MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah dua hari terakhir ini, Kota Medan diselimuti kabut asap yang diduga dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Sumsel dan Jambi. Bahkan, kabut asap tersebut tidak sepenuhnya hilang meski turun hujan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kelurasakan Lingkungan (P2KL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Fahmi Harahap pun menyebutkan, kualitas udara di Kota Medan kemarin sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

MENURUT Fahmi, informasi tersebut didapatnya dari DLH Provinsi Sumut. “Kualitas udara sudah masuk kategori mengkhawatirkan,” kata Fahmi ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/9).

Disebutnya, informasi yang ia dapat, bahwa saat ini DLH Sumut sedang membuat nota dinas kepada Gubernur Sumatera Utara agar dikeluarkannya surat edaran kepada masyarakat, yakni menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. “Untuk yang sudah lanjut usia (Lansia) dan anak-anak tidak usah beraktivitas sampai keluar rumah,” jelasnya.

Namun, ia belum bisa memastikan, apakah anak sekolah akan diliburkan akibat kualitas udara yang mulai buruk karena terpapar asap karhutla dari Provinsi Jambi, Sumsel dan Riau.

Terpisah, Kepala DLH Kota Medan, Armansyah Lubis menyebutkan, mereka telah melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan DLH Provinsi Sumatera Utara untuk menyurati Gubernur Sumatera Utaran

agar segera membuat surat imbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap kondisi asap kebakaran lahan di Riau yang telah terdampak hingga ke Kota Medan. “Tadi kami sudah melakukan pertemuan. Hasilnya, kami akan menyurati Pak Gubernur supaya mengeluarkan surat imbauan kepada masyarakat Sumut agar melakukan langkah-langkah antisipasi dalam kondisi datangnya asap saat ini,” kata Armansyah kepada Sumut Pos, Kamis (19/9).

Bila nantinya surat imbauan itu sudah dikeluarkan, kata Armansyah, pihak Pemko Medan juga akan turut menindaklanjuti imbauan dari Gubsu tersebut. “Mungkin nantinya kami bersama Pak Wali Kota akan membagi-bagikan masker secara gratis kepada masyarakat Kota Medan yang beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Terakhir, kata Armansyah, untuk saat ini pihaknya mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Medan turut mengindahkan imbauan dari kementerian kesehatan agar dapat mengurangi kegiatan-kegiatan di luar ruangan. “Kalaupun memang harus beraktifitas diluar ruangan, maka kami mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat menggunakan masker supaya dapat terhindar dari ISPA dan jenis penyakit lainnya,” tutupnya.

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengimbau, agar masyarakat Kota Medan semakin peduli dengan pola-pola yang dapat menjaga kesehatan dalam kondisi asap kiriman dari Riau saat ini. “Kita imbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tetap menjaga kesehatannya dalam kondisi asap saat ini,” ucap Akhyar Nasution kepada Sumut Pos, Kamis (19/9).

Namun, Akhyar juga mengatakan, agar kondisi tersebut tidak membuat masyarakat cemas secara berlebihan hingga tidak beraktifitas sama sekali di luar ruangan. “Tetaplah beraktivitas seperti biasa, kalau memungkinkan untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan dan bisa beraktivitas di dalam ruangan tentu akan lebih baik. Tetapi bila memang harus beraktifitas di luar ruangan, sebaiknya bisa menggunakan masker,” tutupnya.

///Hari Ini, BPBD Sumut Gelar Rakor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara sebagai leading sector akan melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait di Kantor Gubernur Sumut pada hari ini, Jumat (19/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Rakor ini bertujuan mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla dan terdampaknya beberapa daerah di wilayah Provinsi Sumut, akibat asap kiriman dari provinsi lain. “Kita juga mengundang bupati, Kejari, dan Kodim terkait di kabupaten. Acaranya di Aula Raja Inal Siregar besok pagi,” kata Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (19/9).

Dalam rakor tersebut, ungkap dia, akan dibahas dan disepakati terkait aksi serta upaya yang dilakukan dalam menyikapi persoalan karhutla dan asap kiriman dari provinsi lain yang masuk ke Sumut. “Termasuk juga dampak kesehatan lingkungan bagi masyarakat kita akibat itu, dan izin-izin kehutanan dan perkebunan ikut kita undang dalam rakor nanti. Tentunya mereka (pengusaha perkebunan) punya izin semua untuk itu, dan harus menjaga lahannya,” katanya.Rakor juga bermaksud menindaklanjuti instruksi presiden paska karhutla yang terjadi di Riau pekan lalu. “Provinsi lain sudah membuat rakor seperti ini, dan meskipun kita (Sumut) bukan provinsi prioritas tetapi kita harus mengambil sikap,” pungkasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Sumut, Yuliani Siregar mengamini ihwal rakor tersebut. “Iya, sekaitan tindak lanjut karhutla dari provinsi lain,” katanya.

