MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan rencananya di awal November 2019 nanti akan menggelar ‘Gemes’ atau Gelar Melayu Serumpun di Kota Me-dan. Kegiatannya akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 November di Istana Maimun.

“Sejauh ini sudah ada 6 negara yang akan mengikuti pagelaran Gemes ini, dari Indonesia sendiri sudah ada 11 provinsi yang ikut, termasuk DKI Jakarta sendiri. Kalau provinsi yang ada di Sumatera dipastikan semuanya akan ikut,” ujar Kepala Dispar Kota Medan, H Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Selasa (8/10)n

Adapun 6 negara yang akan ikut dalam pagelaran itu yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Thailand dan Brunai.

“Harapan kita seluruh Kabupaten/Kota bisa ikut mempromosikan daerahnya masing-masing. Khususnya Kota Medan sendiri, dengan datangnya mereka ke Kota Medan sebagai tuan rumah, kita akan lebih mudah menyodorkan pariwisata kita ke mereka maupun wilayah lainnya baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Kita harapkan hal ini juga bisa membantu dan mendukung kawasan Danau Toba sebagai KSPN sesuai program pemerintah pusat,” harapnya.

Menurut Agus, Kota Medan tidak memiliki lokasi wisata alam yang menarik seperti di sejumlah wilayah lainnya. Untuk itu, pihaknya berfokus untuk membangun Pariwisata dalam hal Kuliner dan Pusat Perbelanjaan agar Kota Medan tidak hanya sekadar menjadi Kota Transit, melainkan manjadi salah satu destinasi utama ketika para wisatawan datang ke Sumatera Utara.

“Tak ada yang meragukan wisata kuliner di Kota Medan. Makanan di Kota Medan hanya ada 2 rasa, yaitu Enak dan Enak Sekali. Maka kita akan terus pakai Jargon itu untuk kedepannya dan promosi itu akan terus kita tingkatkan baik ditingkat Nasional maupun Internasional. Pada Festival Kuliner kemarin, kita sudah melihat betapa positifnya respon yang kita dapat dan kita yakin itu menjadi salah satu hal positif serta efektif dalam mempromosikan kuliner di Kota Medan,” paparnya.

Sedangkan sebagai Kota Wisata Belanja, Agus menuturkan bahwa pihaknya telah dan akan terus membuat terobosan-terobosan terbaru pada pusat-pusat perbelanjaan. “Di 2019 ini, di semester kedua, kita membuat Media Great Sale. Kita juga akan membuat hal-hal baru dan menarik untuk wisatawan datang dan berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan, baik Modern maupun Tradisional. Dan sebenarnya sudah banyak wisatawan mancanegara yang datang berbelanja ke Medan, khususnya dari Asia Tenggara, tinggal kita meningkatkannya saja,” tuturnya.

Agus juga menjelaskan, bahwa pariwisata di Kota Medan sudah semakin diperhitungkan. Beberapa pihak sudah melirik wisata yang ada di Kota Medan dan hal itu menjadi kekuatan sendiri untuk pariwisata di Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Elemen organisasi pelajar di Sumatera Utara menentang kebijakan pemerintah melarang para siswa ikut dalam setiap aksi demonstrasi. Hal ini mereka suarakan kala menyambangi Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (8/10) siang.

Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumut, Azhar Annas Nasution mengungkapkan dalam kehidupan negara demokrasi jaminan atas pemenuhan hak-hak fundamental setiap warga negara adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Indonesia sejak 1998, kata dia, telah menegaskan diri keluar dari rezim orde baru dan mengibarkan bendera reformasi.

“Angin segar reformasi itu juga terwujud dalam memastikan hak asasi setiap anak bangsa terpenuhi, khususnya hak kemerdekaan pikiran, hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Pelajar adalah satu entitas di negeri ini, yang dalam sejarahnya banyak memberi kontribusi bagi perjuangan bangsa. Dalam merebut kemerdekaan, para pelajar di pondok pesentren tidak tinggal diam, mereka ikut memperjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,” kata dia dalam pernyataan sikap pihaknya.

Sejarah juga mencatat, lanjut dia pada 1996, kehadiran Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) yang ikut dalam aksi jalanan menuntut pembubaran PKI. Dalam tinta emas sejarah itu, peiajar tidak hanya sebagai objek tapi juga berperan sebagai subjek. Bahkan subjek sentral dalam menjaga semangat keindonesiaan dan semangat kebangsaan.

