MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) diminta harus tegas dan tak pilih kasih dalam menertibkan papan reklame yang bermasalah atau menyalahi. Salah satunya, reklame di Jalan Krakatau Simpang Jalan KH Syekh Abdul Wahab Rokan Kelurahan Glugur Darat II, Medan Timur.

Informasi diperoleh di lapangan, reklame itu milik PT Intermedia Saka Neto dengan Izin Reklame Nomor: 0019/0018/0117/2.1/0506/09/2019. Izin reklame tersebut mulai berlaku tanggal 9 September dan berakhir 7 September 2020, dengan ukuran 2×8 meter persegi.

Reklame itu merupakan jenis mini billboard dan materi yang dimuat non rokok dengan judul teks lokasi promosi. Untuk pajaknya, mencapai Rp15 juta lebih.

“Ukuran reklame dalam izinnya tertera 2×8 meter persegi, dengan ketinggian 12 meter di atas persil. Nasmun di lapangan ternyata reklame tersebut tidak sesuai karena ukurannya 3×7 meter persegi. Artinya, ukurannya melebihi dari izin yang diterbitkan atau terjadi perubahan ukuran,” ungkap Rapioman Siregar, selaku Koordinator Lembaga Studi dan Kajian Independen Sosial Sumut, Rabu (25/9).

Diutarakan dia, sesuai pasal 11 ayat 1 B Peraturan Wali (Perwal) Kota Medan Nomor 15/2017, izin reklame dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila pemegang izin tak memasang reklame sesuai dengan izin yang diterbitkan. Karena, ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi bangunan reklame. “Patut dan layak izin reklame tersebut dicabut atau dibatalkan menurut hukum,” ucapnya.

Selain diduga terjadi perubahan ukuran, sambung dia, reklame tersebut juga disinyalir tak ada rekomendasi dari Dinas TRTB (Perkim-PR). Padahal, dalam prosedurnya untuk reklame tiang harus ada rekomendasi dari dinas tersebut.

Tak hanya itu, di dalam persyaratan pengajuan izin reklame disebutkan salah satunya melampirkan fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

“Reklame yang berdiri di atas tanah seluas 13,86 meter persegi itu diduga tidak ada memiliki PBB, karena tanah itu merupakan tanah negara. Jadi, bagaimana mungkin permohonan izin reklame itu dapat diproses. Dengan kata lain, kuat dugaan tidak sesuai prosedur,” cetusnya.

Dia menilai pemberian izin reklame tersebut diduga terlalu dipaksakan dan terdapat banyak permasalahan hukum yang timbul di dalam pembuatan dan penerbitan izinnya. “Menurut pasal 7 D Perwal Kota Medan Nomor 15/2017, dijelaskan bahwa fotocopy perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotocopy alas hak yang dilegalisir instansi berwenang. Namun, bagaimana mungkin perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dilegalisir sementara perjanjian itu disinyalir dilakukan di bawah tangan,” paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, Pemko Medan melalui instansi terkait yaitu Satpol PP diminta menindak tegas reklame diduga bermasalah dan menyalahi tersebut. “Jangan pilih kasih dan pandang bulu menertibkan reklame bermasalah, apalagi menyalahi. Jika tidak dilakukan tindakan, maka kami akan melakukan aksi turun ke jalan secara besar-besaran,” tukasnya.

Sementara, Kasatpol PP Medan melalui Sekretaris Rakhmat Harahap mengaku akan segera menindaklanjuti reklame yang disinyalir menyalahi tersebut. “Terima kasih atas informasinya, kita akan tindak lanjuti ke bidangnya,” aku Rakhmat.

Menurut Rakhmat, tahapan tindak lanjut yang akan dilakukan nantinya dengan melakukan kroscek ke lapangan. Selanjutnya, jika menyalahi maka akan dicabut atau ditumbangkan. “Kita masih terus menertibkan reklame yang bermasalah. Apabila dari hasil penelusuran di lapangan ternyata menyalahi, maka tentunya dicabut,” tegas dia. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses relokasi 332 pedagang pasar tradisional Jalan Timah ke lokasi sementara yang telah dipersiapkan berlangsung lancar dan persuasif. Para pedagang secara sukarela memindahkan dagangan mereka ke lapak baru yang telah disiapkan di lokasi penampungan, tepatnya persis berada di samping lokasi awaln

“Alhamdulillah, pemindahan ke tempat penampungan sementara berlangsung lancar dan persuasif. Pedagang dengan sukarela pindah ke tempat yang sudah ditentukan,” ucap Kepala Cabang I PD Pasar, Syafrizal Lubis didampingi Kepala Pasar Timah, Bonar Pasaribu kepada Sumut Pos, Rabu (25/9).

