BERI ARAHAN: Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto beri arahan dalam acara roadshow dan tablig akbar PKS Sumut di Asahan, Minggu (29/9) sekaligus konsolidasi kader menyongsong Pilkada Asahan 2020.
BERI ARAHAN: Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto beri arahan dalam acara roadshow dan tablig akbar PKS Sumut di Asahan, Minggu (29/9) sekaligus konsolidasi kader menyongsong Pilkada Asahan 2020.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara melakukan roadshow dan tablig akbar di Asahan, Minggu (29/9) dalam rangka konsolidasi kader menyongsong Pilkada Asahan 2020. Demikian disampaikan Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto kepada wartawan di Ruang Fraksi PKS DPRD Sumut, Senin (30/9). “Kita akan bertarung di Pilkada Asahan dengan mengusung kader terbaik,” katanya.
Acara berlangsung di Hotel Antariksa Kisaran tersebut dihadiri ratusan kader, simpatisan dan tokoh masyarakat Kabupaten Asahan. Hadir dari Medan para pengurus harian DPW PKS Sumut. Antara lain Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumut Salman Alfarisi, Sekretaris MPW Cecep Wiwaha, Wakil Ketua DPW Misno Adi Syahputra dan Sekretaris Umum PKS Irvantra Padang, MA serta Ketua Teritorial Dakwah (KTD) V Ahmad Hadan.
Lebih jauh Hariyanto juga menegaskan bahwa pihaknya belum menetapkan nama resmi yang akan dicalonkan dalam Pilkada Asahan. Namun sudah ada tiga nama yang digadang-gadang, yakni Henry Siregar, Muttakin dan Sulhan.
“Kalau ada yang mengaku-aku sebagai kader PKS yang akan diusung dalam Pilkada Asahan, di luar ketiga nama tersebut, maka itu tidak benar. Kita minta semua pihak santun dan menjaga akhlak sebagai muslim yang baik,” kata Penasihat Fraksi PKS DPRD Sumut tersebut.
Dalam roadshow tersebut juga ada sesi penjelasan khusus bagi internal kader terkait riak-riak adanya pihak-pihak yang ingin memecah belah PKS.
“Kebangkitan kesadaran politik umat Islam saat ini, sangat menakutkan bagi para pihak yang tidak ingin partai Islam bangkit, segala cara ditempuh untuk memecah PKS. Makanya kita sampaikan kepada para kader untuk senantiasa solid dan berdoa serta berserah kepada Allah agar PKS yang merupakan aset dan milik umat ini bisa berkesempatan memimpin Indonesia,” ujarnya.
Terkait munculnya ormas dan partai baru yang akan dibentuk segelintir mantan kader PKS, Hariyanto menyatakan, pihaknya tidak khawatir sama sekali.
“Kami percaya umat tidak terpengaruh karena sekarang informasi terbuka. Banyak tokoh bisa mengerti setelah kita jelaskan duduk persoalannya,” ujarnya seraya menambahkan bahwa sejumlah kader yang sebelumnya terikut-ikut ormas baru tersebut karena mendapat informasi keliru, akhirnya seiring waktu sadar dan kembali. (prn/azw)
SUMUTPOS.CO – Universitas Oxford menerbitkan penelitian berjudul ‘The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation’ yang digarap oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.
DALAM penelitian itu disebutkan bahwa Indonesia menjadi satu dari 70 negara yang menggunakan pasukan siber alias buzzer untuk sejumlah kepentingan sepanjang 2019.
Laporan setebal 23 halaman itu disebutkan bahwa sejumlah pihak di Indonesia yang menggunakan buzzer adalah politisi, partai politik, dan kalangan swasta.
Meski tidak secara spesifik menyebut nama atau partai politik di Indonesia yang dimaksud, penelitian itu membeberkan setidaknya ada tiga tujuan yang diincar para buzzer, yakni menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai, menyerang oposisi, hingga membentuk polarisasi.
Metode penelitian yang dilakukan oleh Samantha dan Philip meliputi empat tahap, yakni analisis konten atas artikel yang melaporkan aktivitas buzzer, studi literatur atas arsip publik dan laporan ilmiah, menyusun studi kasus yang ada di sebuah negara, hingga konsultasi dengan para ahli.
Laporan itu membeberkan buzzer di Indonesia digerakan oleh bot dan manusia secara langsung. Penelitian itu tidak menemukan buzzer di Indonesia digerakkan oleh robot atau akun yang diretas seperti di beberapa negara seperti di Brazil, Jerman, Korea Utara, hingga Rusia.
Samantha dan Philip dalam penelitiannya menyebut buzzer di Indonesia menggunakan disinformasi dan memanipulasi media untuk menyesatkan pihak yang menjadi target. Selain itu, buzzer di Indonesia juga dikerahkan untuk memperkuat konten yang ada di media sosial.
“Penciptaan disinformasi atau media yang dimanipulasi adalah strategi komunikasi yang paling umum. Di 52 dari 70 negara yang kami periksa, pasukan dunia maya secara aktif membuat konten seperti meme, video, situs berita palsu atau media yang dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna,” demikian laporan penelitian Oxford.
Di sisi lain, penelitian itu menyebutkan buzzer di Indonesia memanfaatkan beragam media sosial dalam bekerja. Tercatat, buzzer di Indonesia menggunakan Twitter, WahatsApp, Instagram, dan Facebook.
“Meskipun ada lebih banyak platform dari sebelumnya, Facebook tetap menjadi platform dominan untuk aktivitas pasukan siber,” tulis laporan penelitian itu.
Adapun besaran uang yang diterima oleh buzzer di Indonesia tercatat berkisar antara Rp1-50 juta. Buzzer di Indonesia juga dinilai memiliki kapasitas yang rendah karena melibatkan tim yang kecil dan aktif pada momen tertentu, seperti saat pemilihan atau referendum.
