net
MENJELASKAN: seorang guru honorer menjelaskan sebuah mata pelajaran kepada siswa-siswinya, belum lama ini.
MENJELASKAN: seorang guru honorer menjelaskan sebuah mata pelajaran kepada siswa-siswinya, belum lama ini.
SUMUTPOS.CO – Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Mandiri dinilai menyusahkan guru honorer. Mereka harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit yakni sekira Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester. Sementara PPG untuk sertifikasi guru ini harus ditempuh satu tahun.
KOORDINATOR Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi mengatakan, PPG prajabatan mandiri menyusahkan mereka karena harus pretest untuk bisa menjadi peserta.
Selain itu, mereka harus mengeluarkan uang lagi dan tidak semua perguruan tinggi membuka PPG prajabatan mandiri.
Misalnya di Jabar, universitas yang membuka PPG prajabatan mandiri hanya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
“Kebijakan ini menyusahkan buat guru honorer. Kalau punya itikad baik, yang jadi dasar masa kerja saja. Kualitas guru kan bukan adanya sertifikat dalam pendidikan tetapi pengalam dan pengabdian,” ujar Cecep kepada JPNN.com (Grup Sumut Pos), Rabu (9/10).
Dia menyebutkan, gaji honorer Rp 300 ribu per bulan. Dengan gaji sebesar itu, rasanya sulit bagi guru honorer untuk bisa ikut PPG prajabatan mandiri.
Senada diungkap Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono
Menurut Eko, tidak semua guru honorer terutama K2 tertarik dengan program PPG Prajabatan Mandiri.
Banyak di antaranya yang pasrah tidak memiliki sertifikat pendidik (serdik). Pertimbangannya selain mahal, usia mereka tidak muda lagi.
“Rugi ah ikut PPG Prajabatan Mandiri. Enggak apa-apa enggak dapat tunjangan profesi guru daripada harus bayar dan tes lagi. Lagipula kami enggak bisa menikmati itu lama,” kata Eko di tempat terpisah.
Jika tujuan pemerintah ingin meningkatkan kualitas guru, lanjut Eko, mengapa honorer harus dimintai bayaran juga. Kenapa tidak pemerintah subsidi guru honorer untuk ikut PPG prajabatan mandiri.
“Sudah mengabdi malah disuruh jadi jongos. Pantesan adik adik mahasiswa itu demo karena melihat situasi di masyarakat yang kesejahteraannya makin timpang,” cetusnya.
“Kalau saya, daripada bayar PPG mending buat usaha kecil-kecilan saja. Kami juga berharap pemerintah bisa memberikan subsidi terutama khusus guru honorer K2,” pungkasnya.
Sementara, Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim malah berpendapat sebaliknya. Ia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak memberikan subsidi dalam program PPG Prajabatan Mandiri untuk sertifikasi guru. PPG prajabatan mandiri harus dibiayai sendiri oleh guru.
“Jangan sampai ditanggung. Toh ini untuk guru itu sendiri. Pemerintah lebih baik memikirkan bagaimana memenuhi kekurangan guru karena adanya gelombang pensiun,” kata Ramli kepada JPNN.com (Grup Sumut Pos), Rabu (9/10).
Dia menyebutkan ada beberapa hal yang perlu dijadikan kebijakan utama PPG atau sertifikasi guru:
Pertama, PPG harus mengantisipasi kemungkinan Pengangkatan PNS dan PPPK dari honorer. Jadi ketika PPPK dan PNS guru dibuka untuk 100.000 guru, maka PPG maksimal 50.000 sarjana baru yang ikut PPG dan 50% diberikan kesepatan kepada guru yang sudah lama mengabdi
Kedua, peserta PPG hanya dibatasi maksimal sesuai jumlah PPPK atau PNS yang akan direkrut. Tidak boleh sama sekali melebih kuota, sehingga seleksinya diperketat pada Seleksi PPG. Seleksi PPG harus dilakukan seperti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, terbuka dan berbasis komputer
Ketiga, PPG untuk sertifikasi guru ini harus berkaca pada proses ketat Program Profesi Dokter. Termasuk harus memiliki guru pamong yang sudah terakreditasi oleh Kemdikbud. Karena mengandalkan dosen yang tak pernah jadi guru di sekolah tentu saja tidak efektif sebagai guru pamong. Berbeda dengan dokter dimana profesornya pun masih melayani pasien sama dengan dokter biasa.(jpnn/ala)
net
MELAYANI: Dua karyawan BPJS Kesehatan melayani dua konsumen.
MELAYANI: Dua karyawan BPJS Kesehatan melayani dua konsumen.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan menerapkan sanksi bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendukung rencana pemerintah tersebut.
“Untuk mendidik masyarakat supaya dia taat, harus ada sanksi,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/10).
Agus Pambagio mengatakan, peraturan atau kebijakan apa pun yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, tidak akan berjalan efektif selama sanksi belum diterapkan.
Menurut dia, hampir semua negara beradab dan teratur saat ini semuanya juga menerapkan kebijakan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan publik.
“Jadi intinya saya setuju,” ujar dia.
Apakah penerapan sanksi dari BPJS Kesehatan ini akan efektif? Agus mengatakan, hal itu hanya dapat dilihat dan dievaluasi setelah penerapan kebijakan kepada masyarakat dilakukan.
