28 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 4906

Lagi Asik Nongkrong, Dua Jambret Dicokok

istimewa BERSAMA: AHD dan MA kompak nginap bersama di Polsek Sunggal.
istimewa BERSAMA: AHD dan MA kompak nginap bersama di Polsek Sunggal.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua pemuda pelaku jambret penumpang di atas becak bermotor (Betor) berhasil diringkus petugas Polsek Sunggal. Keduanya ditangkap saat sedang berada di rumah.

Kanit Reskrim Polsek Sunggal Iptu Sarif Ginting mengatakan, kedua pelaku masing-masing berinsial AHD (21) warga Jalan Murai, Medan Sunggal dan MA (17) warga Jalan Banteng, Kecamatan Medan Helvetia.

“Keduanya diciduk setelah menjambret handphone milik seorang pelajar SMP Rizky Sakinah Sari warga Jalan Garuda, Kelurahan Sei Sikambing, Medan Sunggal pada Rabu (18/9) sore,” ujar Sarif, Selasa (24/9).

Saat itu, korban yang masih duduk di kelas III SMP ini mengaku dijambet saat naik Betor di Jalan Rajawali, Medan Sunggal. Menanggapi laporan itu, Tim Pegasus Polsek Sunggal langsung menuju lokasi kejadian guna mencari bukti dan identitas para tersangka.

Setelah mengetahui identitas kedua tersangka, keesokan harinya Tim Pegasus langsung mencari keberadaan kedua tersangka.

Mengetahui keberadaan kedua pelaku, selanjutnya petugas menuju ke Jalan Garuda yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Setiba di sana, petugas melihat kedua tersangka sedang berada di sebuah rumah. Selanjutnya petugas langsung menangkap keduanya.

Dari pelaku jambret tersebut, petugas mengamankan barang bukti satu unit handphone merk Realme warna biru. Keduanya kemudian diboyong ke Mapolsek Sunggal.

“Jadi kedua tersangka ini kita tangkap keesokan harinya saat berada di rumah,” beber Kanit Reskrim.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan Pasal 365 Ayat (2) KUHPidana ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. (ris/ala)

Rapat Paripurna Internal DPRD Medan, 8 Fraksi Resmi Dibentuk

RAPAT: Pimpinan sementara DPRD Medan, Hasyim SE dan Ihwan Ritonga, saat menggelar rapat paripurna internal DPRD Medan, Selasa (24/9). Triadi wibowo/Sumut pos
RAPAT: Pimpinan sementara DPRD Medan, Hasyim SE dan Ihwan Ritonga, saat menggelar rapat paripurna internal DPRD Medan, Selasa (24/9).
Triadi wibowo/Sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna internal DPRD Medan untuk melakukan pengumuman Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Medan periode 2019-2024 digelar di ruang Paripurna DPRD Medan, Selasa (24/9). Dalam paripurna tersebut secara sah ditetapkan ada delapan fraksi di DPRD Medan. Tujuh di antaranya menggunakan nama partai masing-masing, sedangkan satu lainnya yang merupakan fraksi gabungan yang terdiri Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP).

Pengumuman Komposisi Personalia Fraksi DPRD Medan itu dipimpin langsung pimpinan sementara DPRD Medan, Hasyim SE dan Ihwan Ritonga. Masing-masing fraksi dipimpin ketua, sekretaris dan bendahara serta penasehat. Setiap fraksi sekurangnya terdiri atas empat orang anggota, sesuai jumlah komisi yamg ada di DPRD Medan, yakni Komisi I hingga Komo IV.

Adapun nama berikut struktur fraksi yang telah ditetapkan dalam paripurna tersebut, yakni PDIP. Sebagai Ketua dijabat oleh Robi Barus, sekretaris oleh Daniel Pinem, Bendahara oleh Paul Mei Anton Simanjuntak dan Penasihat oleh Hasyim SE.

Kedua, ada Fraksi Gerindra. Sebagai Ketua dijabat oleh Surianto Butong, Sekretaris oleh Dedy Akhsyari Nasution, Bendahara Oleh Dame Duma Sari Hutagalung dan Penasihat oleh Ihwan Ritonga.

Untuk Fraksi PKS, jabatan Ketua Fraksi dipimpin oleh Rudiyanto Simangunsong SPdi, Sekretaris oleh Syaiful Ramadhan, Bendahara oleh Rudiawan Sitorus dan Penasihat Fraksi oleh Dhiyaul Hayati.

