MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai diserang kabut asap selama sepekan, kondisi Kota Medan mulai membaik, Rabu (25/9). Bukan hanya secara kasat mata, namun juga dapat dilihat dari hasil pengukuran kadar udara atau ‘Monitoring Particulate Matter’ di Kota Medan dan sekitarnya yang sudah masuk kedalam kategori sedang.

“Udara di Kota Medan sudah semakin membaik, sekarang sudah masuk kategori sedang,” ucap kepala bidang data dan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I, Erida kepada Sumut Pos, Rabu (25/9).

Kondisi ini, kata Erida, dapat dilihat dari berkurangnya titik panas yang ada di sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan sejumlah wilayah lainnya di sekitar wilayah Sumut. “Hari ini, tadi kita lihat sekitar jam 10 pagi kondisi kualitas udara sudah membaik. Konsentrasi partikulat sudah di bawah 100 ugram/m3, atau tepatnya di kisaran 62,1 sampai 88,1 ugram/m3. Di sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara, seperti di Deliserdang, bahkan sudah di bawah 50 gram/m3, artinya sudah tergolong baik,” ujarnya.

Kendati kualitas udara membaik, BMKG menyarankan masyarakat menggunakan masker jika melakukan kegiatan di luar ruangan. Saran ini juga berlaku untuk warga yang menggunakan sepeda motor.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis. Armansyah mengakui, kondisi udara di Kota Medan memang sudah semakin membaik.

“Alhamdulillah sudah membaik, mudah-mudah kedepannya akan terus membaik. Selain itu, kondisi hujan di Kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumut membuat titik panas mulai berkurang, itu juga berpengaruh baik bagi udara saat ini,” terang Armansyah kepada Sumut Pos, Rabu (25/9).

Namun begitu, kata Armansyah, pihaknya tetap mengimbau masyarakat Kota Medan untuk tetap menkaga kesehatan dengan tetap mengurangi aktifitasnya diluar ruangan. “Tapi kalaupun memang harus beraktivitas di luar ruangan, kita harapkan tetap menggunakan masker. Karena itu tadi, kondisi udaranya masih ‘sedang’ belum ‘baik’. Semoga semakin membaik,” tutupnya.

Penerbangan di Silangit Mulai Normal

Berkurangnya kepekatan kabut asap membuat operasional Bandara Silangit di Tapanuli Utara, kembali normal. Pesawat dapat landing dan take off seperti biasa.

Kepala Bandara Silangit, Iwan Sutisna menyatakan, hari ini langit cerah. Jarak pandang atau visibility mencapai 4.000 meter yang artinya keadaan sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. “Visibility empat ribu meter. Itu bagus,” kata Iwan Sutisna, Rabu (25/9) pagi.

Sebenarnya, kata Iwan, sejak Selasa (24/9) kemarin kondisi juga membaik. Visibility atau jarak pandang mencapai 3.000 meter, sejak pukul 09.30 WIB. Itu makanya ada dua penerbangan yang bisa mendarat di Silangit yakni Citilink yang datang dari Halim Perdanakusuma dan Batik Air dari Soekarno Hatta.

Sebelumnya kabut asap membuat terganggunya penerbangan di Bandara Silangit. Bandara sempat ditutup beberapa hari karena jarak pandang hanya sekitar 1.000 meter. (map/dtc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian berhasil mengungkap misteri hilangnya uang Rp1,6 miliar dari dalam mobil yang terparkir di pelataran parkir Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Senin (9/9) lalu. Meski masih menjalani proses panjang di kepolisian hingga pengadilan, namun setidaknya pengungkapan itu di satu sisi menunjukkan titik terang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, R Sabrina berharap, dengan ditangkapnya empat terduga pelaku, uang senilai Rp1,6 miliar lebih itu bisa kembali dengan utuh. Sebab, uang tersebut akan digunakan untuk membayar honor 117 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut. “Mudah-mudahan ini cepat berjalan dengan selesai. Kita harapkan yang itu (uangnya) dapat pulang dengan utuh,” kata Sabrina kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/9).

Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Medan. Dirinya belum mengetahui, apakah ada tersangka lain sebagai otak pelaku. “Ya kita tunggu proses hukum yang dilakukan. Tetapi orangnya kan sudah tertangkap empat ya,” ucap Ketua TAPD Sumut itu.

Selain itu, Sabrina juga tengah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait raibnya uang tersebut. Apakah nanti pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) uang tersebut harus dipertanggungjawabkan atau tidak. Sebab uang tersebut tidak digunakan, melainkan dicuri. “Kami akan minta solusi BPK, apakah itu nanti akan dipertanggungjawabkan atau tidak,” ujarnya.

Kepada pejabat yang dinonaktifkan, yaitu Plt Kepala BPKAD Raja Indra Saleh dan dua pejabat lain, menurut Sabrina belum dapat diaktifkan kembali. Sebab, aparat kepolisian pastinya masih melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya. “Untuk penonaktifan itu dilakukan agar mereka dapat diperiksa dengan lancar,” kata dia seraya mengaku belum mengetahui apakah ada orang dalam terlibat dalam kasus ini. “Ada kerja sama dengan pihak dalam kita belum tau, kita menunggu hasil dulu,” sambungnya.