Agus yakin apabila kebijakan itu telah diterapkan pemerintah melalui sebuah peraturan yang tegas, maka otomatis masyarakat akan patuh untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.
Salah satu sanksi yang akan diterapkan pemerintah yaitu terganggunya layanan atau pengurusan paspor bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Namun, Agus menilai hal itu merupakan risiko bagi penunggak .
“Makanya harus bayar. Apalagi kalau dia bisa ke luar negeri, kenapa iuran BPJS tidak bisa bayar,” ujar dia.
Pemerintah kini tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan, seperti ketika membutuhkan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan paspor, izin mendirikan bangunan (IMB) dan lainnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen PBPU.
“Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS,” kata Fachmi.(jpnn/ala)
istimewa
SEGERA DILANTIK: Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang bakal dilantik pada Minggu (20/10) mendatang.
SEGERA DILANTIK: Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang bakal dilantik pada Minggu (20/10) mendatang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – MPR kembali meralat jam pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019. Sebelumnya direncanakan pelantikan dilakukan sore hari pukul 16.00 WIB, kini menjadi pukul 14.00 WIB.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, seteýlah melalui proses diskusi dengan para pimpinan MPR. Maka diputuskan pelantikan dilakukan sekira pukul 14.00 WIB. “Tadi ada wacana kalau jam 16.00 terlalu mepet dengan maghrib. Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan kepada kesekjenan, maupun protokol istana, dan presiden agar dilakukan jam 14.00 WIB,” ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10).
Bambang menjelaskan, dilukukan pelantikan pukul 14.00 WIB ini karena MPR tidak ingin menggangu kegiatan masyarakat dalam berolahraga di car free day Sudirman-Thamrin. Termasuk masyarakat bisa melaksanakan ibadah terlebih dahulu sebelum menyaksikan pelantikan itu.
“Karena car free day berakhir jam 11.00, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00-an jam 13.00, kita juga yang muslim selesai salat Zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa solat Ashar,” katanya.
Menjelang pelantikan tanggal 20 tersebut, MPR juga akan mengundang para mantan kepala negara. Termasuk tokoh-tokoh nasional. Sehingga bisa menghadiri acara sakral tersebut.
“Kami juga akan mendatangi, para kandidat Presiden Pak Prabowo, Pak Sandi Uno, Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, Kita juga akan mengunjungi para mantan presiden,” sebutnya.
Politikus Partai Golkar ini juga berharap pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai kepala negara bisa berjalan dengan aman dan lancar. Bahkan Bambang berharap unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa bisa ditunda dahulu.
Maksudnya, acara sakral pelantikan dua kepala negara ini tak perlu adanya aksi unjuk rasa. Karena hal itu akan menganggu ketertiban dan keamanan di hajatan penting tersebut. “Maka saya ingatkan kepada adik-adik mahasiswa yang berniat untuk turun ke jalan saya imbau dan saya mohon dengan amat sangat jangan lakukan itu pada saat pelantikan. masih banyak waktu yang bisa dilakukan untuk memberikan aspirasi dan unjukrasa,” pungkasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Minggu 20 Oktober 2019. Soal kepastian hadirnya Prabowo itu diungkapkan Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Menurutnya sesuai tradisi yang ada, maka Prabowo akan hadir. Terbukti pada 2014 lalu, Prabowo juga menjadi capres kala itu, hadir saat pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla. “Ya insya Allah, kalau lihat tradisi ya beliau datang,” kata Muzani usai mengikuti Rapat Pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10).
Muzani mengaku akan melaporkan kepada Prabowo hasil Rapat pimpinan (Rapim) MPR hari ini. “Saya akan laporkan hasil rapat ini kepada beliau ya,” ujarnya.
Polda Sebar Intelijen, TNI AD Kekuatan Penuh
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono menerjunkan tim intelijen jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019 mendatang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerawanan. Sehingga, keamanan dan ketertiban bisa tetap dijaga pada saat pelantikan berlangsung.
Tim intelijen Polda Metro Jaya diharap bisa mendeteksi apa saja yang akan terjadi saat pelantikan. Semua ini guna agar anggotanya bisa melakukan antisipasi. “Intelijen tolong dilakukan diteksi dini tentang hal apa yang akan terjadi. Kemudian Karo Ops siapakan langkah keamanan agar siap mengantisipasi sehingga kita nggak terdadak. Kalau kita terdadak, itu nggak baik dan nggak bagus. Tapi kalau kita sudah antisipasi semuanya, kita dapat minimalisir gangguan yang lebih besar,” ucap Gatot di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/10).
Untuk itu, dia mengimbau jajaranya menyiapkan pengamanan sebaik mungkin dalam pelantikan. Gatot mau semua anggotanya tidak lengah dan bisa terus memantau situasi kerawanan saat pelantikan berlangsung. “Rekan-rekan sudah ketahui potensi kerawanan apa yang sudah kita hadapi. Mari kita persiapkan semuanya dengan baik,” kata dia lagi.
Sementara, TNI Angkatan Darat (AD) akan menerjunkan seluruh pasukannya guna membantu pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa setelah memimpin rapat internal bersama seluruh pejabat tinggi TNI AD dari seluruh wilayah Indonesia. Rapat digelar di Mabes AD Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (9/10).