Keempat, untuk Fraksi PAN, jabatan Ketua dijabat oleh Edwin Sugesti Nasution, Sekretaris oleh Abdurrahman Nasution, Bendahara oleh Sudari dan Penasihat oleh HT Bahrumsyah SH MH.

Kelima, untuk Fraksi Golkar, jabatan ketua diisi oleh M Afri Rizki Lubis, Wakil Ketua oleh Mulia Asri Rambut (Bayek), Sekretaris oleh M Rizki Nugraha dan Bendahara oleh Modesta Marpaung.

Keenam, untuk Fraksi NasDem, jabatan Ketua diisi oleh Afif Abdillah, Wakil Ketua oleh Antonius Devolis Tumanggor, Sekretaris oleh T. Edriansyah Rendy dan Bendahara oleh Habiburrahman Sinuraya.

Ketujuh, untuk Fraksi Demokrat, jabatan Ketua diisi oleh Burhanuddin Sitepu, Sekretaris oleh Ishaq Abrar M. Tarigan dan Bendahara oleh Doddy Robert Simangunsong.

Terakhir, untuk Fraksi Gabungan, yakni Fraksi Hanura, PSI dan PPP. Jabatan ketua diisi oleh Erwin Siahaan dari PSI, Sekretaris oleh Abdul Rani dari PPP dan Bendahara oleh Janses Simbolon dari Hanura. Khusus untuk fraksi gabungan ini, sebelumnya dijelaskan bahwa setiap tahun ketua fraksi akan diganti secara bergilir hingga habis periode jabatan atau 5 tahun. (map/ila)

Pemprov Ingin Bangun RTH Seluas 14 Hektare, Lirik Lahan Eks Bandara Polonia

EKS BANDARA Kawasan eks Bandara Polonia terlihat dari ketinggian, beberapa waktu lalu. Berdasarkan Perpres No 26/2011, kawasan eks Bandara Polonia ini diperuntukkan bagi Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, sehingga tidak boleh dibangun gedung tinggi di kawasan ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut kesulitan mendapatkan lahan seluas 14 hektare untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) atau ruang terbuka publik (RTP) di Kota Medan. Pemko Medan diharap memberikan dukungan penuh untuk rencana pembangunan tersebut. Sebab, lahan yang cocok dijadikan RTH tersebut adalah eks Bandara Polonia.

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut, Poppy Hutagalung mengatakan, secara logika, eks Bandara Polonia sangat cocok dan strategis dibuat untuk RTH. Lalu, idealnya Lanud Suwondo dipindah ke Kualanamu. Namun pihaknya tidak punya kewenangan sampai sana.

“Dan alternatifnya sempadan sungai sebenarnya dapat disusun sebagai RTH. Di mana tidak mesti harus ada tanah yang bersertifikat. Dan BPN tidak punya kewenangan juga untuk tidak menerbitkan sertifikat. Namun, banyak sekali kewenangan ini rupanya terkait dengan pemda dan pusat,” katanya kepada wartawan, Senin (23/9).

Menurutnya, RTH merupakan kewenangan kabupaten/kota. “Kita agak susah mendapatkan lahan. Sementara supporting Kota Medan kita tahu sendiri (masih kurang). Karena kami diminta sediakan lahan 14 hektare untuk satu hamparan/kawasan, itu yang sampai sekarang belum ada,” kata Poppy lagi.

Selain masalah lahan, pembangunan RTH dan RTP berkaitan erat dengan aturan tata ruang wilayah dan kota. Pemprovsu dalam konteks ini, tidak bisa lepas dari kedua faktor dimaksud.

“RTRK ini yang punya baru Kota Medan. Jadi kalaupun program ini mau dibangun mesti di Kota Medan. Tapi lagi-lagi masalah lahannya yang belum ada. Kami berharap dapat dukungan penuh dari Pemko Medan,” katanya didampingi Kabid Jaringan Pemanfaatan Air, Miswar Nasution, Kasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya, Kusriyadi.

Poppy tak mengingat persis berapa anggaran untuk pembangunan RTH karena masih baru menjabat di posisi itu. Namun diakuinya program dimaksud sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu.

“Dana kami dalam mencapai beban dan target kerja masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kami benar-benar kerja sama dengan BWSS II dan kabupaten/kota. Keberhasilan program ini tidak lepas dari sumber pendanaan dan koordinasi instansi terkait. Baik dari tingkat pusat dan dukungan kabupaten/kota, meski pemprov sudah menyiapkan dana, tidak ada dukungan kabupaten/kota terkait hal itu akan sulit terealisasi,” katanya.