“Tim berkapasitas rendah cenderung bereksperimen dengan hanya beberapa strategi, seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini beroperasi di dalam negeri, tanpa operasi di luar negeri,” mengutip hasil penelitian.
Staf Khusus Presiden Adita Irawati telah membantah pemerintah menggunakan buzzer. Ia menilai isu buzzer di belakang istana hanya isu yang dibuat oleh warganet di media sosial.
“Buzzer istana ini kan istilah yang diciptakan oleh netizen sendiri, kami itu secara official tidak pernah ada buzzer di istana,” ujar Adita di Jakarta, Sabtu (5/10).
Meski membantah, Adita tidak menampik ada warganet yang membentuk polarisasi untuk mendukung kubu tertentu. Warganet itu, lanjut dia, ada yang oranik dan nonorganik.
“Nah yang organik ini betul-betul militansinya luar biasa sehingga dalam tanda kutip membela, men-defense, apa yang menjadi program atau keputusan dari pemerintah,” ujarnya.
Adita menambahkan akun organik yang mendukung pemerintah merupakan relawan yang bergerak tanpa diperintah.
Lebih dari itu, Adita mengimbau semua pihak yang berhgerak militan di media sosial untuk menahan diri dan melakukan cara-cara yang positif. (bbs/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun ada sebagaian kelompok yang mengaggap UU KPK hasil revisi merupakan regulasi baru yang ampuh melemahkan KPK.
MENANGGAPI itu, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan, Presiden dapat menerbitkan Perppu apabila ada keadaan darurat atau ‘state of emergency’.
Yaitu, keadaan yang secara konseptual didasarkan atas doktrin yang sudah dikenal sejak lama, yaitu prinsip adanya keperluan atau prinsip ‘necessity’.
“Secara konstitusional pranata penetapan Perppu adalah berdasar pada tahapan terjadinya keadaan yang genting, yang memaksa presiden untuk mengambil tindakan secepatnya atau adanya kebutuhan yang mengharuskan “reasonable neccesity”,” katanya.
Sebab, jika peraturan yang diperlukan untuk menangani situasi genting seperti itu menunggu mekanisme yang lazim pada DPR memerlukan waktu panjang dan tindakan hukum yang diambil adalah menyimpang dari prosudur baku dalam tertib penyusunan UU normal sesuai UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Presiden kemudian diberi kewenangan konstitusional untuk menerbitkan Perpu dalam situasi yang demikian. Namun ketentuan pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, hanya menekankan pada kegentingan yang memaksa dan butuh waktu cepat.
“Nah berdasar pada kondisi diatas, dan jika dikaitkan dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat agar presiden dapat mengambil kebijakan mengeluarkan Perpu adalah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, dan berpotensi membahayakan lembaga-lembaga demokrasi serta mengancam kewibawaan presiden,” tambah Fahri.
Fahri mengatakan, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ‘ratio decidendi’ dalam putusan nomor :138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, bahwa ada tiga syarat konstitusional sebagai ukuran keadaan kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menerbitkkan Perppu.
Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai;
Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU dengan prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Fahri juga menjelaskan instrumen pembentukan Perppu memang di tangan presiden dan berdasar pada penilaian subjektif presiden. Namun, bukan berarti hal tersebut bahwa secara absolut merupakan suatu kewenangan tanpa batasan.
“Jadi bukan berdasarkan pada pertimbangan imajiner,” paparnya. Dalam situasi tersebut, Fahri mengatakan, langkah yang paling elok dan tepat adalah mengajukan upaya konstitusional dengan judicial review atas UU KPK yang baru disahkan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Lalu, Presiden hendaknya menunggu putusan MK atas uji meteril itu agar semuanya menjadi jelas dan tertib dalam tatanan penyelengaraan kekuasaan pemerintahan negara dan demi tegaknya demokrasi konstitusional yang dianut. (jpc/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, kuota CPNS 2019 yang diplot 197.111 belum final. Artinya, jumlah tersebut bisa bertambah, dan juga dapat berkurang tergantung kebijakan pemerintahan baru nanti.
Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang digelar BKN pada 25 September disampaikan, bahwa rekrutmen CPNS diperkirakan akan diumumkan pada minggu keempat Oktober.
Pendaftaran dimulai pada November, proses seleksi administrasi pada Desember, dan seterusnya. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.
“Perlu diketahui angka-angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini,” kata Ridwan, Minggu (6/10).
Ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut. Pertama, formasi kementerian dan/atau lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pascapelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.
Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan Desember.
Sehingga, jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit.
Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring yang baru.
Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS 2018.
Kelima, akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut. (jpnn/ala)
istimewa
LIGA 2: PSMS Medan akan menghadapi tuan rumah Liga 2 musim 2019, PSCG Ciamis di Stadion Galuh, Ciamis, Senin (7/10) sore ini.
LIGA 2: PSMS Medan akan menghadapi tuan rumah Liga 2 musim 2019, PSCG Ciamis di Stadion Galuh, Ciamis, Senin (7/10) sore ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan berpeluang kembali masuk empat besar Wilayah Barat Liga 2 musim 2019 pada pekan ini. Syaratnya, mereka harus mengalahkan tuan rumah PSCG Ciamis di Stadion Galuh, Ciamis, Senin (7/10) sore inin
Saat ini PSMS masih tertahan di posisi kelima dengan 31 angka dari 19 pertandingan. Tim yang dijuluki Ayam Kinantan tersebut tertinggal dua angka dari PSCS di peringkat empat. Kemudian hanya unggul satu angka dari Perserang di posisi kelima. Bedanya, PSCS dan Perserang sudah melakoni 20 laga.