Andika mengatakan, seluruh personelnya akan dibagi tugas. Sebagian ikut menjaga keamanan di lokasi dan titik-titik rawan lainnya. Adapula pasukan yang ditugaskan mengidentifikasi keadaan atau divisi intelijen. “Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan Angkatan Darat. Walaupun mereka tidak dijadikan stand by force, praktiknya semua fokus ke arah sana,” kata Andika.
Andika menjelaskan, hasil laporan dari Pangdam seluruh Indonesia terkecuali Papua, situasi jelang pelantikan terbilang kondusif. Hanya sebagian kecil wilayah yang teridentifikasi akan menggelar aksi massa. Itu pun dalam skala yang tidak besar. Namun, dia enggan merinci titik-titik mana saja yang akan menjadi pusat keramaian.
“Situasinya ternyata memang hanya beberapa tempat saja. Beberapa itu lebih kecil dari 30 persen dari seluruh wilayah yang kami undang kecuali Papua. Itu yang secara faktual terucap dan tertulis,” jelasnya.
Oleh karena itu, Andika yang merupakan mantan Pangkostrad akan mengintruksikan pasukannya supaya fokus pada daerah-daerah tersebut. Tanpa mengabaikan wilayah lainnya. Sedangkan untuk wilayah yang tidak terlihat adanya peningkatan eskalasi, juga diimbau tetap bersiap.
“Sehingga apabila dibutuhkan, bisa kita gerakan ke titik yang menjadi pusat massa,” imbuhnya.
Di sisi lain, Andika memastikan, aparat tidak melarang menggelar demonstrasi. Sebab, kegiatan tersebut dilindungi oleh Undang-undang. Hanya saja ada norma-norma yang harus dipegang oleh para pengunjuk rasa.
Seperti, lanjutnya, tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain, tidak mengganggu ketertiban umum, hingga tidak mengganggu peesatuan dan kesatuan bangsa. Dengan begitu, demo bisa berjalan tertib, serta aspirasinya tersampaikan.
“Kami siap membantu pengamanan. Kemarin sudah kami buktikan. Kami siap mengerahkan hampir seluruh kekuatan Angkatan Darat untuk membantu,” pungkas Andika.(jpc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dua kali mengalami kekalahan beruntun dari Malaysia dan Thailand pada penyisihan Grup G putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, tak membuat Timnas Indonesia pesimis saat bertandang ke Stadion Al Maktoum, Dubai, Kamis (10/10). Pelatih Timnas Indonesia, Simon McMenemy, merasa tertantang untuk membawa timnya memetik hasil positif atas Uni Emirat Arabn
Saat ini, Timnas Indonesia masih terbenam di dasar klasemen Grup G setelah mengalami dua kekalahan 2-3 dari Malaysia dan 0-3 dari Thailand. Sementara UEA, berada di peringkat kedua berkat kemenangan 2-1 atas Malaysia. “Pertandingan melawan UEA di Dubai menjadi tantangan yang besar untuk Timnas Indonesia,” kata Simon McMenemy dalam konferensi pers sebelum pertandingan.
“Kami percaya permainan kami bisa meningkat untuk menerima tantangan ini dengan baik,” tutur arsitek berusia 41 tahun tersebut.
Simon McMenemy sadar, UEA bukan lawan sembarangan. Secara kualitas, Timnas Indonesia masih berada di bawah tuan rumah. Namun, dengan kerja keras, bukan tidak mungkin skuat Garuda ini dapat merepotkan tuan rumah. “Tentu butuh kerja keras untuk mendapatkan hasil positif,” imbuh McMenemy.
Sebagai persiapan melawan UEA, Timnas Indonesia berada di Dubai sejak 3 Oktober 2019. McMenemy berharap, waktu yang cukup panjang ini dapat bermanfaat bagi Andritany Ardhiyasa dan kawan-kawan. “Kami tahu perjalanan dari Indonesia ke UEA itu jauh. Kami juga respek dengan tuan rumah,” kata McMenemy.
Menilik hasil pertandingan di Pra Piala Dunia 2022, UEA tercatat berhasil mencetak gol pada 15 menit akhir babak pertama dan babak kedua. Ketika mengalahkan Malaysia 1-2, tim asuhan Bert van Marwijk itu melesakkan gol melalui brace Ali Ahmed Mabkhout, gol pertama pada menit ke-43, sedangkan gol kedua pada menit ke-75.
Sementara itu, Indonesia sendiri mampu membobol gawang lawan saat 15 menit awal dan 15 menit akhir di babak pertama saja. Ketika kalah 2-3 atas Malaysia, Beto Goncalves mencetak gol pada menit ke-12 dan 39. Namun, Indonesia gagal mencetak gol saat lawan Thailand, kalah 0-3. Berbicara mengenai lima laga internasional terakhir, Omar Abdulrahman dan kolega tidak terkalahkan dengan empat kali menang dan sekali imbang. Sebaliknya, dalam kurun waktu yang sama, timnas Garuda menang dua kali dan kalah tiga kali.
Meski begitu, dari empat kali pertemuan di level Timnas senior, Indonesia dan UEA masih imbang. Indonesia menang dua kali dan UEA juga menang dua kali. Kemenangan Indonesia atas UEA didapat di ajang Merdeka Games 1981. Saat itu, Skuat Garuda menang 5-2. UEA membalas di ajang yang sama setahun setelahnya, Eyal Zayed menang 2-1 dalam pertandingan di Kuala Lumpur waktu itu.
