ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 641 peserta mengikuti festival Anak Sholeh yang dilaksanakan oleh Tim Imtaq Kabupaten Asahan di Gedung Tahfiz Qur’an, Mesjid Agung H. Achmad Bakrie, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kisaran Barat, Selasa (24/9).

Bupati Asahan, H. Surya, B.Sc mengatakan, penyelenggaraan Festival Anak Sholeh merupakan program Pemerintah Kabupaten Asahan melalui kegiatan peningkatan Iman dan Taqwa, yang diselenggarakan bukan sebagai ajang kompetisi, namun dijadikan sebagai inspirasi dan semangat dalam menjalankan pembangunan.

“Artinya penyelenggaraan Festival Anak Sholeh harus dijadikan sebagai media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif,” kata Surya.

“Diharapkan kepada Dewan Juri saya minta, lakukanlah penilaian dengan ketentuan aturan yang berlaku,”bilang Surya.

Sementara Ketua Umum Panitia Festival Anak Soleh, Suherman Siregar menyebutkan bahwa kegiatan akan berlangsung selama 4 hari (24-27 September 2019) dan diikuti sebanyak 641 peserta yang terdiri dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/Sederajat se-Kabupaten Asahan, yang akan berkompetisi dalam 6 cabang perlombaan seperti Hafidz Qur’an Juz 30, Azan, Tilawah, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Inggris, Busana Muslim dan Mars MTQ.

“Tentu bagi peserta terbaik nantinya akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Pemkab Asahan, serta Trophy dan juga uang tunai,”bilang Suherman yang juga merupakan Asisten II Pemkab Asahan. (omi/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga dari tujuh kelompok tani (Koptan) di 4 Kabupaten menggelar unjukrasa damai di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Labuhanbatu, di kawasan Jalan Padang Matinggi, Rantauprapat, Labuhanbatu, Selasa (24/9). Massa menuntut kejelasan status tanah masyarakat yang mengalami sengketa agraris dengan sejumlah manajemen perusahaan perkebunan.

Adapun ketujuh Koptan tersebut adalah kelompok tani bersama (KTB) Desa Meranti, kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang berkonflik dengan pihak PT Tolan Tiga/Sipef. Kelompok Tani Panji Perjuangan Teluk Panji, Kampung Rakyat, Labusel, bersengketa dengan manajemen PT SMA.

Kemudian, Kelompok Tani Pujakesuma Desa Sigagan Kecamatan Simangambat, Padang Lawas Utara (Paluta). Kelompok Tani Sungai Perduaan, Desa Tanjung Harapan Suka Makmur, Kecamatan Pangkatan, Labuhanbatu bersengketa dengan PT RSK. Kelompok Tani Padang Halaban sekitarnya Desa Padang Halaban, Marbau bersengketa dengan PT Smart. Kelompok Tani Sindur Permai, Desa Cikampak, Torgamba, Labusel konflik dengan PT SSPI dan Kelompok Tani Pare-Pare Hilir Desa Pare Pare, Marbau, Labusel dengan PT SHJ.

Menurut salah seorang peserta demo dari KTB Meranti, Supriono mengatakan, KTB Meranti dan sejumlah Koptan lainnya menuntut selisih areal tanah di luar hak guna usaha (HGU).

Senada dengan persoalan konflik Koptan Panji Perjuangan Teluk Panji, Kampung Rakyat, Labusel dengan PT. Dimana warga menuding perusahaan menguasai areal jauh dari luasan HGU perkebunan yang ada. “Info ini sesuai jaringan kerja pemetaan partisipatif (JKPP),” ungkap warga, SPR.

Mereka, kata warga bersedia keluar dari areal jika luasan penguasaan perkebunan sesuai dengan yang tertera di HGU. Namun, aksi massa tak mendapat tanggapan dari Kepala BPN Labuhanbatu yang sedang berada di Kota Medan. Massa kemudian diterima Kasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN Labuhanbatu, Daniel Sagala. Dijelaskan Daniel, pihak BPN Labuhanbatu hanya menangani konflik tanah seluas 10 hektare ke bawah. Sedangkan persoalan yang mencapai ribuan hektare menjadi kewenangan pihak BPN Pusat.

Semetara Kepala Tata Usaha BPN Labuhanbatu mengatakan, seharusnya pihaknya perwakilan warga duduk bersama untuk mengetahui permasalahan yang ada. (mag13/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa Komite Rakyat Bersatu (KRB) mendatangi Kantor Direksi PTPN2 di Desa Buntu Bedimbar, Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Selasa (24/9).

Mereka mendesak agar kegiatan Okupasi atau pembersihan lahan yang diduduki penggarap dihentikan.

Sebelum menuju Kantor Direksi PTPN2, massa KRB berkumpul di lapangan Garuda PTPN2 di Desa Buntu Bedimbar.

Selanjutnya, massa KRB berjalan kaki dengan pengawalan petugas Polres Deliserdang menuju Puri Triadiguna PTPN2 melalui Jalan Simpang Kayu Besar, Jalan Batang Kuis.