Dengan selisih dua poin, kemenangan dari PSGC akan membawa PSMS naik ke peringkat empat. Apalagi, PSCS pada pekan ini akan bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh. Di atas kertas, Cilacap diprediksi sulit menang di Aceh.
Pelatih PSMS Jafri Sastra sadar dengan kesempatan tersebut. Dia pun meminta pemainnya untuk tetap fokus menjaga mental serta motivasi. Kemenangan dari tuan rumah Sriwijaya FC di laga terakhir diharapkan menambah semangat Legimin Raharjo dkk.
“Kami datang ke Ciamis dengan motivasi dan semangat tinggi. Target pertama kita adalah mencuri poin. Tapi, kalau ada kesempatan menang, kita akan maksimalkan,” ujar Jafri Sastra ketika dihubungi, Minggu (6/10).
Di atas kertas, PSMS lebih diunggulkan dari tuan rumah. Namun Jefri Sastra meminta pemainnya untuk tidak jemawa. Apalagi PSGC saat ini sedang berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Sudah pasti, tim berjuluk Laskar Galuh itu akan membidik kemenangan.
“Kami tetap harus mewaspadai Ciamis. Mereka merupakan tim bagus. Saat ini mereka sedang berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Mereka sudah pasti akan membidik kemenangan,” tegas Jafri.
Jafri Sastra diperkirakan akan menurunkan materi pemain seperti saat melawan Sriwijaya FC. Alfonsius akan tetap dipercayakan menjaga mistar. Afiful Huda dan Kesuma Satria mungkin kembali diduetkan di lini pertahanan, mengingat Bruno Casimir menjalani sanksi dan Andre Sitepu belum fit.
“Soal materi pemain, itu merupakan bagian dari strategi. Siapa yang siap, akan kita turunkan sebagai starter,” tandasnya.
Sementara, PSGC Ciamis menilai laga ini sebagai final. Berada di peringkat ke-11 dengan 16 angka, mereka masih memiliki peluang untuk selamat, meski berat. Ciamis harus menyapu bersih tiga laga sisa, termasuk melawan PSMS.
“Melawan PSMS merupakan penentuan bagi kami. Jika gagal menang, maka kami dipastikan turun kasta musim depan. Kami akan berjuang untuk menang,” sebut pelatih PSGC Heri Rafni Kotari. (bbs/dek)
Foto Aiptu Pariadi dan istri, semasa hidup.
istimewa
Foto Aiptu Pariadi dan istri, semasa hidup.
istimewa
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Seorang personil kepolisian yang bertugas Satres Narkoba Polres Sergai, Aiptu Pariadi (47), diduga menembak mati istrinya, Fitri Handayani (45), sebelum bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Peristiwa berlangsung di Dusun VI Pematang Kayu Arang, Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan, Serdangbedagai, Sumut, Sabtu (6/10) malam.
AWALNYA malam itu sekira pukul 22.00 Wib, anak korban, Faisal Dwi Apandi (16) alias Ical, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 kali. Terkejut mendengar suara letusan tembakan, Faisal keluar dari kamarnya dan melihat ibunya, Fitri Handayani telah terkapar bersimbah darah di atas kasur, tepat di depan TV di ruang keluarga.
Saat bengong melihat ibunya terkapar bersimbah darah, Faisal masih melihat ayahnya (Aiptu Pariadi) berdiri di depan pintu ruang tamu tengah, memegang pistol miliknya. Sang ayah kemudian mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri dan menembaknya 1 kali.
Dorrr! Seketika Aiptu Pariadi terjatuh bersimbah darah dan tewas di lokasi. Syok dan ketakutan, Faisal anak kedua dari tiga bersaudara itun
langsung berteriak sambil berlari kencang ke rumah kakeknya yang hanya berjarak 20 meter dari rumah korban. “Kakekkkk… tengok dulu bapak sama mamak di rumah,” jerit Faisal kepada kakeknya Pairan (70).
Bersama cucunya, keduanya bergegas ke rumah korban. Pairan terkejut dan menangis melihat anak dan menantunya sudah tewas bersimbah darah. “Astagafirullah allazim… kok beginilah,” ucap Pairan.
Peristiwa ini pun diberitahukannya kepada menantunya yang juga anggota Polri, Aiptu Heri Siswanto, dengan cara meneleponya.
“Saat kutelepon, nomor hape menantuku tidak aktif. Lalu aku mencoba mendatangi rumah mereka dan memberitahukan kejadian ini,” bilang Pairan.
Bersama Aiptu Heri, Pairan pun bergegas menuju ke rumah korban. Selanjutnya, Aiptu Heri memberitahukan kejadian ini kepada Satreskrim Polres Sergai.
Tidak berapa lama, Tim Inafis dan Satreskrim Polres Sergai datang melakukan olah TKP di lokasi.
Turut hadir dalam olah TKP itu Kapolres Sergai AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu, Waka Polres , Sat Narkoba, Sat Intelkam, Si Propam, Tim Inafis Polres Sergai dan Kapolsek Perbaungan.
Dari hasil olah TKP di lokasi, ditemukan barang bukti pistol jenis revolver milik Polri, silinder senpi 3 buah selongsong peluru, dan 2 butir peluruh aktif. Selanjutnya jenazah pasutri itu diboyong ke RSUD Sultan Sulaiman guna dilakukan otopsi.
Usai diotopsi, kedua jenazah dibawa ke rumah duka menggunakan mobil ambulans milik Polres Sergai dan RSUD Sultan Sulaiman, dengan pengawalan Satlantas Polres Sergai.
Saat iringan mobil ambulans tiba di rumah duka, isak tangis pihak keluarga tak terbendung. Ketiga anak korban pun sesenggukan menahan sedih, melihat kedua orang tuanya dikafani untuk dikebumikan di TPU dusun I Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin.