Menurut Syafrizal, pemindahan ini merupakan program PD Pasar sejak lima tahun lalu, namun baru tahun ini bisa terlaksana. Lokasi pasar yang lama akan diperbaiki agar lebih layak, baik serta nyaman bagi pedagang dan pembeli.

Setelah selesai, lanjutnya, 332 pedagang lama akan kembali ke bangunan semula tanpa diundi dan menempati posisi seperti semula dan beberapa hal lain seperti kesepakatan bersama antara PD Pasar dan pedagang Pasar Timah pada 10 September lalu.

Syafrizal memperkirakan, perbaikan akan berjalan sekitar enam bulan setelah seluruh pedagang berada di lokasi penampungan sementara.

“Seperti tekad Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Rusdi Sinuraya, kami ingin menghadirkan pasar? tradisional yang cantik, aman dan nyaman. Harapannya, ke depan masyarakat bisa semakin banyak berkunjung dan berbelanja ke pasar modern. Dengan demikian, tentu menambah geliat ekonomi para pedagang,” urainya.

Hal itu, lanjutnya, sejalan dengan arahan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin yang ingin pasar tradisional menjelma sebagai pasar idaman, khususnya bagi warga Kota Medan. “Kami berupaya mewujudkan arahan tersebut. Pasar tradisional harus berubah menjadi pasar yang nyaman dan menyenangkan hingga menjadi idaman bagi para pembeli,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menandatangani Naskah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Republik Indonesia di Pendopo Gedung Cipta Karya Kemen-PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/9).

Penandatanganan ini dilakukan setelah permohonan pengajuan Hibah BMN yang diajukan Pemko Medan telah disetujui Kemen PUPR serta Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI selaku pengelola barang. Dengan penandatanganan yang dilakukan ini, maka BMN yang diserahkan itu resmi dikelola Pemko Medan.

Adapun BMN yang diserahkan Kemen PUPR kepada Pemko Medan berupa infrastruktur yakni Jalan Kotamadya dengan kode barang 5.01.01.04.999 yang berlokasi di Kecamatan Medan Belawan dengan luas 1.320m2 dengan nilai perolehan Rp. 9.681.210.000. Kemudian Jalan Kotamadya dengan kode barang 5.01.01.04.999 di kawasan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan dengan nilai perolehan Rp. 4.879.103.000 dan tahun perolehan 2015.

Selanjutnya Jalan Kotamadya lainnya dengan kode barang 5.01.01.04.999 yang berlokasi di Kecamatan Medan Labuhan dengan nilai perolehan Rp. 5.984.881.700 dan tahun perolehan 2016. Dengan diserahkannya 3 BMN berupa infrastruktur dari Kemen-PUPR, maka sejak penandatanganan dilakukan pengelolaan sepenuhnya di bawah naungan Pemko Medan.

Selain Pemko Medan, ada 21 pemerintah kota dan 66 pemerintah kabupaten di Indonesia lainnya yang juga menerima hibah BMN dari Kemen-PUPR. Penandatanganan dilakukan langsung masing-masing kepala daerah bersama dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen-PUPR Danis Hidayat Sumadilaga.

Usai penandatanganan dilakukan, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH mengaku sangat gembira karena permohonan hibah BMN yang diajukan akhirnya disetujui oleh Kemen-PUPR dan Kemenkeu RI.

Setelah penandatanganan ini, Wali Kota selanjutnya akan menyampaikan laporan pelaksanaan hibah yang dilampiri dengan naskah BAST dan keputusan penghapusan akan disampaikan secara kesatuan dengan laporan penghapusan BMN kepada Kemenkeu RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelolaan barang.

‘’Dengan diserahkannya BMN berupa 3 infrastruktur berupa jalan, tentunya tidak ada lagi keragu-raguan bagi kita untuk mengelola sepenuhnya, termasuk dalam mengalokasikan anggaran guna untuk operasi maupun pemeliharaannya dalam APBD Kota Medan. Semoga ketiga BMN infrastruktur jalan yang kita terima ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,’’ kata Wali Kota.