“Namun, pasca reformasi, entitas pelajar dikategorikan dalam usia anak yang cenderung menjadikan anak sebagai objek saja. Sehingga peran pelajar semakin kerdil. Padahal, kelompok pelajar juga memiliki peranan penting dalam ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” katanya.

PII Sumut menilai dari sejumlah isu besar strategis yang ikut disuarakan kaum pelajar belakangan ini, adalah wajar dalam iklim negera demokrasi yang dianut Indonesia. Atas dasar itu pula, pihaknya mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk mendorong Mendikbud dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar tidak membungkam aspirasi/suara pelajar dan mencabut kembali edaran larangan pelajar turun aksi dalam menyuarakan hak demokrasi dan aspirasi serta mengaktifkan kembali akun ormas-ormas pelajar sebagai bentuk ketakutan negara dan pembungkaman.

Selain itu mereka juga mendesak Gubsu untuk mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK, membatalkan revisi UU KPK dan kembali ke UU No 30/2002 tentang KPK. “Kami pun mendorong agar bapak gubernur menyerukan kepada kepolisian untuk tidak represif kepada peserta aksi dan menjaga serta memastikan keamanan kelompok pelajar saat aksi menyuarakan hak-hak pelajar dan hak-hak rakyat didepan umum,” katanya.

Aspirasi belasan aksi massa PII Sumut itu akhirnya diterima perwakilan Pemprovsu, yakni oleh Kabag Pelayanan Media dan Kasubbag Antar Lembaga pada Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Harvina Zuhra dan Salman di Ruang Rapat Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubsu. “Aspirasi dan tuntutan kawan-kawan PII Sumut ini akan kami teruskan ke Pak Gubernur, dan kami percaya beliau akan mendengar apa yang rekan-rekan sampaikan ini,” kata Harvina Zuhra.

Harvina menambahkan, Gubsu Edy Rahmayadi sangat terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. Bahkan baru lima hari menjabat, gubernur dan wakil gubernur sudah didemo ribuan elemen dari nelayan.

“Tapi semua beliau terima. Baik itu dari kalangan driver ojek online, buruh maupun adik-adik mahasiswa. Kami berterimakasih atas aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian. Dan kami rasa aspirasi kalian ini sudah bapak gubernur ketahui, karena sekarang zaman sudah canggih bisa begitu cepat informasi disampaikan,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah tertangkap tangan membuang limbah cair ke dalam parit secara sembarangan pada Agustus lalu oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Hotel Le Polonia Kota Medan tak juga kunjung memperbaiki izin IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) nya. Akibatnya, Selasa (8/10) siang, pihak DLH Medan harus mengambil tindakan tegas atas hal tersebut dengan menutup saluran air limbah tersebut dengan semen.

“Saluran pembuangan air limbah Hotel Le Polonia sudah kami tutup hari ini (kemarin,Red), sampai siang ini pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih di lokasi untuk memastikan bahwa proses penutupan salurannya sudah berjalan dengan baik,” ucap Kepala DLH Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (8/10).

Kepala DLH Kota Medan yang kerap disapa Bob itu juga menyebutkan bahwa penutupan saluran air limbah tersebut tidak akan pernah dibuka oleh pihaknya apabila Hotel Le Polonia tak juga memperbaiki IPAL nya.”Mereka harus memperbaiki IPAL nya dulu, kalau izin sudah ada, sudah diperbaiki dan terlihat baku mutu limbahnya sudah baik, baru kita akan buka saluran limbahnya lagi,” ujarnya.

Baku mutu air limbah yang bagus, lanjut Bob, adalah air limbah yang jernih atau tidak berwarna, juga tidak berbau serta tidak mengandung B3 (Bahan Beracun Berbahaya).”Setelah itu semua terpenuhi, baru kita akan izinkan untuk dibuka kembali. Nah, sebelum semua itu terpenuhi maka mereka harus sedot sendiri limbah cairnya dengan mobil sedot,” paparnya.

Ditegaskan Bob, agar tidak ada pihak yang mencoba membuka saluran air yang telah ditutup dengan semen tersebut tanpa seizin DLH Kota Medan. “Kalau ada yang coba-coba buka saluran penutup itu tanpa izin DLH Kota Medan, tentu akan ada sanksi,” tegasnya.

Seperti diketahui, Hotel Le Polonia yang terletak di kawasan Jalan Sudirman, Medan Polonia, tertangkap tangan membuang limbah cair dari hasil produksi mereka ke parit pada 26 Agustus yang lalu oleh DLH Kota Medan.

