MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ignatius Sinaga (32) dan Arifuddin Sirait (35) akhirnya divonis majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, karena terbukti melakukan korupsi perluasan sawah sebesar Rp76 juta, di ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/9).
Selain divonis penjara, kedua petani asal Sidikalang ini juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.
Kemudian, dibebankan membayar Uang Pengganti senilai Rp76.945.000, apabila tidak dibayarkan harus diganti dengan kurungan selama 1 bulan.
“Terdakwa Ignatius Sinaga dan Arifuddin Sirait terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Majelis Hakim yang diketuai Sapril Batubara.
Dalam pertimbangan putusan majelis hakim, hal yang memberatkan keduanya karena mengakibatkan kerugian negara dan pekerjaan yang ditujukan untuk masyarakat tidak tercapai.
“Hal yang meringankan karena ada itikad baik mengembalikan keuangan negara yang diakibatkan para terdakwa,” katanya.
Menanggapi putusan tersebut, JPU Dawin mengaku masih pikir-pikir dan melaporkan kepada atasan di Kejari Dairi. Bahkan ia menjelaskan, akan ada tersangka baru dalam kasus ini yang melibatkan rekanan.
“Kita masih pikir-pikir terhadap putusan ini. Karena dari total kerugian negara di kasus ini sebesar Rp567.978.000, masih akan kita ekspos dulu ke pimpinan. Karena ada 3 calon tersangka lagi dari pihak ketiga (rekanan). Minggu depan setelah menerima salinan putusan kita akan tetapkan,” tandasnya.
Sebelumnya, JPU Dawin menuntut 2 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.
Dalam dakwaan JPU, terdakwa Arifuddin Sirait dan Terdakwa Idan Ignatius Sinaga melakukan dugaan korupsi sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan 28 Oktober 2014 bertempat di Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi.
“Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp567.978.000,” katanya.
Kejadian bermula pada tahun 2011 Desa Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir mendapatkan dana perluasan sawah/cetak sawah dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi sebesar Rp750.000.000.
Kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011.
Selanjutnya, bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Untuk pelaksanaan kegiatannya dibentuk kelompok pelak sana program cetak sawah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Simungun Victor Sihombing Nomor: 05/POKTAN/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Penetapan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan POKTAN Maradu Desa Simungun Kecamatan Siempat Nempu Hilir.
“Dimana terdakwa Arifuddin selaku Ketua Kelompok, Barmen selaku Sekretaris Kelompok, serta Terdakwa Ignatius Sinaga selaku Bendahara Kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 77 orang,” tuturnya. (man/han)
Ilyas effendy/ Sumut Pos
RENOVASI:Bangunan podium berukuran 20x4 m yang direnovasi di Lapangan Kampung Baru, yang menuai pro-kontra masyarakat.
RENOVASI:Bangunan podium berukuran 20×4 m yang direnovasi di Lapangan Kampung Baru, yang menuai pro-kontra masyarakat. Ilyas effendy/ Sumut Pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Renovasi bangunan podium kehormatan di lapangan sepakbola Kampung Baru, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Pangkalan Brandan Langkat, menuai pro-kontra dari masyarakat setempat.
Menurut beberapa tokoh masyarakat setempat, Muhammad Noor dan Muhammad Azhar, renovasi podium yang biasa digunakan untuk tempat duduk para undangan, tidak ada dalam usulan musrenbang kelurahan. “Mengapa warga protes dan tidak setuju dengan proyek renovasi bangunan itu, karena hanya digunakan setahun sekali. Itupun bila ada upacara dan hari besar nasional serta keagamaan.
Setelah itu, bangunannya tidak dapat dimanfaatkan warga kesehariannya,”kata Muhammad Noor dan Azhar. Kedua tokoh masyarakat ini juga menambahkan, podium kehormatan tersebut, bukan merupakan aset kelurahan, melainkan aset Pemda Langkat. Seharusnya yang membangun itu pemerintah Langkat, dan tidak menggunakan dana kelurahan.
“Karena itulah warga mengatakan proyek ratusan juta rupiah itu terkesan mubazir, serta membuang-buang dana kelurahan yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.” ketus keduanya. Sementara itu, sejumlah warga yang enggan identitasnya dikorankan, sangat setuju dan senang dengan adanya renovasi tribun tersebut.
Menanggapi adanya pro-kontra renovasi bangunan podium Lapangan Sepakbola Kampung Baru terdebut, Lurah Brandan Timur Baru, Drs Asyari Siregar mengaku renovasi bangunan podium berbiaya kurang lebih Rp105 juta tersebut merupakan kebutuhan warga dan sudah masuk dalam musrenbang kecamatan.