Indonesia menang lagi atas UEA di ajang Asian Games 1986. Pertandingan itu di babak perempatfinal, Indonesia menang adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Indonesia gagal membawa pulang medali di ajang itu usai kalah dari Korea Selatan di babak semifinal, lalu ditaklukkan Kuwait di perebutan medali perunggu.
UEA menyeimbangkan rekor pertemuan dengan kemenangan di Piala Asia 1996. Di babak grup, UEA mengalahkan Indonesia 2-0. Indonesia finis sebagai juru kunci grup saat itu, dengan raihan 1 poin hasil dari tiga laga.(bbs/adz)
ist
SERAHKAN: Akhyar Nasution menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua DPD Partai NasDem Medan, Afif Abdillah, Selasa (8/10).
SERAHKAN: Akhyar Nasution menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua DPD Partai NasDem Medan, Afif Abdillah, Selasa (8/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mendaftarnya Akhyar Nasution ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Medan memberi sinyalemen bahwa partai besutan Surya Paloh akan berkoalisi dengan PDI.
Perjuangan di Pilkada Medan 2020. Ketua DPW NasDem Iskandar mengakui, pihaknya membuka kesempatan partai lain untuk berkoalisi dengan mereka terlebih pada kecukupan kursi NasDem di lembaga legislatif seperti Kota Medan.
“NasDem inikan harus berkoalisi (di Pilkada Medan), nggak bisa usung sendiri karena kursi kita empat. Kita butuh enam kursi lagi. Jadi kita masih terbuka untuk berkoalisi dengan partai apapun, bisa ke PDIP bisa ke Golkar, bisa ke PKS bisa ke Demokrat, ke manapun kita bisa berkoalisi,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Rabu (9/10).
Koalisi NasDem dengan parpol lain, diakui Iskandar, tidak hanya terjadi di Medan, bahkan hampir di seluruh kabupaten/kota di Sumut yang menggelar Pilkada serentak 2020. “Ya, bisa saja (mendaftarnya Akhyar terbuka koalisi NasDem-PDIP di Pilkada Medan). Semua peluang terbuka. Apalagi inikan masih dalam hal penyaringan. Siapapun boleh saja mendaftar,” katanya.
Dia menambahkan, setelah penjaringan ada namanya proses penyaringan. Di tahapan ini nantinya akan dilihat lebih seksama kapabilitas dan integritas figur yang akan diusung, melalui fit and proper test. Tak cukup sampai di situ, ada faktor penting juga yang tak dapat dikesampingkan. Yakni kecukupan kursi NasDem pada legislatif di 23 kabupaten/kota penyelenggara Pilkada serentak mendatang.
“Kecukupan kursi kita ini salah satu faktor yang kita pertimbangkan. Dan itu tidak bisa kami hindari untuk berkoalisi. Hanya di Nias Barat, Samosir dan Sibolga kami bisa mengusung sendiri. Diluar itu kami mesti berkoalisi,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua DPD NasDem Medan, Afif Abdillah mengatakan, Akhyar punya peluang yang cukup baik untuk maju sebagai calon Wali Kota Medan 2020. “Kemarin kita sudah terima berkas pendaftarannya. Alhamdulillah, kita berterimakasih Pak Akhyar mau mendaftar sebagai calon wali kota pada penjaringan yang kita buka di DPD. Bicara peluang, tentu Pak Akhyar punya peluang yang baik untuk diusung. Setiap orang punya peluang dapatkan dukungan NasDem, termasuk Pak Akhyar,” ucap Afif kepada Sumut Pos, Rabu (9/10).
Alasannya, kata Afif, sebab Akhyar merupakan salah satu sosok yang dikenal masyarakat Kota Medan. Selain itu, pengalaman Akhyar sebagai Wakil Wali Kota Medan juga diyakini menjadi nilai plus sebagai sosok yang pantas untuk diusung. “Tapi walaupun begitu, beliau tetap harus melewati proses yang ada di NasDem. Kita terbuka dengan siapapun, termasuk dengan pak Akhyar. Kita terus mengundang putra-putri terbaik Kota Medan untuk mau mendaftar ke DPD NasDem Medan, semakin banyak pilihan tentu akan semakin baik,” tandasnya.
Sekretaris PDI Perjuangan Sumut, Soetarto mengungkapkan, tidak ada masalah jika Akhyar Nasution membuka komunikasi dan silaturahmi dengan parpol lain dalam rangka pilkada mendatang. Kata dia, justru sebagai calon petahana, Akhyar mesti melakukan komunikasi dengan banyak pihak dan elemen.
“Sebagai petahana, Bung Akhyar tentu perlu berkomunikasi tidak hanya dengan partainya saja. Tentu harus berkomunikasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk parpol lain. Maka hal itu menjadi positif bagi Bung Akhyar, dan juga mengikuti mekanisme di beberapa partai,” ujarnya.
Pihaknya mengamini guna membangun Kota Medan tidak bisa hanya mengandalkan PDI Perjuangan saja. Tentu harus bersama-sama dengan parpol lain dan seluruh elemen masyarakat. “Kami tentu mendukung langkah komunikasi strategis Bung Akhyar dengan parpol lain diluar PDIP, untuk bersama-sama membangun Kota Medan kedepan,” katanya.