Wali Kota mengingatkan kepada OPD terkait agar senantiasa menjaga dan merawat ketiga BMN infrastruktur jalan hasil hibah tersebut sehingga dapat dipergunakan masyarakat guna mendukung kelancaran aktifitasnya. ‘’Saya minta OPD terkait bertanggung jawab penuh untuk menjag dan memeliharanya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan merata,’’ pesannya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan dalam kegiatan Latihan Bersama (Latma) Pacific Partnership tahun 2020, yang akan digelar di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kegiatan ini melibatkan militer AS, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah (provinsi/kab/kota), hingga masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sabrina menyampaikan dukungan dan kesiapan tersebut, saat memimpin rapat koordinasi dan sosialisasi kegiatan Latma Pacific Partnership 2020, di Ruang Rapat Kaharudin Nasution, Kantor Gubernur, Rabu (25/9).

Dikatakan Sabrina, Latma Pacific Partnership bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman seluruh elemen masyarakat terhadap tanggap darurat bencana. Kegiatan ini bekerja sama dengan pihak militer Amerika Serikat, serta militer dari beberapa negara lain.“Kami siap berpartisipasi, dan akan intens berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya.

Menurut Sekda, acara tersebut sangat bermanfaat. Apalagi Sumut adalah daerah yang rawan bencana. Diharapkan, seluruh kabupaten/kota bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan internasional tersebut. Sehingga masing-masing kabupaten/kota juga memiliki pengetahuan yang sama untuk tanggap darurat bencana.

“Seluruh elemen masyarakat harus mempersiapkan diri dan memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana,” paparnya.

Apalagi Indonesia adalah negara yang sering dilanda berbagai macam bencana dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berpotensi atau rawan dilanda 12 jenis bencana alam.

Di antaranya cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), banjir, gelombang ekstrim, banjir bandang, gunung api, tsunami, kekeringan, epidemi, dan kegagalan teknologi. “Untuk itu, pelatihan atau pembekalan mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat sangat diperlukan,” kata Sabrina lagi.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan mendatangkan banyak tamu dari negara asing dan berpotensi menambah pemasukan bagi masyarakat. Karena itu, Sabrina mengharapkan kegiatan tersebut sukses guna mempromosikan Sibolga dan Tapanuli Tengah ke dunia internasional.

Latma Pacific Partnership sudah diadakan beberapa kali di Indonesia. Untuk itu, Sabrina mengatakan setiap pihak yang terlibat agar belajar dari setiap kekurangan yang ada pada penyelenggaraan sebelumnya.

Hal itu dimaksudkan agar kegiatan kali ini bisa sukses lebih baik lagi. Apalagi kegiatan tersebut membawa nama Indonesia sebagai tuan rumahnya. “Meski kali ini Sumatera Utara dapat kehormatan menjadi tuan rumah, kita (Sumut) tetap membawa nama baik Indonesia di mata dunia,” harap Sekda.

Sementara itu, Kabiro Otda Setda Provsu Basarin Yunus Tanjung memaparkan, Pemprov Sumut telah melakukan beberapa kegiatan terkait tanggap bencana.

Di antaranya, sosialisasi mitigasi bencana, menyiapkan Satgas Penanggulangan Bencana, memperbaiki sekolah (SMA/SMK) yang rusak karena bencana. Namun Latma tersebut tentu akan menambah pemahaman kesiapsiagaan bencana bagi Sumatera Utara. “Diharapkan latihan bersama dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan dampak positif bagi Sumut,” ujar Basarin.

Kepala Unit Kerja Sama Bakti Kesehatan Pusat Kesehatan TNI Tjahja Nurrobi menyampaikan, beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam Latma Pacific Partnership, Agustus 2020.

Di antaranya, festival, bakti sosial, bakti kesehatan atau pelayanan kesehatan masyarakat, seminar terkait tanggap bencana, simulasi lapangan jika terjadi bencana. Serta pembangunan fasilitas seperti ruang aula di Puskesmas, kelas, MCK. “Kegiatan ini melibatkan militer AS, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah (provinsi/kab/kota), hingga masyarakat,” ujarnya.

Selain bencana alam, Tjahja mengatakan, bencana biologi juga menjadi tema yang difokuskan pada Latma tersebut. Bencana biologi adalah bencana yang berbentuk virus, bakteri dan lainnya.

Rencananya, akan didatangkan kapal USS Comstock milik Amerika Serikat yang membawa ratusan kru. Guna memberi pelayanan kesehatan maupun yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Latma Pacific partnership telah diadakan sejak tahun 2010. Latma tersebut telah diadakan di Ambon, Seulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Padang, dan Bengkulu. Turut hadir perwakilan Kodam I/BB, OPD Pemprov Sumut, dan perwakilan Pemkab Tapteng. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kualitas atau kondisi udara di Kota Medan beberapa hari belakangan ini tidak sehat, karena diselimuti kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau dan Jambi. Karenanya, untuk menghindari dampak penyakit dari kabut asap tersebut, maka sangat penting menggunakan masker, terutama bagi kalangan pelajar.