Kesaksian Anak & Tetangga
Kesaksian para tetangga, awalnya mereka terkejut mendengar suara letusan senjata api dari rumah yang dihuni personel Aiptu Pariadi, Sabtu malam.
Sugianto mengaku mendengar tiga kali suara tembakan dari rumah Pariadi. Tak lama kemudian juga terdengar suara anak mereka menangis. Saat peristiwa itu terjadi, kedua korban berada di rumah bersama dua anaknya yang tengah tertidur. Sementara anak pertamanya belum pulang ke rumah.
Udin, salah seorang warga menjelaskan masyarakat sekitar penasaran mendengar anak korban memanggil kakeknya untuk segera datang ke rumahnya. Begitu sampai rumah korban, Udin melihat kedua korban telah tewas. “Sudah meninggal dan bagian kepalanya sudah berlumuran darah. Kayak ada lubang bekas tembakan. Jarak mayatnya paling 3 meter aja,” ujarnya.
Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Juliarman Pasaribu membenarkan dugaan bahwa Aiptu Pariadi menembak istrinya sebelum bunuh diri. “Diduga ada dua tembakan (ke istri korban), sesuai keterangan saksi anaknya sendiri.Pandangan kasat mata, ada tiga luka di kepala. Artinya ada tiga kali letusan senjata api,” kata ,” ujar Juliarman, Minggu (6/10).
Diketahui Pariadi dan Fitri memiliki tiga anak. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, keduanya sempat cekcok di ruang tengah rumah mereka. Saat itu, dua anak korban berada di rumah. Sedangkan anak sulungnya sedang keluar rumah. Percekcokan diketahui dari keterangan anak korban. Sebelum cekcok, keduanya bahkan sempat tidak saling berkomunikasi.
“Kata anaknya mereka tidak saling komunikasi,” ungkap AKBP Juliarman. Namun belum diketahui secara pasti apa permasalahannya.
Hingga kini kasus tewasnya pasangan suami istri itu masih diselidiki. “Sesuai prosedur yang berlaku masih dalam penyelidikan apa yang menjadi penyebab motif pelaku. Pas di lokasi ada di tangannya (pistol). Istri korban diduga ada dua lubang di bagian depan,” kata Juliarman, Minggu (6/10).
Tentang Aiptu Pariadi, Juliarman mengaku selama ini tidak ada masalah. “Sehari-hari di kantor bagus, tak pernah ada masalah. Baik supel, suka bercanda,” ujar dia.
Di rumah duka, Kapolres mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut dan meminta keluarga tetap bersabar.
Menurut Kapolres, selama bertugas almarhum Aiptu Pariadi telah memberikan dedikasi dan loyalitas yang sangat baik kepada Polres Sergai. “Almarhum tidak pernah membuat perbuatan tercela dan selalu menjadi suri tauladan dan menjadi rekan yang baik sesama rekannya. Mudah-mudahan amal ibadah almarhum dan istri diterima di sisi-Nya,” kata Kapolres.
Kapolres juga memberikan tali asih kepada ketiga anak korban.
Kasatnarkoba Polres Sergai AKP Martualesi Sitepu mengatakan, jajaran Satnarkoba Polres Sergai sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa personilnya. “Semasa hidupnya, Aiptu Pariadi adalah Kepala Tim (Katim) 1 di Satnarkoba Polres Sergai. Selama ini ia diandalkan di lapangan,” katanya.
Psikiatri: Biasanya Gangguan Jiwa
Terkait insiden pembunuhan dan bunuh diri oleh Aiptu Pariadi, Polda Sumut melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) membentuk tim untuk melakukan penyelidikan internal.
“Sudah kita bentuk tim dan langsung bekerja berkoordinasi dengan penyidik di lapangan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan apakah kasus itu seperti dugaan sementara atau karena ada faktor dari peristiwa lain,” ujar Kepala Bidang Propam Polda Sumut, Kombes Pol Yofie Girianto, kepada wartawan, Minggu (6/10).
Tim yang dibentuk beranggotakan empat orang, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbid Paminal), AKBP Sugeng Riyadi. “Selain berkoordinasi dengan penyidik Satreskrim Polres Sergai, penyidik (Paminal) ini juga melakukan penyelidikan sendiri. Mereka akan melakukan penelusuran terhadap rekam jejak Aiptu P (Pariadi),” sebutnya.
Rekam jejak yang ditelusuri yaitu selama pelaku berdinas atau bertugas, komunitas internal Polri maupun interaksi sosialnya di luar kedinasan. “Selain itu, kita juga melakukan pendalaman terhadap motif atas modus peristiwa,” tandasnya.
Menanggapi kejadian tersebut, psikiater dari Fakultas Kedokteran (FK) USU, Dr dr Elmeida Effendy MKed KJ SpKJ (K) mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan seseorang nekat bunuh diri. Meski dirinya belum bisa terlalu jauh berkomentar karena kasusnya masih dalam penyelidikan polisi, ia menduga motif awal karena adanya cekcok atau pertengkaran.
Menurut Elmeida, metode yang digunakan untuk bunuh diri bermacam-macam. Mulai dari gantung diri, menyayat diri, menelan racun dan obat-obatan dalam dosis besar, menembak diri, dan lain sebagainya. Seringkali, bunuh diri terjadi secara tiba-tiba dan tidak terprediksi.
“(Bunuh diri) biasanya ini dilakukan oleh orang yang memiliki ganguan jiwa, hidup sendiri, tidak punya keluarga atau teman yang mendukung, pengguna zat adiktif atau narkoba dan sebagainya,” ungkap Elmeida.
Untuk pencegahan bunuh diri, menurutnya, bisa dilakukan dengan deteksi dini dari gangguan kejiwaan yang ada. Cara sederhananya adalah peka dengan lingkungan sekitar, apakah orang-orang di sekitar menunjukkan perubahan perilaku atau emosi yang labil.