Diketahui, selain ke Partai NasDem, kemarin Akyar juga mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Kota Medan ke Partai Perindo meski tak memiliki Kursi di DPRD Medan. (prn/map)
OLAH TKP: Personel Kepolisian melakukan olah TKP di underpass Katamso atas tewasnya aktivis Walhi Sumut Golfrid Siregar, Rabu (9/10).
OLAH TKP: Personel Kepolisian melakukan olah TKP di underpass Katamso atas tewasnya aktivis Walhi Sumut Golfrid Siregar, Rabu (9/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebab tewasnya aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, Golfrid Siregar masih misteri. Kepolisian belum dapat memastikan, apakah Golfrid tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan lalu-lintas (Lakalantas).
Tim gabungan dari penyidik Satlantas dan Satreskrim Polrestabes Medan Polsek Deli Tua serta Direktorat Reskrimum Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Rabu (9/10) siang. Dari olah TKP yang dilakukan polisi, ternyata Golfrid diketahui pertama kali ditemukan bukan di Fly Over Jamin Ginting, melainkan di underpass Jalan Brigjen Katamso, persisnya dekat terowongan menuju Asrama Haji.
Dalam olah TKP tersebut, dilakukan beberapa adegan saat korban pertama kali ditemukan. Bahkan, sepeda motor korban dihadirkan untuk memperagakan. Arus lalu lintas dari arah Amplas menuju Asrama Haji pun sempat dialihkan.
Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Juliani Prihartini mengatakan, pada olah TKP itu pihaknya menerapkan metode Traffic Accident Analysis (TAA). Metode tersebut merupakan suatu cara sesuai SOP untuk penanganan insiden kecelakaan lalu lintas. “Kita olah TKP, karena menurut informasi dari keterangan saksi, korban ditemukan berada di sekitar underpass Titi Kuning. Dalam olah TKP tersebut kita juga bersama tim dari TAA untuk menganalisis kalau memang korban mengalami kejadian kasus kecelakaan lalu lintas,” ujar AKBP Juliani.
Disebutkan Juliani, pada olah TKP itu ada dua saksi yang dihadirkan. Pertama, penarik becak yang menemukan korban. Kedua, warga setempat yang tinggalnya tak jauh dari lokasi korban ditemukan. “Semua ini merupakan bagian dari penyelidikan. Namun, memang kita belum bisa simpulkan,” kata dia.
Disinggung mengenai helm yang digunakan korban, apakah ditemukan? Sebut Juliani, saksi mengaku melihat korban tidak mengenakan helm saat ditemukan. “Di lokasi, saksi menemukan korban tidak menggunakan helm. Namun demikian, sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” tandasnya.
Direktur Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan yang turut menyaksikan olah TKP mengatakan, pasca operasi sampai saat ini kematian Golfrid masih menjadi misteri. Sebab, menurutnya, luka-luka yang dialami banyak keganjilan. “Luka di sekujur tubuh tidak ada, tapi ada bengkak di bagian mata kanan dan pecah di tempurung kepala. Luka itu yang membuat kita bersama keluarga menyatakan ini ada yang ganjil,” ujarnya.
Dana mengaku, pihaknya masih bertanya-tanya dimana lokasi pasti ditemukannya tubuh Golfrid. Kata Dana, polisi justru tidak tahu persis di mana lokasi awalnya. “Pada saat itu kita tanya polisi, mereka tidak tahu TKP di mana. Polisi bilang di Fly Over Jamin Ginting, buktinya tidak di fly over. Jadi itu menjadi keganjilan. Ini ada yang tidak benar. Itu yang membuat mengapa kita ambil keputusan mendampingi keluarga untuk membuat laporan,” ucapnya.
Diutarakannya, pihaknya telah membuat laporan ke Polsek Delitua karena kematian Golfrid dianggap laka lantas. Hal-hal seperti ini yang membuat kejanggalan dan harus diungkap secara transparan. “Hasil otopsi belum kita pegang. Kita juga ingin tahu hasil otopsi seperti apa dan diminta diumumkan segera. Ini olah TKP kita belum dapat secara komprehensif apa hasil olah TKP. Tapi, kita masih tetap merasa bahwa ada keganjilan dan ini harus diungkap secara transparan meninggalnya Golfrid. Apalagi, identitas korban, dompet, cincin, laptop dan ponselnya hilang,” sebut Dana.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus menginventarisir data-data apa yang ditangani Walhi Sumut atau kasus yang ditangani Golfrid secara personal. “Kita akan cari tahu semua sambil menunggu hasil yang akan dipaparkan oleh kepolisian. Kasus ini harus diungkap terang benderang agar tidak memunculkan persepsi publik yang macam-macam. Walhi akan compare apa yang mereka tracking dan apa yang akan dipaparkan oleh kepolisian,” ketusnya.
Ditanya mengenai kasus apa yang ditangani Golfrid, Dana menyatakan, semua kasus ditangani. Mulai dari pembalakan liar di Karo, pencemaran di Batubara, pabrik di Simalungun yang sudah tutup, PLTA Batang Toru yang izin lingkungannya digugat hingga pemalsuan izin Amdal. “Ini semua kasus-kasus yang ditangani Walhi Sumut, kajiannya dibuat Golfrid. Sampai korban menghembuskan napas terakhir, semua kasus Walhi ditanganinya,” pungkas dia.