Dikatakannya, secara tugas pokok dan fungsi pihaknya tidak berhak menyatakan bahwa kabut asap dari karhutla di provinsi lain sudah mencemari udara dan cuaca di Sumut. “Di bidang saya tidak ada itu. Kami hanya memonitor titik hotspot karhutla di wilayah Sumut. Kemungkinan (asap kiriman) bisa saja terjadi lantaran terbawa angin, tapi untuk memastikan itu merupakan domain instansi lain,” katanya.

Saat disinggung soal hutan Kaldera Toba di Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, kembali terbakar, Rabu (18/9), pihaknya menyebut bahwa api sudah berhasil dipadamkan. “Ia semalam terbakarnya itu, tetapi sudah berhasil dipadamkan sekarang,” katanya.

Selama ini, sambungnya, petugas sudah mendatangi lokasi sekitar hutan tersebut untuk menanyakan penyebab kebakaran. Akan tetapi, para warga dan kepala desa setempat mengaku tidak tahu.

Ia juga menambahkan, jika kedapatan siapa yang melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan akan langsung dipidanakan. “Sanksi tegas, karena tidak dapat yang membakar itu.

Kita sudah tanya kepada kepala desa di sana juga tidak tau. Kalau kedapatan langsung kita penjarakan,” ucapnya.

Selama ini, kata dia petugas tidak pernah mendapati siapa pelaku pembalakan hutan di sana. Apakah warga atau pihak perusahaan yang memakai lahan. “Kadang sudah sampai di lokasi sudah tidak adalagi orangnya,” ujarnya.

Polisi kehutanan selama ini sudah menjalankan tugas untuk memonitoring hutan tersebut. Lantaran jumlah petugas yang minim, akibatnya tidak pernah berhasil mendapati pelaku pembakaran hutan. “Polisi hutan saat patroli itu tidak dapat menjangkau semua wilayah, karena minim orang,” imbuhnya yang menyebut pihaknya juga sudah mengedukasi masyarakat sekitar hutan untuk tidak melakukan pembakaran apapun, di mana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. “Kita membentuk masyarakat peduli api di sana, kita berharap masyarakat yang memberitahukan adanya yang membakar hutan,” ujarnya.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, dalam usaha mencegah kebakaran hutan dan lahan akan melibatkan pemerintah setempat. Bhabinkamtibmas dan Babinsa dapat mendeteksi di depannya terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumut. “Syukur Alhamdulillah, hingga saat ini atas rahmat Allah SWT tentunya, masyarakat bersama Polri dan unsur Manggala Agni segera merespon bila ada ditemukan titik api. Seperti yang ada di Humbahas dan Tapanuli Tengah, telah dilakukan upaya-upaya pemadaman,” kata mantan Wakapolda Sumut di acara serah terima 5 Kapolres di Aula Tribata Mapoldasu, Kamis (19/9).

Kapolda mengingatkan kepada satuan kewilayahan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan dengan Riau, apalagi asapnya sudah masuk ke Sumut, jangan sampai apinya juga masuk.

Seperti diketahui, Kota Medan mendadak diselimuti kabut pagi kemarin. BMKG menyatakan turunnya hujan menyebabkan kelembaban udara yang tinggi di Medan. “Medan pagi ini kondisinya mist atau halimun (berkabut). Ini biasa, karena dalam beberapa hari ini, hingga kemarin, terjadi hujan sehingga kelembabannya tinggi,” kata Prakirawan BMKG Wilayah I Medan, Budi Prasetyo.

Menurutnya kelembaban udara di kawasan Padang Bulan, Medan, pagi kemarin tercatat mencapai 97 persen. Jadi, cenderung bukan asap yang diduga kiriman akibat karhutla di Riau. Selain itu, kata Prasetyo, berdasarkan pantauan satelit, titik hotspot di Sumut kemarin juga cuma satu titik. Lokasinya di Tapanuli Tengah. (map/prn/ris)

KABUT asap juga berdampak pada berkurangnya jarak pandang di Kawasan Danau Toba, seperti terpantau di Kabupaten Samosir, Kamis (19/9). Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Edison Kurniawan mengatakan, kondisi kabut di Danau Toba juga berdampak buruk pada penerbangan menuju Bandara Sisingamangaraja XII di Silangit, Tapanuli Utara.

