MEDAN, SUMUTPOS.CO – KONDISI udara di Kota Medan saat ini tidak sehat, dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau dan Jambi. Meski begitu, Pemko Medan hingga kemarin belum mengambil kebijakan untuk meliburkan anak sekolah. Padahal para pelajar, khususnya siswa sekolah dasar (SD), sangat rentan terdampak penyakit yang ditimbulkan dari kabut asap yang menyelimuti Kota Medan sejak sepekan lalu.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, nantinya jika nantinya dampak asap maksimal, barulah sekolah diliburkann

Meski demikian, diakuinya sudah ada beberapa sekolah di daerah tertentu yang diliburkan karena buruknya dampak asap.

Hal itu dikatakan Gubernur Edy menjawab wartawan, Senin (23/9), soal upaya Pemprov Sumut dilakukan menangani dampak asap. Khusus di Medan, kata Edy, ada alat yang bisa menyampaikan buruknya kualitas udara akibat dampak asap. Dia sudah menyampaikan kepada Kepala BPPD Sumut, bilamana sudah sampai di titik maksimal, sekolah diliburkan.

Edy mengatakan, yang terutama saat ini dilakukan adalah menjaga kesehatan masyarakat agar tidak terganggu dari dampak asap. Sudah diinstruksikannya kepada pihak rumah sakit dan puskesmas di Sumut agar siaga memberikan pelayanan.

Menjawab wartawan soal terbatasnya alat pendeteksi pencemaran udara, Gubernur Edy mengatakan khusus di Medan ada di Lapangan Merdeka. “Memang di kabupaten-kabupaten lain, kita akan pelajari lagi, tapi kita berharap cukuplah sekali ini tak lagi membuat asap-asap yang ke depan,” pungkas Edy.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman menyebutkan, kondisi ini akan secepatnya disikapi oleh pihaknya. “Tadi pagi saya lihat masih di angka 150 sampai 160 Co, tapi sekarang sudah di angka 196. Artinya memang sudah mendekati 200 yang merupakan ambang batas dan ini butuh langkah cepat,” ucap Wiriya saat menjawab Sumut Pos, Senin (23/9).

Terkait anak sekolah yang belum diliburkan, Wiriya dengan tegas menyebutkan, pihaknya akan segera memanggil sejumlah OPD terkait untuk membahas hal ini. Mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan. Karena kata Wiriya, hal ini sudah menyangkut masalah kesehatan masyarakat Kota Medan, khusus siswa sekolah.

“Iya, saya akan segera panggil ini OPD-OPD terkait. Apa-apa yang harus kita lakukan untuk saat ini, kalau anak sekolah butuh segera diliburkan, tentu akan kita upayakan untuk itu. Nanti saya minta penjelasan mereka, begitu juga dengan Dinas Pendidikan, kasihan anak-anak sekolah ini,” tegasnya.

Namun, kata Wiriya, khusus untuk tingkat SMA sederajat bukan merupakan wewenang dari Pemko Medan, melainkan Pemerintah Provinsi. “Provinsi belum ada mengeluarkan statement tentang itu, sedangkan wewenang untuk SMA sederajat ada di Pemprov dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi bukan berarti juga kita harus menunggu itu, kalau memang nanti udara sudah semakin tidak kondusif, maka kita bisa mengambil kebijakan sendiri, setidaknya untuk tingkat SMP sederajat ke bawah. Segera akan kita bahas lagi masalah ini dengan OPD terkait” tegasnya kembali.

Untuk itu, lanjut Wiriya, Pemko Medan sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua rumah sakit dan Puskesmas yang ada di Kota Medan untuk sigap dan segera memberikan pelayan maksimal kepada masyarakat yang terkena gangguan kesehatan akibat terpapar asap. “Pak Wali Kota sudah mengeluarkan langsung surat edaran itu. Termasuk kepada camat dan lurah agar terus mengimbau warganya supaya mengurangi aktivitasnya di luar ruangan. Dan satu lagi, apabila memang harus beraktifitas di luar ruangan, tetap gunakan masker.” tutup Wiriya.

Kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membahas masalah kabut asap di Kota Medan yang semakin meresahkan tersebut. “Ini kami terus membahasnya di provinsi. Pemko Medan tidak punya alat ISPU (Indeks Standart Pencemaran Udara), yang punya itu Pemprovsu. Terakhir kami lihat sudah di angka 196 Co (Carbonmonoksida),” ucap Armansyah, Senin (23/9).

