KASUBBAG Humas Polres Tapsel Iptu Alpian Sitepu mengatakan, kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Gunung Tua-Langgapayung. Tepatnya di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padang Bolak.
Sang adik akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Sedangkan Ade Irma yang mengalami luka parah saat ini masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Gunung Tua.
Peristiwa itu terjadi ketika kakak-beradik warga Desa Batang Baruar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara itu, dalam perjalanan pulang dari sekolah mengendarai sepedamotor Honda Supra X 125 tanpa TNKB.
Mendekati lokasi kejadian, Ade Irma yang mengemudi sepedamotor coba mendahului truk Mitshubishi Fuso, BK 9845 LU, yang dikemudikan M Yusri.
“Saat korban mendahului truk, tiba-tiba dari arah berlawanan datang kendaraan (diduga becak bermotor) yang tidak diketahui identitasnya,” sebut Alpian, Rabu (9/10).
Melihat itu, Ade Irma langsung gugup sehingga menyenggol betor tersebut. Spontan, kedua gadis remaja itu berikut sepedamotor yang dikendarai mereka ter jatuh ke badan jalan. Naas, keduanya tepat jatuh ke arah kiri jurusan mereka.
“Pengemudi truk Mitsubishi Fuso BK 9845 LU tidak dapat menghindari dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga melindas kedua pengendara sepedamotor tersebut,” jelasnya.
Sejumlah warga sekitar yang mengetahui kejadian spontan histeris melihat kondisi kedua gadis tersebut. Tubuh Fitri, remuk dari bagian pinggang ke bawah dan sempat melambaikan tangannya meminta pertolongan.
Sementara kakaknya Ade Irma, meski tak lebih parah, tapi mengalami remuk di bagian kaki. Warga setempat kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.
Setelah polisi tiba, kedua korban baru dibawa ke RSUD Gunung Tua. Tak lama mendapat perawatan di rumah sakit, Fitri akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.
“Saat ini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan ke Unit Lantas Polsek Padang Bolak,” pungkasnya.(bbs/ala)
Foto: Istimewa JEMBATAN ARBORAL: PLTA Batangtoru membangun jembatan arboreal untuk menghubungkan habitat yang terpisah, sebagai media perlintasan satwa. Pohonnya tidak ditebang untuk menjaga kelestarian hutan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebagai langkah konkret melindungi orangutan Tapanuli, PLTA Batangtoru telah membentuk tim monitoring bersama dan melaksanakan kebijakan zero tolerance terhadap perburuan satwa tersebut.
“Kami (terapkan) zero tolerance policy. Tidak ada
toleransi bagi pekerja yang mengganggu binatang. Kalau ada yang menangkap maka
diberhentikan permanen,” kata Senior Adviser on Environment and
Sustainability PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Agus Djoko Ismanto, belum
lama ini.
Agus prihatin bahwa orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis)
ditemukan dalam kondisi terluka di kawasan hutan Batangtoru, Tapanuli Selatan
pada 21 September lalu. Ia mengecam kasus kekerasan terhadap satwa yang
dilindungi itu.
Menurut dia, PT NSHE telah berusaha memberi edukasi kepada
masyarakat terkait penanganan orangutan yang turun ke kebun. “Kami siap
bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menyelamatkan orangutan,”
ujarnya.
Pongo Tapanuliensis dinyatakan sebagai spesies baru
orangutan oleh lembaga peneliti dalam dan luar negeri. Masyarakat setempat
menyebut spesies baru itu dengan sebutan Mawas. Orangutan ini memiliki
perbedaan genetika dari jenis orangutan Sumatera. Orangutan Tapanuli ini punya
tengkorak dan rahang yang lebih kecil dan rambut di seluruh tubuhnya lebih keriting.