Anggota DPRD Medan Habiburrahman Sinuraya mengatakan, para pelajar semestinya menggunakan masker ketika kondisi udara tidak sehat. Sebab, selain menimbulkan penyakit, kabut asap juga bisa mengganggu konsentrasi belajar.

“Dampak kabut asap jangan dianggap sepele bagi kalangan pelajar karena bisa menimbulkan penyakit seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), jantung, asma, paru-paru, iritasi mata dan berbagai penyakit lainnya. Selain itu, bisa juga mengganggu konsentrasi belajar,” ungkap Habiburrahman ketika sosialisasi pencegahan penyakit ISPA sekaligus pembagian masker gratis di Perguruan Harapan Mandiri, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Rabu (25/9).

Diutarakan dia, kabut asap yang mengepung Kota Medan sudah sampai pada taraf cukup mengkhawatirkan. Bahkan, BMKG telah menyatakan kualitas udara di Medan tidak sehat. “Makanya, kita berikan edukasi dan pembagian masker gratis kepada anak-anak sekolah. Program ini dijalankan dalam rangka mencegah penyakit akibat kabut asap. Anak-anak diimbau dan diajarkan cara memakai masker yang benar, sehingga terhindar dari berbagai penyakit,” tutur politisi muda dari Partai Nasdem ini bersama timnya.

Menurut Habib, penggunaan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan bagi pelajar harus disadari sangat penting. Apalagi, saat menggunakan transportasi umum atau mengendarai sepeda motor. “Dahulu mengenakan masker hanya saat sedang sakit saja, kini meski dalam kondisi sehat penggunaan masker dinilai diperlukan untuk melindungi diri dari polusi,” terang dia.

Habib mengatakan, tak hanya sosilisasi pencegahan penyakit ISPA dan pembagian masker, ia juga membagikan nebulizer yang merupakan alat kesehatan penghasil uap dari obat-obatan cair sehingga bisa dihirup dengan mudah dan nyaman. Alat ini membantu mengantarkan obat cair dalam bentuk butiran air yang sangat kecil supaya langsung masuk ke dalam paru-paru.

“Kita targetkan ada 100 nebulizer yang dibagikan kepada para siswa-siswi. Namun, alat ini dibagikan kepada mereka yang mengalami keluhan pernapasan, sesak napas atau asma,” tukasnya.

Sementara, pihak sekolah menyambut baik kegiatan yang dilakukan Habib bersama jajarannya. Kepala SMA Harapan Mandiri, Kwok Hin sangat berterima masih atas edukasi dan pembagian masker serta nebulizer yang diberikan. “Kami berharap program sosial seperti ini dapat berkelanjutan untuk kedepannya. Namun demikian, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan memberikan perhatian khusus terhadap Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mulai dari anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Ini untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah (Pemda) yang bebas korupsi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019, di Sunan Hotel Solo, Rabu (25/9). Peserta acara yang digelar Kemendagri dan KPK tersebut adalah para Wakil Gubernur se-Indonesia, Inspektorat, Bappeda, BPKAD dan Bagian Humas.

Saat diwawancarai, Wagub mengatakan, Pemprov Sumut akan memberikan perhatian khusus kepada APIP, mulai dari anggaran, SDM dan sarana prasarana. Untuk anggaran, katanya, akan ditambah, namun tetap harus dipertanggungjawabkan.

“Saya setuju, karena apapun kita mau lakukan, agar organisasi kita ini menjadi baik, apalagi organisasi APIP ini kan pengawasan internal. Dia mendatangi daerah-daerah, UPT-UPT kita menyebar. Pastilah perlu anggaran biaya, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Saya setuju, sesuai dengan kewenangan, luas wilayah, dan juga pengawasan yang lebih luas, harus didukung dengan anggaran yang sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggungjawabnya,” ujar Musa Rajekshah.

Terkait dengan kompetensi ASN yang ada di APIP, menurut Wagub, hal itu wajib dilakukan. Karena melalui APIP diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan internal pemerintahan. “Kompetensi orang-orangnya, SDM orangnya harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara tugas tanggung jawab dan juga secara kepribadian, mentalnya, imannya, semuanya harus teruji dengan baik, baru dia bisa bekerja dengan baik dan benar,” katanya.

Kesejahteraan APIP, juga menjadi perhatian Wagub. Menurutnya, kesejahteraan APIP harus diperhatikan dan tidak boleh sama dengan yang lain. Untuk itu, Wagub sepakat jika diterapkan sistem Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment).

