guna menilai secara teknis calon penerima hibah tersebut, layak atau tidak mendapat manfaat dari program dimaksud.

“Itu satu konsep yang akan kita buat kedepan, sehingga terkhusus pemkab terkait, kita periksa terlebih dahulu lalu kita verifikasi dan baru menetapkan layak atau tidak menerima bantuan hibah tersebut. Sebab saya tidak mau yang menerima ternak kita ini juga menjadi komoditas politik. Kedepan akan kita perbaiki semua itu dengan memperketat persyaratan penerima hibah ternak,” tegasnya.

Program hibah sapi ini, imbuh Azhar juga coba diselaraskan pihaknya menjadikan Sumut sebagai lumbung ternak nasional pada 2023 mendatang.

Terkhusus untuk ternak domba dan kambing. Guna merealisasikan hal tersebut, di 2020 pihaknya akan membangun balai/instansi ternak sebagai sumber bibit ternak ruminansia.

Dikatakan dia, proyeksi menjadikan Sumut lumbung ternak nasional sesuai visi dan misi Gubernur Edy Rahmayadi dan Wagub Musa Rajekshah, untuk meningkatkan produksi peternakan serta penyediaan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau.

“Untuk menuju ke sana, kita sudah merancang beberapa program dan strategi. Beberapa di antaranya dengan melakukan kerja sama bersama masyarakat peternak. Kemudian membangun pakan ternak mini di kabupaten/kota, mengembangkan populasi dengan cara inseminasi domba dan kambing hingga sampai melahirkan adanya Desa Ternak, sesuai visi pak gubernur membangun desa menata kota,” terang dia.

Pada Desa Ternak tersebut, pihaknya akan memberi pembibitan hingga penyuluhan kepada para peternak.

Ia menyebutkan pada 2019 ini, populasi untuk ternak kambing telah mencapai 888.565 ekor. Sementara untuk ternak domba, 707.655 ekor. Sedangkan untuk sapi sebanyak 1.094.610 ekor, kerbau 97.332 ekor, ayam ras pedaging 65.658.976 ekor dan itik 2.909.469 ekor.

Diperkirakan di 2023 populasi ternak untuk kambing ditargetkan sudah mencapai 944.895 ekor, domba 741.074 ekor, sapi 1.735.468 ekor, kerbau 103.502 ekor, ayam ras pedaging 120.036.742 ekor dan itik 2.931.059 ekor. “Di sini nantinya akan tersedia balai bibit untuk 150 ekor ternak sapi dan domba,” ucapnya.

Selain pembangunan balai ternak tahun depan pihaknya akan lakukan integrasi ternak dengan kebun agar peternak dapat memanfaatkan kebunnya. “Kita nanti akan membuat peraturan gubernurnya, sehingga memudahkan peternak dan ternak kita juga surplus,” pungkas dia. (prn/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi musnahkan barang bukti (barbut) yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dari Pengadilan Negeri Tebingtinggi di lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di Jalan Baja Kota Tebingtinggi, Kamis (17/10).

Pemusnahan barang bukti tersebut berupa sabu seberat 189,74 gram, pil extasi seberat 0,88 gram, alat hisap sabu seperti pipet, bong dan termasuk timbangan digital, handphone, karet, kain dan mesin dindong.

Pemusnahan barang bukti, dipimpin Kasi Barang Bukti dan Rampasan Kejari Tebingtinggi, Okta Fiada Ginting SH, didampigi Kasi Pidsus Chandra SH, Kasi Intel Ranu SH, Kasubag Bin Astri SH.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, disaksikan Kabid Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi Sudarman, dan Plt Kepala BNN Kota Tebingtinggi, Mahsuriani Saragih.

Okta Fiada Ginting mengatakan, pemusnahan barang bukti dilakukan di TPA dikarenakan ada mesin judi dindong yang harus dihancurkan menggunakan alat berat.

“Karena dindong termasuk barangnya besar, maka harus dihancurkan menggunakan alat berat, sehingga memang benar hancur semua dan tidak bisa dipergunakan lagi,”jelasnya. (ian/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan Kapolres AKBP Erwin Wijaya Siahaan melakukan penanaman 10.000 bibit pohon di kawasan Danau Toba, tepatnya di Desa Silalahi, Kecamatan Silahisabungan.

Plt Kabag Humas Pemkab Dairi, Palti Pandingan di Sidikalang, Kamis (17/10) menyebutkan, kegiatan penanaman bibit pohon tersebut dilaksanakan pada Selasa (15/10).

Kapolres AKBP Erwin Wijaya Siahaan mengatakan, penanaman pohon tersebut sebagai tindakan penghijauan dan reboisasi di kawasan Danau Toba khususnya di Desa Silalahi.

Sebanyak 10.000 bibit pohon tersebut terdiri dari 3.000 batang pohon pinus, 2.000 batang mangga, 2.000 batang alpukat serta 3.000 batang macadania.

Kapolres berharap agar masyarakat Desa Silalahi bisa merawat dan tidak menebangnya. “Kapoldasu Irjen Agus Andrianto berharap tidak ada lagi pembakaran hutan di kawasan Danau Toba Silalahi. Sebab, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dapat merusak keberlangsungan ekosistem makhluk hidup dan perekonomian,”kata Erwin menyampaikan pesan Kapoldasu.

Sementara itu, Bupati Eddy KA Berutu mengatakan, ia dan semua masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi alam tetap dalam keadaan baik dan terawat. Penanaman sejuta pohon yang digelar Polda Sumatera Utara secara serentak di kawasan Danau Toba merupakan kegiatan strategis.”Kami berharap pembakaran dan penebangan hutan tidak ada lagi, sehingga kita dapat menikmati keindahan alam yang merupakan super destinasi wisata di Kawasan Danau Toba,”pinta bupati.

