JERMAN, SUMUTPOS.CO – sedang bersiap untuk melanjutkan perjuangannya menuju EURO 2020 mendatang. Jadwal Die Mannschaft berikutnya adalah laga tandang melawan Estonia, pada 13 Oktober 2019. Sebelum itu, mereka akan memanaskan mesin terlebih dulu de_ngan friendly bergengsi melawan Argentina.
Jerman akan menjamu Argentina dalam partai international friendly match di Signal Iduna Park, Dortmund, Kamis (10/10) dini hari WIBn
Adapun 2 pertemuan terakhir Jerman dan Argentina semuanya tersaji di 2014 lalu.
Yang pertama adalah di final Piala Dunia 2014. Dalam laga di Estadio do Maracana Brasil itu, Jerman menang 1-0 lewat gol tunggal pemain pengganti Mario Gotze di extra time. Jerman meraih titelnya yang ke-4.
Dan 2 bulan setelah final itu, mereka bertemu dalam ujicoba di Dusseldorf, Jerman kalah 2-4. Argentina unggul 4-0 terlebih dulu, melalui Sergio Aguero, Erik Lamela, Federico Fernandez, dan Angel Di Maria. Gol-gol Andre Schurrle dan Mario Gotze hanya cukup untuk menipiskan selisih skor buat Jerman.
Untuk laga nanti, meski sifatnya cuma ujicoba, Pelatih Joachim Loew bakal tetap menuntut permainan disiplin dari Jerman. Mereka perlu membangun momentum sebelum menghadapi tuan rumah Estonia, dalam lanjutan Kualifikasi EURO 2020, 4 hari setelahnya.
Melawan Argentina, Marc-Andre ter Stegen bakal mengambil posisi kapten Manuel Neuer di bawah mistar. Sementara itu, Serge Gnabry, yang baru-baru ini mencetak 4 gol untuk Bayern Munchen, dalam partai Liga Champions kontra Tottenham Hotspur, bakal diberi kesempatan untuk melanjutkan performa hebatnya, bersama Marco Reus dan Timo Werner di lini serang.
Dari kubu Argentina, Pelatih Lionel Scaloni tak membawa sejumlah pemain topnya untuk ujicoba kontra Jerman, juga melawan Ekuador 4 hari berselang. Angel Di Maria dan Sergio Aguero tak dipanggil ke skuad, sedangkan Lionel Messi masih harus menjalani skorsing 3 bulan yang dijatuhkan Conmebol untuk komentarnya di Copa America 2019.
Argentina juga takkan diperkuat pemain-pemain dari River Plate dan Boca Juniors. Mereka adalah 2 klub rival yang akan bertarung di leg kedua babak semifinal Copa Libertadores pada 22 Oktober mendatang.
Meski begitu, Argentina masih memiliki beberapa pemain hebat di tim mereka. Termasuk di antaranya adalah Lautaro Martinez dan Paulo Dybala. Lautaro mencetak hat-trick untuk Argentina dalam ujicoba melawan Meksiko bulan lalu. Sementara Dybala, belakangan ini mulai kembali menunjukkan performa apik bersama Juventus. (bln/saz)
ist
SERAHKAN: Akhyar Nasution menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua DPD Partai NasDem Medan, Afif Abdillah, Selasa (8/10).
ist
SERAHKAN: Akhyar Nasution menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua DPD Partai NasDem Medan, Afif Abdillah, Selasa (8/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhyar Nasution tampaknya serius maju pada Pilkada Medan 2020. Terbukti, setelah mendaftar ke PDI Perjuangan, Wakil Wali Kota Medan petahana ini juga mendaftar ke Partai NasDem dan Perindo, Selasa (8/10).
Akhyar pertama datang ke tim penjaringan DPD Partai NasDdem Kota Medan di Jalan T Amirn Hamzah. Politikus PDIP itu datang seorang diri dengan mengenakan kemeja putih. Kedatangan mantan Anggota DPRD Medan tersebut diterima Ketua DPD NasDem Medan, Afif Abdillah didampingi Sekretaris Zainal Abidin.
Ketua DPD NasDem Medan Afif Abdillah mengaku berbahagia menyambut kehadiran Akhyar. “Semoga cita-cita bisa tercapai. Semoga NasDem dan Pak Akhyar bisa bekerja sama di masa mendatang,” ucap Afif.
Sedangkan Sekretaris DPD NasDem Medan Zainal Abidin mengaku kenal dengan Akhyar. “Selain wakil wali kota, beliau juga adik kelas saya,” ujar Zainal.
Sebelum Akhyar datang, Zainal mengaku sudah memeriksa seluruh kelengkapan berkas. “Semua lengkap, hanya visi misi yang kurang,” tuturnya.
Akhyar menjadi yang kedua mendaftar ke NasDem. Sebelumnya, Nezar Djoeli telah mendaftar duluan sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Medan. “Kalau yang ambil berkas pendaftaran sudah banyak, kebetulan yang baru mengembalikan hanya dua. Pertama itu, Nezar Djoeli dan kedua bapak,” paparnya.