Sementara itu, pihaknya juga akan melihat apakah pejabat yang dinonaktifkan itu terlibat dalam kasus ini atau tidak. Jika memang terlibat, dirinya tidak sungkan-sungkan langsung melakukan tindakan berdasarkan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kita lihat dulu apakah mereka terlibat atau tidak dalam kasus ini, kalau tidak kita akan cabut nonaktifnya itu. Kalau terlibat ASN akan ada hukuman nanti kita lihat, kita lihat tingkat kesalahannya bagaimana. Karena kita punya UU ASN,” pungkasnya.

Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun mengungkapkan, saat ini Inspektorat sedang menyelesaikan naskah hasil pemeriksaan atas raibnya uang miliaran rupiah tersebut. “Selanjutnya akan dilaksanakan espose internal Inspektorat, setelah espose disusun laporan hasil pemeriksaan laporan,” katanya.

Marbun menepis isu bahwa uang yang raib tersebut untuk ‘upah ketok’ bagi wakil rakyat. Ia menegaskan sesuai hasil pemeriksaan pihaknya, uang itu memang diperuntukkan membayar honorarium TAPD Sumut selama kegiatan pembahasan PAPBD 2019 dan RAPBD 2020. “Uang (Rp1,6 M) yang hilang peruntukannya untuk honorarium TAPD. Mengenai prosedur benar atau salah, mohon maaf itu bagian dari materi dan akan dimuat dalam laporan,” pungkasnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Abdulah Khair Harahap masih menunggu keputusan atasan terkait pencabutan surat keputusan (SK) penonaktifan Plt Kepala BPKAD Raja Indra Saleh dan dua orang bawahannya.

Dirinya juga belum bisa menentukan apakah SK tersebut akan langsung dicabut walaupun tersangka kasus raibnya uang milik Pemprov Sumut senilai Rp 1,6 miliar sudah ditahan. “Kita menunggu perintah dulu dari atasan untuk mencabut penonaktifan tersebut,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – TINDAKAN represif personel kepolisian kepada wakil rakyat sudah mencederai lembaga DPRD Sumatera Utara. Apalagi, kejadian pemukulan dan penangkapan terhadap anggota Fraksi Gerindra, Pintor Sitorus berlangsung di area gedung wakil rakyat, tempatnya bekerja. Untuk itu, Fraksi Gerindra DPRD Sumut meminta Ketua DPRD Sumut secara institusional mengambil sikap proporsional dalam menyikapi kejadian tersebut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sumut, Gusmiyadi menjawab wartawan usai bertemu dengan Ketua sementara DPRD Sumut Baskami Ginting di gedung dewan, Rabu (25/9). Menurut Gusmiyadi, mereka menemui Baskami untuk berkonsultasi atas kejadian yang menimpa Pintor Sitorus saat terjadi aksi mahasiswa di gedung dewan, Selasa (24/9) lalu. “Pertama kami tidak ingin membatasi bahwa persoalan ini menjadi persoalan pribadi Bung Pintor, tetapi ini persoalan kelembagaan DPRD Sumut,” kata Gusmiyadi.

Menurutnya, apa yang dilakukan oknum Kepolisian terhadap Pintor sudah mencederai lembaga DPRD Sumut. Apalagi itu terjadi di lingkungan kantor DPRD Sumut. “Ini yang kami sayangkan. Padahal di saat kejadian, kami dan beberapa teman dari Fraksi Demokrat juga ada di sana. Saya kira yang dipukili di basement itu mahasiswa, ternyata kawan kita,” katanya.

Menyikapi kejadian ini, sebut Gumiyadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting meminta diberi waktu untuk berkomunikasi dengan beberapa stakeholder. “Kami kira perlu menyepakati hasil pertemuan tadi untuk memberikan kesempatan kepada ketua DPRD berkomunikasi dengan berbagai macam pihak tersebut,” katanya.

Namun begitu, Gusmiyadi mengapresiasi respon positif yang ditunjukkan pihak Kepolisian menyikapi kejadian ini. Apalagi, Mabes Polri sudah menurunkan tim guna mengusut penangkapan dan pemukulan Pintor Sitorus. Tim dimaksud berasal dari Propam Polda Sumut.

Selasa malam (24/9), sekitar pukul 21.00 WIB, sebanyak dua orang bertemu dengan anggota Fraksi Gerindra. Atau kurang lebih empat jam setelah Pintor ditangkap dan dipukuli. “Ada tujuh sampai delapan orang anggota fraksi kami yang bertemu dengan tim Propam semalam, respon mereka positif dan akan menindaklanjuti peristiwa tersebut,” katanya.

