MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan melakukan eksekusi satu unit rumah di Jalan Mangaan VIII, No 77, Kelurahan Mabar, Medan Deli, Kamis (26/9) pukul 10.00 WIB. Proses eksekusi dipimpin oleh Rahman sesuai dengan penetapan PN Medan dengan nomor 58/Eks/2018/18/Pdt.G.S/2018/Pn.Mdn.

Saat proses eksekusi, sempat mendapat teriakan histeris oleh tergugat, Juliarni hingga pingsan di teras rumah yang akan dieksekusi tersebut. “Saya tidak terima, dimana keadilan. Kami tidak mau rumah kami disita,” teriak histeris wanita berusia 50 tahun di hadapan petugas terjatuh pingsan.

Petugas Polres Pelabuhan Belawan menenangkan Jualiarni dan mengangkut wanita itu ke rumah tetangga. Setelah situasi aman dan tenang, Tim Juru Sita PN Medan mempersilakan pihak tergugat untuk mengosongkan isi rumahnya.

Namun, tergugat tidak menghìraukan ucapan dari petugas. Lantas, proses eksekusi secara paksa dilakukan untuk mengeluarkan barang di rumah itu yang dilakukan tim ekeskutor. Perabotan dan elektronik milik tergugat dievakuasi ke luar rumah.

Sebelumnya, Juliarni selaku tergugat mengaku, ia tidak mengetahui adanya proses peminjaman uang yang dilakukan suaminya, Surianto kepada penggugat, Jumri Hutagalung sebesar Rp150 juta.

Peminjaman itu sudah berlangsung dari 3 tahun lalu. Namun bunga pinjaman itu berjalan hingga penggugat mengusai rumah yang mereka miliki. “Dulu, suami saya yang minjam uang. Saya tidak tahu bagaimana proses peminjaman. Tiba – tiba saja, saya dipanggil ke pengadilan, herannya selama ini saya tidak ada tanda tangan soal jual beli rumah ini di notaris, tanda tangan saya dipalsukan,” beber Juliani.

Sementara, kuasa hukum penggugat, Jonson Sibarani menegaskan, eksekusi yang berlangsung berdasarkan penetapan PN Medan, di mana kliennya tidak ada memberikan pinjaman. Melainkan, tergugat menjual rumah itu kepada kliennya.

“Ceritanya dulu, si Surianto selalu pemilik rumah memang ada sempat pinjam uang Rp10 juta kepada klien kita. Setelah itu, Surianto mau pinjam lagi, tapi tidak ada kata klien kita. Nah, Surianto menawarkan rumahnya untuk dijual. Akhirnya, terjadi jual beli rumah itu di notaris,” cerita Jonson.

Pascajualbeli rumah itu, kliennya ingin mengambil rumah tersebut. Namun, Surianto meminta untuk menyewa sementara. Setelah disewa selama 3 tahun, ternyata mereka tidak membayar uang sewa. Akhirnya, kliennya meminta agar rumah itu dikosongkan, namun tidak diindahkan oleh keluarga Surianto.

“Karena mereka (tergugat) tidak mau kosongkan rumah ini, makanya digugat di pengadilan. Kalau dibilang tanda tangan itu palsu, yang jelas ada bukti yang kami terima sampai sidik jari. Kami juga tidak keberatan bila tergugat keberatan untuk melaporkan soal pemalsuan tanda tangan,” tegas Jonson.

Dari amatan di lokasi, petugas dari Polres Pelabuhan Belawan bersama Koramil Medan Deli beserta pihak Kelurahan Mabar turut menyaksikan proses eksekusi yang berjalan aman dan tertib. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Kota Medan telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh anggota DPRD Kota Medan periode 2014-2019, tertanggal 18 Agustus 2019 lalu, perihal pengambalian barang inventaris berupa laptop dan pin emas dengan batas pengembalian 13 September 2019. Sayangnya, dari 50 mantan anggota dewan tersebut, hanya satu yang merespon dengan mengembalikan Pin emas ke Sekretariat DPRD Kota Medann

“Baru satu orang yang mengembalikan, namanya bu Modesta Marpaung, kalau yang lainnya belum ada kabar,” ucap Sekretaris DPRD Medan, Abdul Azis kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Kamis (26/9).