Sementara Akhyar menyebut bahwa kedatangannya ke kantor Nasdem Kota Medan untuk menjalin hubungan silaturahmi. Di samping itu, juga menjalin komunikasi politik yang lebih baik jelang Pilkada Medan 2020. “Membangun Kota Medan tidak bisa sendiri-sendiri. Butuh kerja sama antar kelompok, organisasi dan partai politik yang lain. Insya Allah, kita bangun kota ini dengan cara gotong royong,” sebutnya.
Usai mendaftar ke NasDem, Akhyar kemudian mendatangi Sekretariat DPW Partai Perindo Sumut. Politisi PDIP ini tidak peduli, meski Perindo tidak bisa mengusung calon pada Pilkada Medan 2020 mendatang. “Ini bukan soal punya kursi atau tidak. Tapi, soal kebersamaan. Membangun Medan ini tidak bisa sendiri, butuh dukungan dari banyak pihak,” ujar Akhyar.
Akhyar menegaskan, keinginannya menjadi Wali Kota Medan bukan merupakan ambisi pribadinya. Namun, tujuan utamanya karena ingin melanjutkan pembangunan Kota Medan menjadi lebih baik lagi ke depan. “Saya ingin meneruskan pembangunan Kota Medan untuk menjadikan Kota Medan menjadi rumah kita semua,” katanya.
Akhyar menegaskan, untuk membangun Kota Medan tidak bisa dilakukannya seorang diri. Pembangunan tentu harus melibatkan banyak pihak. “Karena itu, saya sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait dengan niatan saya menjadi Wali kota Medan. Langkah ini sangat penting mengingat membangun Kota Medan harus kita lakukan bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan mengakui, pendaftaran Akhyar Nasution menjadi bakal calon Wali Kota Medan merupakan kado hari ulang tahun (HUT) ke-5 Partai Perindo. “Ini bukti bahwa silaturahmi yang dilakulan oleh Partai Perindo sangat baik,” ujar Rudi.
Rudi mengatakan, meskipun sudah mendaftar ke Partai Perindo, Akhyar masih harus mengikuti sejumlah tahapan untuk mendapatkan dukungan partai itu. Salah satunya nanti mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.
“Untuk panelis fit and proper test ini nanti akan diisi oleh kaum akademisi, mantan pejabat, hingga jurnalis. Langkah ini kami lakukan karena kami ingin mengusung calon kepala daerah yang betul-betul berkualitas dan sejalan dengan program Partai Perindo,” pungkasnya. (prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Defisit keuangan BPJS Kesehatan diproyeksikan mencapai Rp32 triliun hingga akhir 2019. Untuk mengatasinya, pemerintah berencana menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2020.
Selain menaikkan iuran, pemerintah juga tengah menyiapkan sanksi bagi peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan dipicu banyaknya tunggakan peserta. Sanksinya antara lain tak bisa mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi) dan paspor.
WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia merupakan gotong-royong. Artinya, setiap iuran peserta akan dimanfaatkan bagi peserta yang terkena musibah sakit.
“Ini asuransi sosial. Orang kaya bantu orang miskin. Orang sehat harus bantu yang sedang sakit. Kalau orang kaya sudah nikmati BPJS dan tidak mau bayar premi lagi, ya ini harus ada punishment,” tegas Mardiasmo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10).
Mardiasmo mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi para peserta yang terbukti menunggak iuran. Salah satu yang akan dilakukan adalah tidak bisa mengakses layanan publik. “Dia kalau nggak bayar pajak, nikmati asuransi BPJS yang dari negara juga. Kan double negara rugi. Dia nggak bayar pajak, dia nikmati ini. Kalau dia bayar pajak, baik, ya sudah saatnya kita berikan haknya dalam bentuk perbaikan pelayanan,” kata dia.
Bentuk sanksi ini, dikatakan Mardiasmo, nantinya akan tertuang dalam instruksi presiden (Inpres). Dia pun masih optimistis bahwa beleid tersebut masih bisa terbit pada tahun 2019 ini. Sebab, pihak Kementerian Koordinator Bidang PMK sudah menyiapkan rancangan aturannya.
Hingga saat ini, Pemerintah masih melakukan cleansing data yang tujuannya mendata ulang kepesertaan khususnya pada kelompok PBPU yang selama ini dianggap sebagai penyebab utama BPJS Kesehatan defisit. Cleansing data dilakukan lintas kementerian/lembaga (K/L) mulai dari Kemendagri, Kemensos, BPJS Kesehatan maupun Kementerian Keuangan.
“Kalau kita, ya sebaiknya ada efek jeralah ya. Kalau dia katakanlah dia sudah melayani kesehatan, terus dia nggak bayar premi. Waktu dia hidupkan lagi premi, ya jangan langsung dilayani, ada time lag supaya ada punishment toh,” ujarnya.