Kabid Jaringan Pemanfaatan Air, Kusriyadi mengatakan, syarat dapat dibangunnya RTH dan RTP harus tersedia lahan seluas 14 hektare. Sempadan sungai menurutnya masih agak riskan dijadikan areal pembangunan RTH. Sebab lokasinya tidak pada satu hamparan atau kawasan.

Dia juga menerangkan perbedaan antara RTH dengan RTP. Kalau RTH sekitar 70 persen lebih dominan tanaman ketimbang fasilitas publik. “Untuk RTP justru kebalikannya, lebih banyak ruang buat publik ketimbang unsur tanaman dan tumbuhannya,” katanya.

Kabid Jaringan Pemanfaatan Air, Miswar Nasution lebih banyak memaparkan program irigasi di Sumut. Kata dia, pada tahun anggaran ini pihaknya hanya mengerjakan program lanjutan dari tahun sebelumnya. “Iya, sifatnya hanya pemeliharaan dan optimalisasi fungsi. Kami ada alokasikan Rp100 miliar untuk program tersebut,” katanya.

Pada kesempatan itu, instansi fisik di bidang pengairan tersebut turut mengungkapkan bahwa dalam urusan pendanaan mereka masih sangat terbatas. Sudah itu banyak pekerjaan dan program kerja mereka yang beririsan dengan kewenangan pemda dan pusat. (prn/ila)

Api Lahap Belasan Kios di Depan Unimed

PUING: Pemilik kios memandangi kiosnya yang tinggal puing-puing pasca terbakar pada Selasa dini hari (24/9).
PUING: Pemilik kios memandangi kiosnya yang tinggal puing-puing pasca terbakar pada Selasa dini hari (24/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belasan kios semi permanen di Jalan Pancing depan kampus Universitas Negeri Medan (Unimed), Jalan Williem Iskandar, Desa Medan Estate, Percutseituan, ludes terbakar. Kejadian itu terjadi pada Selasa (24/9/2019) sekitar pukul 02.00 Wibn

Pemilik kios grosir, Boksa Tampubolon mengaku saat kejadian dirinya tengah pulang ke kediamannya di kawasan Selambo, Amplas. Namun istri dan anaknya saat itu tengah tidur di dalam. Sehingga saat kejadian, ia pun bergegas ke lokasi.

“Sampai di sini, kios saya sudah terkepung (api). Karena posisi (kios) kami di tengah. Istri dan anak saya lari keluar,” ujar Tampubolon.

Namun, katanya, seluruh dokumen seperti ijazah dan surat lainnya tidak sempat terselamatkan. Karena kondisi saat kejadian, penghuni kios panik sehingga tidak terpikir menyelamatkan apa pun selain nyawa.

“Rokok pun yang ringan tak bisa diselamatkan. Padahal pas kejadian, masih sempat (istri) keluar masuk kios. Tetapi karena panik, tak bisa ngapa-ngapain, mereka lari saja,” katanya.

Menurut informasi, api berhasil dipadamkan dengan bantuan damkar. Namun karena banyaknya material kayu di bangunan kios, api cepat membesar.

“Kami tidak tinggal di sini. Sekitar jam 3 pagi, ini sudah habis. Jadi nggak tahu persis bagaimana kejadiannya,” ujar Naim kerabat pemilik warung nasi.

Sekretaris BPBD Medan, Nurly mengatakan, dalam peristiwa nahas tersebut tidak ada korban jiwa. “Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Namun untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Dan kerugian masih data,” Nurly.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, karena sebagian besar adalah usaha foto kopi. Hingga berita ini diturunkan, para pemilik kios masih membongkar puing, membersihkan lokasi. (bbs/ila)

Antisipasi Asap Berdampak ISPA, PLN – UPK Belawan Bagikan Masker

istimewa/sumut pos MASKER: Pegawai UPK Belawan memakaikan masker pada bocah yang berada di boncengan sepeda motor.
MASKER: Pegawai UPK Belawan memakaikan masker pada bocah yang berada di boncengan sepeda motor.
Istimewa/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi infeksi saluran pernapasan (ISPA) akibat kabut asap yang telah menyebar di Kota Medan, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Belawan membagikan masker gratis kepada masyarakat.