Dalam orasinya, koordinator aksi KRB, Unggul Tampubolon dan Abdul Rahman mengatakan, agar semua pihak dan PTPN2 melaksanakan reformasi agraria.

“Sejatinya tanah untuk rakyat secara kolektif. Tolak RUU pertanahan yang lebih mengakomodir kepentingan modal daripada kepentingan rakyat,” pekik Unggul.

Unggul juga mendesak agar PTPN2 menghentikan okupasi yang dilakukan di PTPN2, atau lahan yang sudah diduduki diusahai masyarakat.

Menurut Unggul, lahan eks HGU PTPN seharusnya distribusikan untuk pemukiman penduduk rakyat miskin dan untuk kedaulatan dan katahanan pangan nasional sesuai dengan Perpres nomor: 86/2018. “Selesaikan seluruh konflik agraria di Sumatera Utara antara rakyat petani dengan kebun negara, swasta, asing, developer dan mafia tanah dan lawan serta tangkap mafia tanah,”pinta Unggul.

Sementara itu, Koordinator Humas PTPN2, Sutan BS Panjaitan SE dan Sastra SH MH selaku penasehat hukum PTPN2 mengatakan, PTPN2 melakukan pembersihan di atas lahan HGU.

Kemudian, pembersihan lahan merupakan program kerja PTPN2. “Dibersihkan adalah HGU dan kepada para KRB supaya secepatnya meninggalkan lahan, karena mau ditanami PTPN2,” bilang Sutan.

Setelah mendapat penjelasan dari pihak PTPN2, massa KRB membubarkan diri. (btr/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Seminggu belakangan ini, kabut asap Karhutla Riau mulai ‘menyerang’ Kabupaten Karo. Dampak buruk asap inipun sudah mulai dirasakan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar rumah. Betapa tidak, selain mempengaruhi jarak pandang, asap juga menyebabkan pedih di mata dan sesak nafas.

Guna mengantisipasi masalah ini, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membagi-bagikan masker kepada masyarakat, baik pengendara maupun pejalan kaki di beberapa titik lokasi, di antaranya seputaran Tugu Bambu Runcing Kabanjahe, Simpang Tiga Mesjid Agung Kabanjahe, dan Tugu Perjuangan Berastagi. Petugas Unit Reaksi Cepat BPBD Karo, Jeremia Bangun mengatakan, pembagian masker ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena kabut asap sudah sangat terasa dan mengganggu aktifitas.

“Kita bagikan masker ini, karena dampak dari kabut asap sudah sangat kita rasakan. Pembagian ini tujuan agar masyarakat terhindar dari penyakit,” terangnya, Selasa (24/9) siang. Dia juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas diluar ruangan.

“Pembagian ini ada 3 titik di Kabanjahe dan Berastagi, dan kita imbau kepada masyarakat untuk memakai masker, atau pun penutup mulut. Karena untuk menjaga kesehatan, minimal kita selamatkan diri kita dan keluarga dulu,” harapnya. Hal senada dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Dia mengimbau semua pihak agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. “Untuk itu kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Karo sebisa mungkin selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan mengingat mulai menurunnya, kualitas udara di Kabupaten Karo bebarapa hari belakangan ini, akibat kabut asap kiriman,” imbaunya.

Sementara itu, masyarakat juga mengeluh akan kabut asap ini. Menurut Juanda Sinaga (38) warga Kabanjahe, kabut asap ini sangat mengganggu pekerjaannya sehari-hari, karena dampak yang dirasakannya sudah menyebabkan penyakit saluran pernapasan. (deo/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Meski masuk melalui jalur utama dan membeli tiket (retribusi) untuk mendaki Gunung Sibayak, Reza Fauzi (28) yang tewas karena kedinginan (hipotermia) pada Minggu (22/9) lalu, tak berhak mendapat uang santunan. Seperti biasanya, setiap pendaki yang tewas ataupun celaka akan mendapat santunan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan. Namun hal ini tak berlaku bagi Reza yang murni meninggal dunia karena sakit.

Hal ini ditegaskan Kepala UPT Tahura, Ramlan Barus saat dikonfirmasi, Senin (23/9). “Reza mengalami sakit, jadi tidak ada santunan. Terhitung mendapat santunan dari retribusi, yang kita beri kepada para pendaki Gunung Sibayak seperti, mengalami kecelakaan saat berada di wilayah Gunung Sibayak,” beber Ramlan Barus.

Ramlan juga tak menampik, keperihatinan pihaknya terhadap Reza. Secara pribadi pihaknya juga memberi sedikit materi kepada keluarga Reza yang menetap di Jalan Adi Mencirim, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal. “Secara pribadi kami ada memberi kepada keluarga Reza,” ucapnya.

Terkait batas – batas jam pendakian Gunung Sibayak, atau disebut Gunung Raja oleh warga Kabupaten Karo, sejauh ini kata Ramlan, tidak ada jam batasnya. Jadi, retribusi pendakian dibuka selama 24 jam. Mengingat hal itu memang sudah berjalan sejak sebelumnya.