“Oh tidak semudah itu. Kalau nggak begitu, gampang saja ndak bayar. Orang pas sakit, pas kena musibah, saya bayar deh, saya bayari langsung. kan no premi no njaluk service (minta servis),” tambah dia.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris juga mengatakan, pemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). “Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi karena itu bukan wewenangnya BPJS,” kata Fachmi, kemarin.
Melalui regulasi instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.
Maka, apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik, seperti memperpanjang SIM tapi masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.
Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan.
Namun, Fachmi menyampaikan bahwa tidak ada satu pun sanksi tersebut yang pernah dilaksanakan karena institusi terkait yang memiliki wewenang.
Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen.
Fachmi menekankan pentingnya sanksi bagi peserta yang tidak mau membayar iuran.
Dia mengambil contoh jaminan sosial negara lain seperti Korea Selatan yang sebelumnya kolektabilitas hanya 25 persen menjadi 90 persen ketika menerapkan sanksi untuk kolektabilitas.
Di Korea Selatan, pemerintah diberikan wewenang untuk mengakses rekening peserta jaminan sosial dan langsung menarik besaran iuran dari dana pribadi bila orang itu mampu membayar.
Contoh lain, di salah satu negara Eropa, kepatuhan membayar iuran jaminan sosial menjadi syarat untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi.
Saat ini BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem autodebet bagi peserta yang baru mendaftar. Akun bank peserta secara otomatis akan berkurang jumlahnya untuk membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.
Namun, sistem autodebet tersebut masih memungkinkan gagal apabila peserta sengaja tidak menyimpan uang di nomor rekening yang didaftarkan lalu membuka akun bank baru. Oleh karena itu, Fachmi berharap pada regulasi mengenai automasi sanksi yang akan meningkatkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat dalam membayar iuran. (bbs/dtc)
ist
DISEMAYAMKAN: Jenazah Golfrid Siregar, aktivis Walhi Sumut disemayamkan di rumah duka.
DISEMAYAMKAN: Jenazah Golfrid Siregar, aktivis Walhi Sumut disemayamkan di rumah duka.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus kematian Golfrid Siregar, aktivis yang juga kordinator kuasa hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara masih terus didalami Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Hingga saat ini, beberapa orang sudah dimintai keterangan.
“Kasus ini tidak akan dibiarkan, tim sudah bekerja untuk mengungkap kasus tersebut,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Reskrim Kompol Eko Hartanto kepada wartawan, Selasa (8/10).
Ia mengungkapkan, pihaknya bekerja keras untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa yang menimpa Golfrid Siregar. Mereka pun terus bekerja untuk mencari saksi-saksi lainnya. Salah satunya dengan berupaya mencari penarik becak yang menemukan dan mengantar korban ke rumah sakit. “Masih kita cari penarik becaknya. Kita imbau kepada abang becak tersebut untuk bantu kita dengan datang ke kantor dan berikan informasi,” tambah Kompol Eko Hartanto.
Selain penarik becak, ia jugan mengimbau kepada pihak yang melihat kejadian saat korban terjatuh atau lainnya untuk berikan informasi ke polisi. “Bantu kami ungkap kasus ini jangan takut untuk berikan informasi,” harapnya.
Hingga saat ini, Polisi telah memintai keterangan istri korban dan satpam rumah sakit. “Kita tidak main-main dalam kasus ini! Siapa yang terlibat dalam melakukan pembunuhan itu akan diberikan tindakan tegas,” cetus mantan Kapolsek Medan Sunggal ini.
Lebih jauh Eko mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil otopsi jasad korban yang diduga dibunuh. Otopsi ini sangat penting dilakukan untuk mencari titik terang agar dapat mengetahui sebab-sebab kematian korban. “Masih menunggu hasil otopsi terhadap jenazah yang bersangkutan, hasilnya belum keluar dan kemungkinan keluar hari ini (kemarin, red). Jadi, mohon waktu ya,” tukasnya.
Poldasu Bentuk Tim Khusus
Sementara, Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian, mengaku sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut. “Ada timsus yang dibentuk dari Jahtanras (Subdit III/Umum),” ujar Andi Rian.
Namun begitu, kata dia, pihaknya sejauh ini masih melakukan pengembangan kasus dan memback-up. Sebab, kasus ini ditangani Polrestabes Medan. “Untuk penanganan kasus masih di Polrestabes Medan. Tapi, nanti tinggal bagaimana pengungkapannya. Kalau bisa diungkap Polda, kasus tersebut tentu akan ditarik,” tandasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, selain melakukan autopsi polisi juga akan mengecek pembicaraan korban melalui nomor selulernya beberapa hari terakhir.
Meski begitu, sebut Tatan, pihaknya belum bisa menduga apakah peristiwa itu murni kecelakaan lalu lintas, penganiayaan atau lainnya. Namun yang jelas, beberapa barang-barang korban hilang. “Belum bisa disimpulkan kasusnya. Tapi, intinya pihak kepolisian menyelidiki dan mengusut peristiwa di balik tewasnya Golfrid Siregar,” katanya.