Sebelumnya, di tempat terpisah Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan. “Kita sudah lakukan otopsi dan hasilnya masih menunggu dari rumah sakit (Bhayangkara Medan). Kita juga sudah membentuk tim dari Direktorat Reskrimum dan Polrestabes Medan yang bersama-sama untuk menindaklanjuti kasus ini,” ujar Kapoldasu saat diwawancarai usai menghadiri peresmian Balai Pengawasan Tertib Niaga di Jalan Sunggal, Medan.
Jenderal bintang dua ini menuturkan, dalam kasus tersebut telah diperiksa sejumlah saksi. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara pasti siapa saja saksi yang diperiksa. “Saya dengar juga sudah ada beberapa saksi yang sudah diperiksa, terkait pertemuan yang dilakukan korban sebelum kejadian ini. Bahkan, korban juga sempat di warung dengan temannya, dan juga sudah diperiksa,” ucap Agus.
Namun, Agus tidak menjelaskan warung tersebut di lokasi mana dan siapa yang dimaksud teman korban. Ia berharap mudah-mudahan dari informasi keterangan saksi dan hasil otopsi dapat diketahui secara jelas, apakah Golfrid merupakan korban kasus kecelakaan lalu lintas atau kasus lainnya. “Semoga dalam waktu dekat bisa dipastikan apakah yang bersangkutan merupakan korban kasus kecelakaan lalu lintas atau karena ada tindak pidana,” pungkasnya.
LBH Medan Minta Polisi Usut Tuntas
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta Polda Sumut mengusut tuntas atas meninggalnya aktivis Walhi Sumut, Golfrid Siregar. “Kami mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku jika memang yang bersangkutan adalah korban kejahatan,” ungkap Kepala Divisi SDA dan Lingkungan LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, Rabu (9/10).
Sebelumnya, kepolisian mengemukakan, penyebab kematian Golfrid Siregar akibat kecelakaan lalu lintas diduga korban tabrak lari. Namun, menurut Muhammad Alinafiah, kepolisian terlalu cepat mengambil kesimpulan. “Kami sangat menyayangkan atas pernyataan prematur yang dikeluarkan pihak kepolisian atas penyebab kematian dari Golfrid Siregar. Padahal pihak kepolisian dalam hal ini belum melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di lapangan,” ucapnya.
Kematian Golfrid Siregar kata dia, meninggalkan luka yang mendalam bagi kalangan aktivis HAM di seluruh tanah air tanpa terkecuali LBH Medan. “Melihat adanya beberapa kejanggalan dalam kasus ini membuat kami khawatir dan curiga jangan-jangan ini merupakan perbuatan sengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang, dapat dikualifisir hal tersebut merupakan sebuah tindakan pembunuhan,” urainya.
Golfrid Siregar merupakan sosok yang vokal dalam membela hak-hak masyarakat tertindas. Pihaknya khawatir jika kasus ini tidak ada kejelasan, maka hal serupa dapat saja menimpa aktivis hukum dan HAM yang lain. Karena itu pihaknya berharap, mengungkap kasus ini Polda Sumut transparan dan melibatkan aktivis-aktivis HAM di Sumut dalam melakukan proses lidik dan sidik.
Diketahui, Golfrid ditemukan terkapar tak sadarkan diri dengan tempurung kepala hancur pada Kamis (3/10) sekira pukul 01.00 WIB yang disebut-sebut di Fly Over Simpang Pos Jalan Jamin Ginting, Medan, oleh penarik becak.
Kemudian, korban dibawa penarik becak tersebut ke RS Mitra Sejati. Namun, tak lama korban dirujuk ke RSUP H Adam Malik dan sempat menjalani operasi. Akan tetapi, nyawa Golfrid dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (6/10) sore. (ris/man)
pran hasibuan/sumut pos
BERBINCANG: Gubsu Edy Rahmayadi berbincang dengan warga Sumut yang baru tiba dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Rabu (9/10).
BERBINCANG: Gubsu Edy Rahmayadi berbincang dengan warga Sumut yang baru tiba dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Rabu (9/10). pran hasibuan/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, meninggalkan rasa trauma bagi warga Sumatera Utara (Sumut) di sana. Diar Sahata Samosir, warga Sumut yang memilih pulang ke kampung halaman mengaku, betapa ngerinya kerusuhan yang terjadi di Wamena. Saat kerusuhan, kepalanya sempat dihujani batu besar oleh massa anarkis. Ia juga trauma penjarahan.
“KEJADIANNYA tanggal 23 September. Saat itu, ada ku rasa 60 menit mereka terus melempari ke arah kami pakai batu. Kepalaku sampai koyak terkena lemparan batu yang besar,” ungkapnya menjawab wartawan usai acara penyambutan dan jamuan makan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Rabu (9/10).
Kata Diar, suasana dan kondisi saat itu di Wamena sangat mencekam. Aksi massa juga didominasi kalangan mahasiswa dan pelajar. Mereka secara membabi buta merusak fasilitas public dan rumah warga, hingga menjarah kios-kios pedagang. Namun syukurnya, kios Diar Samosir tidak ikut dijarah oleh para demonstran.