Azis mengaku, ia tidak mengetahui pasti alasan mantan anggota DPRD Medan lainnya yang masih belum mengembalikan pin emas tersebut. Makanya, pihaknya akan menyurati kembali ke-49 orang lainnya dengan batas waktu hingga akhir September 2019.

“PIN itu seberat 10 gram emas murni dan memang wajib dikembalikan, jangan ditahan karena termasuk belanja modal. Harga pengadaan barang itu memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yakni di atas Rp500 ribu,” jelasnya.

Sedangkan ditanya soal sanksi jika tidak ada lagi yang mengembalikan pin emas, mantan Kadispora ini tidak bisa memberi jawaban tegas. “Kami kan cuma bisa menyurati saja, kalau memang gak ada yang mengambalikan sampai akhir bulan ini ya kita surati lagi lah,” cetusnya.

Kata Azis, pengembalian pin emas itu harus berbentuk barang yang sama seperti diserahkan pada pelantikan anggota DPRD Medan di tahun 2014 lalu. Bahkan kalaupun ada yang menghilangkan pinnya, tidak bisa digantikan dengan uang.

“Kalau hilang ya ganti barang dengan menempa sendiri dengan bentuk dan nilai beratnya yang sama, yaitu 10 gram emas murni. Aturannya seperti itu dan kita ikuti saja,” tegasnya.

Anggota DPRD Medan yang mengembalikan pin emas, Modesta Marpaung, mengaku sudah mengembalikan pinnya pada dua pekan lalu karena ada surat edarannya. “Karena disuruh ya saya baliki aja. Dan kemarin pas pelantikan saya dikasih pin baru yang hanya berlapis emas,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Medan Kota Medan periode 2014-2019, Boydo HK Panjaitan, mengaku belum mengembalikan pin emasnya dengan alas an memang enggan mengembalikannya. Sebab menurutnya itu merupakan perampasan sejarah kepada wakil rakyat yang telah bekerja selama 5 tahun sebagai wakil rakyat.

“Setahu saya pin itu tidak sampai 10 gram, karena tidak ada suratnya. Sewaktu pelantikan dulu juga tidak ada dibilang akan dikembalikan. Kalaupun itu dianggap belanja modal kita tidak tahu secara khusus nomenklaturnya di buku APBD. Tapi yang pasti kalau dibilang 10 gram itu sangat kecil nilainya sebagai penghargaan untuk anggota dewan yang sudah berbakti selama 5 tahun,” tegasnya.

Politisi PDIP ini juga akan kembali menyurati Sekretariat DPRD Kota Medan perihal keengganannya mengembalikan pin emas tersebut. Meski sampai saat ini, ia mengaku belum menerima surat dari sekretariat untuk mengembalikan pin itu hingga akhir bulan ini,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Anggota DPRD Medan periode 2014-2019 dari Fraksi PKS, Jumadi. Jumadi yang kini berbakti di DPRD Sumut belum mengembalikan pin dewan karena sewaktu penyerahan pin tidak ada surat tanda terima dan perjanjian untuk dikembalikan.

“Periode sebelumnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Jadi ini mengherankan. Malah anggota lain infonya sudah banyak pin dileburkan. Tapi intinya PKS tidak mau melanggar aturan, kalau legalitasnya jelas ya dikembalikan,” tegasnya.

Sementara Anggota DPRD Medan 2014-2019 dan yang terpilih kembali periode 2019-2024, Ihwan Ritonga juga mengaku tidak mengembalikan pinnya karena masih aktif menjadi anggota dewan.

“Itu kan barang pinjam pakai dan saya masih aktif. Jadi surat pinjam pakainya diperpanjang dan semua barang itu masih dengan saya termasuk mobil sebagai Wakil Ketua DPRD Medan dan juga laptop,” katanya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yang ingin menambah lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 14 hektare di Kota Medan, yakni berencana menjadikan eks Bandara Polonia sebagai lahan RTH, mendapatkan dukungan dari DPRD Medan.