Disebutkan Asyari, sebelumnya tribun tersebut sudah layak untuk direnovasi karena tempatnya terlalu kecil dan sempit. “Dengan dibangunnya podium kehormatan tersebut, lapangan sepakbola Kampung Baru itu menjadi lebih indah dan cantik dipandang mata,” kata Asyari.
Lurah Brandan Timur Baru ini juga membantah, kalau rehab podium yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan hari-hari besar nasional dan keagamaan dikatakan mubazir. “Semua itu jelas dan tidak keluar dari ketentuan,”tegasnya. (yas/han)
BATARA/SUMUT NPOS
Unjukrasa: Massa Forak saat berunjukrasa di depan kantor Bupati Deliserdang, Senin (16/9). Mereka mendesak mafia perizinan di diskominfo dan Bapenda diusut.
Unjukrasa: Massa Forak saat berunjukrasa di depan kantor Bupati Deliserdang, Senin (16/9). Mereka mendesak mafia perizinan di diskominfo dan Bapenda diusut. BATARA/SUMUT POS
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Massa yang tergabung Forum Anti Korupsi (Forak) kembali menggeruduk Kejaksaan Negeri Lubukpakam. Mereka mendesak agar mengusut dugaan korupsi dan mafia perizinan pembangunan tower yang berada di Kabupaten Deliserdang.
“Kajari harus usut tuntas dugaan korupsi izin tower tahun 2016-2018 yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga merugikan keuangan negara”ujar koordinator Forak, Muhari dan Rahman Hutabarat dalam orasinya di depan Kejari Lubukpakam, Senin (16/9).
Masih dalam orasinya, Forak meminta agar Kajari segera menetapkan tersangka dari dinas-dinas di Pemkab Deliserdang yang ‘bermain’ dalam perizinan tower sehingga berjalan mulus.
“Kajari harus terus mengusut kasus ini, kami meminta kasus ini harus terus berlanjut dan bongkar semua mafia izin tower ini” tegas mereka.
Selain mengkritik dan menuntut soal mafia izin tower, massa Forak juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Bakaran Batu Lubukpakam Tahun Anggaran 2013-2014 sebesar Rp14 miliar, yang merugikan Negara sekira Rp3 miliar. “Kasusnya pernah ditangani, namun sampai saat ini penegakan hukumnya mandek,”ungkap Muhari.
Terlebih-lebih, lanjut mereka, sejumlah kasus lainnya seperti dugaan korupsi di RSUD Deliserdang soal masih penanganan gizi buruk, serta proyek pembangunan milik pemkab yang baru dibangun sudah bocor dan rusak.
Usai menyampaikan aspirasinya di Kejari, massa Forak menuju gedung DPRD Deliserdang. Di rumah wakil rakyat Deliserdang tersebut, massa Forak menyuarakan hal yang sama. Meski kehadiran mereka yang sudah keenam kalinya itu, tak satupun anggota dewan menemui mereka. Selanjutnya, mereka pun membubarkan diri dengan pengawalan pihak kepolisian.
Informasi yang diperoleh Sumut Pos, kasus dugaan korupsi perizin tower ini tengah diselidiki Kejari Lubukpakam. Bahkan informasinya, sudah beberapa dinas terkait dimintai keterangan.
Dinas yang dimintai keterangan, yakni Bapenda Deliserdang dan Kominfo Deliserdang. Menurut Sekretaris Bapenda Deliserdang, Taufik, pihak Kejari hanya meminta keterangan saja dari Bapenda.
“ohh yang itu, hanya minta keterangan saja soal retribusi IMB tower sama pihak kami,” sebut Taufik saat dihubungi.
Begitu juga dengan pengakuan Sekretaris Kominfo Deliserdang, Sarjan Rambe menyebutkan, bahwa pihak Kejari yang datang hanya minta keterangan jumlah tower yang berada di Kabupaten Deliserdang.
“Minta data data tower yang telah berdiri di Kabupaten Deliserdang” kata Rambe beberapa waktu lalu. (btr/han)
RATIB SAMAN: Para keturunan Syekh Faqih Tambah dan para ulama serta tokoh Desa Basilam Langkat menggelar Ratib Saman di depan makam Syekh Faqih Tambah.
istimewa/sumut pos
RATIB SAMAN: Para keturunan Syekh Faqih Tambah dan para ulama serta tokoh Desa Basilam Langkat menggelar Ratib Saman di depan makam Syekh Faqih Tambah.
istimewa/sumut pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ikatan Keluarga Besar (IKAB) Syekh Faqih Tambah menggelar Haul ke 49 di pemakaman keluarga di Desa Basilam, Kecamatan Padang Tualang, Langkat. Haul ini digelar untuk meningkat silaturahim jamaah Thariqat Naqsabandiyah.