Pria yang karib disapa Bob ini menuturkan, angka itu memang cukup tinggi, mengingat ambang batas udara tercemar dan tergolong tercemar berat itu ada di angka lebih dari 200 Co. “Iya, kalau sudah di atas 200 Co, itu memang sudah berat pencemarannya dan sangat tidak baik untuk kesehatan,” tuturnya.

Terkait siswa sekolah yang hingga kini belum diliburkan, Armansyah mengatakan, akan segera membahasnya dengan pihak Pemprov Sumut. “Iya, itu juga sedang dibahas dan akan terus dibahas bersama pihak Pemprov. Mungkin karena selama ini masih di bawah angka 200, sekitar 150 atau 160 Co, makanya belum diliburkan. Tapi yakin lah, ini akan segera dibahas karena pihak Pemprov juga belum mengumumkam soal libur sekolah karena asap ini,” jelasnya.

Sementara, saat Sumut Pos hendak menanyakan soal siswa sekolah yang belum diliburkan hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar tak merespon. Beberapa kali dihubungi Sumut Pos via saluran telepon seluler dan WhatsApp, Marasutan hanya membaca pesan tanpa membalas pertanyaan dan tak bersedia mengangkat sambungan telepon yang sudah berkali-kali dilakukan Sumut Pos. Padahal, kondisi 196 Co sudah sangat mendekati ambang batas cuaca tercemar berat dan membahayakan kondisi kesehatan siswa sekolah. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Deliserdang, mengeluarkan warning atas kabut asap yang terjadi di wilayah Medan dan sekitarnya, Senin (23/9).

Berdasarkan monitoring partikulate matter (PM10) yang dilakukan pada pukul 10.00 WIB, disimpulkan bahwa kualitas udara di wilayah Medan dan sekitarnya dalam kondisi tidak sehat.

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Edison Kurniawan menyampaikan, umumnya konsentrasi partikulat PM10 berkisar di antara 153.1-163 ugram/m³, yang berarti tidak sehat.

Edison menjelaskan, Partikulat (PM10) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer). Adapun nilai ambang batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien, yaitu NAB PM10 = 150 ugram/m³.

“Oleh karena itu, bagi masyarakat yang beraktifitas di luar ruangan diimbau agar memakai masker pelindung,” jelas Edison

Forecaster On Duty Kualanamu, Yolanda juga mengungkapkan kondisi cuaca berkabut dan udara tidak sehat akan terus dipantau oleh pihak BBMKG. Dengan kondisi itu, disarankan masyarakat menggunakan penutup hidung atau masker saat berada di luar rumah dan selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. “Kondisi Tidak sehat kita keluarkan itu berdasarkan pantauan kualitas udara di Deli Serdang dan Medan hari ini,” ucap Yolanda kepada wartawan, Senin (23/9).

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan BBMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Deliserdang, Yolanda juga menjelaskan, kondisi tidak sehat tersebut dikeluarkan berdasarkan Monitoring Partikulate Matter (PM 10) Harian.

Di mana, Partikulat (PM 10) adalah Pertikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron (mikrometer). Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien yaitu NAB PM 10 = 150 µgram/m3. “Jadi, dapat disimpulkan bahwa umumnya konsentrasi Partikulate PM 10 di Wilayah Medan dalam kondisi Tidak Sehat berkisar antara 153.1-163 µgram/m3,” jelas Yolanda.

Terkait sampai kapan status tersebut berakhir, Yolanda mengatakan, hal tersebut tergantung dari kepekaan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Potensi kabut asap akan berkurang, bila terjadi turun hujan. “Karena, sepanjang masih ada kebakaran hutan dan lahan, status ini masih terus berlaku untuk Medan dan Deli Serdang. Sementara jarak pandang yang kami pantau di Kualanamu paling rendah 700 meter,” kata Yolanda.

Kondisi udara tidak sehat ini, belum mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. “Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar memakai masker pelindung,” tandas Yolanda.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumut, Index Standar Pencemaran Udara (ISPU) atau kualitas udara di Kota Medan memang sudah masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan data itu disebutkan, pada 19 September 2019, kualitas udara di Kota Medan sudah terukur sangat tidak sehat menuju level berbahaya.

