SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dilaksanakan oleh Ketua KPU Pakpak Bharat, Basra Munthe dengan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Syahrul Juaksha Subuki disaksikan Pj Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution, Wakapolres Pakpak Bharat, Kompol Dolok Panjaitan, Dandim 0206 Letkol Arh Hadi Purwanto serta mewakili Ketua DPRD Pakpak Bharat, Juanda Banurea di Kantor Kejari Dairi jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (9/10).

Kepala Seksi (Kasi) Datun, Zulkarnaen Harahap menyampaikan, penandatanganan tersebut untuk menjalin kerja sama antara KPU dengan Kejari, yang bertujuan untuk penyelesaian permasalahan di KPU di bidang Datun dapat diselesaikan secara adil proporsional baik dalam dan di luar pengadilan.

“Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang Datun. Kerja sama ini berlaku selama 2 tahun,”ucapnya.

Ketua KPU Pakpak Bharat, Basra Munthe mengatakan, kerja sama ini sangat diperlukan. Dimana KPU sebagai penyelenggara pemilu akan banyak mengeluarkan produk hukum pelaksanaan administrasi negara.”Kami akan menjaga komitmen dan memperkuat kesepahaman ini. Mudah-mudahan ke depan melalui kerja sama ini, pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pakpak berjalan sukses dan berkualitas,”tandasnya.

Sementara itu kata Basra, dalam pilkada Pakpak Bharat mendatang sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dana Pilkada sebesar Rp13,9 miliar dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pileg dan Pilpres 17 April 2019 lalu sebanyak 33,299 pemilih yang tersebar di 109 tempat pemungutan suara (TPS).

Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Syahrul Juaksha Subuki menegaskan, jaksa menjadi pengacara negara (JPN) dan siap jika diminta kapan saja. ”Melalui kerja sama ini, khususnya pesta demokrasi tahun 2020 mendatang, kami sebagai JPN bisa memberikan pendampingan hukum kepada KPU jika terjadi permasalahan dalam pesta demokrasi di Pakpak Bharat,”tegas Syahrul.

Disebutkan Syahrul, dalam mewujudkannya dibutuhkan integrasi dan akselerasi semua pihak.

Pj Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution menyampaikan, negara yang besar membutuhkan kerja sama. “Tidak ada satupun institusi di negeri ini yang kuat tanpa ada kerja sama. Dengan demikian, apa yang kita saksikan sekarang adalah penguatan antar lembaga. Ini adalah penguatan, simpul-simpul ini harus kita bangun. Untuk menyelesaikan persoalan butuh kekuatan dan kebersamaan. Mudah-mudahan kebersamaan terus terbangun,”pungkasnya. (rud/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Serapan anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2019, tak mencapai target. Pasalnya, hingga 9 Oktober 2019 baru terealisasi sebesar 49,2 persen atau Rp529 miliar dari total anggaran sebesar Rp1.075 triliun.

Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD), Batara Siregar, mengatakan bahwa serapan anggaran tahun 2019 hingga memasuki bulan kesepuluh mencapai 49,2 persen.

Menurutnya, serapan tersebut masih lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 47 persen. “Jadi tahun ini sudah berkembang dibanding tahun sebelumnya,”ungkapnya, Rabu (9/10).

Dijelaskannya, serapan anggaran itu terbagi dari dua jenis penggunaan yakni belanja operasi dan belanja modal. Pada belanja operasi , anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 862 miliar. Dari jumlah tersebut, penyerapan hingga di bulan kesepuluh sebesar Rp482 miliar atau 55,98 persen.

“Belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bansos dan belanja keuangan,” katanya.

Sedangkan, untuk belanja modal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 209 miliar yang terdiri belanja tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Penyerapannya, baru Rp 46 miliar atau 22 persen.

Serapan itu, menurut Batara, akibat persentase dari pengerjaan fisik yang belum dicairkan. “ Karena banyak pekerjaan dikontrakkan lae, jadi belum berproses pencairannya,” katanya.

Batara mengakui, dibanding tahun sebelumnya, kondisi penyerapan anggaran relatif jauh. Hal itu dikarenakan, masing-masing OPD kurang tepat menetapkan rencana kerja sehingga target tidak tercapai. “Jadi tahun ini sudah berkembang dibanding tahun sebelumnya,” kata dia.