Habitat mereka berada di Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Agus menegaskan, pihaknya telah melakukan monitoring
terhadap perburuan kepada seluruh pekerja, dan hasilnya zero accident satwa di
areal proyek. Kegiatan monitoring, kata dia, sedang diperkuat untuk menerapkan
Smart Patrol yang akan memiliki semacam call center 911, sehingga petugas
maupun relawan dapat melaporkan secara real time. “Setiap kejadian dapat
dilaporkan langsung disertai foto atau video,” ujarnya.
Agus menuturkan, pihaknya pun melakukan pengamatan satwa
liar di sekitar lokasi proyek PLTA Batangtoru. Pengamatan itu penting dilakukan
agar akses jalan proyek yang dibuka tidak mengganggu keberlangsungan satwa
tersebut. Oleh sebab itu, di sepanjang akses jalan itu terpasang rambu-rambu
yang berada di lintasan satwa. Bahkan pohon yang digunakan sebagai media
perlintasan satwa pun tidak ditebang.
Selain itu, NSHE juga merekrut ahli orangutan dan melakukan pengkayaan tanaman pakan di areal koridor. Perusahaan mendukung upaya penanganan konflik satwa di luar areal PLTA dengan mendukung rehabilitasi kebun yang terganggu oleh satwa. “Untuk menghubungkan habitat yang terpisah dibangun jembatan perlintasan satwa arboreal,” tuturnya. (rel)
CHANDRA SATWIKA/JAWA POS
CEDERA: Osvaldo Haay (tengah) mengalami cedera dan berpotensi tidak bisa membela Timnas U-23 selama 2 pekan.
CEDERA: Osvaldo Haay (tengah) mengalami cedera dan berpotensi tidak bisa membela Timnas U-23 selama 2 pekan. CHANDRA SATWIKA/JAWA POS
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badai cedera menerpa skuad Timnas U-23 menjelang berlaga di CFA Team China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football pada 9-13 Oktober mendatang. Saat ini, setidaknya 4 pemain harus menepi dan mendapat perawatan. Mereka adalah Todd Rivaldo Ferre, Bagas Adi, Osvaldo Haay, dan Rifad Marasabessy.
Dokter Timnas, Syarief Alwi menyatakan, Todd mengalami cedera engkel dan Bagas nyeri di kakinya. “Harus beristirahat kurang lebih 2 minggu. Jadi, tidak dibawa. Nanti setelah dari Tiongkok, baru ikut TC lagi,” kata Syarief.
Sementara itu, Osvaldo Haay dan Rifad Marasabessy mengalami cedera MCL dan meniskus. “Sama, harus tetap beristirahat selama 2 minggu,” imbuhnya.
Papi, sapaan karib Syarief, juga mengungkapkan, kualitas 4 pemain yang cedera tersebut memang tidak diragukan lagi. Bisa saja keempatnya tetap dibawa dan dipaksa bermain di Tiongkok. “Namun, kalau dipaksakan, cederanya akan makin parah. Masa depan pemain-pemain ini masih panjang. Jadi, pelatih mau yang cedera tidak dibawa dulu. Penyembuhan dulu,” tegasnya.
Selain persoalan cedera, Timnas U-23 mengalami kendala lain menjelang berlaga di turnamen yang juga diikuti Timnas Arab Saudi, Tiongkok, dan Jordania tersebut. Keinginan mereka untuk terbang ke Tiongkok lebih awal agar bisa beradaptasi harus batal. Mereka terkendala visa. Rachmat Irianto dkk terpaksa akan tiba di Tiongkok H-1 pertandingan pertama melawan Arab, pada 9 Oktober.
Pelatih Timnas U-23 Indra Sjafri, sedikit kecewa atas kondisi tersebut. “Keberangkatan kami kurang ideal. Tim baru tiba paginya dan harus langsung official training,” jelasnya. Padahal, lanjut Indra, turnamen di Tiongkok tersebut akan dimanfaatkannya untuk mencari komposisi terbaik menuju SEA Games 2019. (jpc/saz)
LATIHAN: Para penggawa PSMS Medan saat berlatih di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, belum lama ini.
LATIHAN: Para penggawa PSMS Medan saat berlatih di Stadion Mini Kebun Bunga Medan, belum lama ini.