“Temani mereka dan tawarkan untuk berkonsultasi pada ahlinya. Mencegah kasus bunuh diri ini dengan penyuluhan deteksi dini gangguan jiwa di masyarakat dan pemeriksaan kesehatan jiwa gratis pada masyarakat. Jadi, jangan yang kita pikir aman-aman saja ternyata sudah mengalami depresi dan berencana untuk bunuh diri,” ujarnya.
Aksi bunuh diri ini bisa juga karena salah memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, bisa diikuti live dari media sosial seperti facebook atau instagram. Hal ini bahkan bisa menginduksi orang yang melihatnya untuk melakukan hal yang sama.
Perlu diketahui, hal ini terjadi bagi orang yang labil emosinya dan mudah terpengaruh. Bila dia menyaksikan adegan bunuh diri live dari facebook atau youtube, maka dapat menginduksi hal yang sama. “Apalagi, bagi anak-anak yang belum cukup umur dan belum mengerti dengan apa yang dilihatnya bisa meniru adegan yang ditontonnya,” jelas dia.
Setiap tahun, kasus bunuh diri di dunia sangat besar, mencapai angka 800.000 orang. Sedangkan jumlah yang melakukan usaha bunuh diri lebih tinggi lagi, sampai 25 kali lipat. “Tingginya angka ini membuat WHO memilih satu tanggal untuk memperingati hari pencegahan bunuh diri sedunia atau world suicide prevention day yang jatuh pada setiap 10 September. World suicide prevention day sudah diperingati sejak tahun 2003 lalu,” pungkasnya. (sur/ris)
istimewa
URUTAN 13: Presiden Joko Widodo, urutan ke-13 tokoh muslim berpengaruh di dunia.
URUTAN 13: Presiden Joko Widodo, urutan ke-13 tokoh muslim berpengaruh di dunia.
YORDANIA, SUMUTPOS.CO – Pusat Studi Islam Strategis Kerajaan Yordania merilis 500 tokoh Muslim berpengaruh di seluruh dunia untuk edisi 2020 mendatang. Dalam daftar itu, di urutan 50 besar, Presiden Indonesia Joko Widodo ( Jokowi) berada di urutan 13, di bawah Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani.
Di dalam publikasi The Muslim 500, Presiden Jokowi merupakan pemimpin pertama yang bukan berasal dari militer atau dinasti politik. Dia datang dari keluarga bersahaja keturunan Jawa. Sang ayah merupakan pengusaha furnitur kecil, di mana seringkali tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.
Disebutkan di sana Jokowi merupakan Wali Kota Solo yang begitu dekat dengan warganya. Dia fokus mempopulerkan Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Namun, dia juga gencar mengembangkan sistem transportasi publik, layanan kesehatan, dan iklim usaha yang sesuai dengan warganya. Presiden berusia 58 tahun itu disebut adalah sosok politisi “bersih”, di mana menghindari korupsi serta nepotisme yang menjangkiti kalangan politisi.
Hakim Sheikh Muhammad
Taqi Usmani, posisi 1.
Ayatollah Ali Khamenei, posisi 2.
Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, posisi 3.
Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, posisi 4.
Raja Yordania, Abdullah II, posisi 5.
Setelah itu karir politiknya menanjak sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebelum dicalonkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Selama berkampanye, dia mempertahankan “Tradisi Blusukan”. Yakni terjun dan mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan rakyat. Pendekatan ini membuatnya mengerti apa yang menjadi saran serta kritikan dari masyarakatnya, dan menikmati relasi kuat dengan publik.
Dalam pemilu April lalu, Jokowi yang menggandeng Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia(MUI) terpilih dengan meraup 55,5 persen suara.
“Pluralisme adalah bagian DNA Indonesia. Meski banyak tantangan, Islam di Indonesia merupakan kekuatan moderasi,” ujar Jokowi yang dikutip oleh The Muslim 500.
Selain Presiden Jokowi, tokoh Indonesia lain yang masuk ke dalam daftar 50 besar tokoh Muslim berpengaruh dunia adalah Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Said Aqil Siradj berada di urutan 19. Dia membentuk Said Aqil Centre di Mesir, yang fokus kepada diskursus Islam, terutama tentang Dunia Arab.
Selama tampil setidaknya dalam enam edisi hingga 2020, presiden berusia 58 tahun itu tidak pernah terlempar dari urutan 20 besar. Ketika pertama kali muncul dalam edisi 2014/2015, Jokowi berada di peringkat 11. Saat itu, dia menang setelah meraih 55 persen suara.
Lalu dalam edisi setahun berselang, posisinya turun dua setrip ke urutan 13 di bawah Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Kemudian pada edisi 2018, posisinya kembali turun tiga tingkat ke peringkat 16, masih tetap di bawah Putra Mahkota Abu Dhabi.
Posisi Presiden Jokowi dalam daftar 50 besar tokoh Muslim berpengaruh dunia tak berubah pada edisi 2019 ini, sebelum menanjak di urutan 13 untuk edisi tahun depan.
Adapun peringkat pertama dalam daftar tersebut adalah sarjana Islam Deobandi Hanafi asal Pakistan, Muhammad Taqi Usmani. Memulai publikasi sejak 2009, The Muslim 500 memfokuskan nominasi pada pengaruh si tokoh baik terhadap dunia Islam, maupun komunitas non-Islam.
Berikut lima besar tokoh Muslim berpengaruh dunia itu:
Hakim Sheikh Muhammad Taqi Usmani (Sarjana Yurisprudensi dan Finansial Islam)
Sheikh Mufti Muhammad Taqi Usmani merupakan salah satu sarjana terkemuka dalam bidang Hadits, yurisprudensi, dan finansial Islam. Dia merupakan pemimpin intelektual Sekolah Islam Deobandi, dan Hakim Pengadilan Tinggi Syariat Mahkamah Agung Pakistan pada 1982 sampai Mei 2002.