Dengan demikian, mereka tinggal menunggu kelanjutan pengusutannya. “Poinnya di sini, kami tidak mau terburu-buru bersikap. Kami memberi waktu juga kepada Ketua DPRD Sumut untuk berkomunikasi dengan berbagai stakeholder. Barang satu dua hari ini kita tunggu,” katanya seraya mengaku Pintor Sitorus sudah melakukan pemeriksaan kesehatan pasca kejadian tersebut.

Ketua DPRD Sumut sementara, Baskami Ginting, sebelumnya mengungkapkan rasa penyesalan atas tindakan kepolisian menangkap dan memukuli Pintor Sitorus. Karena itu pihaknya tengah mempertimbangkan memanggil pihak kepolisian guna menjelaskan kejadian dimaksud. “Bagaimana mungkin anggota DPRD Sumut ditangkap dan dipukuli saat menyaksikan demonstrasi mahasiswa, tidak bisa dibenarkan itu,” katanya.

Sebagai langkah awal, ungkap dia, pihaknya akan menyurati Kapolrestabes Medan guna mempertanyakan peristiwa penangkapan dan pemukulan Pintor. Surat dilayangkan setelah terlebih dulu melalui pembicaraan dengan fraksi-fraksi lainnya pada hari itu.

Baskami memahami bahwa kepolisian memiliki prosedur tetap dalam melakukan tindak pengamanan atau kekacauan tidak meluas. Tetapi melakukan penangkapan diikuti penganiayaan secara semena-mena atau serampangan tidak bisa dibenarkan. Oleh karenanya harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Lalu terhadap tindakan mahasiswa yang melakukan pelemparan dan pengerusakan, dia juga menyesalkannya. Sesungguhnya Baskami sudah meminta enam anggota dewan menjumpai mahasiswa dan menampung aspirasi mereka. Tetapi malah ditolak. “Saya sudah tugaskan enam anggota dewan menjumpai mahasiswa tetapi kok diminta agar kami semua 100 orang harus turun,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Sumut Dimas Tri Adji mengecam pemukulan terhadap anggota F-Gerindra, Pintor Sitorus. “Sebagai sesama anggota DPRD Sumut, tentu kita prihatin, dan menyesalkan kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut,” kata Dimas kepada wartawan di Medan, Rabu (25/9).

Dimas mendukung proses penanganan terhadap oknum polisi. Kasus ini diminta diusut tuntas.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Dimas menyarankan perlunya standard operating procedure (SOP) penanganan demonstrasi di gedung DPRD Sumut. “Jangan ada sedikit pun kekerasan yang digunakan kepada mereka yang ditangkap, karena ini kan rumah rakyat, akan merugikan citra aparat ataupun DPRD secara kelembagaan apabila hal tersebut berulang,” ujar Dimas.

Sementara menurut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja, oknum polisi yang memukul anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumut Pintor Sitorus sudah diamankan. Oknum polisi ini masih diperiksa pihak internal Polda. “Kami dapat informasi ada anggota yang melakukan penghinaan dan pemukulan terhadap salah satu anggota dewan. Nah ini kita sudah amankan anggota tersebut. Diduga Bripda FPS,” kata Kombes Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan di Mapolda Sumut, Rabu (25/9). (prn/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara, menegaskan pihaknya membuka diri mendampingi 51 mahasiswa yang diamankan polisi, pascakerusuhan aksi demo di DPRD Sumut, Selasa (24/9) sore lalu.

“Bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan hukum, kita siap dan terbuka. Tapi kita tidak memaksa,” kata Badan Pekerja KontraS Sumut Amin Multazam, di Kantor KontraS Sumut, Rabu (25/9).

Soal kondisi para mahasiswa, Amin menyebut, secara detail belum bisa diidentifikasi. Tapi informasi dari teman-teman Tim Hukum di lapangan, banyak di antaranya yang mengalami luka. “Karena hari sudah malam dan posisi mereka didudukkan dan dibariskan secara seretak, kami belum bisa mengidentifikasi terlalu dalam. Sepintas mereka yang diamankan memiliki luka seminimalnya lebam,” kata Amin.

Amin mengakui, awalnya mereka kesulitan masuk saat proses pemeriksaan mahasiswa di Brimob. Karena nama-nama mahasiswa yang diamankan, belum diperoleh. Meski akhirnya KontraS diizinkan juga untuk masuk.

Ia menuding kericuhan itu sebagai satu bukti bahwa kepolisian gagal melakukan sistem pengendalian massa. “Seharusnya polisi mematuhi peraturan yang berlaku. Ada standar soal implementasi manusia. Ada standar prosedur soal kegiatan kepolisian yang harusnya mampu melindungi aspek HAM bagi setiap massa aksi,” kata Amin.

Amin menjelaskan, kepolisian harusnya bekerja berdasarkan prinsip aksesibilitas, akuntabel dan juga terukur. Artinya setiap penggunaan yang dilakukan harus secara tertulis dan didaftarkan. Semua segala bentuk senjata yang dikeluarkan. Berapa banyak gas air mata itu juga harus terdata secara konkrit.