Komponen tidak sehat tersebut terlihat dari angka karbon monoksida (CO) yang telah mencapai level 206. Sementara untuk dikatakan baik harusnya berada di level 0-50. Dikatakan berbahaya jika sudah berada pada level 300 sampai 500.

Sayangnya, DLH Sumut belum bisa memberikan data terupdate hingga 23 September 2019. Berdasarkan data yang diberikan untuk pencemaran udara pada 20, 21 hingga 23 September tidak ada data yang dikirim ke DLH dengan alasan karena system AQMS yang ada di Lapangan Merdeka off. “Yang hari ini belum ada,” ujar Kepala DLH Sumut melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan DLH Sumut, Mariduk Sitorus.

Kemarin, kabut asap di Kota Medan dirasakan lebih parah oleh warga Medan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apalagi dua hari terakhir Kota Medan juga tidak turun hujan. Sangat berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Melihat kondisi seperti ini, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah kembali mengimbau agar warga Sumut tetap memakai masker, mengingat situasi ini juga bukan hanya berdampak kepada wilayah Sumut, melainkan juga beberapa provinsi di Sumatera maupun Kalimantan. “Untuk libur sekolah kita belum membuat kebijakan tersebut,” sebutnya.

Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang menambahkan, asap tebal yang menyelimuti Kota Medan dan sebagian wilayah di Sumut tersebut sudah memengaruhi kegiatan warga. “Agar tidak terkena ISPA, hindari kegiatan keluar rumah dan tetap menggunakan masker. Asap tebal ini juga kita lihatkan sudah menganggu lalu lintas penerbangan,” katanya.

Bupati Labuhanbatu Bagi Masker

Pemkab Labuhanbatu mempersiapkan kebutuhan masker bagi warganya. Bahkan, masker-masker ini akan disediakan di setiap pusat pelayanan kesehatan. “Kita akan persiapkan di setiap Puskesmas se-Labuhanbatu. Gunanya agar dapat membantu warga menghadapi kabut asap,” ungkapBupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe di sela acara pembagian masker ke masyarakat pengguna jalan raya di Bundaran Simpang Enam, Rantauprapat, Senin (23/9).

Pada kesempatan itu, Pemkab Labuhanbatu membagikan sedikitnya 300-an kotak masker kepada warga yang melintas di sana. Andi Suhaimi mengatakan, kabut asap yang menyelimuti kabupaten Labuhanbatu merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) propinsi Riau. “Ini asap kiriman dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau,” katanya.

Dia memprediksi, dalam beberapa hari ke depan akan ada hujan yang mengguyur Rantauprapat. Dan menjadi harapan dalam mengatasi kabut asap. “Mudah-mudahan hujan dalam dua tiga hari ini bisa hadir ke Rantauprapat dan mengurangi asap yang menyelimuti,” ujarnya.

Kepada masyarakat, khususnya anak-anak dia imbau agar jangan terlalu banyak beraktivitas di luar. Dan menggunakan masker jika keluar ruangan. Dalam aksi sosial itu, Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe didampingi Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Muflih. Dan tampak sejumlah pimpinam organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir. Diantaranya, Kepala BPBD Labuhanbatu, Kepala Bapenda, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian dan lainnya.

Pada momen itu, Andi kerap menyapa warga yang melintas sembari membagikan masker. Pada anak-anak, Bupati Andi juga menyempatkan diri memasangkan masker kepada anak. Dan, Andi juga tampak membagikan masker kepada Wakil Bupati Labuhanbatu Utara yang melintas ketika itu.

BPBD Binjai Bagi Masker

Meski kabut asap belum begitu mengganggu aktivitas masyarakat di Kota Binjai, namun Pemko Binjai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai melakukan antisipasi dengan membagi-bagikan masker kepada masyarakat di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin (23/9).

Kepala BPBD Kota Binjai, Ahmad Yani mengatakan, pembagian masker kepada pengendara sepeda motor untuk mengurangi resiko kabut asap. “Hari ini kami membagikan seribu masker kepada para pengguna sepeda motor, di dua lokasi, yakni di depan Kantor Walikota, dan sekitaran Tugu Binjai,” ungkapnya.