“Jika pun kita buat batas jadwal pendakian, kita harus melakukan kordinasi kepada pihak pencinta alam, para guide serta lainnya. Mengingat biasanya mereka mendaki puncak Gunung Raja guna melihat matahari terbenam (sunset),” imbuhnya. Sekedar mengingatkan, Reza dilaporkan meninggal dunia saat memdaki gunung Sibayak. Korban langsung dievakuasi . dan diketahui telah meninggal karena Hiptermia.(deo/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deliserdang terus menggenjot penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB ) Tahun 2019 dengan mendekatkan pelayanan pembayaran PBB kepada masyarakat melalui Mobil Pelayanan PBB Keliling.

Kepala Bapenda Kabupaten Deliserdang, Mahruzar, SH mengatakan, mobil pelayanan PBB Keliling ini merupakan bagian dari strategi Bapenda untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran PBB, Selasa (10/9.

Mobil Pelayanan PBB Keliling bekerjasama dengan PT. Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam ini telah dimulai pada awal Agustus sampai tiga bulan ke depan.

Ditempat terpisah, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan mengungkapkan bahwa, Pemkab Deliserdang pada tahun 2019, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deliserdang dari sektor PBB sebesar Ro327 miliar Rupiah. Target tersebut optimis dapat dicapai melalui optimalisasi berbagai strategi yang telah dilakukan oleh Bapenda Deli Serdang.

Strategi tersebut di antaranya, Mobil Pelayanan PBB Keliling, door to door penagihan dan penempelan stiker wajib pajak potensial, penguatan kerjasama penagihan tunggakan PBB dengan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, dan Inovasi aplikasi berbasis android “KlikSPPT PBB -P2” yang dapat diunduh melalui Google playstore memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui jumlah dan status pembayaran PBB. Hingga saat ini, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB makin membaik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya PBB dalam pendanaan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Deliserdang

Kepala Bidang PBB Andriza Rifandi, S.STP, MAP menambahkan, dengan inovasi Mobil Pelayanan PBB Keliling yang tengah dijalankan oleh pihaknya terdapat peningkatan penerimaan PBB.

Mobil Pelayanan PBB Keliling, secara terjadwal akan berkeliling di beberapa titik di wilayah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan potensial dan strategis, sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dengan kendala jarak dan waktu untuk membayar PBB. Selain menjemput bola, saat ini pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui e-channel Bank Sumut seperti ATM, Internet Banking, Mobile Banking dan kantor-kantor cabang Bank Sumut di seluruh Indonesia.

Ke depannya, kita sedang mempersiapkan inovasi pembayaran PBB melalui e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Gerai Alfamart, Indomaret dan Kantor Pos di seluruh Indonesia. Semoga

berbagai cara pembayaran ini dapat memudahkan masyarakat untuk melunasi kewajibannya. (rel/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Wabup Langkat H Syah Afandin, menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Stabat, Senin (23/9).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam, ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Ranperda APBD Langkat TA 2020 dari Wabup Langkat kepada Ketua DPRD Langkat.

Wabup pada laporan nota keuangannya, menyampaikan, bahwa Rancangan APBD Langkat TA 2020 seluruhnya berjumlah Rp1.941.036.354.159, dengan rincian pendapatan terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp163.480.847.030, dana perimbangan Rp1.385.870.595.000, serta dana lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp391.684.912.129.

Untuk belanja terdiri dari, belanja tidak langsung Rp1.319.993.056.022, belanja langsung Rp617.543.298.137, dengan jumlah total jumlah keseluruhan Rp1.937.536.354.159.

“Sedangkan pembiayaan daerah terdiri, pengeluaran pembiyaan daerah sebesar Rp3.500.000.000,” paparnya.

Wabup menjelaskan, dari struktur APBD tahun 2020 yang ada tersebut, tergambar perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung sebesar 68 persen berbanding 32 persen.

“Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) belum ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga Rancangan APBD 2020 belum masuk. Demukian pula terhadapa besaran Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020, sehingga masih menggunkan besaran DAU TA 2019,”ungkapnya.

Sembari menerangkan, Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menyusun Rancangan APBD 2020 ini, selalu memperhatikan aspek teknis, aspek legalitas dan aspek material. Sebab hal tersebut, dapat menjamin terciptanya akuntabilitas angaran dan mempermuda proses evaluasi serta pengendalian anggaran.

“Untuk pencapaian penyusunan Rancangan APBD ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terkhusus pimpinan dan anggota DPRD Langkat, atas saran kritik yang konstruktif guna memantapkan gerak jalan langka kita dalam membangun Langkat,”pungkasnya.

Sesudahnya, rapat dilanjutkan mendengarkan pandangan umum dari 7 Fraksi DPRD Langkat atas Ranperda APBD Kabupaten Langkat TA 2020, yaitu dari Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerinda, Fraksi BSPN dan Fraksi HNB.

Selanjutnya, Ketua DPRD Langkat, meminta jawaban dari Bupati Langkat atas pandangan Fraksi tersebut, yang akan disampaikan pada selasa 28 september 2019. Sembari menerangkan, bahwa rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan Surat Bupati Langkat No:903-1872/BPKAD/2019 tanggal 17 september 2019, perihal peyampaian Rancangan APBD Langkat TA 2020. (bam/han)