Menurutnya, harus ada penegakan hukum yang adil bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, kepolisian menyatakan bahwa mahasiswa yang ditangkap adalah diduga pelaku tindak pidana. Di sisi lain, tindakan kepolisian terhadap massa aksi juga satu pelanggaran hukum.

UINSU Bantah Mahasiswanya Tewas

Terpisah, pihak Universitas Islam Negeri (UINSU) membantah mahasiswanya bernama Ali Mustawa meninggal dalam bentrokan unjuk rasa antara pendemo dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (24/9) sore.

Informasi beredar, foto mirip Ali Mustawa banyak beredar di media sosial, dan dinarasikan telah menghembuskan nafas terakhir usai ditangkap dan dipukuli oleh petugas kepolisian.

Kasubbag Humas dan Informasi UINSU, Yuni Salma, mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ali Mustawa. Ia dalam keadaan sehat. Namun memang sempat diamankan pihak kepolisian guna menjalani pemeriksaan.

“Alhamdulillah Ali yang dikabarkan meninggal pada saat aksi semalam, dalam keadaan baik. Tidak meninggal dunia,” ucap Yuni kepada wartawan di Medan, Rabu (25/9) siang.

Ali saat ini terdaftar sebagai mahasiswa semester III Fakultas Usluhudin UINSU. Atas informasi hoax itu, akun Instagram Ali diserbu dengan kalimat memberinya semangat. Meski banyak juga yang termakan hoaks dan mengucapkan selamat jalan.

Foto saat Ali diamankan juga beredar di media sosial. “Berdasarkan informasi gurunya bahwa Ali Mustawa memang seorang hafiz 30 juz. Tamat dari Islamic Center Medan tahun 2018,” tutur Yuni.

Dengan beredar foto hoax itu, Yuni mengatakan pihak UINSU mencari informasi pada malam kejadian itu. Seluruh mahasiswa mengikuti unjuk rasa dan termasuk diamankan oleh pihak kepolisian. “Saat ini, kami terus mendalami kondisi anak-anak kami terkait demontrasi kemarin, ada beberapa yang masih diperiksa,” pungkasnya.

Ketua HMI Cabang Medan terpilih, Rizki Akbar Maulana Siregar, mengatakan pada aksi demo berujung kericuhan di Gedung DPRD Sumut, terdapat kader HMI asal Cabang Medan.

“Kami juga mendapat informasi bahwa dalam aksi yang menolak RUU KUHP, RUU KPK serta RUU Pertanahan tersebut, beberapa kader komisariat di HMI Cabang Medan ikut ditangkap pihak kepolisian,” tutur Rizki.

Untuk itu Rizki berharap agar mahasiswa yang diamankan pihak kepolisian termasuk kader HMI Cabang Medan, dapat dilepaskan.

Ia mengungkapkan, secara kelembagaan HMI tidak setuju atas aksi yang berujung ricuh. Ddemikian halnya juga dengan mahasiswa yang bertujuan menyampaikan aspirasi, sebagai tugas pengabdian menyikapi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Saya juga menyesalkan adanya tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi yang ditangkap. Kita berharap, pihak kepolisian dapat memperlakukan mahasiswa sebagai salah satu instrumen Negara Demokrasi,” pungkasnya.

Mahasiswa Labuhanbatu Demo DPRD

Tak hanya di Medan, aksi mahasiswa menolak sejumlah RUU, juga berlangsung di daerah. Ssalahsatunya di Labuhanbatu . Rabu kemarin, pintu gerbang gedung DPRD Labuhanbatu roboh akibat aksi tarik dan dorong antara pihak Polres Labuhanbatu dengan ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas dan perguruan tinggi di Rantauprapat.

Aksi geruduk kantor DPRD Labuhanbatu itu sebagai bentuk solidaritas sesama mahasiswa se Indonesia. Dalam aksinya, para mahasiswa membentangkan sejumlah media luar berisikan sejumlah statement. Di antaranya, “Ibu Pertiwi haus keadilan”. “Jangan matikan hak rakyat. Matikan saja mantanku”. “DPR dewan pengkhianat rakyat”. “Janji pemerintah tak seindah janji mantan”, dll.

Jadwal demo bertepatan dengan pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji sebanyak 45 orang DPRD Labuhanbatu periode 2019-2024.

Massa memaksa masuk ke komplek gedung wakil rakyat itu. Alhasil, aksi dorong-dorongan terjadi. Bahkan nyaris bentrok ketika seorang mahasiswa mengaku dipukul oknum polisi.

Dampak blokade akses ke gedung dewan, akhirnya massa melakukan mimbar bebas di badan jalan. Ratusan mahasiswa memilih duduk. Alhasil arus lalu lintas dari dan ke gedung dewan mengalami kemacetan. Bahkan, masyarakat yang melintas terpaksa memilih jalan alternatif dari komplek perkantoran Bupati setempat.