Pelatih PSMS Medan, Jafri Sastra mengaku masih optimistis, Ayam Kinantan bisa bangkit dari keterpurukan.
Usai kalah dari PSGC Ciamis, Senin (7/10) lalu, peluang PSMS semakin tipis untuk lolos ke babak 8 besar Liga 2 2019. Seperti diketahui, Perserang Serang kini naik ke posisi 4 klasemen sementara Wilayah Barat, menyalip PSCS Cilacap di posisi 5, dengan koleksi poin sama 33. PSMS baru mengoleksi 31 poin.
Sementara Persiraja Banda Aceh dengan 42 poin, Persita Tangerang 41, dan Sriwijaya FC 40, sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar. Tinggal satu tiket lagi yang diperebutkan.
Karena itu, 2 laga sisa yang dimiliki Legimin Raharjo dan kawan-kawan, harus berakhir dengan kemenangan demi tiket ke babak 8 besar. “Kami masih punya peluang untuk lolos. Di 2 laga sisa ini, akan kami maksimalkan. Karena ini sudah kami anggap laga final,” tutur Jafri.
Sementara itu, Manajer PSMS Mulyadi Simatupang, juga yakin Ayam Kinantan bisa lolos, lantaran 2 pertandingan sisa ini, merupakan laga kandang. “Soal peluang, kami masih optimis untuk lolos. Ada 2 laga kandang lagi. Insya Allah harus menang. Kami belum menyerah, dan akan berusaha sampai titik darah penghabisan,” katanya, Selasa (8/10).
“Kemudian, saingan PSMS di klasemen, PSCS, kemarin kalah dari Persiraja. Artinya, peluang untuk mengejar poin masih ada. Apalagi kami punya 2 laga kandang ini. Harus menanglah,” imbuhnya.
Selain merasa kecewa usai kalah dari PSGC, Jafri pun mengaku sedikit dipusingkan dengan recovery para pemainnya. Termasuk beberapa pemain yang absen saat laga terakhir. “Kami saat ini sedang berpikir, bagaimana bisa menggatur recovery,” katanya.
Apalagi sebelumnya, Jafri juga menyebutkan, PSMS bakal tidak diperkuat beberapa pemain inti, karena cedera maupun sakit, seperti Legimin Raharjo dan Ilham Fathoni. “Legimin cedera di telapak kakinya, Ilham masih demam. Renngur juga belum stabil dari demamnya,” pungkasnya. (bbs/saz)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
BERAS_Pekerja mengangkat karung beras dan menyusun nya ke truk di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan, Kamis (27/4)
BERAS_Pekerja mengangkat karung beras dan menyusun nya ke truk di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan, Kamis (27/4) SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya antisipasi gejolak harga beras di akhir tahun perlu terus dilakukan. Dalam beberapa bulan belakangan, harga beras terus naik lantaran dipicu beberapa hal. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, selama ini pergerakan harga sebagai parameter ketersediaan beras di pasar perlu dipantau untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Faktor yang paling memengaruhi kenaikan harga beras adalah kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah penghasil beras di Indonesia yang terjadi hingga saat ini,” ujar dia, Minggu (6/10).
Kekeringan mengakibatkan naiknya harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) yang berimbas pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Per September 2019, harga GKP di tingkat petani tercatat Rp 4.905 per kilogram.
Berdasar data BPS, jumlah itu meningkat 3,07 persen dari bulan sebelumnya Rp 4.759 per kilogram. Hal yang sama terjadi pada GKG yang naik menjadi Rp 5.392 dari yang sebelumnya Rp 5.309. Dengan demikian, upaya antisipasi perlu terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras di pasar.
“Bulog juga perlu berinovasi agar proses serapan berasnya bisa berjalan lancar dan memenuhi target. Walaupun hal ini agak sulit karena Bulog terkendala HPP dan terkena imbas dari kekeringan yang terjadi,” urai Galuh.