“Karena jarak pandang yang tidak memadai dan landasannya masih kurang, maka pihak maskapai batal mendarat di Bandara Silangit,” sebut Edison.

Jarak pandang di Danau Toba khususnya di Bandara Silangit yang hanya 1.000 meter terlalu samar dan membuat pilot kesulitann

mendararatkan pesawat. Staf pelayanan Jasa BMKG Wilayah I Medan, Nora Valencia Sinaga juga mengatakan kabut asap tersebut berasal dari Riau dan beberapa titik kebakaran lahan di Sumut. “Kabut asap tersebut dapat berasal dari kiriman dari Riau atau pun juga bisa kiriman asap dari lahan kebakaran lahan di wilayah Sumut,” tuturnya.

Dari catatan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan menunjukkan, kabut asap memang menyelimuti sebagian Sumatera beberapa hari terakhir. Termasuk kawasan Danau Toba. Mereka juga memastikan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di banyak titik.

Untuk wilayah Sumut, terdeteksi enam titik panas (Hotspots) di sejumlah kabupaten. Kabut ini mengandung campuran mist atau uap air dengan debu dari kebakaran hutan. Namun, disebutnya kelembaban di wilayah Sumatera Utara masih cukup tinggi 90 persen. Uap air masih cukup memadai di wilayah Sumatera Utara.

Kabut asap ditenggarai bersumber dari kebakaran Lahan di Riau yang dibawa angin berasal dari Tenggara sampai ke Wilayah Danau Toba. Diperkirakan asap masih akan terus bertahan hingga dua hari ke depan, apalagi saat ini arah angin berhembus dominan dari Tenggara. “Tergantung dari arah dan kecepatan angin, juga bergantung kondisi cuaca dan titik hotspot. Dilihat dari kondisinya masih berlangsung hingga 1 dan 2 hari ke depan,” tuturnya.

20 Hektare Hutan di Kawasan Danau Toba Terbakar

Selain karhutla di Privinsi Riau, kebakaran hutan juga terjadi di lahan perbukitan di kawasan Danau Toba, tepatnya di Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu (18/9) kemarin, dan menghabiskan sekitar 20 hektar hutan di sana. Petugas menduga, kebakaran tersebut disebabkan oleh warga yang membuang puntung rokok sembarangan.

Informasi yang beredar, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.20 Wib, kemarin. Sekitar 50 orang anggota tim yang terdiri dari Manggala Agni, TNI/Polri dan dibantu masyarakat langsung turun ke lokasi terjadinya kebakaran untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya.

Tim Gabungan sempat kesulitan menuju lokasi lantaran medan yang dilalui cukup berat dengan kemiringan sekitar 60 derajat. “Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.30,” kata Humas Manggala Agni Daops Sibolangit, Angfier Sinaga, Kamis (19/9).

Dia mengungkapkan, kebakaran tersebut terjadi diduga karena adanya seorang yang membuang puntung rokok sembarangan di wilayah itu hingga api menyebar dan membakar hutan di sana. “Hutan dan lahan yang terbakar di sana kurang lebih 20 hektar. Api cepat tersulut karena saat ini kondisinya lagi musim kering dan angin bertiup kencang sedangkan vegetasi semak belukar,” ungkapnya.

Menurut dia, hingga kini Polsek Silalahi terus menyelidiki penyebab kebakaran di tempat. Kepada semua pihak, dia berharap untuk menjaga hutan di tempat itu, agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

“Hingga hari ini, petugas juga masih bersiaga di lokasi kebakaran untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang. Selain itu, petugas juga berupaya melakukan mopping up sebagai bentuk penanganan pasca terjadinya kebakaran,” tutupnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bahagia Ginting juga menjelaskan, sulitnya medan yang curam dan terjal serta angin yang cukup kencang membuat tim merasa kesulitan untuk memadamkan api. “Setelah berupaya semaksimal mungkin akhirnya sekitar 3 jam lebih lamanya berjibaku memadamkan api, akhirnya api berhasil dipadamkan oleh seluruh tim,” katanya.

Kawasan Danau Toba salah satu lokasi yang kerap terjadi kebakaran hutan dalam satu tahun terakhir sedikitnya sudah terjadi 4 kali kebakaran di Kecamatan Silalahi Sabungan. (bbs/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Raja Indra Saleh harus bertanggung jawab penuh atas raibnya uang milik Pemprovsu senilai Rp1,6 miliar di pelataran depan kantor Gubernur Sumut, Senin (9/9) lalu.

“Ya, Plt Kepala BPKAD wajib bertanggungjawab atas hilangnya uang Rp 1,6 miliar tersebut. Hilangnya uang di pelataran parkir kantor gubernur, menurut kami merupakan kelalaian dan kemunduran sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum menjawab Sumut Pos, Kamis (19/9).