Diketahui, jenazah Golfried Siregar, tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, Senin (7/10) malam. Jenazahnya dipulangkan kembali dari kediamannya di Kecamatan Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun ke Medan untuk diotopsi. Mobil jenazah tiba di rumah sakit sekitar pukul 18.40 WIB.
Saat tiba, jenazah korban ditemani oleh empat orang, dua perempuan di depan, dua pria lainnya di belakang. Pihak keluarga yang mendampingi enggan berkomentar banyak. Begitu juga beberapa aktivis Walhi Sumut yang ada di lokasi.
Hanya tante korban, Serdiana Sitompul yang berbicara. Menurut dia, kedatangan mereka ke rumah sakit atas permintaan polisi. “Katanya jenazah Golfried mau diotopsi. Kebetulan saya yang angkat telepon itu, saya bilang saya tantenya dan dibilang mau dijemput untuk otopsi,” kata Serdiana.
Ia lantas mempertanyakan maksud polisi menjemput kembali jenazah korban. “Mereka bilang ini supaya tuntas permasalahan apakah dia tewas karena ditabrak atau dibunuh,” sambungnya.
Serdiana menjelaskan, semua keluarga yang di kampung sepakat kalau Golfried bukan meninggal karena tabrakan. Sebab, kejanggalan terdapat di bagian kepala yang hancur. Sedangkan luka dari tubuh ke bawah tidak ada. “Kalaupun dia tabrakan, tentu ada luka-luka di bagian kaki maupun tangan,” ujarnya.
Golfrid mengembuskan napas terakhir di RSUP H Adam Malik Senin dini hari tadi. Namun, tiga hari lalu persisnya Kamis dini hari (3/10) sekitar pukul 01.00 WIB, ia ditemukan penarik becak yang kebetulan melintas dalam kondisi tidak sadarkan diri di fly over Simpang Pos Jalan Jamin Ginting, Medan.
Oleh penarik becak tersebut, kemudian korban dibawa ke RS Mitra Sejati sebelum akhirnya diarahkan untuk ditangani ke RSUP H Adam Malik. (ris)
istimewa
KONDUSIF: Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw memantau suasana di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (8/10). Waterpauw memastikan keamanan di Wamena sudah kondusif 100 persen.
KONDUSIF: Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw memantau suasana di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (8/10).
SUMUTPOS.CO – Pemulangan warga Sumut dari Wamena, Papua, sudah mulai dilakukan. Rabu (9/10) siang ini, sebanyak 38 warga Sumut terdampak kerusuhan di Wamena, dijadwalkan tiba di Kota Medan.
Mereka akan disambut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sekaligus dijamu makan siang di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan. Sebanyak 800-an lainnya masih di Papua, dan 300-an orang di antaranya minta pulang ke Sumut.
“Sebanyak 38 warga akan segera sampai ke sini. Dan kemudian akan menyusul 300 lebih warga yang akan datang dari Wamena,” ucapnya.
Sejauh ini, tim yang sudah diberangkatkan ke Wamena terus melakukan pendataan warga Sumut di sana. Selain mendata, tim juga berkomunikasi dengan warga, apakah mau dipulangkan atau pindah ke daerah lain. “Ya, sedang dikomunikasikan semua,” katanya.
Mantan Pangkostrad ini mengatakan, tim akan terus bekerja sampai seluruh warga Sumut berhasil dievakuasi ke daerah yang aman dan terhindar kerusuhan. Sebab, ratusan warga Sumut masih berada di posko-posko. “Sampai selesai tim ini bekerja. Dari 800-an warga kita di sana, 309 di antaranya minta pulang. Besok (hari ini, Red) 38 orang akan tiba di halaman kantor gubernur,” katanya.
Setelah warga sampai di Kota Medan akan langsung diarahkan ke kantor gubernur. Para warga akan diperiksa kesehatan dan kejiwaannya, agar tidak mengalami traumatik akibat kerusuhan itu. “Kita terima nanti di kantor gubernur, kita cek seluruh kesehatan mereka,” jelasnya seraya berharap bupati dan wali kota dapat bertangungjawab dan bekerjasama untuk selanjutnya mengurusi rakyatnya.
Terpisah, Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan, Pemprovsu telah menanggung biaya dan keperluan kepulangan 38 warga tersebut ke Medan, maka bupati dan wali kota terkait akan menanggungjawabi pemulangan mereka ke daerah masing-masing. Mereka antara lain akan pulang ke Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga dan termasuk Medan.