Walaupun kenaikan yang terjadi terbilang tipis, itu sudah berlangsung selama lima bulan terakhir. Dikhawatirkan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan akan memberlakukan kebijakan minyak goreng (migor) wajib kemas mulai 2020. Penjualan minyak goreng curah dilarang di pasaran. (jpc/ram)
ist/Sumut Pos
BERSAMA: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi (kelima dari kanan) dan Kepala Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat berfoto bersama usai acara Capacity Building North Sumatera Invest serta Realisasi Database Informasi Sumut di Medan, Selasa (8/10).
ist/Sumut Pos
BERSAMA: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi (kelima dari kanan) dan Kepala Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat berfoto bersama usai acara Capacity Building North Sumatera Invest serta Realisasi Database Informasi Sumut di Medan, Selasa (8/10).
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan Sumut memiliki potensi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Karena, provinsi ini dikenal dengan daerah agraris. Hal tersebut diucapkannya saat menghadiri Capacity Building North Sumatera Invest serta Realisasi Database Informasi Sumut di Kantor Bank Indonesia (BI) Sumut di Medan, Selasa (8/10).
Mantan Ketua Umum PSSI itu, menilai Sumut memiliki geografi, demografi serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Namun berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi yang masih lesu.
“Maka marilah kita kembalikan Sumut ini menjadi provinsi agraris. Jangan sibuk dengan yang lain. Lalu infrastruktur kita ini bisa menjawab agar investor datang kesini,” tutur Edy.
Melalui pertemuan ini, Edy mengungkapkan agar yakin bisa melakukan perubahan ekonomi di Sumut. Ia pun, mengajak untuk mewujudkan data base tersebut agar bekerja sama satu pintu dibantu oleh BI dan pihak lainnya.
“Sehingga investasi di sektor data bisa berkembang subur di Sumut. Jadi tidak ada jenis investasi yang dihapuskan karena semua jenis investasi yang datang semua berguna baik kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah dan begitu juga untuk UKM kita. Sehingga semua kita besarkan, dan semua bergerak,” jelas Edy.
Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengungkapkan semua usaha itu, tidak lepas diri untuk selalu berdoa dan melakukan segala tindakan dengan kejujuran dan keikhlasan.
“Tuhan itu ada, sehingga kita berdoa dengan sepenuh hati tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat. Sedangkan kejujuran alam menjamin hidup harus jujur karena kalau tidak dikatakannya selain hidup tidak berubah-berubah, dalam kehidupan juga tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ketiga, kita tidak boleh menyerah. Jika semuanya dilakukan maka semua Ini akan tercapai. Sehingga bisa menumbuhkan investasi dari investor asing nantinya,” kata Edy.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Wiwiek Sisto Widayat upaya untuk memberikan satu peningkatan capacity building kepada seluruh pihak terkait di daerah-daerah seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) seperti pihak Bappeda, Biro Asisten Perekonomian untuk meningkatkan investasi di Sumut. Bank Indonesia Perwakilan Sumut siapkan data satu pintu.
“Artinya ada sesuatu yang salah disini. Jadi, saat ini bagaimana upaya kita untuk meningkatkan investasi di Sumut. Karena saat ini banyak calon investor mau masuk, baru-baru ini kami kedatangan Konsul dari Amerika, Inggris, India, Cina menanyakan apa yang bisa ditawarkan oleh Sumut. Tapi kita tidak punya datanya, artinya proyek-proyek apa yang sudah siap untuk dibiayai oleh mereka,” sebut Kepala BI Kantor Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat.
Berdasarkan data 2019 bahwa pertumbuhanan investasi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hanya setengah dari tahun lalu yakni hanya disekitar 6 persen. Padahal tahun tersebut bisa 11 sampai 12 persen.
“Jadi disampaikan ke Gubernur, namun sayang tidak tahu darimana memulainya karena tidak punya data,” jelas Wiwiek.
