MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Presedium Masyarakat Medan Utara, Saharuddin, mengatakan, realisasi pembangunan dan realitas kebijakan terhadap pembangunan Medan Utara masih jauh dari ekspektasi publikn

Hal itu terbukti dari pengungkapan masyarakat Medan Utara dari berbagai latar belakang memberikan kesaksian atas apa yang mereka rasakan

“Kesaksian yang dilakukan adalah lewat tulis dan baca testimoni masyarakat Medan Utara yang dilakukan oleh sejumlah kalangan,” kata Saharuddin ketika membuka testimoni masyarakat Medan Utara di Kawasan Wisata Danau Siombak, Medan Marelan, Jumat (4/10) lalu.

Hadir pada acara tersebut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Zulfahri Siagian, Advokad Ibeng S Rani, tokoh pemekaran Medan Utara, Awaluddin dan anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Subari.

Dalam acara testimoni yang juga turut dihadiri Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis, sejumlah peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, jurnalis, nelayan, guru, advokat hingga calon Wali Kota Medan memberikan kesaksian mereka terhadap Medan Utara.

“Ada sekitar 19 peserta tulis baca testimoni Medan Utara yang masuk ke panitia, mereka berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, jurnalis, nelayan, guru, advokat hingga calon Wali Kota Medan,” kata Saharuddin.

Dari sejumlah tulisan kesaksian yang sempat dibacakan pada acara tersebut, para peserta lebih memfokuskan tentang kurangnya perhatian Pemko Medan terhadap pembangunan di Medan Utara, sehingga masyarakat bertekad mengajukan usul pemekaran berpisah dengan Kota Medan untuk membentuk daerah otonom baru.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis, pada kesempatan itu menyatakan mendukung terbentuknya pemekaran Medan Utara. “Kita akan dukung bila untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Kapolres. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 7 orang Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan kedapatan keluyuran pada saat jam kerja di dua pusat perbelanjaan modern dan tradisional di Kota Medan, Senin (7/10).

Ketujuh ASN selanjutnya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka. Apabila kedapatan kembalin

sanksi tegas pun akan dijatuhkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53/2019 tentang Disiplin Pegwai Negeri Sipil.

Penyisiran terhadap ASN yang keluyuran pada saat jam kerja dilakukan Satpol PP Kota Medan bersama dengan Badan Kepegawain Daerah dan Pengembangan Suimber Daya Manusia (BKD & PSDM) ketika melakukan inpeksi mendadak (sidak) di sejumlah lokasi di Kota Medan. Sebagai sidak awal, ada dua lokasi yang disambangi petugas Satpol PP yakni Medan Fair Plaza Jalan Gatot Subroto dan Pasar Petisah.

Sidak dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, setelah sebelumnya Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan memberikan arahan kepada seluruh personel yang akan diturunkan melakukan razia di Kantor Satpol PP Jalan Arif Lubis. Dikatakan Sofyan, sidak dilakukan dalam rangka melakukan penertiban, penegakan disiplin sekaligus pembinaan terhadap para ASN agar tidak berkeliaran saat jam kerja.

“Ini sidak pertama kali dilakukan, sifatnya masih sosialisasi dan pembinaan. Bagi ASN yang kedapatan keluyuran, mereka kita buat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun dalam sidak selanjutnya, tindakan tegas akan dilakukan.

Artinya, ASN yang kedapatan keluyuran pada saat jam kerja akan diserahkan kepada BKD & PSDM Kota Medan untuk ditindak sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah No.53/2019 juncto Peraturan kepala Badan kepegawaian Negara No.21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Sofyan.

Guna menghindari terkena sanksi tegas tersebut, Kasatpol PP mengimbau kepada seluruh ASN maupun nonASN di lingkungan Pemko Medan agar semakin meningkatkan disiplin dan bekerja dengan sebaik-baiknya, serta bertanggungjawab penuh atas tugas-tugas yang telah diamanahkan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga dengan sidak yang kita lakukan hari ini, tidak ada lagi ASN di lingkungan Pemko Medan yang berkeliaran pada saat jam kerja. Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, kita harus disiplin dan bekerja serius dan penuh tanggung jawab. Ingat, sidak seperti ini akan terus rutin kita lakukan!” tegasnya.

Usai arahan, tim pun langsung bergerak melakukan penyisiran dipimpin Kabid Penegakan Peraturan & Perundang-undangan Daerah Satpol PP Ardani. Medan Fair Plaza merupakan lokasi pertama didatangi. Sebab pusat perbelanjaan modern ini ditengarai sering didatangi sejumlah ASN pada saat jam kerja. Informasi tersebut terbukti, 3 orang ASN kedapatan tengah berada di tempat tersebut mengenakan pakaian dinas.

Ketiga ASN itu, satu pria dan dua perempuan, masing-masing ISR bertugas di kantor Kelurahan Sei Sikambing B, S (Dinas Sosial) serta HZ (Kelurahan Aur).Ketiganya kedapatan sedang berada di lantai empat yang merupakan gerai penjualan handphone serta peralatan elektronik lainnya. Dari ketiga ASN terebut, salah seorang diantaranya mengenakan sweater merah untuk menutupi baju dinasnya.