Dukungan itu terjadi karena hingga saat ini Kota Medan masih sangat kekurangan lahan RTH yang sangat memberikan peran besar bagi serapan air dan kualitas udara yang baik di Kota Medan.

“Kalau saya berpikir apa yang diajukan mengenai penambahan lahan RTH oleh Pemprov Sumut di Kota Medan itu sudah sangat bagus karena memang sangat dibutuhkan, Kota Medan jelas masih kekurangan RTH,” ucap sekretaris fraksi Golkar DPRD Medan, Rizki Nugraha SE kepada Sumut Pos, Kamis (26/9).

Namun, kata Rizki, hal itu memang masih terkendala RTRW yang mengatur tentang peruntukan Bandara Eks Polonia yang saat ini masih digunakan sebagai Lanud Suwondo oleh pihak TNI AU. Hal itu diatur terkait Perpres nomor 62 tahun 2011.

“Tapi ini jelas kaitannya ke (pemerintah) pusat, harus ada koordinasi yang baik dengan pusat. Apakah Perpres itu bisa di cabut atau tidak terkait peruntukan eks Bandara Polonia yang saat ini difungsikan sebagai Lanud Suwondo,” ujar Rizki.

Di sisi lain, kata Rizki, ada aturan lain yang saat ini juga berseberangan dengan rencana penambahan RTH di kawasan Bandara Eks Polonia, yakni adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 milik Pemko Medan yang ingin membangun lahan eks Bandara Polonia tersebut sebagai pusat bisnis.

Hanya saja, lanjutnya, rencana Pemko Medan melalui Perda tersebut tidak bisa terlaksana karena adanya aturan yang lebih tinggi yang saat ini sedang mengikat, yakni Perpres nomor 62 tahun 2011.

“Kalau lah memang nantinya Perpres itu dicabut oleh pusat, itu artinya yang akan berlaku adalah Perda milik Pemko Medan. Nah, Perda itu juga bukan untuk RTH tapi untuk pembangunan pusat bisnis di kawasan eks Bandara Polonia,” terang Rizki.

Untuk itu, kata Rizki, niat baik dari Pemprov Sumut Pos harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

“Baik Pemprov maupun Pemko Medan harus memberikan dukungan maksimal untuk hal ini, karena kalau tidak tentu RTH ini akan sangat sulit terwujud. Tinggal kita lihat lah apa bisa atau tidak dan bagaimana dukungan dari pimpinan dewan dan nantinya pimpinan komisi terkait itu. Kalau dari fraksi (Golkar), kami sangat mendukung hal itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Sumut kesulitan mendapatkan lahan seluas 14 hektare untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) atau ruang terbuka publik (RTP) di Kota Medan. Pemko Medan pun diharap memberikan dukungan penuh untuk rencana pembangunan tersebut. Sebab, lahan yang cocok dijadikan RTH tersebut adalah eks Bandara Polonia.

Sebelumnya, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut, Poppy Hutagalung mengatakan, secara logika, eks Bandara Polonia sangat cocok dan strategis dibuat untuk RTH. Lalu, idealnya Lanud Suwondo dipindah ke Kualanamu. Namun pihaknya tidak punya kewenangan sampai sana.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Medan Utara sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Medan, T Edriansyah Rendy, berbicara tentang kawasan Medan Utara. Menurutnya pembangunan di kawasan tersebut tidak me-rata jika dibandingkan dengan Kota Medan.

Rendy menyatakan keyakinannya bahwa di tahun mendatang, ia dan rekan-rekannya di DPRD Medan, khususnya di Fraksi NasDem akan membawa perubahan yang signifikan di kawasan Medan Utara dengan turut membangun tiga segmen prioritas pembangunan seperti

Rencana Pemko Medan di tahun 2020 mendatang, yakni pembangunan di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.

“Seperti bidang kesehatan, sedang dibangun RSUD di sana, mudah-mudahan tahun depan mulai beroperasi. Ini salah satu hal yang harus diapresiasi oleh masyarakat di sana. Begitupun dengan kami di sini. Tinggal bagaimana kita di DPRD Medan ini terus mendorong upaya Pemko Medan dalam melakukan percepatan pembangunannya,” ucap Rendy kepada Sumut Pos, Kamis (26/9) saat ditemui di ruang kerjanya.