Massa juga meluapkan bentuk kekesalannya dengan membakar ban bekas di badan jalan. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak anggota dewan yang baru dilantik agar bertemu dengan para demonstran. Namun hanya 4 orang yang hadir menemui massa. Di antaranya, Abdul Karim Hasibuan dari Partai Gerindra, Lukman Hakim Siregar dan David Siregar dari Partai Golkar serta Saptono dari PDI-P.

Dalam kesempatan itu, David Siregar mengatakan kondisi DPRD Labuhanbatu pasca sesaat pelantikan belum memiliki alat kelengkapan. Sehingga belum dapat mengambil keputusan.

“Hari ini karena baru dilantik dan masih ketua DPRD sementara. Karena DPRD kolektif kolegial bagaimana mau ngambil keputusan karena baru dilantik,” ujarnya seraya meminta massa bersabar. (gus/mag-13)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kerusuhan yang dilakukan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Utara, saat aksi demo menolak pengesahan RUU KUHP dan RUU KPK, di DPRD Sumut, Selasa (24/9) sore, berbuntut penangkapan seorang terduga teroris. Si terduga teroris berinisial RSL tersebut diketahui menyusup di antara mahasiswa. Selain dia, polisi juga mengamankan puluhan mahasiswa yang melakukan aksi pelemparan batu. Status mereka menunggu hasil gelar perkara.

“HASIL penelusuran tim, kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa ditunggangi oleh salah seorang DPO (daftar pencarian orang) kasus teror. Inisialnya RSL. Saat ini yang bersangkutan sudah ditangkap dan kemungkinan akan dikirim ke densus 88 Mabes Polri,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Selasa (24/9/2019) malam.

Keterangan Kapoldasu tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja.

“Yang diamankan berjumlah 56 orang. Yakni 51 mahasiswa, 4 bukan mahasiswa (alumni, warga sipil), dan 1 terduga teroris berinisial RSL, anggota jaringan teroris JAD. Mereka yang diamankan (mahasiswa dan bukan mahasiswa) belum ada statusnya karena saat ini masih gelar perkara. Kita tunggu hasilnya,” ujar Tatan di Mapolda Sumut, Rabu (25/9) siang.

Disebutkan, mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut berasal dari Universitas Panca Budi, STMIK Triguna Darma, USU, UINSU, UISU, UMA, Unimal (Lhokseumawe), Universitas Potensi Utama, Politeknik Negeri Medan, PTKI, Akademi Pariwisata dan Universitas Harapan.

“Apabila mereka yang 55 orang ini dinyatakan terbukti membuat kesalahan akan ditetapkan sebagai tersangka, dan dijerat pasal 170 KUHP karena melakukan pengerusakan. Sebab, ada mobil dinas yang dirusak massa saat melakukan aksi unjuk rasa,” sebutnya.

Tatan menuturkan, bentrokan yang terjadi mengakibatkan korban luka baik dari kelompok mahasiswa dan anggota polisi sendiri. Selain itu, kerusakan fasilitas. “Ada 3 anggota polisi yang terluka karena menjadi korban lemparan batu dan kena pukul, saat ini masuk rumah sakit. Kemudian, 7 mahasiswa dan semuanya juga sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan kerusakan fasilitas sebanyak 8 unit kendaraan dinas milik polisi rusak berat,” tuturnya.

Tentang terduga teroris yang ditangkap, Tatan menceritakan, tahun 2012, RSL dicekal oleh Imigrasi karena akan berangkat ke Suriah. Tahun 2014, dia dibaiat oleh pentolan teroris internasional, Abu Bakar Al Baghdadi.

Tahun 2017, yang bersangkutan berencana menyerang rumah ibadah di Sumut. Data dihimpun intelijen, RSL telah melakukan latihan dengan beberapa orang temannya, menggunakan berbagai macam peralatan seperti soft gun.

“Saat aksi kemarin, RSL terpantau berada di lokasi demo bergabung dengan mahasiswa. Saat itu, RSL berkomunikasi dengan mahasiswa. Begitu bentrok terjadi, dia kabur atau menjauh dari mahasiswa. Dia merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Sumut,” tuturnya.

RSL kemudian diamankan polisi, dan dilakukan pendalaman. Selasa malam, polisi menggeledah dua lokasi di Sumut yang berkaitan dengan RSL. Dari kedua lokasi, ditemukan barang bukti panah, senjata api,, dan dua unit HP. “Panahnya terdiri dari satu pemegang dan dua belas busur,” katanya.

Terkait atau tidaknya peran RSL dalam aksi demo menolak RUU KUHP dan KPK ini, kepolisian masih melakukan pendalaman.”Jadi anggota sudah mengikuti RSL saat aksi. Rekan-rekan dari inteligen masih mengikuti perkembangan kasus tersebut,” jelas Tatan.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyampaikan, mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya dijamin undang-undang. Tetapi diminta hati-hati karena selalu ada potensi ditunggangi pihak-pihak yang dengan kepentingan lain. “Hati-hati disusupi. Sampaikan pendapat dengan cara yang santun, mengirim perwakilan dan sebagainya,” kata dia.