Demikian disampaikan Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar (IKAB) Syekh Faqih Tambah, H Abd Halim YWR, Senin (16/9). Dia menyebutkan, kegiatan Haul Syekh Faqih Tambah dilaksanakan pada pekan lalu, dihadiri ribuan jamaah Thariqat Naqsabandiyah dari berbagai daerah di Sumut dan Aceh. “Kegitan Haul Syekh Faqih Tambah ini digelar setiap tahunnya bertujuan agar jalinan silaturahim antar jamaah terus terjalin dengan baik,” ucapnya.
Di tempat yang sama, putra dari Syekh Faqih Tambah, Kh H Mahlil YWR SH MSi menyampaikan, kegiatan ini sudah terlaksana selama 49 tahun dan telah diselenggarakan oleh IKAB Syekh Faqih Tambah.
Dalam pelaksanaannya, sebut putra bungsu Syekh Faqih Tambah, para jamaah mengikuti kegiatan satu harian penuh dimulai dari ziarah ke makam, dilanjutkan khataman Alquran oleh jamaah ibu-ibu, dzikir dan doa bersama oleh seluruh jamaah.
“Digelarnya Haul ini sebagai bagian untuk mengenang jasa besar dari Syekh Faqih Tambah selama 32 tahun menjadi pemimpin Thariqat Naqsabandiyah Desa Besilam, Langkat,” katanya.
Mahlil menyampaikan, selama 32 tahun Syekh Faqih Tambah memimpin Thariqat Naqsabandiyah di Desa Basilam -Langkat, sudah banyak berkiprah dalam pendidikan keagamaan dan membangun silaturahim keumatan di Sumatera Utara, Aceh serta Riau. (dek)
MOGOK: Siswa SMAN-1 mogok belajar menuntut Transfaransi Dana BOS
MOGOK: Siswa SMAN-1 mogok belajar menuntut Transfaransi Dana BOS
KARO, SUMUTPOS.CO – Ratusan siswa SMA Negeri 1 Tiga Nderket, di Jalan Pendidikan, Desa Tiga Nderket, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, menggelar aksi demo menuntut pihak sekolah transparan dalam pengelolaan dana BOS.
Selain itu, mereka juga menuntut perbaikan fasilitas sekolah yang rusak hingga mengganggu kegiatan belajar mengajar, Senin (16/9) siang. Data yang dihimpun, sejak pagi ratusan siswa dari kelas X, XI, dan XII sudah berkumpul di lapangan sekolah. Dengan membawa spanduk dan kertas yang ditulis, para siswa ini meminta kepada Kepala Sekolah, Jasua Surbakti, memaparkan kejelasan Dana BOS yang diduga sarat penyelewengan.
Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas milik sekolah yang rusak dan tidak diganti, seperti ruang sekolah yang atapnya jebol, jendela yang pecah, pembatas ruangan sekolah yang menggunakan karton, dan kamar mandi yang rusak dan tak layak.
Salah seorang siswa, Replita br Ginting (16) mengatakan, selama dua tahun belajar di sekolah tersebut, fasilitas sekolah yang rusak belum diperbaiki. “Aku udah 2 tahun disini bang, tapi sejak masuk sampe sekarang, atap jebol, kaca pecah, kamar mandi, masih rusak bang, Gak diperbaiki. Jadi kemana ini dana BOS nya? Kami minta kejelasan dan transparan soal dana bos itu, kemana ditujukan,” terangnya.
Dirinya juga mengatakan kalau seluruh siswa pada saat masuk pelajaran baru dimintai uang sebesar Rp500 ribu, dengan alasan untuk membangun jalan gang menuju sekolah yang rusak.
Para siswa pun berharap kepada pihak sekolah, khususnya Kepala Sekolah untuk menjelaskan perihal transparansi dana BOS yang masuk ke sekolah. Dan berharap agar fasilitas di sekolah untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Aksi demo siswa ini membuat aktivitas belajar mengajar lumpuh total satu harian dikarenakan siswa tidak mau kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bahkan siswa sempat anarkis, ruangan sekolah dirusak. Bangku serta kaca dirusak oleh siswa yang kesal karena tidak adanya kejelasan dari Kepala Sekolah mengenai kejelasan soal transparansi dana BOS.
Pihak kepolisian dari Sektor Tiga Nderket dan Koramil 05 Payung bersama Camat Tiganderket Sukur Brahmana yang mengetahui kejadian tersebut langsung turun ke lokasi untuk mengamankan dan mengkondusifkan situasi.
Menurut Kepala Sekolah, Jasua Surbakti, mengaku, dana BOS tidak bisa digunakan untuk keperluan fasilitas sekolah.
Lanjut saat ditanyai mengenai soal adanya pengutipan uang Rp500 ribu untuk alasan perbaikan jalan gang menuju sekolah dan pengutipan uang komite Rp50 ribu, dia berkhilah kalau tidak ada kutipan tersebut. “Enggak ada itu, gak ada dikutip,” kilahnya yang terlihat gugup saat dicecar pertanyaan.