Pembagian sebanyak 5.000 masker gratis kepada pengguna jalan, pelajar, nelayan dan pengemudi angkot berlangsung di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Canang, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (24/9).

Pemberian masker dilakukan seluruh jajaran manajemen dan struktural PLN – UPK Belawan merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat di Belawan. Selain itu, untuk membantu tugas pemerintah berdasatkan surat edaran Wali Kota Medan.

Manajer PT PLN – UPK Belawan, Syahminan Siregar mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan adalah bentuk peduli dampak kabut asap bagi masyarakat di Belawan. Pembagian masker ini untuk mengantisipasi penyakit saluran pernapasan.

“Harapan kita, dengan masker yang dibagikan dapat bermanfaat untuk pencegahan lebih dini. Kontribusi yang kami lakukan ini bekerja sama dengan pihak kelurahan sebagai bentuk peran PLN mendukung surat edaran yang telah dikeluarkan Wali Kota Medan,” pungkas Syahminan didampingi Humasnya, Buchori

Sementara, Lurah Belawan Bahari, Sonang mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan PLN – UPK Belawan yang telah berkontribusi memberikan masker kepada masyarakat secara gratis.

“Kegiatan ini merupakan bentuk yang dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Bapak Wali Kota Medan. Hari ini, pembagian masker sudah dilaksanakan oleh PLN – UPK Belawan, kamis sangat berterima kasih,” tuturnya. (ila)

Kapolres Belawan, AKBP Ikhwan Bantu, Bocah Penderita Hidrosefalus

fachril/sumut pos BANTUAN: Kapolres Belawan, AKBP Ikhwan memberikan bantuan kepada keluarga bocah penderita hidrosefalus.
BANTUAN: Kapolres Belawan, AKBP Ikhwan memberikan bantuan kepada keluarga bocah penderita hidrosefalus.
Fachril/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan SH, MH mengunjungi balita yang menderita penyakit Hidrosefalus (Pembesaran Kepala) Dea Aisyah Putri, Selasa (24/9) siang.

Bayi yang baru berusia satu tahun ini, anak ketiga dari pasangan Hendra Yadi dan Jumiati yang tinggal di Jalan Durung III, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan sudah menderita penyakit ini semenjak berusia empat bulan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan didampingi oleh PJU Polres Pelabuhan Belawan, Bhabinkamtibmas Terjun dan sejumlah awak media.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan SH MH menyampaikan rasa prihatin atas apa yang diderita oleh Dea Aisyah Putri.”Saya cukup merasa sedih dengan apa yang diderita oleh anak kita Dea Aisyah Putri, semoga anak kita bisa sehat dan normal seperti anak – anak yang lain,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut dijelaskan orang nomor satu di Polres Pelabuhan Belawan ini, kunjungan pada hari ini salah satu program kegiatan bakti sosial Polres Belawan.”Kegiatan bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian dan jalinan silahturahmi, Polres Pelabuhan Belawan kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu Jumiati saat ditemui mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kapolres Pelabuhan Belawan kerumahnya. “Saya merasa terharu dan berterima kasih telah dikunjungi Bapak Kapolres Belawan, bapak Kapolres sangat peduli dengan keadaan dan derita yang dialami anak kami Dea Aisyah Putri semoga Pak Kapolres selalu sehat dalam mengemban tugas memimpin di Polres Pelabuaha Belawan,” ucap Jumiati.

Pengobatan terhadap anaknya terus berjalan dengan menggunakan kartu sehat dari pemerintah. “Sampai saat ini pengobatan terhadap anak saya memang terus berjalan dengan cara terapi dan dibawa ke puskesmas, dan saya juga mempunyai kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat),”kata Jumiati.

Dalam kunjungannya Kapolres memberikan bantuan Tali Asih berupa paket sembako, yang di serahkan langsung oleh Kapolres AKBP H Ikhwan SH MH.(fac)

TGB Syekh Ahmad Sabban Elrahmaniy Rajagukguk Luncurkan Buku Mengupas tentang Kerukunan Beragama

IST/sumut pos BERSAMA: TGB Syech Ahmad Sabban Al-Rahmany Rajagukguk (tengah) bersama lainnya di acara peluncuran bukunya di Hotel JW Marriot Medan, Senin (23/9).
BERSAMA: TGB Syech Ahmad Sabban Al-Rahmany Rajagukguk (tengah) bersama lainnya di acara peluncuran bukunya di Hotel JW Marriot Medan, Senin (23/9).
IST/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengusung isu soliditas keberagamaan dan kebangsaan, Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Ahmad Sabban Elrahmaniy Rajagukguk, meluncurkan buku berjudul Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan serta melantik Gerakan Dai Kerukunan dan Kebangsaan (GDKK).