Disinggung, OPD mana yang lambat merealisasikan anggarannya, Batara enggan menjelaskan.

“Kalau OPD ke dinasnya lah, itu yang secara Kabupaten. Pengguna anggarannya kan di sana,”tuturnya. (mag12/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menerima audiensi peserta dan pendamping Program Internsif Dokter Indonesia (PIDI) angkatan III Tahun 2019 di ruang kerjanya, Selasa (8/10) siang.

Kunjungan peserta PIDI yang umumnya para dokter muda ini, didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Karo, Drg Irna Safrina Meliala. Dijelaskan Irna, PIDI merupakan upaya pemerintah mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Program ini sesuai amanat Undang-Undang Praktik Kedokteran No.29 tahun 2004 ini, diharapkan dapat meningkatkan kemahiran, kinerja dan pemandirian, serta dapat menerapkan standar kompetisi para dokter yang dicapai selama pendidikan.

“PIDI dapat dijadikan sebagai salah satu wadah untuk menerapkan standar profesi dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukanlah proses pelatihan keprofesian pra-registrasi,” jelas Irna.

Mereka para dokter muda tersebut, lanjut Irna, berasal dari berbagai universitas yakni dr Yessica Carolina Pasaribu (USU), dr Firdaus Lusinius Pinem ( USU), dr Ander Meilani Methodist, dr Maria meilinda br Karo (UNSR), dr Riyadhi pasca Syahputera (Malikussaleh) dr Nisa El Hasanah (UMSU) ditugaskan di RSUD Kabanjahe.

Sedangkan dr Daniel Reiner Sibarani dari Universitas Methodist, dr Ensa Senthya br Surbakti (Unila) , dr Doman Sembiring (UPI) ditugaskan di Puskesmas Tiga Panah. “Mereka nantinya akan ditugaskan selama satu tahun di Kabupaten Karo,”imbuhnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, mengucapkan selamat datang bagi para dokter di wilayah Bumi urang. “Ingatlah dimanapun kita berada cepatlah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat kita tinggal. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Narasi ini cocok, menjadi pengingat kita agar mempelajari budaya dimana kita berada saat ini.

Jadi sebagai dokter bertugas ambil hikmah dan pengalaman bertugas selain memenuhi persyaratan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI),” tegas Terkelin. Pemda Karo berharap, dengan adanya para dokter internsip ini akan mempermudah akses pelayanan kesehatan pada masyarakat dan peningkatan kualitas dokter serta jaminan keselamatan pasien. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA menghadiri rapat paripurna DPRD Langkat dengan agenda pengesahan/persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Selasa (8/10).

Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Langkat No:1041/BA/BUP/2019 dan No:3504/DPRD/2019 tentang Ranperda APBD Langkat TA 2020, ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD Langkat, Surialam beserta para wakilnya.

Menyatakan dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang APBD Langkat TA 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda Langkat dengan rincian, Pendapatan Rp1.941.036.354.159 untuk belanjanya Rp1.937.536.354.159 dengan Surplus Rp3.500.000.000, sedangkan pembiayaan untuk penerimaan Rp0 dan pengeluarannya Rp3.500.000.000 dengan pembiayaan bersih Rp3.500.000.000.

Bupati Langkat pada sambutannya mengatakan, diperlukan kesungguhan oleh semua pihak dalam melaksanakan setiap kegiatan, tidak hanya sebatas sesuai ketentuan administrasi, namun juga harus melakukan pemantauan atau monitoring secara berlanjut.

“Jangan hanya melihat jumlah anggran yang terserap, namun harus dilihat juga sejauh mana pelaksanaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan dapat menyentuh masyarakat,” sebutnya.

Setelah disahkan menjadi Perda, Ketua DPRD Langkat, meminta kepada Bupati agar segera menyampaikannya kepada Gubsu untuk dievaluasi. Semoga yang telah ditetapkan bersama dalam Perda tentang APBD 2020 tersebut, bermanfaat bagi masyarakat Langkat dengan terwujudnya kesejahteraan Langkat yang merata.

Sebelumnya, pengesahan Perda tersebut, juga ditandai dengan pembacaan surat keputusan DPRD Langkat No 22 tahun 2019 tentang program pembentukan daerah Kabupaten Langkat oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Basrah Pardomuan.