Data tersebut, sambung Wiwiek misalnya data di Humbahas, proyek-proyek apa yang siap. Atau di Asahan, di Sergai yang selama ini tidak diperoleh datanya. Sebab menurut Wiwiek investor ingin mendapatkan data lengkap terkait proyek-proyek apa saja yang ada di Sumut melalui satu pintu.
“Ini yang kita sedang dorong, kami menyediakan sekretariat nanti, tetapi yang jelas dibutuhkan adalah data base. Jadi ada 3 yang akan kita bangun. Blue book, green book, dan brown book. Blue book dikatakan adalah tataran yang paling rendah terkait data informasi mengenai proyek apa yang siap untuk kita tawarkan atau dipromosikan kepada investor,” sebutnya.
Sedangkan Green book, lanjutnya adalah data yang sudah sedikit lengkap. Seperti sudah ada informasi, sudah ada hitungannya, sudah ada kejelasan tentang tanahnya, status tanahnya seperti apa. Sementara brown book terdapat semua informasi yang lengkap, semua data, baik dari sisi tataran makro atau penjelasan inflasi, PDRB, kredit dan ketenagakerjaan nya seperti apa. Dan juga terdapat informasi proyek-proyek apa yang sudah siap dibiayai.
Semuanya dapat diperoleh dikatakan Wiwiek setelah menunggu selesainya kegiatan itu, dimana seluruh pihak terkait akan menyerahkan kepada BI dan sebelumnya BI juga sudah menyurati kabupaten/kota untuk mendapatkan masukan.
“Masukan itu nantinya akan kita kumpulkan, dan kita buat database yang nanti dapat digunakan semua orang, baik Gubernur, Wakil Gubernur maupun siapa pun yang akan mempromosikan investasi yang ada di Sumut. Itu tujuan kita,” sebut Wiwiek. (gus/ram)
ISTIMEWA
SERAHKAN: Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu, SH, MSi didampingi Sekretaris Hj Melizar Latif, SE, MM menyerahkan SK Ketua Fraksi Demokrat DPRD Binjai kepada J Sawitma Nasution, SH, MH.
SERAHKAN: Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu, SH, MSi didampingi Sekretaris Hj Melizar Latif, SE, MM menyerahkan SK Ketua Fraksi Demokrat DPRD Binjai kepada J Sawitma Nasution, SH, MH.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu mengatakan, anggota Fraksi Demokrat di DPRD kabupaten/kota merupakan kekuatan utama partai untuk kesejahteraan rakyat di masing- masing daerah. Karena itu anggota Fraksi Demokrat diharapkan bekerja dengan tulus dan sepenuh hati.
Hal tersebut dikatakan Herri Zulkarnain saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat tentang penetapan J Sawitma Nasution SH MH sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Binjai di Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Jalan Gatot Subroto Medan, kemarin.
Herri yang didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Hj Melizar Latif SE MM mengatakan, nggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat tidak boleh bertindak semaunya sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Seorang anggota merupakan komunikator ke depan untuk rakyat. Fraksi harus benar-benar sebagai perpanjangan tangan partai. “Maka tugas dan fungsi dewan dalam tugas-tugas legislasi, penganggaran dan pengawasan, mengacu pada program-program perjuangan partai. Sekali lagi, tidak ada anggota dewan yang bertindak semaunya sendiri,” kata Herri.
Ditambahkannya, penegasan anggota dewan sebagai perpanjangan tangan partai, menjadi hal mendasar dalam pengelolaan partai. Demikian halnya dalam tugas dan fungsi penganggaran, anggota dewan dari Partai Demokrat tidak bisa begitu saja membuat persetujuan. Harus meneliti terlebih dulu anggaran daerah dengan sebaik-baiknya. “Jika untuk kesejahteraan rakyat, sesuai perundang-undangan, tentu harus disetujui. Jika tidak, harus ditolak,. Maka bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan sepenuh hati jiwa raga,” katanya.(adz/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Medan 2020, Jumat (4/10). Penandatanganan itu lebih cepat dari yang jadwal yang direncanakan Senin (7/10).