Ayatollah Ali Khamenei (Pemimpin Tertinggi Iran)
Grand Ayatollah Khamenei merupakan pemimpin kedua Republik Islam Iran. Dia lahir di Mashhad, dan menempuh pendidikan di Seminari Keagamaan Qom.
Khamenei menjadi figur penting Revolusi Iran pada 1979, dan kemudian menjadi Pemimpin Tertinggi Iran menggantikan Ruhollah Khomeini. Dia berada di peringkat kedua karena posisinya sebagai pemimpin keagamaan yang memberikannya peran unik dalam relasi politik.
Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan (Putra Mahkota Abu Dhabi)
Selain Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan juga Wakil Panglima Tertinggi Militer Uni Emirat Arab (UEA). Di merupakan putra ketiga mendiang Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan, yang merupakan presiden pertama UEA dari 1971 hingga wafat pada 2004.
Sebagai salah satu jenderal, Sheikh Mohammed ikut andil dalam melakukan modernisasi angkatan perang UEA.
Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud (Raja Arab Saudi dan Penjaga 2 Masjid Suci)
Raja Salman merupakan penguasa ketujuh Arab Saudi yang bertakhta sejak Januari 2015 sejak wafatnya saudaranya, Raja Abdullah bin Abdulaziz.
Dia berada di urutan keempat karena pengaruh Saudi di tiga area kritis. Pertama, Saudi merupakan rumah dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kedua, Saudi merupakan raksasa pengekspor minyak, dan yang terakhir, mempromosikan Islam melalui jaringan dakwah bagi negara Muslim.
Raja Abdullah II (Raja Yordania dan Penjaga Situs Suci Yerusalem)
Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein bukan merupakan penguasa monarki kerajaan kaya, populer, atau termasuk cendekiawan Muslim. Namun, namanya masuk dalam lima besar tokoh Muslim berpengaruh dunia karena menjadi salah satu ujung tombak isu utama dunia Arab: Israel dan Palestina.
Raja yang berkuasa sejak 7 Februari 1999 silam itu merupakan generasi ke-41 keturunan langsung Nabi Muhammad melalui cucu sang Nabi, Al-Hasan. Dia berasal dari Hashemite, dinasti penguasa tertua dunia yang masih aktif setelah Jepang, dan memberikan Raja Abdullah II peran unik di dunia Arab. (bbs/kps)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara berencana membuka penjaringan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah se Sumatera Utara, pekan depan. Penjaringan dalam rangka menyongsong Pilkada serentak pada 23 kabupaten/kota di Sumut 2020 mendatang.
“Rencana kita minggu depan. Nanti kita sampaikan lagi ke kawan-kawan media,” kata Wakil Ketua Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso menjawab Sumut Pos, Minggu (6/10).
Penjaringan balon kada dan balon wakada ini guna mengukur kader-kader potensial partai besutan Prabowo Subianto tersebut sebagai pimpinan di daerahnya masing-masing. “Muaranya nanti di tangan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai. Siapapun yang kita ajukan ke beliau, harus mendapat persetujuan dari beliau juga,” katanya.
Sugiat menyebutkan, di beberapa daerah seperti Medan, Serdangbedagai, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, di mana Gerindra menjadi pemenang dan dapat mengusul calon sendiri, akan berupaya maksimal mendudukkan kader tulen partai sebagai bacalon kada.
“Sedangkan di beberapa daerah lain yang kami (pememang) nomor dua dan nomor tiga, seperti Binjai, Labuhan Batu, dan Labuhanbatu Selatan, tetap membuka komunikasi dengan partai lain. Kami akan tetap konsolidasi dengan partai lain tanpa ada batasan-batasan apapun,” kata pria yang juga Wakil Ketua DPP KNPI itu.
Sesuai prosedural, mekanisme penjaringan balon kada ini harus tetap dijalankan. Sebab mekanisme tersebut sangat berguna bagi setiap bakal calon yang ingin maju sebagai pemimpin di daerahnya. Di samping itu, Gerindra Sumut mengamini bahwa upaya konsolidasi dengan partai politik lain tetap dilakukan hingga saat ini.
Meski demikian, untuk Pilkada Medan, nama-nama seperti Ihwan Ritonga dan Dahnil Anzar Simanjuntak sudah muncul ke permukaan sebagai figur yang bakal diusung oleh partai berlambang garuda emas tersebut.
Ihwan : Saya Siap Maju…
Untuk Pilkada Medan 2020, Gerindra Medan juga belum melakukan penjaringan Bakal Calon (Balon) Wali Kota da Wakil Wali Kota Medan. Gerindra sendiri berhak mengusung balonnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain, karena memperoleh 10 kursi di DPRD Medan periode 2019-2024.
Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby Oktavianus Zulkarnain, menyebutkan pihaknya akan melakukan penjaringan Balon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Tapi untuk waktunya belum dipastikan. “Kita masih menunggu perintah dari DPP melalui DPD terkait penjaringan itu. Infonya akan dilakukan akhir bulan ini atau bulan November. Keputusannya ada di DPP, karena penjaringan itu akan serentak di seluruh DPC Gerindra,” ucap Bobby.
Terkait nama-nama yang bakal dicalonakn, Bobby menyebutkan, nama yang akan direkomendasikan DPC ke DPP masih Ihwan Ritonga. “Sampai saat ini masih Ihwan Ritonga. Kalau nama-nama lain belum ada. Lobi-lobi politik juga belum ada masuk ke kita,” ujarnya.