Sebagaimana diketahui, ungkap Rurita, Provinsi Sumut telah cukup lama disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga pencatatan pembukuan dan akuntabilitas pembayaran pasti sudah mengikuti standar baku keuangan yang disyaratkan, termasuk soal pembayaran nontunai. Terlebih terhitung per Januari 2018 lalu, ada pokok surat edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ, sekaitan akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan daerah, dimana implementasinya dilakukan secara bertahap.

“Maka tanggung jawab hilangnya uang ini harus ditanggung oleh Plt kepala BPKAD dan staf yang mengambil uang tersebut. Artinya, Gubsu juga jangan terburu-buru mengambil kebijakan mencopot pejabat terkait, sebelum kasus ini terungkap terang benderang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik dan transparansi anggaran Sumut, Elfenda Ananda. Menurutnya sampai kasus ini terungkap secara jelas, Raja Indra Saleh mesti bertanggungjawab penuh.

“Secara teknis kepala BPKAD bertanggungjawab menyelesaikan masalah hilangnya uang Rp 1,6 miliar itu. Itu uang APBD Sumut, tentu ada proses hukum yang ditangani oleh aparat hukum terkait kasus segera dilaksanakan secara transparan. Selain itu, untuk internal selain pemeriksaaan oleh Inspektorat, pemprovsu bisa melakukan evaluasi sekaligus perbaikan sistem yang lemah dan masih longgar,” kata pria yang juga Koordinator Area Sumut Lembaga Riset Indikator Politik ini.

Dia menyarankan Pemprovsu dalam hal ini sekda dan gubernur segera berbenah agar kasus ini tidak berulang. Tidak boleh juga melempar bola permasalahan kepada bawahan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. “Biarkan proses hukum berjalan. Di satu sisi perbaikan terus dilakukan. Plt kepala BPKAD biarkan fokus menghadapi persoalan hukum ini secara serius. Kalau memang diakhir penyelidikan ternyata tidak bersalah maka namanya bisa dipulihkan. Tapi, bila terbukti bersalah maka ada konsekuensi jabatan dan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Menjawab ini, Plt Kepala BPKAD Setdaprovsu, Raja Indra Saleh mengaku siap bertanggungjawab penuh atas kasus raibnya uang miliaran rupiah tersebut. Pihaknya juga memberi kepercayaan penuh kepada pihak kepolisian untuk membuka ‘misteri’ hilangnya uang yang akan dibayarkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut itu.

“Pada saat mendampingi pihak penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara di kantor Gubsu, kami sudah sampaikan langsung agar polisi membantu kami membuka kasus ini secara terang supaya terungkap,” katanya.

Indra Saleh juga mengamini bawahannya sudah diperiksa oleh kepolisian maupun Inspektorat sekaitan kasus dimaksud. “Iya, masih terus dilakukan pemeriksaan. Begitupun dengan dokumen dan berkas-berkas yang diperlukan tim baik kepolisian maupun Inspektorat. Saya selaku komandan sementara di BPKAD Setdaprovsu siap bertanggungjawab sampai kasus ini terungkap terang benderang. Kita juga hingga kini menunggu apa hasil penyelidikan polisi dan pihak Inspektorat,” katanya.

Kesempatan itu ia meluruskan informasi yang selama ini beredar. Disebutkannya bahwa uang yang hilang itu bukan lagi milik Pemprov Sumut, tetapi telah menjadi milik 117 orang yang tergabung dalam TAPD Sumut.

“Jadi uang itu sudah ditransfer BPKAD Sumut melalui Bendahara atas pengusulan Panitia Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), ke rekening Muhammad Aldi Budianto, selaku Pembantu PPTK BPKAD Sumut, yang kemudian ditarik tunai oleh Aldi,” katanya.

Dengan ditariknya uang tersebut, lanjut dia, berarti sudah berpindah dari kas pemprov ke tangan PPTK. Oleh Aldi, uang itu kemudian akan diserahkan langsung kepada 117 orang penerima yang tergabung dalam TAPD. “Itu artinya jelas bahwa uang itu adalah milik 117 orang TAPD. Artinya yang kehilangan adalah 117 orang, termasuk saya,” katanya.

Lantas apa dasarnya sehingga uang itu milik 117 orang? Dia menerangkan dalam peraturan gubernur diatur bahwa nama-nama yang tergabung dalam TAPD, berhak menerima upah atau honor atas pembahasan anggaran.