“Dan memang sudah koordinasi kita dengan bupati dan wali kota terkait agar menanggungjawabi kepulangan warganya ke daerah masing-masing. Dan ini sudah oke semua, artinya warga pulang dengan baik ke daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Adapun 38 warga Sumut yang akan tiba dari Wamena itu terdiri dari 14 orang yang melalui kepulangan Surabaya, Sabtu (5/10) dan 24 orang melalui kepulangan Tanjung Priok, Senin (7/10). Riadil mengungkapkan, tidak semua juga warga Sumut yang eksodus atau meninggalkan Papua. Sebagian juga ada yang kembali ke Wamena. Selain ke Wamena, juga ada yang kembali ke Merauke, ke Jawa Timur, dan ke Makassar. “Pokoknya ke keluarga masing-masinglah,” katanya.
Namun Riadil belum dapat memastikan berapa jumlah warga yang kembali ke Wamena dan daerah lainnya itu. “Itu nggak kita data, nggak bisa kita data karena mereka mandiri,” sebutnya.
Mantan Kepala Bappeda Sumut itu lebih hanya memastikan, akan ada lagi kepulangan warga Sumut gelombang tiga sebanyak 8 orang yang akan berangkat dari Tanjung Priok. Rencananya berangkat besok pagi. Tidak hanya itu, juga akan berangkat dari Jayapura, Papua via kapal laut sekitar 100 orang (data konfirmasi awal) pada Jumat besok. “Kita besok membelikan tiketnya, ngambil tiket ke Pelni, mudah-mudahan gratis,” pungkasnya.
Kapolda Papua: Wamena Kondusif 100 Persen
Sementara kondisi terkini di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sudah kondusif. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw memastikan kondisi Wamena, sudah kembali kondusif 100 persen. Sehingga, dia meminta warga dan pengungsi untuk kembali ke rumahnya. Selain itu, dia meminta warga untuk kembali memulai aktivitasnya lagi secara normal.
Menurutnya, memang ada beberapa warga yang masih meragukan keamanan Jayawijaya. Namun, dengan adanya penebalan pasukan dari Brimob, TNI , Batalyon dan dari Kodam XVII/ Cenderawasih itu dipastikan keamanan bagi masyarakat Wamena akan berjalan dengan baik.
“Kami juga sudah mengimbau kepada pengungsi yang masih memiliki rumah untuk kembali menempati rumahnya, karena kami akan melakukan pengawalan dan tetap menjaga mereka,” kata Kapolda seperti dilansir Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Selasa (8/10).
Ia menyampaikan kepada pengungsi yang ke Jayapura, bahkan sudah ke kampung halamannya di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesidan Maluku harus tahu kalau keadaan Jayawijaya sudah aman dan hampir normal kembali. Hal ini bisa dilihat dari hilir mudik pengguna jalan, pertokoan , pasar sudah kembali melakukan aktifitas seperti biasa.
“Kondisi yang kondusif ini dibuktikan dengan diaktifkannya sekolah-sekolah yang ada di Jayawijaya, sehingga sudah kami yakinkan kepada anak-anak untuk kembali bersekolah seperti biasa, artinya memang ada recoveryyang sedang berjalan sehingga semua aktifitas semua terlihat kembali,” kata Paulus Waterpauw yang dua kali menjabat Kapolda Papua.
Meski situasi dan kondisi Jayawijaya hampir pulih, namun pihak kepolisian akan tetap menambah kekuatan. Kemarin ada 1 kompi lengkap yang berjumlah 100 orang satuan Brimob Nusantara dari Kalimantan Tengah untuk membantu pasukan Brimob yang sudah ada disini,
Paulus Waterpauw, juga memastikan kembali sekolah sudah beberapa yang melayani namun belum maksimal muridnya, mereka masihbersih bersih lingkungan sekolah. Ia juga berjumpa dengan kepala sekolah SMA Negeri 1, SMA PGRI, tempat yang dulu masalah kemudian juga guru-guru yang kembali masuk.
“Kita pastikan Guru guru juga sudah kembali normal pikiran dan perasaan tidak ada yang rasa takut dan khawatir. Beberapa anak anak yang sudah masuk juga terlihat gembira, ada yang bermain basket, duduk-duduk, cerita-cerita, baik sekali suasana kebatinannya.” pungkasnya. (prn/jpc)
SOLIDEO/SUMUT POS
GEDUNG PAUD: Dapur jambur di Desa Pertumbuken (Buntu), Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, direhab menjadi bangunan PAUD menelan biaya Rp47,3 juta.
GEDUNG PAUD: Dapur jambur di Desa Pertumbuken (Buntu), Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, direhab menjadi bangunan PAUD menelan biaya Rp47,3 juta. SOLIDEO/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Pertumbuken (Buntu), Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo menyoroti tingginya biaya rehabilitasi dapur jambur menjadi gedung PAUD. Kuat dugaan, terjadi penggelembungan dana di balik proyek rehabilitasi ini.
Kecurigaan warga bukan tanpa alasan. Pasalnya, proyek rehab ini hanya sekedar memoles bangunan yang sudah ada, baik menyemen, men-cat, menimbun dan menyekat saja. Namun rehabilitasi tersebut menelan biaya hingga mencapai Rp47.245.500.