Ihwan Ritonga, yang sudah dua periode menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Medan, mendapat dukungan dari Himpunan Dai Peduli Indonesia (HIPDI) Kota Medan untuk maju di Pilkada Medan. “Kami para dai di Kota Medan mengharapkan pak Ihwan menjadi salah satu calon wali kota Medan.. Kita berharap dan yakin beliau bisa mengubah Kota Medan ke arah yang lebih maju,” ucap Ketua HIPDI Kota Medan, Syahminan Hasibuan dan Sekretaris, Damri Tambunan di Medan, Sabtu (5/10).
HIPDI mengakui, untuk bisa maju di Pilkada Medan, Ihwan butuh dukungan dari Partai Politik (Parpol), yakni Partai Gerindra. Ia berharap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berkenan memberikan rekomendasi dan mengusung Ihwan Ritonga di Pilkada Medan 2020.
“Melalui forum ini, kami ingin sampaikan bahwa kami para ulama dan ustaz di Medan yang jumlahnya lebih kurang 1.200 orang, berharap Pak Prabowo membuka hatinya untuk mengusung pak Ihwan sebagai calon wali kota dari partai Gerindra dan koalisi,” mintanya.
Menanggapi dukungan para dai dan ustaz itu, Ihwan Ritonga mengucapkan terimakasih. Ia mengatakan, semua bentuk dukungan yang ia terima akan menjadi motivasi besar bagi dirinya apabila mendapatkan restu dari partai untuk maju di Pilkada Medan.
“Saya juga meminta agar para Dai dan Ustaz mau mendoakan yang terbaik buat saya dan Kota Medan yang kita cintai ini,” jawabnya.
Secara tegas Ihwan mengatakan siap maju di Kontestasi Pilkada Medan 2020. “Kalau saya mendapatkan restu dari Partai, tentu saya siap untuk maju. Berbekal keinginan yang besar untuk membawa Kota Medan ke arah yang lebih maju,” tuturnya.
Ditanya mengenai peluangnya untuk bisa maju dan diusung DPP Gerindra di Pilkada Medan, Ihwan mengaku optimis. “Kalau bicara peluang, tentu semua punya peluang, termasuk saya. Kenapa harus ragu? Kami di DPC sudah bekerja keras dalam membesarkan Partai Gerindra di Kota Medan dan hasilnya bisa kita lihat dari perolehan suara Gerindra di Kota Medan pada Pemilu 2019 yang lalu,” tegasnya.
Untuk diketahui, partai Gerindra merupakan salah satu partai yang berhak mengusung tokohnya sendiri untuk maju di Pilkada Medan 2020. Pasalnya, hanya Partai Gerindra dan PDIP yang berhasil meraih 20 persen dari total 50 kursi yang ada di DPRD Medan pada Pemilu 2019. Kedua partai tersebut sama-sama berhasil meraih 10 kursi di DPRD Medan untuk periode 2019-2024. (prn/map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peternak babi di Sumut diminta mulai mewaspadai virus African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika ke Indonesia. Sebab, virus tersebut sudah masuk ke sejumlah negara Asia Tenggara.
Kepala Bidang Karantina Hewan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Dokter Hewan (drh) Suwarno Triwidodo mengatakan, pada Agustus 2018 lalu, penyakit tersebut mewabah di Tiongkok. Selanjutnya, September tahun ini penyakit sudah menyebar ke negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Vietnam, Laos, Filipina, Thailand hingga Timor Leste.
“Penyakit demam babi ini disebabkan oleh virus ASF, yang mewabah di Afrika. Penyakit ini sangat mudah penyebarannya. Tak hanya melalui babi itu sendiri, tetapi juga produk turunannya,” ujar drh Suwarno Triwidodo, Minggu (6/10).
Diutarakannya, virus ASF tidak bisa menular kepada manusia. Melainkan hanya kepada sesama babi saja, termasuk babi hutan. Gejala penyakit demam babi Afrika ini mulai dari demam tinggi pada babi. Kemudian ada bintik-bintik merah pada kulit hingga diare berdarah. “Gejala demam babi Afrika hampir mirip dengan penyakit babi hog choleran
Penyakit tersebut selain menyerang babi ternak, juga babi hutan. Tetapi apabila menyerang babi hutan, biasanya tidak menunjukkan gejalanya. Namun, babi hutan bisa menjadi carrier atau pembawa (sehat tapi bisa menularkan),” papar Suwarno.
Meski tidak menular kepada manusia, namun penyakit tersebut akan sangat merugikan bagi para peternak babi jika sudah terjangkit virusnya. Sebab tingkat penyebaran penyakit itu sangat cepat atau masif. Tingkat kematiannya mencapai 100 persen. Ditinjau dari sisi ekonomi, jelas sangat merugikan karena mengancam iklim usaha para peternak babi khususnya di Sumut.
“Di Sumut terkenal sebagai provinsi sentral peternakan babi. Populasi babi di Sumut saat ini sudah di angka sekitar 1,23 juta ekor. Makanya, dengan jumlah babi tersebut benar-benar perlu antisipasi semaksimal mungkin, jangan sampai masuk penyakit ini. Sebab jumlah segitu terbilang tinggi di Indonesia,” ungkapnya.
Disinggung kenapa tidak diberikan vaksin terhadap babi sebagai upaya pencegahan, Suwarno menyatakan, sampai saat ini belum ada vaksin terhadap virus ASF. “Lain halnya dengan penyakit seperti hog cholera (kolera babi), karena penyakit tersebut sudah ada vaksinnya. Sebab, hog cholera sudah pernah terjadi di Indonesia sebelumnya,” terang Suwarno.