Acara peluncuran buku dan pelantikan pengurus GDKK ini juga dirangkai dengan Dialog Nasional Memperkokoh Ikatan Persaudaraan Kebangsaan yang dihadiri ratusan tokoh dari lintas agama, para pejabat pemerintahan, TNI dan Polri, di Hotel JW Marriot, Senin (23/9).

Kegiatan yang dibuka langsung Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi turut dihadiri Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu Sabrinan

Wakapoldasu Brigjen Pol Mardiaz Kusin, Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diwakili Asisten Pemerintahan Setdako Medan, Musadad Nasution, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama Pusat Bunda Indah, Kakanwil Kemenag Sumut Iwan Zulhami, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Rektor UIN Sumut Saidurrahman, para alim ulama serta tokoh lintas agama.

TGB Syekh Ahmad Sabban Elrahmaniy Rajagukguk, dalam sambutannya meminta kepada semua pihak untuk menguatkan soliditas keberagamaan dan kebangsaan untuk menjaga persatuan, kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

“Untuk menjaga itu, tidak boleh lagi ada yang memainkan isu-isu agama yang berpotensi dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Para tokoh dari berbagai agama, silakan pelajari dan dalami ajaran agamanya serta dakwahkan kepada jamaahnya masing-masing. Namun, harus tetap saling bergandeng tangan mempererat silaturahim dan persaudaraan dengan umat yang lain demi kedamaian, persatuan dan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Disampaikannya metode dakwah yang mengutamakan kerukunan dan persatuan ini ia terapkan karena berakar dari kehidupan pribadi dan keluarganya. “Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Sehingga orang yang serius menjalankan agamanya harus juga bisa menjadi rahmat bagi umat yang berbeda agama dengannya,” katanya.

Lebih lanjut ditegaskan dia bahwa persatuan dan kerukunan itu harganya mahal. Para pendiri negara ini telah mengorbankan pikiran, harta bahkan nyawa untuk melahirkan konsep negara kesatuan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk menyatukan semua agama, suku dan etnis yang ada di Indonesia. “Karena persatuan dan kesatuan itu harganya mahal maka kita harus menjaganya secara bersama-sama,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, tidak ada agama di dunia yang mengajarkan umatnya untuk saling mencelakai dan berbuat kejahatan. Untuk itu masing-masing pemeluk agama harus hidup saling menghargai dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Atas dasar itu Gubsu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh digelarnya dialog nasional sekaligus peluncuran buku yang ditulis TGB Syekh Ahmad Sabban Elrahmaniy Rajagukguk. Sebab, buku itu mengupas tentang kerukunan hidup beragama dan kebangsaan sehingga dapat diteladani. “Tuhan menciptakan keberagaman karena ada maksudnya yang tidak kita ketahui sama sekali,” katanya.

Sementara itu, dalam dialog nasional yang menghadirkan sejumlah narasumber dari tokoh lintas agama, dicapai beberapa poin kesepakatan. Pertama; Kasih sayang (kesatuan) adalah sebuah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Kasih sayang ini telah menjadi inti dari ajaran setiap agama. Keragaman tersebut termasuk keragaman agama, juga merupakan anugerah. Karenanya, keragaman agama mestinya menguatkan kasih sayang di antara pemeluknya.

Kedua, bahwa kerukunan atau hidup rukun itu adalah budaya unggulan masyarakat Indonesia yang disebut “kearifan lokal” sehingga tidak boleh hilang serta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ketiga, hidup rukun harus dilandaskan kepada pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang mendalam dan paripurna. Karena setiap agama pada sisinya yang terdalam mengajarkan kasih sayang sebagai landasan penting dalam membangun kerukunan.