Begitu juga saat ditanyai mengenai alokasi dana BOS untuk keperluan buku para siswa, dirinya mengaku kalau dari dana BOS per siswa mendapat Rp 1,4 juta yang digunakan untuk keperluan operasional sekolah. Dan juga untuk alokasi dana BOS untuk pembelian buku sebesar 20 persen.
“Itu ada alokasi dana 20 persen dari 500 juta lebih untuk alokasi buku, tapi itu gak bisa langsung harus bertahap. Kalau sisanya ada di buku, lupa saya kemana lagi, tapi untuk operasional sekolah,” ujarnya. (deo/han)
Dukungan Telkomsel sendiri dalam kemajuan industri esports dalam negeri sudah dimulai sejak tahun 2009. Pada saat itu, Telkomsel meluncurkan marketplace portal pertama di Indonesia berbasis Java, flash dan html yang diberi nama Dunia Games sebagai media wadah komunitas, publisher, serta e-sport organizer esports di Indonesia. Sejak itu, Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang berpartisipasi aktif sebagai publisher game dengan dirilisnya mobile games berbasis aplikasi, ShellFire. Hingga kini, aplikasi games bergenre action dengan subgenre FPS (First Person Shooter) dan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) tersebut sudah diunduh sebanyak lebih dari 3,5 juta kali, baik melalui Google Play Store maupun App Store.
Dukungan Telkomsel sendiri dalam kemajuan industri esports dalam negeri sudah dimulai sejak tahun 2009. Pada saat itu, Telkomsel meluncurkan marketplace portal pertama di Indonesia berbasis Java, flash dan html yang diberi nama Dunia Games sebagai media wadah komunitas, publisher, serta e-sport organizer esports di Indonesia. Sejak itu, Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang berpartisipasi aktif sebagai publisher game dengan dirilisnya mobile games berbasis aplikasi, ShellFire. Hingga kini, aplikasi games bergenre action dengan subgenre FPS (First Person Shooter) dan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) tersebut sudah diunduh sebanyak lebih dari 3,5 juta kali, baik melalui Google Play Store maupun App Store.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Melanjutkan kosistensi untuk bertransformasi menjadi digital telco company terdepan di Indonesia, Telkomsel selalu berupaya menghadirkan ragam solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan perlanggan, termasuk dalam mengakomodir perkembangan ekosistem esports secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu komitmen yang diwujudkan Telkomsel melalui partisipasi dalam gelaran IDByte Esports 2019 yang diselenggarakan di Tengerang Selatan, Banten.
Bertindak sebagai salah satu pembicara di kegiatan IDByte Esports 2019 ini,Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini mengatakan, “Keseriusan Telkomsel mendukung penguatan ekosistem esports di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama dengan berkembangnya akses teknologi serta semakin tingginya minat dan penetrasi masyarakat terhadap esports. Sejak awal pengembangan, Telkomsel berkomitmen untuk mendukung perkembangan esports mulai dari menghadirkan layanan konektivitas berkualitas hingga ragam fitur dan solusi layanan bernilai tambah seperti penyediaan akses payment gateway. Kini, upaya Telkomsel semakin diperkuat turut menjadi bagian dari jejaring pengembangan esports dengan turut menyediakan wadah ekosistem para penggiat esports melalui Dunia Games serta berpartisipasi mengembangkan konten esports sebagai publisher”.
IDByte sendiri merupakan tech event terbesar di Indonesia yang diadakan dua tahun sekali sejak 2011. Tahun ini, IDByte berfokus pada penyelenggaraan konferensi dan turnamen esports. Kini, Telkomsel turut mendukung perhelatan IDByte Esports 2019 dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya ekosistem digital yang lebih matang dan berkesinambungan. Salah satu yang menjadi dasar juga bagi Telkomsel untuk berpartisipasi dalam kegiatan IDByte 2019 kali ini adalah adanya kesempatan bagi segmen perempuan untuk berkompetisi di dunia esports dalam level yang sama dengan segmen pria.
Dukungan Telkomsel sendiri dalam kemajuan industri esports dalam negeri sudah dimulai sejak tahun 2009. Pada saat itu, Telkomsel meluncurkan marketplace portal pertama di Indonesia berbasis Java, flash dan html yang diberi nama Dunia Games. Sepanjang perjalanannya, Telkomsel pun terus berinovasi guna memenuhi kebutuhan pelanggan, yang mana salah satunya, pada tahun 2013 Dunia Games memperkenalkan sistem payment gateway Direct Carrier Billing (DCB), yang menghadirkan kemudahan pembelian aplikasi dan konten digital games menggunakan pulsa.