Turut hadir segenap anggota DPRD Langkat, usur Forkopimda Langkat, Sekdakab Langkat serta para pejabat Pemkab Langkat, para Camat se Langkat, unsur pimpinan Parpol dan organisasi Fungsional se Langkat, wartawan dan para undangan. (bam/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Langkat, mengaku pusing dengan belum dicairkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, kebutuhan dan operasional sekolah mereka tetap berjalan dan butuh biaya.

“Sudah 4 bulan berjalan, hingga sampai sekarang memasuki pertengahan Oktober tahun ini tak kunjung dicairkan,”ujar beberapa perwakilan Kepala Sekolah seperti HM Ridwan, Edi dan Ani saat ditemui Sumut Pos, Rabu (9/10).

Diungkapkan Ridwan, keterlambatan pencairan dana BOS untuk SMA dan SMK di Kabupaten Langkat, bukan kali ini saja dan tak pernah tepat waktu.

“Alasannya selalu saja klasik, tetapi dibungkus dengan rasional, yakni laporan belum diantar, ada kesalahan NPH, ini dan itu,”kata Ridwan diamini sejumlah Kasek lainnya.

Masih kata Ridwan, dari sejak 3 bulan lalu, belum ada tanda-tanda akan dicairkan. “Sementara kegiatan operasional sekolah terus saja berlanjut tanpa henti, padahal semua itu memerlukan pendanaan,”tandasnya.

“Karena itu kami sangat bermohon kepada Bapak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dapat membantu kami para Kepala sekolah untuk mencairkan dana BOS SMK dan SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Langkat demi kebutuhan operasional sekolah,”pinta mereka.

Terkait keluhan para Kasek SMA dan SMK tersebut, Kacabdis Stabat Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Ichsanul Arifin, SSTP mengatakan bahwa pencairan dana BOS SMA dan SMK dalam waktu dekat akan dicairkan. “Kepada para Kepala Sekolah agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS triwulan I dan II, secepatnya sebelum 30 Oktober 2019, agar tidak memperlambat proses pencairannya,” tegas Ichsan.(yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelebaran jembatan Megawati Km 17 Kota Binjai tak kunjung rampung. Alhasil, proyek senilai Rp9 miliar tersebut dinilai menjadi biang kemacetan arus lalu lintas Medan-Binjai, atau sebaliknya.

“Saya selalu mendapat keluhan dari masyarakat terkait kemacetan yang sangat parah di Jembatan Megawati ini. Maka dari itu saya melihat pengerjaannya,” ujar Anggota DPRD Binjai, Joko Basuki saat ditemui di lokasi proyek, Rabu (9/10).

Kedatangan politisi partai Gerindra inipun disambut Donald selaku pengawas proyek jembatan dari PT Bangun Mitra Abadi. “Saya meminta kepada pihak rekanan agar menyiapkan petugas mengatur lalulintas, sehingga dapat meminimalisir kemacetan,”kata Joko.

Menurut Donald, keterlambatan penyelesaian jembatan Megawati tersebut dikarenakan terkendala cuaca.

“Hujan terus, pengerasan menjadi terkendala. Kalau aspalnya belakangan pak. Kita sampai pengerasan saja,”kata Joko menirukan jawaban Donald.

Ditanya lebih jauh, Donald ogah menjabarkan. “Kalau untuk media langsung ke kepala proyek. Karena saya hanya pengawas. Kapan pekerjaan ini harus tuntas sesuai kontrak kepala proyek yang tahu,” ucap dia.

Disinggung pengerjaan akan berlanjut di sisi kanan (jika melintas dari Binjai), Donald mengakui hal tersebut. “Iya, ini masih satu sisi. Satu sisi lagi akan dilanjutkan. Tapi tidak mungkin tahun ini, takutnya tidak terkejar. Kemungkinan tahun depan,” beber dia.

Soal petugas pengatur lalu lintas, diakui Donald, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Binjai dan Deliserdang. “Pagi dan sore ada petugas. Kalau siang hanya padat merayap,”terangnya.

Sementara itu, pantauan Sumut Pos di lokasi, pengerjaan proyek pelebaran jembatan Megawati tersebut sejak 14 Maret 2019.

Berdasarkan plang proyek, jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 292 hari kalender. Pengerjaannya dilaksanakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dengan konsultan proyek oleh PT Triduta Mitra Parama. (ted/han)