Di akhir acara, TGB melantik kepengurusan GDKK yang diketuai Salahuddin Harahap, dan Sekretaris Muhammad Ikhyar Harahap. Sedangkan TGB Syeikh Ahmad Sabban El-Rahmany Rajagukguk, bertindak selaku Ketua Dewan Pembina, dengan Wakil Hj Bunda Indah dan Ketua Dewan Penasehat Bobby Arif Nasution. (prn/ila)

Mimpi Besar Direksi PDAM Tirtanadi Sumut Ingin Jadi Panutan Bisnis Air di Indonesia

SAMPAIKAN: Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri (tengah), Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution, Sekretaris Perusahaan Jumirin, Kabid Publikasi dan Komunikasi, Oktavia Anggraini menyampaikan keterangan kepada wartawan. di kantor PDAM Tirtanadi, Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (23/9) sore.
SAMPAIKAN: Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri (tengah), Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution, Sekretaris Perusahaan Jumirin, Kabid Publikasi dan Komunikasi, Oktavia Anggraini menyampaikan keterangan kepada wartawan. di kantor PDAM Tirtanadi, Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (23/9) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara punya mimpi besar menjadikan BUMD milik Pemprov Sumut menjadi panutan bisnis pengelolaan air di Indonesia.

Saat ini, PDAM Tirtanadi terus berupaya ke arah itu, di mana antara lain dengan memperbaiki sumber daya manusia dan transformasi sistem layanan air bersih kepada masyarakat.

“Ini cita-cita kami, menjadikan PDAM Tirtanadi sebagai role model (panutan) bisnis air di Indonesia. Salah satunya dengan membangun museum air yang sudah lama berdiri sebagai ikon Medan dan Sumut, yang berada di depan kantor kami,” ujar Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri didampingi Direktur Air Minum Joni Mulyadi, Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution, Sekretaris Perusahaan Jumirin, dan Kabid Publikasi dan Komunikasi, Oktavia Anggraini kepada wartawan di kantor PDAM Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (23/9) sore.

Pihaknya mengaku tidak pernah mau berhenti untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor. Bahkan sebagai alarm atau pengingat seluruh jajaran guna selalu meningkatkan kinerja, diakui Trisno profile picture (PP) grup WhatsApp mereka sengaja dipasang gambar air menetes. Isinya kira-kira berbunyi; netes (air) sama dengan rupiah hilang.

“Supaya semua orang itu fokus, jadi kami ini tidak main-main. Meski demikian di sana-sini masih banyak juga kelemahan kami. Terutama pada titik-titik tertentu dimana tekanan air masih lemah. Inilah yang terus kami perbaiki dan tingkatkan,” katanya.

Alasan membangun museum pada ikonik Kota Medan dan Sumut itu, lanjut Trisno, bukan tanpa alasan. Menara air Tirtanadi yang dibangun sejak 1908 tersebut masih berdiri megah sampai dengan saat ini. Dan di Indonesia, sebutnya bahkan belum ada memiliki museum air seperti rencana pihaknya.

“Ikon ini yang harus kita pelihara. Dan saat ini kita tak punya museum air di Indonesia. Ini semua bukan konsep main-main. Dan insyallah banyak teman-teman yang mendukung, seperti dari Gramedia. Bahkan perwakilan Belanda waktu datang ke pemprov, mereka mau bantu mencari peta besarnya. Inikan bisa menjadi informasi juga nantinya,” katanya.

Di samping itu pihaknya kini sedang fokus membenahi SDM dan transformasi digital sistem pelayanan air bersih. Di mana, sekitar 100 hari kerja mereka sebagai jajaran direksi, telah melakukan nota kesepahaman bersama dengan pihak-pihak terkait. Yakni melibatkan perguruan-perguruan tinggi negeri. Sementara untuk transformasi sistem, pihaknya melibatkan PT Telkom. Untuk kompetensi karyawan, dikerjasamakan dengan sebuah Yayasan Tirta Karya Perpamsi dan Akademi Tirta Magelang untuk pendidikan keairan.

“Tiga hal inilah jadi konsern kami dari banyak hal yang mau dibenahi. Tapi secara bertahap akan kita lakukan untuk perubahan yang positif. Sehingga ‘Sumut Bermartabat’ yang menjadi visi misi gubernur dan wakil gubernur kita, tidak sekadar slogan semata,” katanya.

PDAM Tirtanadi juga sedang melakukan sinergi dengan investor untuk peningkatan kapasitas produksi 500 liter/detik dan 1.500 liter/detik. Saat ini sinergi itu berproses agar berjalan sesuai rencana dan tujuan perusahaan dan agar berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, Tirtanadi tidak asal menggandeng investor karena harus dipastikan sama-sama berniat bagus membangun Sumut dari sektor air minum. “Banyak juga dari pihak-pihak lain yang menawarkan sistem hibah, tetapi harus kita pelajari kembali,” sebut Trisno.