Upaya Telkomsel mengakselerasikan ekosistem esports di Indonesia berlanjut di tahun 2016 dengan mengembangkan fungsi Dunia Games sebagai media wadah komunitas, publisher, serta e-sportorganizeresportsdi Indonesia. Kini Dunia Games juga dikenal sebagai satu dari lima media online esports terbesar di Indonesia, yang telah menerbitkan lebih dari 200 ribu artikel bagi para penggiat mobile games di seluruh Indonesia, bahkan juga di level regional Asia.
Kekayaan konten serta tingkat interaktif turut berkontribusi dalam catatan pengunjung aktif bulanan platform media Dunia Games yang kini telah melampaui 10 juta orang. Guna menghadirkan pilihan konten yang beragam dan menarik, lebih dari 900 video terkait mobile gaming juga dapat diakses melalui channel YouTube Dunia Games. Penyediaan konten yang bermanfaat menjadi salah satu bentuk dukungan Telkomsel dalam meningkatkan kemampuan para gamer di seluruh Indonesia agar mampu bersaing hingga ke level internasional, yang nantinya diharapkan juga akan mengakselerasikan gaya hidup dan prestasi melalui esports.
Sebagai bentuk dukungan terhadap industri esports secara lebih inklusif, mengambil peran sebagai organizer, Dunia Games juga telah menggelar lebih dari 1.000 event offline di seluruh Indonesia, dengan melibatkan lebih dari 60.000 peserta. Tidak berhenti sampai di situ, Telkomsel melalui Dunia Games kini juga membina tim profesional dari berbagai divisi game esports.
Solusi yang dihadirkan Dunia Games sebagai publishergame terwujud pada 2018. Sejak itu, Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang berpartisipasi aktif sebagai publishergame dengan dirilisnya mobile games berbasis aplikasi, ShellFire. Hingga kini, aplikasi games bergenre action dengan subgenre FPS (First Person Shooter) dan MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) tersebut sudah diunduh sebanyak lebih dari 3,5 juta kali, baik melalui Google Play Store maupun App Store. Kedepannya, Dunia Games akan kembali merilis sejumlah game terbaru untuk terus dalam menguatkan penetrasi dalam komunitas dan industri esports di Indonesia.
“Kami optimis bahwa industri esports di Indonesia akan semakin berkembang. Untuk itu Telkomsel melalui Dunia Games secara konsisten akan memperkuat ekosistem esports secara menyeluruh, mulai dari penyediaan akses konektivitas dan layanan terdepan, hingga mewadahi komunitas gamer untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi seputar games. Melalui Dunia Games, Telkomsel akan terus konsisten menjadi enabler bagi seluruh stakeholders di dalam industri esports Indonesia secara berkesinambungan. Telkomsel percaya kegiatan sejenis IDByte Esports ini akan semakin membuka banyak peluang bagi masyarakat mengekplorasi ekosistem esports secara positif,” tutup Emma.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 23 daerah kota/kabupaten di Sumatera Utara, dijadwalkan ikut Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang. Termasuk Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Untuk menjaring calon kepala daerah, Partai PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu 2019, sudah menutup penjaringan pada Minggu (15/9) kemarin. Selain kader, para pendaftar ternyata banyak juga yang non kader PDIP.
“PROSES penjaringan dibuka sejak tanggal 1 September 2019. Sampai saat penjaringan kita tutup hari Minggu, ada 10 orang yang sudah mengembalikan formulir bersama kelengkapannya. Semua kami terima secara langsung di sekretariat DPC PDIP Medan,” ucap Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim SE kepada Sumut Pos, Minggu (15/9).
Tepat pada tanggal 14 September 2019 kemarin, DPC PDIP Medan telah resmi menutup penjaringan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan untuk di rekomendasikan pada pihak DPP PDIP agar dapat diusung sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Pilkada Medan 2020.
Dari total 10 balon yang telah mengembalikan formulir ke DPC PDIP Medan, jumlah yang mendaftar sebagai Calon Wali Kota sama banyak dengan yang mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Wali Kota. “Yang mendaftar sebagai Calon Wali Kota ada 5 orang. Yang mendaftar sebagai Calon Wakil Wali Kota juga ada 5 orang,” terangnya.
Kelima orang yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai Balon Wali Kota Medan yakni Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Akhyar merupakan orang pertama yang mengembalikan formulir ke kantor DPC PDIP Medan, tepatnya pada hari kedua terakhir, Jumat (13/9).
Calon kedua yakni mantan Ketua Komisi D DPRD Sumut periode 2014-2019, Sutrisno Pangaribuan. Ketiga, cucu dari Pendiri Kota Medan, Guru Patimpus Sembiring Pelawi, yakni Sidarta Pelawi. Keempat, mantan Kasat Reskrim Poltabes Medan, Kombes. Pol. (Purn) Maruli Siahaan. Dan kelima terakhir, seorang yang berlatarbelakang sebagai pengacara, Rion Arios.