Untuk mencegah virus ASF menyebar di Indonesia termasuk di Sumut, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Antara lain, peningkatan kewaspadaan dengan instruksi yang disampaikan kepada UPT-UPT (Unit Pelayanan Teknis). Salahsatunya Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. “Kami sudah melakukan langkah-langkah antisipatif tersebut, begitu instruksi diberikan maka langsung koordinasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan Pelabuhan Belawan seperti Syahbandar, Otoritas Pelabuhan bahkan termasuk Pelindo I,” katanya.
Koordinasi yang dilakukan itu dalam rangka untuk mendukung upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran virus ASF, baik hewan babi sendiri dan juga produk turunannya. “Sampai sekarang ini tidak ada lalu lintas (laut) babi hidup maupun produknya yang dari luar negeri masuk lewat Pelabuhan Belawan,” ucap Suwarno.
Meski begitu, sambung dia, ada satu hal yang perlu diwaspadai karena selain dari babi dan produk turunnya, penularan virus ASF bisa juga melalui sisa-sisa sampah makanan yang terbawa oleh kapal luar negeri. Maka dari itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasinya agar tidak menjadi media penularan penyakit demam babi Afrika tersebut masuk melalui Pelabuhan Belawan.
“Selain itu, kami juga sudah melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti memasang spanduk pemberitahuan di pelabuhan. Kemudian, sosialisasi kepada awak kapal, agen pelayaran yang berhubungan dengan kapal-kapal luar negeri yang bersandar di Pelabuhan Belawan hingga masyarakat di pelabuhan,” jabarnya.
Tak hanya itu, tambah Suwarno, pihaknya juga berkoordinasi secara intensif dengan Balai Veteriner Medan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut serta kabupaten/kota. “Koordinasi tersebut mengantisipasi apabila virus itu masuk ke Indonesia bahkan Sumut, dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Untuk itu, pengawasan kapal-kapal luar negeri yang masuk dari Pelabuhan Belawan lebih intensif lagi,” tandasnya.
Pengawasan Ketat
Pengamat kesehatan Sumut, Dr Umar Zein meminta perlu adanya pengawasan ketat dari dinas terkait agar virus ASF bisa dicegah. Menurut Umar Zein, perlu diwaspadai daging-daging babi yang diimpor. “Perlu adanya pengecekan dan pengawasan terlebih dahulu dari dinas terkait, agar virus tersebut (ASF) tidak masuk,” ujarnya.
Kata Umar Zein, pengawasan dan pengecekan perlu juga dilakukan agar mengantisipasi serta mencegah babi-babi lokal tertular virus tersebut. “Kalau kemungkinan menular ke manusia masih cukup jauh karena pastinya melalui proses. Hanya saja, untuk penularan ke hewan lokal bisa saja terjadi jika tidak dilakukan pengawasan dan pengecekan sejak awal,” tegasnya. (ris)
PENDATAAN: Tim 1 di Posko Jayapura sedang bekerja mendata warga Sumut, dibantu TNI dan warga Sumut di berbagai posko.
PENDATAAN: Tim 1 di Posko Jayapura sedang bekerja mendata warga Sumut, dibantu TNI dan warga Sumut di berbagai posko.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Khusus “Sumut Peduli Wamena” yang dikirim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ke Papua, pasca kerusuhan Wamena beberapa waktu lalu, telah mendata Sumut di pengungsian. Sebanyak 14 warga Sumut saat ini dalam perjalanan menuju Medan.
“Hingga saat ini tim terus bekerja. Untuk memudahkan dan mempercepat proses pekerjaan tim dibagi menjadi beberapa tim, Tim 1 ke Jayapura, Papua, Tim 2 ke Surabaya, dan Tim 3 di Tanjung Priok,” kata Kepala Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Riadil Akhir Lubis, Minggu (6/10).
Tim 1 yang ke Jayapura telah dan sedang bekerja mendata warga Sumut di pengungsian (Jayapura – Sentani – Abepura) dan berkoordinasi dengan pihak TNI/Polri, Badan Nsional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komunitas Masyarakat Sumut.
Untuk sementara, telah didata 5 Posko dengan jumlah warga Sumut 293 orang. Antara lain di Posko Rindam sebanyak 70 orang, Yonif 751 sebanyak 22 orang, Masjid Al Aqsa 1 orang, dan Posko Tanah Itam 200 orang. “Kebutuhan warga, untuk sementara cukup di pos pengungsian. Namun pakaian diperlukan,” katanya.
Tim juga melakukan pendataan dan wawancara kepada para pengungsi. Hasilnya, dari 293 orang pengungsi tersebut, sebanyak 85 persen ingin pulang ke Sumut. “Sisanya sebanyak 15 persen minta ke luar Wamena (Sulawesi-Jawa-Jakarta),” papar Riadil.
Sedangkan Tim 2, melakukan evakuasi terhadap warga Sumut yang sempat mengungsi dari Papua ke Surabaya. Jumlahnya 31 orang, dan yang meminta pulang ke Sumut sebanyak 14 orang, terdiri atas 10 dewasa dan 4 anak-anak. Sedangkan sisanya 17 orang sudah diambil keluarganya dan di bawa ke Malang dan provinsi lain.
Jadi, kata Riadil, saat ini ada 14 warga Sumut yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Medan lewat jalan darat. Mereka berangkat dari Surabaya Sabtu (5/10) sore dan diperkirakan sampai di Medan, Rabu (9/10).
“Sabtu sore Tim sudah memberangkat ke Medan dengan bus dan diperkirakan tiba hari Rabu, 9 Oktober Pukul 09.00 WIB, menuju Kantor Gubernur Sumut, Medan,” ujarnya.
Untuk Tim 3 di Tanjung Priok, saat ini sedang menunggu dan menyiapkan pemulangan warga Sumut yang datang dari Makasar. Warga Sumut yang berjumlah 24 orang, terdiri atas 14 dewasa dan 10 anak-anak itu akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (7/10). (rel)