Sekwan Masih Menghitung Kerugian

Terpisah, Sekretaris DPRD Sumatera Utara, Erwin Lubis, mengaku masih menghitung jumlah kerugian atas kerusakan gedung dewan yang terkena lemparan benda keras dalam aksi demo mahasiswa, Selasa (24/9) sore. Pihaknya akan berkonsultasi ke Pemprov Sumut atas kerusakan gedung, terutama persoalan biaya.

“Ada beberapa kaca yang pecah, tapi kita belum data semua. Mau kita hitung dululah berapa nilainya,” katanya menjawab wartawan di DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Rabu (25/9).

Sejumlah kaca gedung yang pecah dalam aksi demo itu terutama di ruang persidangan, ruang Komisi A, dan Komisi D. “Penanganannya kita akan upayakan sesegera mungkin dengan pihak pemprov,” katanya.

Amatan Sumut Pos pada pukul 11.30 WIB kemarin, petugas kebersihan Sekretariat DPRD Sumut tampak membersihkan serpihan kaca gedung yang pecah di areal dalam gedung dewan. Selain kaca ruang komisi dan ruang persidangan, kaca dinding koridor I gedung dewan juga terlihat berpecahan. Mulai dari lantai dasar sampai lantai III gedung tersebut.

Di lantai III persisnya di ruang tunggu Fraksi PAN, dinding kaca banyak pecah. Bahkan serpihan kacanya tampak masih ada tertinggal di bagian luar dari gedung itu.

Sekitar pukul 13.30 WIB, petugas kepolisian tampak merapikan dan mengangkat kawat duri, yang sebelumnya dipasang sebagai benteng bagi pengunjukrasa di bagian luar gedung dewan. Dengan memakai mobil bak terbuka, aparat kepolisian mengangkut kawat-kawat duri tersebut dari lokasi.

Untuk sistem keamanan dan penjagaan, hingga menjelang siang hari aparat kepolisian masih berada di sekitar gedung DPRD Sumut. Begitu juga dengan petugas sekuriti gedung dewan, tampak bertugas seperti biasanya. Ada yang bertugas menjaga bagian pintu masuk, sampai di beberapa titik area dalam.

Namun untuk akses masuk dan keluar gedung tersebut, pihak keamanan tampak hanya membuka satu pintu pada gerbang utama saja. Sementara pada akses keluar yang biasanya dari pintu tiga dekat gedung Mandiri, dikunci memakai gembok besi.

Kerusakan di DPRD Medan di 26 Titik

Selain gedung DPRD Sumut, gedung DPRD Medan juga ikut dilempari massa mahasiswa dengan batu, saat aksi unjukrasa, Selasa (24/9) sore. Mengakibatkan rusaknya sebagian gedung.

Khusus di DPRD Medan, sejumlah kaca gedung wakil rakyat itu tampak retak. Beberapa fasilitas pun tampak rusak.

Kemarin, Sekretariat DPRD Medan mulai mengecek sejumlah titik yang rusak di gedung di DPRD Medan. Dari hasil pengamatan mereka, setidaknya ada 26 titik yang mengalami kerusakan parah akibat lemparan batu oleh mahasiswa.

“Total tadi kami hitung ada 26 titik yang rusak. Kebanyakan memang kaca pecah dan retak,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi S Harahap saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (25/9).

Terkait total kerugian, Andi menyebutkan belum mengetahui pasti. “Total kerugian masih dihitung sama bagian rumah tangga dan perlengkapan. Kalau hitung-hitung kasarnya, mungkin di angka puluhan juta atau lebih,” tandasnya.

Sesalkan

Menyikapi aksi perusakan yang dilakukan oleh mahasiswa, Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus, mengaku sangat menyayangkan. Robi menyebutkan, sikap anarkis yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan tindakan kriminal.

“Demo itu bagian dari demokrasi. Bahkan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi demo yang seperti apa? Tentu yang sesuatu aturan. Kalau demo yang anarkis seperti ini, ini jelas melanggar undang-undang,” ucap Robi kepada Sumut Pos, Rabu (25/9).

Selain itu, kata Robi, seharusnya mahasiswa merupakan pihak yang paling depan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Karena mahasiswa merupakan generasi terdidik, kritis, dan merupakan masa depan bangsa.

“Sekarang satpam perempuan yang tak bersalah justru jadi korban. Hidungnya patah dan sekarang masih di rawat di ruang ICU RS Puteri Hijau. Apakah ini demokrasi? Saya fikir kita semua sepakat bahwa ini bukan lah nilai-nilai demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. Ini memalukan,” cetusnya.

Untuk itu, Robi mengimbau, agar ke depannya mahasiswa bersikap wajar dan tetap patuh terhadap hukum di Indonesia. Bilapun harus melakukan unjukrasa, maka harus menyatakan aspirasinya tersebut dengan cara-cara yang sesuai prosedur.