Meski berulangkali minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, namun petugas Satpol PP dan BKD & PSDM tidak bergeming. Ketiganya diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan. Dengan berat hati ketiga ASN tersebut akhirnya menandatangani surat pernyataan tersebut.

Setelah itu petugas Satpol PP dan BKD & PSDM bergerak menuju Pasar Petisah. Setelah melakukan penyisiran, akhirnya terciduk 4 orang ASN yang tengah berseliweran di lantai satu tempat penjualan pakaian.

Keempat ASN itu umumnya wanita, masing-masing TSR (Puskesmas Terjun), RP (Puskesmas Amplas), IL (Dinas Kesehatan) dan GS(Dinas Kesehatan). Namum RP dari Puskesmas Amplas ternyata memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasannya sehingga surat pernyataan yang telah ditandatanganinya akhirnya dibatalkan.

Sama seperti ASN yang ditemukan di Medan Fair Plaza, keempat ASN yang terciduk di Pasar Petisah juga semula menolak untuk menandatangani surat pernyataan dengan menyampaikan berbagai alasan. Lantaran petugas Satpol PP dan BKD & PSDM tidak bergeming sedikit pun, keempatnya akhirnya pasrahan dan menandatangani surat pernyataan tersebut. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPC PDIP Kota Medan dan Fraksi PDIP DPRD Kota Medan melakukan aksi sosialnya dengan menyerahkan bantuan bahan material bangunan untuk korban kebakaran di Jalan S Parman Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Senin (7/10).

Bantuan diberikan langsung Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim SE, bersama Bendahara DPC PDIP Boydo Hk Panjaitan dan pengurus DPC PDIP Medanlainnyan

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robbi Purba dan anggota Fraksi PDIP DPRD Medan yang diterima tim posko dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan disaksikan Plh Lurah Petisah Hulu Erwin E Sibero bersama warga korban kebakaran.

Dikatakan Hasyim, bantuan bahan material bangunan berupa semen sebanyak 50 sak, seng 40 lembar dan paku dengan total nilai Rp 10 juta. Selain itu juga memberikan bantuan uang untuk pengurus ranting PDIP yang juga menjadi korban kebakaran.

“Dari keterangan lurah kalau bantuan domestik makanan sudah cukup diterima warga, jadi kami memberi bantuan bahan bangunan untuk membantu warga korban kebakaran agar dapat secara bertahap memperbaiki rumahnya yang telah rusak,” ujarnya kepada wartawan.

Kedatangan pengurus DPC PDIP dan Fraksi PDIP DPRD Kota Medan ini, lanjut Hasyim, sekaligus memberi semangat kepada warga korban kebakaran agar bisa kembali bangkit dari musibah

“Kita turut prihatin terhadap bencana kebakaran yang terjadi ini dan menjadi tugas kita untuk memberi bantuan baik moril dan materil,” katanya yang juga Ketua DPRD Kota Medan sementara ini.

Ia juga berharap elemen masyarakat lain ikut memberi perhatian dan bantuannya karena warga masih sangat membutuhkan uluran tangan sehingga kondisi rumah warga bisa kembali seperti semula. “Ada sekitar 45 rumah yang menjadi korban kebakaran dan ini sangat butuh bantuan,” tuturnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di era digitalisasi saat ini, masih begitu banyak masyarakat yang kurang peduli dengan pentingnya dokumen kependudukan yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu maupun keluarga.

Padahal, dokumen kependudukan merupakan identitas diri yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, sekaligus sebagai status sah di mata hukum.

“Tapi faktanya masih cukup banyak masyarakat yang kurang peduli, nanti begitu sudah ada keperluan baru sibuk untuk mengurus dokumennya. Entah itu KTP, KK, akta kelahiran dan berbagai produk dokumen kependudukan lainnya,” ucap Kepala Dina Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Drs Zulkarnain MSi kepada Sumut Pos, Senin (7/10).

Untuk itu, kata Zulkarnain, pihaknya telah menciptakan sekaligus melakukan berbagai program untuk meningkatkan n

kesadaran dan kemauan masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukannya. Salah satunya, dengan melakukan program ‘Jumat Menyapa’.

Dijelaskan Zulkarnain, program ini merupakan program yang baru berjalan di Disdukcapil Kota Medan. Namun hasilnya cukup memuaskan. Sebab, walau baru berjalan beberapa bulan, namun sudah cukup banyak dokumen kependudukan yang didistribusikan oleh Disdukcapil Medan melalui 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan.

“Jadi dalam program ini, masyarakat hanya cukup mendatangi kantor kecamatan di wilayahnya masing-masing. Di sana mereka harus menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengurus dokumen kependudukan. Tentunya akan dibantu pihak Kecamatan. Petugas Disdukcapil akan datang ke sana untuk mengambil syarat-syarat lengkap yang sudah disiapkan, mengurusnya dan akan mengantarkannya kembali ke tiap-tiap kecamatan setiap hari Jumat,” jelasnya.