Diakhir acara, Bupati, Kapolres beserta unsur forkopimda secara simbolis menyerahkan dan menanam bibit pohon kepada masyarakat dan pelajar di Dusun Siattar-attar Desa Silalahi 3. (rud/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Keluarga besar pencipta logo Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, mempertanyakan kepedulian para pemangku pemerintahaan setempat. Pasalnya, mereka tak mendapat undangan pada perayaan hari jadi Pemkab Labuhanbatu

“Tak ada undangan untuk kami diperayaan hari ulang tahun Pemkab Labuhanbatu,” ungkap Fahron Harahap, anak Almarhum Pangeran Harahap, sang pencipta logo Pemkab Labuhanbatu saat ditemui Sumut Pos di kediamannya, di Jalan Beringin, Rantauprapat, Kamis (17/9).

Dikisahkan Fahron, pada 23 Oktober 1970, almarhum orangtuanya Pangeran Harahap keluar sebagai juara pertama dan kedua lomba mendesain logo daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Disebutkan Fahron, logo yang saat ini dipakai Pemkab Labuhanbatu memiliki sejumlah makna. Di antaranya, pohon karet mengandung arti mata pencaharian masyarakat Labuhanbatu. Rante sebanyak 45 mata mengandung arti Kemerdekaan RI, Padi dan Kapas mengandung arti sandang pangan.

“Tepak sirih mengandung arti adat Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki adat ketimuran,” ujarnya.

Fahron mengungkap, piagam ayahnya ditandatangani Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) almarhum H Aziz Atila Aru, Bupati H Iwan Maksum dan Pds Sekda, Dt Edwarsjah Sjamsurai.

Keluar sebagai juara I, tambah Fahron, almarhum ayahnya yang saat itu berstatus sebagai pegawai Bupati Kdh Kab Labuhanbatu mendapat hadiah Rp10.000, dan sebagai juara II mendapatkan tanah persawahan.

Hasil penelusuran SUMUT POS, undangan untuk keluarga pencipta logo daerah Labuhanbatu diperayaan HUT ke-74 Pemkab Labuhanbatu, tidak sampai pada keluarga almarhum Pangeran Harahap. Sebab, undangan tersebut sampai ke rumah makan di Rantauprapat.”Tak tahu bagaimana bisa sampai kemari undangannya. Tiba-tiba sudah ada. Nggak tau entah dialamatkan kepada siapa,”ujar Pemilik Rumah Makan Pagaruyung Rantauprapat, Fauzan. (mag-13/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Deliserdang menerima SK pengangkatan Pimpinan DPRD dari Partai Golkar Selasa, (15/10).

Adapun yang dipilih menjadi pimpinan adalah Tengku Ahmad Tala’a, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Deliserdang.

SK pengangkatan itu diberikan oleh Mikail TP Purba, yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar kepada Sekwan, Rahmat di ruang kerjanya.

Rahmat menyebutkan, Golkar me rupakan partai ketiga yang telah memberikan SK Pimpinan DPRD. Sebelumnya, dari Partai NasDem dan PDI Perjuangan. Untuk NasDem yang menjadi Pimpinan adalah Nusantara Tarigan Silangit, sedangkan dari PDI Perjuangan, Amit Damanik.

“Sekarang tinggal dari Partai Gerindra yang belum kita terima. Makanya kita belum tau ini siapa yang menjadi Ketua DPRD Deliserdang sekarang ini. Kalau untuk Ketua Sementara kemarin ya, Zakky Shahri,”kata Rahmat.

Mantan Asisten III Pemkab ini menyebut dalam waktu dekat pihaknya juga akan menyurati Partai Gerindra dan partai lain untuk menentukan siapa yang menjadi Ketua DPRD, maupun Ketua-Ketua Fraksi. Hal ini dilakukan agar fraksi-fraksi dapat segera terbentuk. Kini pihaknya pun tengah merubah susunan ruangan fraksi-fraksi di Sekretariat.

“Penyesuaian ruangan kita lakukan karena jumlah kursi masing-masing partai sudah berbeda. Kalau yang lebih banyak kursinya kita buat di bawah karena ruangannya lebih besar. Kalau untuk yang kursinya lebih sedikit kita buat diatas,”kata Rahmat.

Sementara itu, T Ahmad Tala,a yang akrab disapa Amek menyebut, dirinya siap memegang mandat sebagai Wakil Ketua DPRD Deliserdang. Saat hadir bersama Mikail menyerahkan SK pengangkatan bersama dengan Bendahara DPD, dr Thomas Darwin Sembiring, Amek menyebut akan melaksanakan tugas sebaik mungkin.

“Ya tentu apa yang telah dipercayakan akan kita jalankan dengan baik. Jadi untuk Ketua DPRD saya yang dipilih Partai dan untuk Ketua Fraksi Mikail TP Purba,”kata Amek.

Partai Golkar mendapat jatah pim pinan lantaran pada Pemilu ini mendapatkan 7 kursi. Selain Golkar jumlah kursi yang sama juga didapat oleh PDI Perjuangan baru kemudian disusul Nasdem yang mendapatkan 6 kursi. Sementara itu Partai Gerindra mendapatkan jatah ketua lantaran berhasil memperoleh 8 kursi.

Pasca dilantik sebagai anggota DPRD Deliserdang periode 2019-2024 jumlah anggota dewan yang datang ke kantor terlihat minim. Saat itu hanya Fraksi Golkar yang hadir paling banyak. Selain Mikail, Amek dan dr Thomas juga hadir Zul Amri dan Rahman. Karena belum terbentuk alat kelengkapan ruang-ruang Komisi pun terlihat sepi. (btr/han)