“Kalau mau demo ya silahkan saja, tidak ada yang melarang itu, tapi harus dengan tertib, dengan santun, dengan damai dan ikuti aturan. Sampaikan dengan kata-kata yang pantas. Ingat, yang mereka rusak ini adalah rumah rakyat dan yang menjadi korban adalah rakyat itu sendiri,” tutupnya.

Aksi demonstrasi menolak RKUHP dan RUU KPK berlangsung di banyak daerah di Indonesia. Gelombang massa mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi gedung-gedung DPR di tiap tingkatan.

Demonstrasi menyampaikan aspirasi hal yang lumrah dalam demokrasi. Ketika berujung anarki, tentu sangat disesali. Karena berakhir bentrokan, kerusakan, luka-luka bahkan bisa saja sampai ada yang mati.

Senada, Agus Sastrawan Harahap, eks Ketua BEM Unimed juga menyesalkan demonstrasi yang berujung anarki yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Agus yang mengaku tergabung dalam Eksponen Presidium Aliansi (Ekspresi) BEM Sumut menuturkan, tindakan anarkistis datang dari mahasiswa dan juga petugas kepolisian. Kedua belah pihak, menurut dia sama-sama tak mampu menahan diri. “Kita menolak anarki dalam bentuk apapun, baik yang dilakukan adek-adek mahasiswa maupun petugas kepolisian,” ujarnya.

Dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) ini menyesalkan aksi demonstrasi berakhir antiklimaks. “Mahasiswa anarki dan memaksakan kehendak dan merusak fasilitas, sementara petugas kepolisian asik main gebuk. Saya melihat ini bentuk kemunduran demokrasi,” kata dia.

Harusnya, kata dia, jika berpikir maju dalam demokrasi, sampaikanlah aspirasi sesuai aturan. “Jangan merusak. Lantas petugas keamanan, amankanlah aksi itu dengan kesabaran. Jika ada provokator, ya ditangkap. Tapi apa ya betul harus disiksa seperti video-video yang beredar?” sambung Agus.

Azrul Hasibuan, eks Ketua BEM Universitas Alwasliyah (UNIVA) Medan menimpali, anarki yang terjadi dipicu tersumbatnya ruang-ruang dialogis antara mahasiswa dan legislatif. “Ruang dan momentum dialog harusnya lebih terbuka. DPR RI juga seharusnya bergerak cepat. Jika cepat direspon, anarkisme tentu bisa terhindarkan,” katanya.

Ia menegaskan, tekanan memang penting. Tapi jangan merusak fasilitas negara. “Kan menggantinya pakai uang rakyat juga. Ini coba dipertimbangkan,” katanya.

12 Polisi Diperiksa

Sementara itu, Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait video pemukulan pihak kepolisian kepada mahasiswa yang beredar di media sosial.

“Ada dua video yang sedang dalam penyelidikan kita. Satu video yang direkam dari atas gedung Bank Mandiri dan dari pintu samping gedung DPRD Sumut,” terang Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Rabu (25/9).

Ia mengatakan, ada 12 anggota Polda Sumut yang diperiksa terkait video dari atas gedung Bank Mandiri. Tiga di antaranya dari Brimob Polda Sumut.”Dua personel berinisial MH dan FM yang melakukan pemukulan kepada mahasiswa dan itu dari Ditsamapta Polda Sumut,” ujarnya.

Mantan Wakapolrestabes Medan ini juga menyatakan kemungkinan masih ada anggota lain yang melakukan pemukulan dan masih dilakukan penyelidikan. “Untuk anggota yang memukul mahasiswa dari gedung samping DPRD Sumut pelakunya sama, yaitu Bripda MH. Jadi dia (MH) melintas di sana,” terangnya.

Mengenai aksi pemukulan terhadap salah seorang mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna hijau, di mana videonya viral di media sosial, Tatan mengakui tak sesuai prosedur. “Itu tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Jadi setiap melakukan pengamanan itu tentu ada arahan dan tidak boleh membawa senjata api atau senjata tajam serta tidak melakukan pemukulan di luar ketentuan undang-undang,” jabarnya.

Ia melanjutkan, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian apakah masuk kategori berat, sedang, ringan, semuanya ini masih proses. “Nanti dari Propam yang akan melakukan pemeriksaan dan akan disidangkan. Setelah itu, akan diberi sanksi sesuai peraturan Polri,” cetus Tatan.

Ia mengaku pihaknya mendapat informasi ada juga anggota yang melakukan penghinaan terhadap anggota dewan, yaitu Bripda FPS.”Ini masih kita lakukan penyelidikan,” katanya.

Ia menjelaskan, dari 12 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan, 5 di antaranya personel Polda Sumut.”Propam Polda Sumut akan memeriksa dan menghadirkan saksi yang berkaitan dengan kasus ini,” terangnya. (ris/prn/map/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wabah difteri adalah momok yang menakutkan karena dapat menyebabkan komplikasi berbahaya, bahkan hingga kematian jika tidak segera ditanggulangi. Seperti yang dialami mahasiswi Universitas Sumatera Utara (USU) yang meninggal di RSUP H Adam Malik Medan, Sabtu (21/9) lalu. Guna mengantisipasi bakteri difteri, masyarakat perlu mengetahui gejala awal dan penularannya. Seperti apa?.