Nantinya, terang Zulkarnain, masyarakat tinggal mengambil dokumen kependudukan yang sudah selesai di masing-masing kecamatan dan ada juga beberapa yang diantarkan langsung ke rumah masyarakat. Setidaknya, ada 10 dokumen kependudukan yang didistribusikan ke tiap-tiap kecamatan setiap Jumatnya.

“Setidaknya ada 10 dokumen per kecamatan, tapi rutin setiap Jumat. Kalau dikali 21 kecamatan maka setidaknya ada 210 dokumen yang distribusikan dalam satu minggu ke tiap kecamatan oleh petugas kita,” terangnya.

Selain itu, lanjut Zulkarnain, Jumat menyapa ini diinisiasi karena menjadi Program yang merupakan bagian dari model sosialisasi efektif. Sebab apa? Dalam program ini ada dialog antara petugas dengan masyarakat pemohon. Selain itu, pelayanan Disdukcapil ini nantinya diharapkan agar dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya.

“Membangun kepercayaan masyarakat bahwa disdukcapil itu siap melaksanakan pelayanan publik di bidang kependudukan. Sesuai dengan sistem dan prosedur SOP, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa masyarakat datang untuk mengurus sendiri dengan syarat yang lengkap, pasti akan dilayani dan tanpa dipungut biaya,” tegasnya.

Terakhir, Zulkarnain mengimbau agar masyarakat tidak lagi pasif atau menunda-nunda kepengurusan dokumen kependudukannya serta menghindari jasa-jasa perantara alias calo agar tidak terkena biaya. “Sebab, lembaga pengelola kependudukan itu adalah Disdukcapil, bukan institusi lain selain Disdukcapil,” pungkasnya.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah gerai coffe shop di Kota Medan bertambah lagi menyusul hadirnya Tamoe Coffe dan Resto di Jalan Kartini. Dengan demikian warga yang bermukim di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini, punya banyak pilihan alternatif untuk menyerumput kenikmatan kopi sekaligus kuliner terbaik bersama kolega maupun anggota keluarga.

Di samping itu juga tentunya semakin mengukuhkan Kota Medan sebagai tempat bagi para pecinta kopi untuk menikmati aneka kopi terbaik yang ada di nusantara, terkhusus Sumatera Utara yang selama ini terkenal sebagai sentra penghasil kopi terbaik di Tanah Air. Sebut saja, Kopi Sidikalang, Sipirok. Mandailing, Tarutung dan Lintong yang telah sangat melegenda bagi para penikmat kopi.

Kehadiran Tamoe Coffe dan Resto milik Ahmad Aslan Saragih ini meramaikan bisnis coffe shop di Kota Medan setelah dilakukannya grand opening, Sabtu (5/10). Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi menghadiri grand opening didampingi Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono.

Akhyar berharap, Tamoe Coffe dan Resto punya ciri khas tersendiri sehingga menarik penikmat kopi untuk datang, terutama bagi kalangan generasi muda. “Anak muda di Kota Medan kini telah menjadikan gerai kopi sebagai life style. Selain tempat nongkrong, gerai kopi juga sering dijadikan tempat berdiskusi maupun membicarakan bisnis.

Kondisi itulah, bilang Akhyar yang membuat gerai kopi terus bermunculan di Kota Medan. “Walaupun Kota Medan bukan penghasil kopi dan tidak memiliki perkebunan penghasil kopi namun bisnis gerai kopi saat ini cukup booming. Hampir di setiap sudut kota ditemui gerai kopi dengan menghadirkan aneka varian kopi terbaik dan berkualitas tinggi,” kata Akhyar.

Selain life style, kata Wakil Wali Kota, tradisi minum kopi sudah melekat dalam keseharian warga Kota Medan. Itu sebabnya seluruh kopi terbaik di Tanah Air dengan mudah ditemui di Kota Medan. Oleh karenanya mantan anggota DPRD Kota Medan itu mengajak paca pecinta kopi di Tanah Air untuk mencoba kenikmatan kopi yang ada.

“Apabila mengunjungi Kota Medan, jangan lupa mencicipi kopi yang ditawarkan di gerai-gerai kopi yang ada. Rasakan sensasi kopi terbaik asli dari Sumut, dipastikan akan ketagihan karena cita rasanya. Sama seperti kuliner di Kota Medan, kopi disini juga hanya punya dua rasa yakni enak dan enak sekali,” promosinya.

Memanfaatkan momentum grand opening Tamoe Coffe dan Resto tersebut, Wakil Wali Kota mengajak semua untuk terus mempromosikan Kota Medan sebagai tempat bagi pecinta kopi. Untuk mewujudkan hal itu, Wakil Wali Kota berpesan kepada seluruh pemilik coffe shop agar senantiasa menjaga kualitas dan kenikmatan kopi yang disajikan sehingga memuaskan para penikmat kopi tidak hanya dari Kota Medan tetapi juga daerah lain. (map/ila)