Namun uang Rp 1,6 miliar itu bukanlah untuk satu kegiatan pembahasan anggaran saja, melainkan ada lima kegiatan, termasuk diantaranya pembahasan Perubahan APBD 2019 dan pembahasan Rancangan APBD Sumut 2020.

Pihaknya juga menegaskan tidak ada permainan (by desain) pihaknya atas kasus hilangnya uang tersebut. Hal itu pun siap dibuktikan bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilanggar dalam hal pencairan dan penarikan uang Rp 1,6 miliar itu. “Bahwa kemudian ada kelalaian dalam hal tanggung jawab penjagaan uang itu, itu sepenuhnya ranahnya petugas yang menarik dan membawa uang itu ke kantor gubernur. Begitu pun tetap masih menunggu apa kata kepolisian dalam kasus ini,” ujarnya.

Pengelolaan keuangan di BPKAD Setdaprovsu, sambung dia, khususnya dan dilingkungan Pemprovsu umumnya, adalah sudah sesuai standar baku yakni mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara. “Dan semua sistem dan ketentuan itu kita ikuti,” katanya.

Ia juga mengklarifikasi isu liar bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang pribadinya. Dia menegaskan uang itu bersumber dari kas pemprov yang kemudian diproses BPKAD melalui bendahara setelah ada pengusulan dari PPTK, dicairkan PPTK di Bank Sumut untuk dibagikan kepada 117 orang yang tergabung dalam TAPD, sebagai honor atau upah atas 5 kegiatan pembahasan anggaran. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk mempercepat penanggulangan banjir di Sumatera Utara (Sumut), khususnya Kota Medan dan sekitarnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyambut baik konsep yang ditawarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)n

Antara lain mengembalikan air hujan ke bumi dan tidak membiarkan air terbuang ke selokan atau sungai.

Konsep tersebut ditawarkan Direktur Sungai dan Pantai Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam Sosialisasi Pengendalian Banjir DAS Belawan, Deli, Percut, dan Sei Padang, di Ruang Rapat Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubsu, Kamis (19/9).

Direktur Sungai dan Pantai Dirjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko memaparkan, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk pengendalian banjir adalah dengan meninggalkan konsep pematusan air hujan atau membuangnya langsung ke laut.

Pola pikir dan budaya yang harus ditanamkan adalah bagaimana untuk mempertahankan air hujan selama mungkin di darat. “Kembalikan air hujan ke bumi, jangan biarkan terbuang ke selokan atau ke sungai. Mari memanen air hujan,” sebut Jarot.

Karena berbicara tentang banjir, lanjut Jarot, bahwa banjir tidak bisa diatasi. Banjir hanya bisa dikendalikan, dikurangi dan dieliminir. Karena itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat membuat suatu peraturan, baik itu di kawasan permukiman maupun perkebunan untuk membuat penampungan air, seperti embung, long storage, kolam retensi, sumur serapan dan lubang biopori.

Untuk pengerjaan pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Belawan, Deli, Percut, dan Padang, kata Jarot, diberi waktu sekitar 18 bulan, dimulai 12 Agustus 2019. “Karena waktunya sedikit tapi harus selesai, kita menggandeng lima konsultan yakni PT Yodya Karya (Persero), PT Duta Cipta Mandiri, PT Indah Karya, PT Global Tirta Nusantara dan PT Pro Lestari,” ujarnya.

Disampaikan juga, untuk pengendalian banjir Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia juga telah menyiapkan dana. Dana Siap Pakai (DSP) dari ADB itu hanya diperoleh 4 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Jawa Barat.

Menyikapi konsep yang dipaparkan itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyambut baik. Gubernur mengatakan, akan segera menyatukan program dengan kabupaten/kota dan berbagai pihak terkait lainnya, guna percepatan pelaksanaan pengendalian banjir di Sumut, khususnya di Kota Medan. “Medan itu ibu kotanya Sumatera Utara, pengendalian banjir ini sangat penting,” ujarnya.

Permasalahan banjir ini, lanjut Edy, sudah lama tidak bisa diatasi, dan ini merupakan problem yang umum bagi kota yang sedang berkembang. “Oleh karenanya marilah kita sama-sama peduli dan berkomitmen untuk mengendalikan banjir. Apapun alasannya Desember 2022 masalah banjir harus sudah selesai,” tandas Edy.

Hadir dalam acara sosialisasi itu di antaranya, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Roy Pardede, Kadis PSDA Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut Alfi Syahrizal, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala Bappeda Deliserdang, Serdangbedagai dan Kota Medan, para konsultan dan jajaran Direktorat Sungai dan Pantai Dirjen SDA. (prn)