“Kios saya kebetulan tidak kena jarah. Tapi terkena lemparan batu secara bertubi-tubi. Waktu itu saya hanya pikirkan anak dan istri agar tidak kenapa-kenapan
Saya selamatkan mereka duluan,” ujar Diar yang saat itu didampingi istri dan anak laki-laki semata wayangnya.
Warga asli dari Tiga Balata, Simalungun tersebut menambahkan, selama enam tahun menetap di Wamena, dia dan istrinya berjualan dengan membuka kios di sana untuk memenuhi ekonomi keluarga. Ia memutuskan kembali ke kampung halaman, lantaran suasana di Wamena hingga sekarang belum kondusif.
“Tak ada yang bisa menjamin kondisi di Wamena sudah membaik. Siapa yang bilang begitu, tidak bisa kita prediksi. Makanya saya putuskan pulang membawa istri dan anak ke Sumut. Kios saya di sana dititipkan ke abang ipar untuk dijaga,” katanya, sembaru mengaku belum berpikir akan kembali ke Tanah Papua dalam waktu dekat.
Di tempat yang sama, warga asal Sumut lain, Mardelina Manurung juga mengungkapkan, betapa mencekamnya kondisi di Wamena selama kerusuhan berlangsung. Dan kebetulan kejadian itu berlangsung di depan puskesmas tempatnya bertugas. “Jadi saya lihat mereka itu menyiram bensin, api kecil sampai api besar dan hangus saya lihat itu,” katanya.
Wanita yang sudah menetap 15 tahun di Tanah Papua ini juga bermohon dalam kesempatan itu, agar Gubsu Edy Rahmayadi membantu kepulangan suaminya yang bertugas di Papua sebagai anggota polisi. Suaminya bernama Bripka Mislon Mian Sinambela, bertugas di Polres Jayawijaya. Begitupun dengan dirinya yang berstatus pegawai negeri, meminta supaya dipindahtugaskan ke Kota Medan. Apalagi dirinya juga merupakan warga asal Medan.
“Kayaknya enggaklah (balik lagi ke Papua). Kalaupun nanti disetujui suami saya pindah tugas kami di sini, kami mau di sini aja. Kami bawa tas, bawa pakaian sekadarnya. Karena buru-buru toh, dan sebagian kawan-kawan kita malah tak bawa apa-apa,” katanya.
Dia mengaku selama ini kondisi di Wamena baik-baik saja. Bahkan anak-anak mereka lahir dan besar di Wamena. “Anak saya empat lahir di situ, di Labewa semua. Lahir besar di Wamena,” katanya.
Dipulangkan ke Daerah
Sebelumnya Gubsu Edy Rahmayadi menyambut kedatangan 36 orang warga asal Sumut yang berhasil dievakuasi dari daerah konflik tersebut. Selanjutnya, puluhan orang tersebut akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Adapun daerah yang akan dituju oleh warga tersebut, yaitu Sibolga, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara Simalungun, Toba Samosir. “Yang hadir di sini ada 36 orang, telah berhasil dievakuasi dari Wamena dengan menggunakan transportasi darat,” katanya.
Saat ini, masih ada 264 warga asal Sumut yang akan menyusul dengan menggunakan transportasi laut (kapal). Ia memprediksi 10 hari ke depan akan tiba di pelabuhan Belawan. “Yang belum kembali 264 orang lagi. Hari ini mereka akan naik kapal laut, 10 hari ke depan akan kita sambut mereka di Pelabuhan Belawan,” jelasnya.
Total dari keseluruhan warga asal Sumut yang sudah terdata saat ini berjumlah 651 orang. Sementara itu, ada 133 warga asal Sumut memilih kembali ke Wamena. Penjelasan ini didapatkannya setelah tim melakukan pendataan terhadap seluruh warga asal Sumut di sana. Bagi warga yang tidak mau kembali ke Sumut, Gubsu sudah berkoordinasi dengan TNI AU setempat untuk memberikan fasilitas, berupa tranportasi.
“Ada133 orang tidak mau kembali ke sini (Sumut), saya minta kembali ke Wamena. Dibantu oleh TNI AU menggunakan pesawat Hercules,” ujarnya.
Setelah kembali ke Sumut, pastinya puluhan warga itu mengalami masalah, antara lain tempat tinggal, pakaian anak sekolah dan kebutuhan hidup lainnya. Akan tetapi Pemprovsu tidak tinggal diam, kata Edy, pendidikan menjadi prioritas bagi anak-anak korban kerusuhan Wamena. Dirinya akan menyiapkan seragam sekolah berikut dengan alat tulisnya. Ini dilakukannya demi cita-cita anak-anak tersebut tidak putus akibat dari kerusuhan yang terjadi.
“Prioritas anak sekolah, kita siapkan pakaian, buku, sehingga mereka tidak putus sekolah. Kita perhatikan untuk kehidupan mereka berikutnya,” katanya.
Edy juga meminta para perwakilan dari masing-masing daerah menjemput dan membawa warganya pulang. Sesampainya di daerah masing-masing, Edy meminta kepada bupati dan wali kota untuk memerhatikan kehidupan mereka. “Nanti kita lihat masing-masing daerah untuk memfasilitasinya,” ucapnya.