Karenanya koordinasi-koordinasi aktif dilakukan pihaknya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya yang menangani air minum dan air limbah, yakni soal dana-dana hibah yang bisa dibawa ke Sumut. (prn/ila)

“Pengajuan-pengajuan kita selalu direspon baik oleh Kementerian PUPR, antara lain hibah pasang baru, hibah pembiayaan dan banyak hal. Alhamdulillah ini yang selalu kita giring untuk meningkatkan kinerja kita,” katanya.

Sedangkan soal tingat kebocoran (losses) air Tirtanadi yang saat ini mencapai 30% dari kapasitas produksi 6.400 liter/detik, juga menjadi salah satu fokus. “Kebocoran juga butuh investasi yang tidak sedikit. Kebocoran 30%, ini ibarat WTP (water treatment plant/instalasi pengolahan air) yang baru, ini yang harus kita kelola,” katanya.

Tidak hanya soal pelayanan air minum, sambung Trisno, Tirtanadi pun fokus untuk air limbah. Salah satunya soal limbah rumah tangga yang disedot lalu diolah menjadi air bersih. Saat ini Tirtanadi memiliki pengolahan limbah rumah tangga di kawasan Cemara, Deliserdang. Karenanya, program 100-0-100 SDGs, yakni 100% melayani air, 0% pemukiman kumuh dan 100% untuk sanitasi, tetap menjadi sasaran Tirtanadi ke depan.

“Ini bolak-balik ke Jakarta, kalau kita diam, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita harapkan dari dana Pemprov Sumut bukan tidak ada, tetapi kan harus dibagi rata (banyak program pembangunan yang harus dibiayai),” ujarnya. (prn/ila)

Dapat Program Bedah Rumah 20 KK Warga Miskin Dipungut Rp400 Ribu

DEDI/SUMUT POS DIBANGUN: Rumah Adria, sebagai penerima bedah rumah dari Pemkab Humbahas sedang dalam proses pembangunan.
DIBANGUN: Rumah Adria, sebagai penerima bedah rumah dari Pemkab Humbahas sedang dalam proses pembangunan.
DEDI/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program pengentasan kemiskinan lewat program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, menuai masalah. Pasalnya, 20 KK yang mendapat program bedah rumah dipungut sebesar Rp400 ribu dengan alasan uang administrasi.

Seperti pengakuan dari warga Desa Parsingguran 1 Kecamatan Pollung, Adria Banjarnahor. Kepada wartawan, bapak tiga anak ini mengatakan, berawal dari warga yang mendapat bantuan bedah rumah itu dikumpulkan di kantor Kepala Desa setempat untuk mengisi syarat-syarat penerima bedah rumah. Namun, karena syarat dinilai rumit, warga yang dikumpulkan membuat kesekapakatan melalui masing-masing kelompok memberikan uang dengan alasan jasa adminitrasi.

“Sebelum dimulai bedah rumah, kami dikumpulkan, ada sebanyak 20 kepala rumah tangga sebagai penerima disatu kelompok desa ini untuk mengisi syarat-syarat adminitrasi, tapi karena sulit kami sepakat dengan memberikan uang Rp400 ribu untuk jasa adminitrasi,” kata suami boru Simarmata ini, Selasa (24/9).

Adria menceritakan, uang itu diberikan kepada Jonson Banjarnahor, sebagai ketua kelompok di daerah mereka. “ Jadi uang itu kami kasih kepada ketua kelompok,” katanya.

Adrian yang mendapat bantuan bedah rumah dari Dinas Perumahaan Permukiman berupa material. Yakni, seng, pasir, besi, batu sertu dan semen, paku untuk merenovasi rumah mereka yang berukuran 7×6 m2. Namun, dari bahan material yang diterima mereka, harganya tidak sesuai dipasaran. Ia mencontohkan, harga semen dijual Rp 75 ribu per sak, kemudian batubata per batang Rp 700 perak.

Sementara, Jonson Banjarnahor, oknum yang mengumpulkan uang jasa adminitrasi membenarkan kutipan tersebut. Ia beralasan, uang itu dikarenakan untuk jasa pengisian syarat-syarat adminitrasi yang diberikan kepada pihak Dinas Perkim.

“Ini bukan kutipan tetapi kita berikan uang jasa atau sukarela yang diberikan penerima bedah rumah,” katanya saat dijumpai di rumahnya. Jonson yang diangkat menjadi ketua kelompok di desanya itu juga menerima bedah rumah dari pemerintah setempatnya. Menurut dia, uang yang diminta kepada warga karena merasa syarat-syarat adminitrasi yang harus diisi terlalu rumit.