Biaya yang tak masuk akal ini jelas jadi sorotan warga karena bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2019. “Biaya sebanyak itu, seharusnya sudah bisa bangun rumah baru semi permanen. Tapi ini hanya merehap bangunan yang sudah ada. Kan nggak logika,” protes warga pada kru koran ini, Senin (7/10).
Warga yang minta namanya dirahasiakan ini mengaku tau pasti apa-apa saja yang dikerjakan selama proses rehap, hingga mustahil menghabiskan dana sebesar itu. Tak ada perubahan dasar bangunan, para pekerja (tukang) hanya melakukan pengecatan, menyemen lantai dan menyekat ruangan. “Memang ada sedikit menimbun dan membangun tembok di belakang.
Berapalah biayanya, ukuran bangunannya juga kecil kok. Orang tak mengerti bangunan saja tau harga rehab itu sangat tidak masuk akal,” beber warga lagi. Karena itu, untuk menghindari penyelewengan anggaran, warga meminta aparat penegak hukum, baik kejaksaan dan kepolisian menyelidiki dan mengaudit semua dana desa yang masuk ke Pertumbuken.
“Usut dan audit, biar jelas. Dana desa ini milik semua warga desa. Jadi warga harus ikut mengawasi penggunaannya,” tandasnya. Pantauan kru koran ini di lokasi, ukuran bangunan hanya sekitar 9×8 meter. Saat ini bekas dapur tersebut memang sudah dicat dengan warna cerah, lantainya juga dicor.
Di depan bangunan ada plang yang bertuliskan Rehabilitasi Dapur Jambur Menjadi Gedung PAUD, Pelaksana Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Sumber Dana Desa (DD) Tahun 2019. Di plang tersebut juga tertera total biaya nilai fisik sebasar Rp 47.245.500, PPn Rp4.724550 dengan jumlah biaya Rp 42.520.050.
Pj Kepala Desa Pertumbuken, Sopian Barus saat dikonfirmasi mengatakan, selain direhap bangunan PAUD tersebut juga ditimbun dan dikeramik semua. “Itu ditimbun juga dan pakai keramik semua,” katanya. Namun salah satu tukang yang ikut mengerjakan bangunan tersebut saat dikonfirmasi mengaku lantai bangunan tersebut tak dikeramik.
Mereka hanya mengerjakan seperti mengecat semua bangunan, menghancurkan bekas dapur mirip tungku, menyemen lantai, menambal dinding yang bolong, membangun tembok dan menyekat ruangan dan lain sebagainya. (deo/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Karo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karo dan Polres Tanah Karo menerima dana hibah penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Karo Tahun Anggaran 2019.
Penyerahan dana hibah itu dilakukan melalui penandatanganan Naskah Penerima Hibah Daerah (NPHD) oleh masing-masing pimpinan ketiga lembaga yang menerima hibah dari Pemkab Karo. “Penandatanganan bersama ini patut kita apresiasi, setelah melalui proses yang panjang, sehingga dapat terwujud hari ini, Senin (7/10) malam, di ruang rapat Bupati Karo,” ujar Bupati Karo Terkelin Brahmana.
Pemberian NPHD berdasarkan keputusan Bupati Karo Nomor : 900/367/BPKAD /2019 tanggal 07 oktober 2019 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Hibah berupa uang pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2019.
Ada pun KPU Karo menerima hibah sebesar Rp33.059.949.400, dana hibah Bawaslu Karo senilai Rp13.388.152.300, dan Polres Tanah Karo sebesar Rp4.191.289.300. Dana hibah Pemkab Karo kepada ketiga lembaga itu diperuntukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2020, Pilkada serentak 2020.
Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu, Ketua KPU Karo Gemar Tarigan dan Ketua Bawaslu Karo Eva Juliani br Pandia menandatangani NPHD secara bergiliran. Mewakili penerima NPHD, Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu menyatakan terima kasih dan mengapresiasi Bupati karo dengan terwujudnya penandatanganan tersebut.
“Sehingga kami yang menerima hibah sudah dapat tenang bekerja,” ujarnya. Kapolres mengajak bagi penerima hibah agar menggunakan dana dengan sebaik-baiknya. “Manfaatkan sesuai keperluan dan kebutuhan organisasi. Sebab ini akan kita pertanggungjawaban semua kegunaan uang ini,” pungkasnya.
Penandatanganan NPHD turut disaksikan Asisten I Pemkab Karo Suang Karokaro, Asisten III Mulianta Tarigan, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kepala BPKAD Andreasta Tarigan, Kabag Hukum Monika br Purba, Kabag Dalbang Terang Ukur br Surbakti. (deo/han)
sopian/sumut pos
SERAHKAN: Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar menyerahkan piala dan hadiah kepada pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK Kesehatan dan Harganas XXVI Tingkat Kota Tebingtinggi tahun 2019.