Pantauan Sumut Pos saat itu, limbah cair yang berwarna putih itu dibuang pada parit bagian depan hotel tersebut, persisnya di belakang bangunan Pos Polantas. Air limbah yang dibuang diduga dilakukan setiap hari pada jam tertentu yakni siang dan sore hari selama beberapa bulan belakangan.

Akibat dari perbuatan Hotel Ke Polonia tersebut, pihak DLH Kota Medan pun memanggil konsultan Hotel Le Polonia untuk memberikan klarifikasi terkait hal itu. Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan DLH, pihak konsultan Hotel Le Polonia pun akhirnya memenuhi panggilan dan mengakui kesalahannya.

DLH Kota Medan pun memberikan kesempatan dan waktu bagi Hotel Le Polonia untuk memperbaiki IPAL nya. Sementara menunggu IPAL tersebut diperbaiki, DLH mewajibkan Hotel Le Polonia untuk menggunakan mobil sedot dalam mengambil limbah cairnya. Namun hingga kemarin, Hotel Le Polonia tak kunjung memperbaiki IPAL nya hingga saluran air limbahnya harus ditutup dengan semen oleh DLH Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program pembangunan jangka panjang bertahap kawasan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) sangat penting untuk segera dituntaskan.

Terutama, menyangkut pembangunan beberapa proyek nasional di Sumut, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Kawasan Wisata Danau Toba, Kuala Tanjung-Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, serta Pariwisata Kepulauan Nias dan lainnya.

Untuk itu, perlu diagendakan waktu khusus untuk membahas program tersebut dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Para pihak terkait juga diminta untuk mempersiapkan rencana masing-masing sebagai masukan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam kegiatan pemaparan Program Mebidangro oleh Akademisi USU Budi Sinulingga, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41n

Medan, Senin (7/10). Hadir di antaranya Tokoh Masyarakat yang juga Senator Sumut periode 2004-2019 Parlindungan Purba.

“Saya mau membahas ini, kita undang pihak terkait. Ini harus dibahas seharian penuh,” ujar Gubernur didampingi Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kepala Balitbang Irman Oemar, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Effendy Pohan, Kadis Lingkungan Hidup Binsar Situmorang dan Kabiro Umum Achmad Fadly.

Menurut Gubernur, untuk mematangkan rencana pembangunan tersebut, harus melibatkan penuh seluruh kabupaten/kota terkait. Sebab semuanya merupakan satu kesatuan yang akan saling terhubung satu sama lain dalam berbagi bidang infrastruktur dan perdagangan. Apalagi, program yang akan diusulkan ke pemerintah pusat nantinya, diproyeksikan 10 hingga 20 tahun ke depan.

“Jadi siapa pun Gubernurnya nanti, dia akan melaksanakan ini. Jadi semua APBD (kabupaten/kota dan provinsi) bisa digunakan. Mari kita kawal semua, ini prioritas kerja kita,” papar Edy Rahmayadi yang minta penjadwalan pekan depan, menghadirkan Pemkab/Pemko se-kawasaan Mebidangro.

Sebelumnya, Akademisi USU Budi Sinulingga yang juga Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Karo (IKC) memaparkan bahwa program Mebidangro sejatinya sudah dimulai sejak 2011 silam. Di bagi dalam empat tahap yakni pada periode tahun 2011-2014, periode tahun 2015-2019, periode tahun 2020-2024 dan periode tahun 2025-2027.

“Ini sebenarnya sudah ada di Perpres 62/2011 (Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro). Banyak yang harus kita siapkan. Termasuk yang terpenting, bagaimana kita bisa siapkan proposal untuk disampaikan kepada Kementerian terkait (Kemenko Perekonomia ),” papar Budi.

Beberapa dipaparkannya seperti jalur penghubung Kualanamu-Belawan, Jalan Layang Medan-Berastagi, Bendungan Lau Simeme, Normalisasi Sungai hingga sarana publik dan beberapa kawasan berkelas internasional lainnya.

Sementara Tokoh Masyarakat Parlindungan Purba menilai bahwa perlu ada kesiapan secara internal Mebidangro sebelum rencana diusulkan ke pusat. Agar tujuan dan target pembangunan ini bisa maksimal. Mengingat visi misi Gubernur bersama Wakil Gubernur Sumut menjadikan Sumut bermartabat dalam berbagai bidang.

“Yang penting adalah kerja sama antar daerah. Sekarang kita harus siap mengawal. Apalagi beliau (Gubernur) bersemangat untuk ini. Makanya kalau suda siap secara internal (Mebidangro), baru kita sampaikan ke pusat,” ujarnya. (prn/ila)