“Sudah ditandatangani Pak Wali, Jumat (4/10) malam. Memang rencananya Senin besok, tapi ternyata sepulang dari Jakarta hari Jumat itu, langsung ditandatangani pak Wali,” ucap kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (6/10).
Irwan menyebutkan, penandatanganan itu sendiri tidak harus dalam sebuah acara seremonial. Artinya, kedua belah pihak, baik Wali Kota Medan tidak harus bertemu secara langsung dengan pihak KPU Medan serta Bawaslu Medan dalam penandatanganan itu.
“KPU dan Bawaslu bisa menandatangani terlebih dahulu, baru ditandatangani oleh pak Wali Kota. Saya sendiri tidak hadir saat penandatanganan itu. Tapi setahu saya ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak KPU dan Bawaslu, lalu oleh pak Wali Kota di hari yang sama,” ujar Irwan.
Dijelaskan Irwan, total anggaran yang akan disiapkan untuk Pilkada Medan 2020 dan yang telah disahkan oleh DPRD Medan yakni sebesar Rp109 miliar. “Rinciannya, untuk KPU Medan Rp69 miliar, Bawaslu Medan Rp27 miliar lebih. Selebihnya untuk anggaran kepolisian dan TNI, yaitu Polres dan Kodim,” rincinya.
Terkait lewatnya jadwal penandatanganan NPHD oleh Pemko Medan yakni ditanggal 4 Oktober, yang seharusnya dilakukan paling lambat pada 1 Oktober seusai aturan dari Kementerian Dalam Negeri, Irwan membantah.
“Itu nggak ada yang salah. Permendagri itu mengatur jadwal penandatanganan NPHD selambatnya di tanggal 1 Oktober, kalau anggaran Pilkadanya diambil dari P-APBD 2019. Tapi Kota Medan ‘kan beda. Anggarannya akan diambil dari APBD 2020, bukan dari P-APBD 2019. Jjadi tanggal 1 Oktober itu sifatnya tidak mengikat,” jelasnya.(map/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan bahwa pihaknya pada 17 Oktober nanti akan memulai proses untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk-produk makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
“JADI begini, 17 Oktober itu adalah tanggal menurut UU mulai dimulainya proses sertifikasi produk-produk dikhususkan sebatas ini makanan dan minuman dulu,” ujarnya saat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Selasa (8/10).
Dijelaskan Lukman, sertifikasi diperlukan agar ada jaminan kepastian hukum bagi mereka yang ingin memproduksi sebuah produk makanan dan minuman.
Tak hanya itu, sertifikasi tersebut juga sangat penting agar masyarakat mengetahui produk makanan dan minuman yang bersertifikasi halal.
“Dijamin kehalalannya atau tidak. Maka 17 Oktober nanti dimulainya saat proses sertifikasi produk-produk dalam bentuk minuman dan minuman,” ucapnya.
Namun, hingga saat ini banyak pelaku usaha makanan dan minuman belum siap pada penerapan ini mengingat singkatnya waktu. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, pihaknya terus mengadakan rapat membahas rencana penerapan aturan bersertifikasi halal tersebut.
Pengusaha juga, sambungnya, sudah menggelar rapat bersama jajaran Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Gayung bersambut, akhirnya pemerintah memberikan kelonggaran kepada pengusaha makanan dan minuman.
“Supaya implementasi tidak mengganggu ekonomi, pemerintah akan mengakomodasi tidak berlaku sekaligus, sehingga tidak terjadi penindakan kalau belum ada yang siap,” kata Adhi, Senin (7/10).
Artinya, bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal sampai 17 Oktober 2919 masih diberi kesempatan untuk mengurusnya tanpa perlu khawatir akan mendapat penindakan.
Diberitakan sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mencatat selama ini produk yang memiliki sertifikat produk halal masih sedikit paling sekitar 2%. Karena selama ini sifatnya masih sukarela. (bbs/ala)
teks/foto: Triadi wibowo/Sumut Pos | LOKASI : Griya Hotel, Medan
MATERI: Salah satu Narasumber, Kasi Koorwars PPNS Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Amri SH MH menyampaikan materi.