SERAHKAN: Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar menyerahkan piala dan hadiah kepada pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK Kesehatan dan Harganas XXVI Tingkat Kota Tebingtinggi tahun 2019. Sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wakil Walikota Tebingtinggi Oki Doni Siregar membuka pencanangan bhakti Sosial TNI-KKBPK Kesehatan Kota Tebingtinggi tahun 2019 di Halaman Koramil 13, Jalan Kapten Tandean Kota Tebingtinggi, Selasa (8/10).
Oki Doni mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Tebingtinggi, Wali Kota menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan pencanangan bhakti sosial TNI-KKBPK Kesehatan tingkat Kota Tebingtinggi tahun 2019, karena merupakan bentuk kepedulian kita bersama terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan keluarga berencana dan kesehatan.
Menurutnya, penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, yaitu titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset bermanfaat bagi pembangunan begitupun sebaliknya.
Dikatakannya, untuk menunjang suksesnya program KKBPK, maka partisipasi dan peran serta semua pihak perlu dilibatkan.
Salah satu strategi untuk merealisasikannya, antara lain dengan melibatkan peran dari institusi dan jajarannya yang selama ini menjadi salah satu komponen, serta mitra dalam upaya penggerakan masyarakat untuk ber KB.
“Saya atas nama Pemko Tebingtinggi mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Kodim 0204 DS atas segala kerja keras dan pengabdiannya melalui kegiatan bhakti sosial TNI-KKBPK Kesehatan yang telah memberikan warna bagi terselenggaranya pembangunan pembangunan daerah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas SDM di Kota Tebingtinggi,” bilang Oki.
Oki juga mengajak kepada seluruh Camat dan lintas sektoral terkait, agar berperan aktif memberhasilkan kegiatan mulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian hadiah pemenang lomba kesatuan gerak PKK-KKBPK Kesehatan dan Harganas XXVI tingkat Kota Tebingtinggi tahun 2019. Kemudian, dilanjutkan dengan peninjauan di antaranya pelayanan KB dan pelayanan posyandu dan PMT. (ian/han)
COFFE MORNING: Ketua KPU Binjai Zulfan Effendi membuka acara coffee morning bersama insan pers dan relawan demokrasi, Selasa (8/10).
COFFE MORNING: Ketua KPU Binjai Zulfan Effendi membuka acara coffee morning bersama insan pers dan relawan demokrasi, Selasa (8/10).
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai optimis tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2020 mendatang mencapai lebih dari 80 persen.
Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kota Binjai, Robby Effendi pada acara coffee morning bersama relawan demokrasi dan insan pers di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat, Selasa (8/10).
Dalam diskusi ringan dan santai tersebut, terungkap bahwa KPU Binjai menjadi barometer di Sumut, lantaran tingkat partisipasi pemilih mencapai target yang ditetapkan sebesar 77,5 persen. Dimana partisipasi pemilih yang diraih KPU Binjai pada Pemilu 2019 mencapai 80 persen lebih.
“Alhamdulillah, seluruh sistem dan metode sosialisasi yang kita jalankan pada Pemilu 2019 lalu terbukti cukup berhasil. Bahkan KPU Kota Binjai menjadi barometer bagi daerah lainnya di Sumatera Utara,” ujar Robby Effendi yang menjadi pemateri dalam pertemuan tersebut.
Karenanya, pada Pilkada Binjai 2020, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih optimis mencapai lebih dari 80 persen.
Menurut Robby, pihaknya akan lebih mengoptimalkan proses sosialisasi bagi pemilih dengan tingkat keikutsertaan Pemilu yang dianggap masih relatif rendah, dan belum terakomodir maksimal oleh para relawan demokrasi, termasuk menyempurnakan metode sosialisasi yang telah diterapkan sebelumnya.
Dia menambahkan, KPU Binjai sudah menyusun agenda dan menyiapkan sejumlah program untuk lebih mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat.
Ada 2 agenda pokok yang akan digelar KPU Kota Binjai dalam waktu dekat. Yakni, pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada Kota Binjai 2020 mulai Oktober 2019 ini, serta Launching Pilkada Kota Binjai 2020 pada November 2019 mendatang.
Khusus Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada Kota Binjai 2020, dia menyebut, KPU Kota Binjai mengusung tema “Daulat Pemilih Daulat Daerah” dengan slogan “Suaramu Untuk Kota Binjai, Ayo Memilih Untuk Kota Binjai”.
“Dalam sayembara ini sendiri, semua pihak boleh ikutserta dan terbuka untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, terkecuali pegawai KPU dan jajaran penyelenggara pemilu, serta pihak-pihak yang berafiliasi dengan dewan juri,” terang Robby.
Selain itu, sambungnya, panitia pelaksana Sayembara Maskot dan Jingle Pilkada Kota Binjai 2020 tidak memungut biaya apapun dari peserta. Namun, setiap peserta hanya boleh mengikutsertakan satu sampel maskot dan jingle karyanya.