Begitu pun dengan Pendidikan dan infrastruktur di kawasan Medan Utara, Rendy menyebutkan bahwa ke depannya DPRD Medan akan meningkatkan anggaran untuk hal tersebut bagi pembangunan di Kawasan Medan Utara.

“Intinya, fungsi-fungsi DPRD sebagai Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang akan kita tingkatkan. Bagaimana agar fungsi tersebut dapat membantu serta mendorong Pemko Medan dalam melakukan pembangunan di Medan Utara.

Kita yakin, di tahun mendatang Medan Utara akan semakin lebih baik. Rakyat Medan Utara harus Sejahtera dan saya sebagai anggota DPRD Medan siap memperjuangkan hal itu,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengejar jumlah inovasi dan kualitas penelitian dalam menghadapi era industri 4.0. Universitas Sumatera Utara (USU) memerlukan alat-alat uji agar inovasi yang dihasilkan bersifat handal dan dapat nilai komersil. Makanya, diperlukan

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Laboratorium Penelitian Terpadu (LPT).

Hal itu disampaikan Rektor USU, Prof.Runtung Sitepu dalam kata sambutannya pada Workshop on Technology of Separation and Purification dan Launching Alat-alat UPT LPT di Kampus USU, Rabu (25/9) kemarin.

Ia mengungkapkan alat-alat di UPT LPT perlu diaktif kembali untuk menunjang fasilitas perkuliahan di USU.”Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada piak dari PT.Buchi yang berkenan datang ke Kampus tercinta ini untuk menjalani kerjasama yang lebih intens dengan USU, khususnya di bidang penelitian yang merupakan salah satu unsur tridarma bagi sivitas akademika,” ungkap Runtung.

Runtung mengatakan, USU telah masuk dalam klaster pertama berdasarkan pemeringkatan Kemenristekdikti tahun 2019. Dengan itu, tahun demi tahun kampus berlokasi di Jalan Dr.Mansyur itu terus menunjukan prestasi terbaiknya.

“Namun, masih banyak lagi yang harus ditingkatkan untuk mendapatkan pengakuan dari internasional seperti QS Rangking. Yang beberapa tolak ukurnya adalah jumlah dan kualitas penelitian, publikasi hasil penelitian, inovasi dan jumlah Hak Panten,” pungkasnya.

Pada acara tersebut, hadir Pimpinan PT.Buchi, Denni Hardani, Ketua Lembaga Penelitian, Prof. Eran Munir dan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU, Prof.Tulus serta jajaran rektorat dan dekan se-USU.

Sementara itu, Ketua Panitia, Dr Tulus Ikhsan mengatakan tujuan kegiatan workshop ini dilaksanakan adalah untuk menambah waawasan dan pengetahuan kepada para peneliti sebagai ujung tombak invensi penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada teknologi pemisahan dan pemurnian senyawa-senyawa kimia.

“Fungsi UPT. Laboratorium Penelitian Terpadu USU adalah untuk melayani pengujian dan analisis sampel kimia dan biologi serta simulasi sifat fisika. Diperuntukkan bagi sivitas akademika USU dan luar USU,” kata Tulus.

Sebagai informasi, di UPT. Laboratorium Penelitian Terpadu ini terdapat enam laboratorium, yaitu Laboratorium Karakterisasi Struktur Bahan, yang melayani pengujian dan analisis topografi, morfologi, dan komposisi dari permukaan benda secara kuantitatif dan kualitatif. “Alat-alat uji yang tersedia adalah Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform InfraRed (FTIR), dan Particle Size Analyzer (PSA),” tutur Tulus.

Ia menambahkan adapun beberapa target yang menjadi pekerjaan rumah bagi kami di sini, salah satunya adalah untuk menjadikan beberapa laboratorium yang ada di bawah naungan Laboratorium Penelitian Terpadu berhasil mendapatkan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk Laboratorium Pengujian.(gus/ila)