MATERI: Salah satu Narasumber, Kasi Koorwars PPNS Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Amri SH MH menyampaikan materi. Teks/foto: Triadi wibowo/Sumut Pos | LOKASI : Griya Hotel, Medan
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) diwajibkan memiliki izin. Kewajiban tersebut dilakukan guna melindungi masyarakat dari oknum-oknum tak bertanggungjawab.
Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan UGB dan PUB di Griya Hotel, Medan, Pada Senin (7/10). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Sosial H Rajali SSos MAP diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Cut Nurhayati S Sos.
Dalam sambutannya, Cut Nurhayati menyampaikan, sesuai UU No. 22/1954 tentang undiah berhadiah dan UU No. 9/1961 tentang PUB. Kedua aturan tersebut memberi persyarakat agar UGB dan PUB harus memiliki izin dan diawasi.
DIBUKA: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Pemprovsu Cut Nurhayati S Sos (tengah) didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Pemprovsu, Kawalta Ginting Manik, AKS (kiri) dan Kasi Koorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompla Amri SH MH saat membuka acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Pemantauan & Pengawasan Penyelenggaraan UGB dan PUB Tahun 2019 di Hotel Griya Medan, Senin (7/10).
“Kami dari Dinas Sosial mengimbau agar penyelenggara/masyarakat melakukan pengurusan izin UGB dan PUB melalui www.simppsdbs.go.id.
Dalam pengurusannya gratis. Setelah penyelenggara UGB dan PUB memiliki izin, maka kami dari Dinas Sosial Pemprovsu secara teknis akan mengawasi pelaksanaan UGB dan PUB yang dilaksanakan lembaga-lembaga seperti perbankan badan usaha milik negara maupun swasta dan perusahaan swasta lainnya,” katanya.
Dinas Sosial menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Kasi Koorwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol Amri SH MH dan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprovsu, Desni Maharani Saragih SSTP.
Kompol Amri dalam paparannya menyampaikan tentang penyidikan dan pola kerjasamanya dengan PPNS. Dalam pengawasan dan penindakan, kepolisian bersama PPNS dari Dinas Sosial bekerjasama sesuai aturan dari UU No.8/1981 tentang KUHAP.
“Jika PPNS membutuhkan bantuan penyidikan dari kepolisian, maka kepolisian bisa memberikan bantuan penindakan terhadap penyelenggara UGB dan PUB,” sebutnya.
Sementara itu, Desni Maharani Saragih SSTP menyampaikan sampai saat ini belum ada yang urus PUB di dinasnya. Padahal, untuk mengurus izin UGB dan PUB tidak dipungut biaya apapun, para pemohon cukup mengurusnya memakai aplikasi, bila tak ingin datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprovsu.
Berkas di proses, jika lengkap dan memenuhi persyataan akan langsung dikeluarkan dengan cara menghubungin front office.
Dia menyebutkan, saat ini UGB dan PUB wajib memiliki izin yang lengkap, hal ini untuk mendeteksi penyelenggara resmi atau tidaknya. Wewenang untuk mengeluarkan izin UGB dan PUB ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprovsu, tapi untuk teknis pengawasan tetap di Dinas Sosial.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat, Kawalta Ginting Manik, AKS mengatakan, sekarang ini ada banyak sekali pelaksanaan UGB, namun masih banyak yang belum memiliki izin.
Untuk itu, ia mengajak agensi dan penyelenggaran serta masyarakat untuk mengunduh aplikasi e-SABI = satu aplikasi, beribu informasi di Playstore. Aplikasi tersebut bermanfaat untuk mengecek izin UGB dan PUB.
“Karena ini sudah zaman teknologi, e-Sabi ini menjawab perkembangan zaman itu, dan lebih penting amanat UU No. 22/1954 tentang Undian Berhadiah tetap terlaksana sesuai aturan berlaku,” katanya. (*)