Mengenai syarat utama bentuk visual maskot dan jingle Pilkada Kota Binjai 2020, dia mengatakan, KPU Kota Binjai tidak menetapkan ketentuan khusus. Namun, maskot dan jingle harus mempertimbangkan kearifan lokal, terkesan ramah dan menghibur, serta memotivasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya.
“Jadi, seluruh agenda sosialisasi ini kita laksanakan bukan hanya untuk memenuhi target partisipasi pemilih di atas 80 persen saja, tapi juga menekan angka surat suara tidak sah pada Pilkada Kota Binjai 2020,” seru Robby.
Sebelumnya, Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi membuka acara Coffee Morning Evaluasi Kegiatan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 dan Persiapan Kegiatan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020. “Berkaca dari Pemilu 2019 kemarin, sepertinya memenuhi target partisipasi pilih di atas 80 persen itu cukup rasional. Ya, minimal estimasinya meningkat sebesar 10 persen dibandingkan Pilkada 2015,” kata Zulfan.
Menurut Zulfan, target partisipasi pemilih sebesar 80 persen pada Pilkada Kota Binjai 2020 memang cukup realistis untuk dipenuhi. Pasalnya, pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kota binjai mencapai 82,14 persen.
“Alhamdulillah, dari seluruh pemilih yang memberikan hak suaranya pada Pemilu 2019 kemarin, sebagian besarnya adalah mereka yang masih berusia produktif yakni antara 17 hingga 40 tahun, dengan estimasi pemilih berumur 17 hingga 20 tahun sebanyak 30 persen dan pemilih berumur 21 hingga 40 sebanyak 40 hingga 50 persen,” jelasnya.
Menurut Zulfan, ada dua faktor utama yang membuat tingkat partisipasi pemilih di Kota Binjai meningkat tajam jika dibandingkan pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain kesadaran berdemokrasi masyarakat Kota Binjai semakin tinggi, menurutnya, proses sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Binjai ke seluruh basis pemilih juga berjalan maksimal, terutama kepada para pemilih pemula maupun pemilih berusia produktif.
Sehingga dia menganggap, peningkatan pertisipasi pemilih bukan semata-mata didukung oleh program dan agenda dari KPU sendiri. Melainkan turut didukung oleh proses sosialisasi yang sistematis dan menyeluruh oleh para relawan demokrasi, serta pemberitaan melalui media massa. (ted/han)
fachril/sumut pos
DIAMANKAN:
Warga Negara Bangladesh, Shah Paran, diamankan petugas Imigrasi Belawan. Ia kedapatan membuat paspor menggunakan data palsu yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
DIAMANKAN: Warga Negara Bangladesh, Shah Paran, diamankan petugas Imigrasi Belawan. Ia kedapatan membuat paspor menggunakan data palsu yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Fachril/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga negara (WN) Bangladesh, Shah Paran (38) diamankan petugas Imigrasi Belawan. Ia kedapatan membuat paspor menggunakan data palsu yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
Kepala Kantor Imigrasi Belawan, Samuel Toba, Selasa (8/10), mengatakan, terungkapnya warga negara asing asal Bangladesh menggunakan data palsu bermohon untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Belawan pada (4/10) lalu Petugas menerima berkasnya melakukan wawancara untuk proses pembuatan paspor. Namun dari hasil wawancara dari berkas yang diajukan, petugas merasa ragu dengan gelagat gaya bicara pemohon bukan warga asli Indonesia.
“Karena ragu, petugas wawancara menyerahkan berkas itu ke atasan Kasi Lalintalkim, lalu ditindaklanjuti ke Kasi Inteldak melakukan pemeriksaan secara intensif kepada yang bersangkutan. Dari situlah, dia (Shah Paran) mengakui dirinya warga Bangladesh,” jelas Samuel Toba didampingi sejumlah Kepala Seksinya.
Untuk menindaklanjuti kasus itu, petugas menjemput Paspor Bangladesh milik yang bersangkutan. Kemudian, dengan bukti autentik yang ada, petugas mengamankan warga Bangladesh yang sudah menetap di Jalan Veteran pasar 7, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhandeli tersebut.
“Petugas kita hampir terkecoh, sebab pelaku memiliki dokument resmi sebagaimana layaknya seorang warga negara Indonesia seperti Akte Kelahiran, KTP elektornik dan Kartu Keluarga,” ungkap Samuel Toba.
Tujuan Shah Paran membuat paspor, kata Samuel Toba, berencana ingin berangkat ke Malaysia. “Dia rèncana mau berangkat ke Malaysia karena dia sudah menikah dengan wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia,” jelasnya.
Pihaknya juga masih mengembangkan kasus itu bersama pihak terkait, apakah ada pihak atau oknum yang membantunya hingga dia bisa mendapatkan akte kelahiran, KK dan KTP elektronik. “Pelaku kita jerat dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 126 huruf c dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” pungkasnya. (fac/ila)