Dari kelima nama tersebut, nama Sidarta Pelawi dan Maruli Siahaan merupakan balon non kader PDIP. Selebihnya aktif di parpol berlambang banteng itu.
Untuk balon Wali Kota Medan, kelima pendaftar yakni mantan Ketua Komisi III DPRD Medan sekaligus bendahara DPC PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan. Kedua, Pengurus DPC PDIP Medan, Fitriani Manurung. Ketiga, Direktur Utama PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Al Khairi. Keempat, mantan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem, Nezar Djoeli. Dan terakhir, Ketua DPC PKB Medan, Hamdan Simbolon.
Dari kelima nama balon Wakil Wali Kota tersebut, hanya Boydo Panjaitan dan Fitriani Manurung yang merupakan kader PDIP. Artinya, dari kesepuluh Balon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang mendaftarkan diri ke penjaringan DPC PDIP Medan, jumlah balon yang merupakan kader dan non kader sama kuat, yaitu sama-sama 5 balon.
Bobby Tidak Jadi Mendaftar
Ada yang menarik dari perjalanan proses penjaringan yang dilakukan PDIP Medan, yakni menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. Bobby sempat datang ke kantor DPC PDIP Medan untuk mengambil formulir pendaftaran. Namun hingga hari terakhir penjaringan, Bobby Nasution maupun perwakilannya tidak hadir untuk mengembalikan formulir tersebut.
Ditanya mengenai hal itu, Hasyim pun membenarkannya. “Iya, memang gak ada dikembalikan (formulir) nya,” jawab Hasyim.
Tentang alasan pihak Bobby tidak mengembalikan formulir ke sekretariat DPC PDIP, Hasyim menyebutkan, tidak mengetahui alasannya. “Gak ada alasan. Ya memang nggak datang aja untuk mengembalikan. Siapapun berhak untuk datang dan mengambil formulir. Begitu juga dalam memutuskan untuk mengembalikan atau tidak mengembalikan formulir. Memang tidak ada kewajiban untuk memberikan alasan kenapa tidak datang untuk mengembalikan formulir,” jelasnya.
Tentang kabar yang menyebutkan, bahwa setelah penjaringan yang dilakukan di DPC, penjaringan juga akan dilakukan pihak DPD PDIP Sumut hingga ke DPP, Hasyim tidak membantahnya. “Ya biasanya sih begitu. Tapi saya kurang tahu informasinya apakah memang akan dilakukan dan kapan akan dilakukan,” katanya.
Bendahara DPC PDIP Medan, Boydo HK Panjaitan, membenarkan kabar itu. “Biasanya memang akan ada penjaringan yang dilakukan DPD dan DPP. Ya mungkin saja mereka yang tidak mendaftar di penjaringan DPC akan mendaftar di DPD atau DPP. Tapi sebaiknya untuk di Kota Medan mendaftarnya di DPC Medan,” tutupnya.
Non Kader PDIP Ramaikan Binjai
Tak hanya di Medan, di Binjai pelamar non kader PDI Perjuangan juga ramai-ramai ikut mendaftar. Saat penutupan penjaringan balon wali kota Binjai Minggu (15/9), para pendaftar justru didominasi oleh non kader PDIP.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Binjai, Fahrul Putra, menyatakan ada 11 orang yang sudah mengembalikan formulir hingga ditutupnya penerimaan pada pukul 17.00 WIB. “Ada 11 orang. Empat kader, dan 7 non kader,” kata dia.
Ketujuh nama yang bukan dari kader yakni Timbas Tarigan (Wakil Wali Kota Binjai), Eddy Aswari (Wali Kota LIRA, pernah meramaikan bursa Pilkada Binjai melalui jalur perseorangan), HM Sajali (Ketua DPC Partai Demokrat Binjai), Juliadi (pengusaha, pernah meramaikan Pilkada Binjai 2015), Irham (pengusaha), Dejon Sembiring (pengusaha) dan Norman Dani (dosen di lingkungan Kemenhub RI).
Sementara dari kader yakni Nizam Helmizar, Lazuardi (mantan Sekretaris DPC PDI Perjuangan), M Atan (anggota dewan terpilih 2019-2024) dan Raidertha Sitepu.
Muhri Fauzi (kader Demokrat) pun sempat ambil formulir. Namun hingga ditutupnya penjaringan, Muhri tidak mengembalikan formulir. Malah rekan sejawat di parpolnya yang tiba-tiba diketahui mengembalikan berkas ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan.
Disinggung peluang koalisi dengan Demokrat, Fahrul menjawab diplomatis. “Ya bisa-bisa saja (koalisi terjadi) antara kedua belah pihak. Tapi ini sifatnya, kami hanya membuka penjaringan saja,” jawab dia.