Amatan wartawan, pada kesempatan itu Pemprovsu turut memberikan bekal bagi warga untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Antara lain, selain sembako ada perlengkapan mandi dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang ditempatkan dalam satu boks plastik. (prn)
Kelurahan Lima Puluh Gelar Pembinaan Kader Kesehatan Masyarakat
Kelurahan Lima Puluh Gelar Pembinaan Kader Kesehatan Masyarakat
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Lurah Lima Puluh, Arafat Syam S. STP menggelar pembinaan kader kesehatan masyarakat di aula Kelurahan Lima Puluh Kota, Jalan Perintis Kemerdekaan – Kecamatan Lima Puluh Kota, Selasa (8/10).
Kegiatan pembinaan kader kesehatan masyarakat tersebut diikuti tiga kelompok peserta, yakni Kader Posyandu dengan keanggotaan 20 orang, Kader Jumantik (juru pemantau jentik) 10 orang, serta Kader KB sebanyak 10 orang.
Arafat dalam sambutannya menegaskan, agar masing-masing kader yang bertugas di sektor lingkungan Kelurahan Lima Puluh Kota, melakukan pengawasan terkait anak kurang gizi. Kemudian kepada Kader Jumantik dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Dan Kepada kepada Kader KB, dapat mendorong kaum ibu-ibu menjalankan program Keluarga Berencana.
Menurut Arafat, hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan survei lapangan dan pengkajian masalah kesehatan, dan dilanjutkan dengan melaksanakan Community Meeting bersama warga dan tokoh masyarakat serta pengambil kebijakan, untuk merencanakan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat. “Salah satu hasil kesepakatan dari Commuty Meeting tersebut adalah revitalisasi kader kesehatan dengan pembentukan, pelatihan, dan pendampingan kader kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Pemerintahan dan Pengawasan, Toho Simatupang, Skom berharap dengan adanya pelatihan tersebut, ke depannya masyarakat lebih sadar tentang pentingnya Keluarga Berencana. Sebab, Kelurahan Lima Puluh masuk dalam kategori padat penduduk. “Kemudian mendorong bagi ibu-ibu hamil melahirkan dapat dirujuk ke klinik, puskesmas dan umah sakit,”pungkasnya. (mag-14/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota TebingtinggI Oki Doni Siregar membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-51 tingkat Kecamatan Rambutan di halaman Kantor Camat Rambutan, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Rabu (9/10).
Sebelum pembukaan MTQ, dilaksanakan pawai takruf yang diikuti oleh lapisan masyarakat dan pelajar se-Kecamatan Rambutan. Dalam kesempatan tersebut, Oki Doni Siregar mengatakan, MTQ merupakan bagian dari syiar islam yang kandungan isinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Oki mengharapkan MTQ dapat dipahami dan dikenali isinya seperti mengenali diri sendiri, yakni sudah sejauh mana kita mematuhi segala perintah Allah.
Sedangkan kepada para Lurah sebagai pembina para qori dan qoriah sebagai peserta MTQ, untuk muliakanlah para qori dan qoriah. “Jangan biarkan mereka datang sendiri ke lokasi MTQ, antarlah mereka ke rumah masing masing usai mengikuti MTQ ini,” pinta Oki.
Sedangkan Camat Rambutan, HM Hasbie Assiddiqie mengatakan, MTQ tingkat Kecamatan Rambutan diikuti oleh 56 Qori dan Qoriah, terlebih dahulu melepas para peserta Pawai MTQ yang diikuti para pelajar dengan sepeda hiasnya dan masing-masing tim dari 7 Kelurahan.
Acara pembukaan MTQ ke- 51 Kecamatan Rambutan dihadiri Kapolsek Rambutan Iptu Suhartono, Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Budiono, Ketua MUI Ahmad Dalil Harahap Camat Rambutan HM Hasbie Assiddiqie, Lurah se Kecamatan Rambutan dan beberapa tokoh agama. (ian/han)
ist
TANDATANGANI: Bupati Taput, Nikson Nababan menandatangani berita acara pengukuhan 970 anggota BPD di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan.
TANDATANGANI: Bupati Taput, Nikson Nababan menandatangani berita acara pengukuhan 970 anggota BPD di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan.
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan, MSi melantik 970 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tapanuli Utara untuk masa jabatan 2019-2025, di gedung Kesenian Sopo Partungkoan, Jalan Sisingamaraja-Tarutung, Senin (7/10). Sebanyak 970 orang anggota BPD yang dilantik berasal dari 152 desa dan 12 kecamatan.
Dalam arahannya, bupati menekankan agar anggota BPD mampu bekerjasama dengan kepala desa dan perangkat desa, serta mampu menjadi pemersatu agar tidak terjadi pengkotak-kotakan di masyarakat.
“Bapak-Ibu harus bekerjasama dengan Kepala Desa agar desa bisa mandiri, BPD harus bisa memberikan masukan yang positif dan pendapat yang membangun sesuai kebutuhan dan kondisi desa masing-masing. Pesta demokrasi telah selesai, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Tapanuli Utara. BPD harus mampu menjadi pemersatu agar tidak terjadi pengkotak-kotakan. Sesuai dengan ketentuan, Saudara sekalian dapat juga diganti apabila tidak melaksanakan tugas dengan baik, untuk itu bekerjalah dengan serius,” ucap Bupati.
Bupati kembali mengingatkan, agar penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten agar percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. (mag-12/han)