“Saya sepakat juga kalau dibikin sistem seperti KPK, jadi mendapatkan tambahan apabila berhasil mengungkapkan kasus. Apalagi kasus yang merugikan keuangan daerah kita,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika membuka Rakorwasdanas 2019 tersebut, meminta para kepala daerah memberikan perhatian kepada APIP, mulai dari anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. “Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal Pemerintah Daerah, dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam sambutannya mengimbau agar APIP di daerah lebih banyak melakukan inovasi dalam pencegahan korupsi. Sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan. Antara lain dengan memperluas medium pemberantasan korupsi, mengutamakan strategi pencegahan, serta membangun sistem dan budaya antikorupsi.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Musa Rajekshah memberikan saran dan pertanyaan kepada para narasumber, bahwa perlu penerapan e-goverment secara keseluruhan dan terintegrasi. “Karena dengan adanya teknologi diharapkan praktek korupsi dapat dihilangkan,” ujar Wagub, yang diamini oleh seluruh narasumber dan mendapat aplause dari para peserta rapat.

Acara yang akan berlangsung hingga Jumat (27/9) itu menghadirkan para narasumber, di antaranya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Irjen Kemendagri Tumpak Simanjuntak, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Me-dan menggelar Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2019 di Royal Suite Condotel Jalan Palang Merah Medan, Selasa (24/9).

Adapun tujuan kegiatan ini digelar untuk mengetahui progres implementasi ide inovasi pelayanan publik hasil kegiatan pelatihan pelayanan publik berorientasi inovasi yang telah dilaksanakan tahun 2017 dan 2018. Di samping itu juga untuk membekali inovator terkait dengan metode evaluasi pelayanan publik secara konsep maupun praktik.

Evaluasi diiikuti 53 orang peserta yang merupakan alumni pelatihan inovasi pelayanan publik di tahun 2017 dan 2018. Pembukaan evaluasi yang berlangsung selama 4 hari mulai 24 sampai 27 September mendatang dilakukan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Umum Setdako Medan Renward Parapat. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang peserta yang dilakukan Renward didampingi Kepala BKD & PSDM Kota Medan Muslim Harahap.

Mengawali sambutannya, Renward lebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasihnya karena para alumni yang telah mengikuti pelatihan dan inovasi pelayanan publik sudah menciptakan inovasi di lingkungan tempat kerjanya masing-masing. Diharapkannya, inovasi tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakan Renward, pengembangan inovasi pelayanan publik telah menjadi sebuah kebutuhan bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif. Dengan berbagai kebijakan yang memayunginya, jelas Renward, inovasi semakin mendapat tempat dalam penyelenggaraan pemerintah ditandai dengan diberikannya berbagai penghargaan untuk mendorong instansi dan lembaga melakukan inovasi.

Sebagai contoh penghargaan yang diberikan itu, alnjut Renward, di antaranya, TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementrian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN & RB), IGA yakni Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI hingga Lomba INAGARA atau Inovasi Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. “Untuk itu saya minta kepada kita semua, sudah seharusnya kita memperbaiki diri untuk bekerja lebih berkualitas lagi. Jangan bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan melaksanakan tugas pokok semata sehingga pelayanan yang diberikan hanya seadanya saja. Terutama, bagi ujung tombak pelayanan di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas dan rumah sakit,” kata Renwad.

Renward meminta, ciptakanlah pelayanan publik yang sederhana dalam birokrasinya namun tetap berkualitas serta memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan. “Ingat, kita adalah apratur sipil negara (ASN) dan abdi masyarakat. Mari kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbaunya. (map/ila)

Mantan Kadis Perhubungan Kota Medan itu selanjutnya berharap kepada seluruh alumni pelatihannya inovasi pelayanan publik, agar dapat menjadi agen inovasi di OPD masing-masing. inovasi yang dihasilkan peserta diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan.

Sebelumnya Kepala BKD & PSDM Kota Medan Muslim Harahap diwakili Kabid Pengembangan SDM Adrian Saleh dalam laporannya menjelaskan, para peserta yang mengikuti evaluasi ini akan diberi materi sosialisasi dan penjelasan konsep (overview) inovasi pelayanan publik serta teknik dan praktik pemetaan progres implementasi inovasi serta manajemen pengembangan kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara.

“Agar pelaksanaan evaluasi berjalan efektif dan maksimal serta menghasilkan output seperti yang diharapkan, kita mendatangkan Kepala Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negata RI Bapak Drs Seni Hartono,” jelas Saleh. (map/ila)