Untuk diketahui, partai besutan Megawati Soekarnoputri di Kota Rambutan harus berkoalisi untuk mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU Kota Binjai, setelah nanti pendaftaran resmi dibuka. Pasalnya, PDI Perjuangan meraih 4 kursi. Sedangkan ambang batas untuk mencalonkan pasangan balon harus 6 kursi.
Fahrul menambahkan, pihaknya akan melaporkan nama-nama yang mengikuti penjaringan tersebut ke DPD PDI Perjuangan Sumut. “Semua berkas calon yang masuk akan dikirimkan. Nama-nama bacalon yang mengambil formulir tapi tidak mengembalikan juga akan dilaporkan. DPD kemudian akan melakukan tahapan yang disebut penyaringan,” tandasnya.
Di Sergai, Soekirman Daftar PDIP
Sementara di Serdangbedagai, Bupati Ir H Soekirman bersama Wabup H Darma Wijaya didampingi Plt. Asisten Pemerintahan Umum Drs. Fajar Simbolon, M.Si, Kadis Kominfo Drs H Akmal, MSi, Kaban Kesbangpol Drs. Purba Siregar, mengembalikan berkas formulir penjaringan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati Sergai ke Partai PDIP Sergai di Kecamatan Sei rampah.
Berkas formulir itu langsung diterima ketua penjaringan pendaftaran, H Syaiful Azhar, didampingi Sekretaris Vizal Lubis,SE, bendahara Elvi Juliana Napitupulu,Amd. Penyerahan berkas disaksikan oleh Ketua DPC PDIP Sergai H Darma Wijaya dan sekretaris Togar Situmorang serta ketua BM3 Sergai Yunasril SH MKn, Sabtu (14/9).
Sebelumnya, Kamis (12/9) Bupati Ir H Soekirman bersama Wabup H Darma Wijaya mengambil berkas formulir penjaringan pendaftaran di Kantor Sekretariat DPC PDIP Sergai. Kemudian berkas dikembalikan setelah persyaratannya dilengkapi.
“Selain PDIP, hingga hari ini belum ada partai lain yang membuka pendaftaran. Dan untuk Pilkada Sergai tahun 2020 mendatang, tidak satupun parpol di Sergai yang dapat mengusung calonnya sendiri. PDIP yang memiliki 5 kursi pun harus melakukan lobi-lobi politik dengan partai lain,” bilang Soekirman.
Soekirman berharap, berkas formulir pendaftaran yang dikembalikannya, dapat memenuhi persyaratan. Sehingga PDIP dapat mendukung dirinya bersama Darma Wijaya pada Pilkada 2020 mendatang.
Usai mengembali berkas, Soekirman bersama rombongan melakukan silaturahmi di Kantor sekretariat DPC Partai Hanura dan DPC PPP Sergai, yang berdekatan dengan kantor sekretariat DPC PDIP Sergai.
Di sini, Soekirman dan Darma Wijaya disambut oleh Ketua DPC Partai Hanura Sergai Defriaty Tamba, S.Pd, bersama sekretaris Muhammad Idris dan Bendahara Haidar Tanjung.
Sementara di Sekretariat DPC PPP Sergai, Soekirman bersama rombongan disambut ketua PPP Sergai HJ Sugiatik SPd, sekretaris Abdul Firman, S.Pd, Bendahara Hari Ananda, S.Pd, M.SP, beserta unsur pengurus DPC.
“Tahun depan adalah tahun politik. Terdapat 220 Kabupaten/Kota yang ikut Pilkada serentak, salahsatunya Kabupaten Sergai. Jika memungkinkan dan sesuai Undang-undang, kami akan menyampaikan hak kami untuk kembali maju pada Pilkada Sergai. Kami mengharapkan masukan dan dukungan dari Partai Hanura dan PPP untuk maju,” tuturnya.
Wabup Darma Wijaya mengatakan, kunjungan ini selain dalam rangka silaturahmi, juga meminta masukan kepada pemerintahan Soekirman-Darma Wijaya yang telah berjalan 3,5 tahun. (map/ted/sur)
BERKAS: Bupati Ir H Soekirman bersama Wabup H Darma Wijaya yang juga ketua DPC PDIP Sergai mengembalikan berkas formulir penjaringan pendaftaran Balon Bupati Sergai dari Partai PDIP, Sabtu (14/9).
PESONA
DANAU TOBA: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat menghadiri Pesona Danau Toba di Kabupaten Tobasa, Sabtu (14/9).
PESONA
DANAU TOBA: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat menghadiri Pesona Danau Toba di Kabupaten Tobasa, Sabtu (14/9).
TOBASA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyoroti keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba. Kalau tidak dikelola dengan benar, akan mencemari lingkungan dan memperburuk kualitas air danau terbesar di Asia Tenggara itu. Dampaknya, target pemerintah pusat dalam mengembangkan pariwisata Danau Toba bakal tak tercapai karena wisatawan asing enggan berkunjung ke sana.