Karena rumit, sehingga mereka sepakat meminta tolong agar pihak Dinas Perkim untuk mengisi syarat yang diminta. “ Sebenarnya uang yang kami kasih ini paling sedikit, di daerah lain ada sampai Rp 600 ribu,” katanya.

Disinggung masalah bahan bangunan, Jonson juga mengamini. “ Benar, terlalu mahal tidak sesuai yang diharapkan,” katanya.

Dia menceritakan, harga bahan material yang diberikan kepada warga di desanya itu harus disesuaikan dengan standar harga barang pemerintah. Sehingga, bahan material dari toko yang ditetapkan tidak lagi sesuai dengan harga pasaran toko lainnya.

“ Sebenarnya harga bahan material yang diambil dari toko itu tidak segitu harganya, tapi karena pemerintah bilang harus sesuai standar harga barang jadi harus disesuaikan. Padahal dari toko itu, seperti batubata per batang Rp 600 ribu namun dari standar harga barang pemerintah jadi naik Rp 700 perak,” keluhnya.

Namun, karena sudah menjadi kesepakatan, Jonson mau tidak mau dengan warga lainnya sebagai penerima bedah rumah memaui standar harga barang yang dibuat pemerintah. Padahal, tambah dia, jauh sebelumnya desanya disuruh mencari toko penjual bahan material yang paling murah.

“ Jadi kita sebelumnya disuruh cari mana yang lebih murah dan kulihat ada toko marga Siregar ini yang murah, namun karena ada keputusan di kantor desa ada keputusan harus dibuat sesuai harga kabupaten yakni standar harga barang. Jadi jelas percuma yang disuruh,” keluhnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perkim Rockeffeler Simamora melalui Kepala Seksi Perumahaan menangani bedah rumah , Dina Simamora membantah ada menerima uang jasa untuk mengisi adminitrasi yang dibilang warga. “Tidak ada ito, untuk apa katanya? Maaf low bt, ini lagi sambil ngecas,” katanya melalui sms.

Disinggung, masalah standar harga barang harus disesuaikan dengan aturan standar harga barang pemerintah, Dina juga membantah. “ Yang bilang siapa amang? Dan desa mana? Biar kami panggil,” katanya sembari mengaku lagi rapat. (mag-12/han)

Peduli Warga, Pemkab Asahan Tangani Kebakaran Lahan

Rudy Sitanggang/Sumut Pos TERBAKAR: Hutan di perbukitan kawasan Danau Toba tepatnya di wilayah Rumah Tanggal Desa Silalahi 3 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali terbakar, Senin (23/9).
TERBAKAR: Hutan di perbukitan kawasan Danau Toba tepatnya di wilayah Rumah Tanggal Desa Silalahi 3 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali terbakar, Senin (23/9).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya Bsc menginstruksikan Perangkat Daerah terkait, agar turun langsung untuk membantu penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Perbangunan Blok XX Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Asahan, Taufik ZA Siregar kepada wartawan, Selasa (24/9), saat memantau lokasi lahan yang terbakar di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.

“Guna menanggulangi kebakaran lahan di Desa Perbangunan, saya bersama Kapolres Asahan AKBP Faisal F Napitupulu, S.I.K., M.H. turun langsung ke lokasi untuk memantau perkembangan upaya pamadaman api,” ujar Taufik.

“Saat ini api sudah padam total di lokasi dan asap juga sudah berkurang dari hari hari sebelumny. Sebelumnya saya telah instruksikan agar penanganan kebakaran dipercepat serta mencegah kebakaran meluas,” sambungnya.

Pantauan di lokasi, semua tim terkait terjun langsung untuk memadamkan sisa api di Desa Perbangunan.

“Kita semua turun, tim terpadu yang terdiri dari Pemkab Asahan, TNI, Polri, dan dibantu oleh warga masyarakat berkerja sama untuk menangani kebakaran lahan. Karhutla saat ini menjadi isu nasional sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat,” sebut Taufik.

“Maka dari itu, peristiwa kebakaran lahan yang saat ini terjadi di wilayah Kabupaten Asahan akan secepatnya kita atasi, agar kabut asap yang terjadi akibat peristiwa tersebut dapat segera hilang,” pungkasnya.(ala)