MENURUT dr Restuti Hidayani Saragih SpPD dari RSUP Haji Adam Malik, difteri adalah infeksi menular yang disebabkan bakteri (Corynebacterium). Dalam kasus yang parah, infeksi bisa menyebar ke organ tubuh lain seperti jantung dan sistem saraf. Bakteri penyebab penyakit ini menghasilkan racun yang berbahaya jika menyebar ke bagian tubuh lain.

Diungkapkannya, gejala penyakit ini berupa demam, sakit tenggorokan, terbentuknya lapisan di amandel dan tenggorokan. “Gejala yang paling utama adalah demam. Lalu, disusul keluhan nyeri menelan.

Bahkan, ada keluhan pada leher yang terjadi pembengkakan dimana ditemui tanda khas di rongga mulut langit-langit sampai pangkal kerongkongan. Tanda itu bisa dilihat ada membran putih keabuan yang susah dilepas dan bila ditarik mudah berdarah,” ungkapnya, kemarin.

Ia menyebutkan, penularan infeksi bakteri difteri ini melalui beberapa cara yakni droplet atau percikan ludah. Bila seseorang bersin dan tidak memakai masker atau batuk juga tidak menutup dengan tisu, maka akan mengenai orang di depannya.

Kalau seandainya yang bersin tadi penderita difteri, maka orang di depannya tadi kemungkinan terkena. “Makanya, diperlukan masker bila kita berkontak dengan pasien difteri atau suspect difteri. Menggunakan masker bedah atau masker biasa untuk melindungi dari percikan ludah,” sebutnya.

Dia menuturkan, penularan juga bisa terjadi pada orang yang berinteraksi atau kontak erat dengan pasien suspect difteri. Dalam hal ini, masa penularan 10 hari ke belakang sejak sebelum penderita atau suspect menderita nyeri menelan. “Contohnya yang satu atap satu rumah, misalnya dalam keluarga.

Bisa juga tinggal di asrama, satu kelas di kampus atau sekolah, teman sepermainan serta dokter yang merawat penderita atau tenaga medisnya. Kontak erat ini bila terjadi gelaja-gejalanya, maka harus segera dilakukan pencegahan dengan obat antibiotik selama 7 hari dan diberi vaksinasi. Selain itu, di-swab (diambil sampel) tenggorokannya dan diperiksakan untuk melihat lebih jauh,” jelas dr Restuti.

Tak hanya itu, sambung dia, penularan juga dapat terjadi pada kulit yang terbuka atau luka. Namun, untuk kasus ini jarang ditemui karena lebih banyak penularannya melalui saluran pernapasan. “Meski begitu, untuk mengetahui apakah seseorang itu memang benar-benar terinfeksi bakteri difteri perlu penegakan diagnosis di bidang medis dengan tahapan klinis yakni dilihat, diwawancara, dan tanya keluhannya serta pemeriksaan fisik,” paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, siapa pun di usia berapa pun dapat terkena difteri. Namun, difteri cenderung dan sangat mudah menyebar pada anak-anak dan orang dewasa yang tidak diimunisasi. Seseorang lebih mungkin terjangkit infeksi ini jika tidak mendapatkan atau tidak melengkapi imunisasi difteri sewaktu kecil dulu.

Oleh sebab itu, tambah dia, begitu didapat tanda-tanda yang sangat tinggi kecurigaan difteri maka disarankan berobat ke rumah sakit. Sebab, difteri dapat ditangani dengan mengurangi faktor-faktor risiko. “Baik anak-anak maupun orang dewasa harus sama-sama memastikan apakah mereka sudah menerima vaksin difteri atau belum.

Jika belum, maka harus diimunisasi lagi untuk mencegah terkena penyakit ini. Dalam kasus yang parah, wabah difteri dapat mengakibatkan kematian akibat gagal pernapasan karena sumbatan tebal di saluran napas,” imbuhnya.

Sementara, Kasubbag Humas RSUP Haji Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, tiga tahun terakhir sejak 2017 pihaknya menangani pasien difteri. Pasien yang ditangani sebagian besar anak-anak. “Tahun 2017 ada 2 pasien, 2018 11 pasien dan 2019 (September) 4 pasien. Sebagian besar pasien merupakan anak-anak dan sembuh. Namun, tahun ini kebetulan ada dewasa hingga meninggal dunia karena kondisinya cukup parah ketika ditangani,” ujarnya.

Diketahui, tiga mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) asal Malaysia diduga terserang bakteri difteri. Akibatnya, dari ketiga mahasiswi tersebut satu diantaranya meninggal dunia yaitu Nurul Arifah Ahmad Ali (20) yang sempat dirawat di RSUP Haji Adam Malik. Sedangkan dua orang lagi berinisial LW (21) dan U (21) yang merupakan teman satu kos Nurul, hingga kini masih dirawat intensif. (ris)