Yani mengimbau agar masyarakat mengurangi aktiftas di luar rumah dan mengunakan masker guna menghindari resiko Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). “Kepada masyarakat saya berpesan agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan kalau ke luar rumah gunakan masker,” tandasnya. (gus/prn/ted)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Raibnya uang Rp1,6 miliar milik milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut dari dalam mobil yang diparkir di areal Kantor Gubsu, 9 September lalu, berbuntut penonaktifan pejabat. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menonaktifkan ketiga pejabat terhitung Jumat (21/9), untuk memudahkan pemeriksaan internal yang sedang dilakukan oleh Inspektoratn

Ketiga pejabat yang dinonaktifkan yakni Raja Indra Saleh sebagai Sekretaris BPKAD yang juga pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD, Fuad Perkasa sebagai Kabid Pengelolaan Anggaran BPKAD, dan Henri Pohan sebagai Kasubbid Pengelolaan Anggaran I BPKAD.

Selain menonaktifkan tiga pejabat, Gubernur juga menunjuk 4 pejabat untuk mengisi posisi yang lowong. Yaitu Ismael Parenus Sinaga (Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil) menjadi Plt Kepala BPKAD, Halimatusakdiah (Kabid Perbendaharaan) sebagai Plt Sekretaris BPKAD, Mhd Rahmadani Lubis (Kabid Bina Keuda Kab/Kota) sebagai Plt Kabid Pengelolaan Anggaran, dan Ahmad Syafei (Kasubbid Pengelola Anggaran II) sebagai Plt Kasubbid Pengelola Anggaran I.

Kepada wartawan, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, mengatakan penonaktifan Indra Saleh untuk memudahkan pihak kepolisian melakukan penyelidikan. “Diharapkan kepada tiga orang ini dapat lebih fokus menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Sehingga masalah ini segera terungkap dan dapat menjadi pelajaran ke depan,” ujar Wagub.

Ijeck menyebutkan, belum diketahui siapa pelaku di balik hilangnya uang Rp1,6 miliar tersebut. “Karena internal kita tidak mau terganggu dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka kita serahkan (jabatan) sementara ke Ismail Sinaga,” katanya.

Diharapkan, peristiwa seperti ini tidak terulang lagi ke depan. Karena itu, Wagub meminta semua pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut untuk memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. “Saya minta seluruh pejabat mempedomani aturan yang sudah ada,” ujar Musa Rajekshah.

Ijeck juga membantah dugaan ada kaitan penonaktifan Indra Saleh dengan proses lelang pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu saat ini. “Ini ‘kan karena musibah, bukan karena mau lelang. Jadi tidak ada kaitannya,” ucapnya sambil menyebutkan belum menerima laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

Dari pihak kepolisian sendiri, Ijeck menyebutkan sudah ada perkembangan lebih detail. Kepolisian sedang mendalami identitas pelaku yang berhasil direkam closed-circuit television (CCTV). “Pelaku sepertinya orang luar Pemprovsu,” sebutnya.

Inspektur Sumut, Lasro Marbun, mengatakan pihaknya sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari hilangnya uang tersebut. “Hasilnya sudah ada. Dan masih mau kita rapatkan di internal kita dulu. Setelah itu baru kita laporkan ke pak gubernur,” katanya.

Inspektorat sendiri sudah memeriksa 30 saksi dari berbagai OPD, termasuk Satpol PP. Namun pihaknya tidak bisa membuka hasil pemeriksaan ke publik, karena masih bersifat rahasia. “Untuk siapa yang terlibat, belum bisa kita umumkan ke publik,” katanya.

Raja Indra Saleh: Tidak Masalah

Raja Indra Saleh saat dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan hal penonaktifan dirinya dari jabatan Plt kepala BPKAD dan sekretaris BPKAD. “Ini ‘kan bagian dari resiko jabatan. Tidak masalah, saya siap dengan konsekuensi dan keputusan atasan,” tuturnya.

Dirinya menegaskan siap bertanggungjawab atas kasus raibnya uang miliaran rupiah tersebut. Di samping itu, ia juga mendorong agar pihak kepolisian cepat mengungkap kasus dimaksud. “Sebagai pimpinan, saya siap bertanggung jawab sampai tuntasnya kasus ini. Saya tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Biarlah pimpinan nanti yang menilai sejauh mana kasus ini nanti terbuka, siapa yang bersalah dan siapa pelakunya,” katanya. (prn)