Susi mengatakan, KJA boleh saja beroperasi di Danau Toba tapi harus ada batasan. Jangan sampai demi mengejar keuntungan, malah membiarkan air tercemar sehingga merugikan dunia pariwisata Tanah Air.
“Boleh tapi harus diukur daya dukung Danau Toba ini berapa besar? Kalau terlalu banyak dan terlalu lama sampai tidak ada jeda, maka kualitas air Danau Toba akan jelek,” ungkap Susi dalam sambutannya di Karnaval Pesona Danau Toba di Balige Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sabtu (14/9).
Menurut Susi, tidak ada gunanya keindahan Danau Toba bila kondisi airnya terus tercemar. Turis asing tidak akan mau berkunjung ke Danau Toba karena airnya kotor dan tidak bisa untuk berenang . “Kalau semua orang bikin KJA, maka Danau Toba penuh KJA. Danau Toba bau airnya kan bahaya. Rugi besar akhirnya. Bukan untung, malah buntung,” tutur Susi.
Dia juga mengungkapkan, pencemaran yang terjadi diakibatkan peternakan ikan air tawar yakni berasal dari sisa pakan ternak yang tidak habis dimakan ikan, akan menumpuk di dasar danau. Sisa pakan ternak itu akan membuat ikan keracunan lantaran racun Hidrogen Sulvida (H2S). Kemudian, air danau pun semakin kotor.
“Terus kita mau salahkan Danau Toba karena airnya kotor? Siapa yang bikin kotor? Kita-kita juga,” jelas Susi di hadapan ribuan masyarakat yang hadir dalam kegiatan Pesona Danau Toba itu.
Ia menyebutkan, KJA akan terus memperburuk Danau Toba. Sedangkan, Presiden Joko Widodo terus melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Tanah Batak itu. Susi sangat mendukung revitalisasi air di Danau Toba asal masyarakat dan pemimpin daerah berkomitmen mendukungnya.
Demi pelestarian Danau Toba, Susi akan memberikan bantuan bibit ikan pora-pora yang merupakan ekosistem ciri khas di danau tersebut. Karena, jenis ikan air tawar semakin sedikit.
Di sinilah, menurut Susi kontribusi masyarakat untuk memajukan Danau Toba dan bukan tugas dari pemerintah pusat saja. “Tapi ya itu tadi, kita harus punya perencanaan. Kalau KJA mau dikurangi, berapa banyak per tahunnya? Sampai Danau Toba menjadi wisata yang jernih dan banyak turis yang betah,” sebut Susi.
Menteri yang dikenal tegas itu, bercerita tentang keindahan Danau Toba. Ia memuji alam yang sejuk dan masyarakat ramah, serta menunjunjung tinggi kearifan lokal. Karenanya dia berharap, jangan sampai itu semua dirusak dengan keberadaan KJA. “Sebelum saya menjadi menteri, sebetulnya saya sering ke Sibisa. Setiap dua minggu sekali. Kalau di Medan bosan, (karena )saya kurang suka dengan suasana kota besar, saya ke Sibisa,” jelas Susi.
Kebiasaan Susi di Danau Toba, pasti menyempatkan diri untuk duduk bersama dengan masyarakat sekitar sambil menyeruput kopi dengan kualitas baik. Kemudian, membeli hasil pertanian dari warga juga ia lakukan. “Biasanya saya pulang bawa tuak dua jerigen, cabai rawit, bawa nanas 50 kg, bawa singkong, bawa jagung. Beli dari masyarakat setempat hingga akhirnya saya sudah seperti bagian masyrakat di sini,” ungkap Susi.
Tidak sampai di situ saja, Susi mengatakan, perusahaan penerbangannya Susi Air merupakan pesawat pertama dan selalu membuka penerbangan ke Bandara Silangat Internasional di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). “Kebetulan landing pertama yaitu adalah pesawat Susi air waktu itu diupacarakan ditabur beras kepala saya sama pak bupati waktu itu. Saya tidak terlalu ingat tahun berapa, tapi waktu Silangit masih sepi hanya Susi Air yang datang ke situ,” tambah Susi.
Makanya, Susi merasa sangat dekat dengan Danau Toba. Ia pun mengajak seluruh masyarakat dan wsiatawan berkunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan di danau vulkanik tersebut. Jangan mengotori air dengan sampah.
Ia menambahkan, Danau Toba merupakan rahmat yang indah diberikan Allah SWT kepada Sumut. Karena, tidak ada satu pun negara yang memiliki danau seperti itu. Dengan ini, patut bersyukur dengan tetap menjaganya dari segala bentuk kerusakan yang terus akan terjadi.
“Di bawah Danau Toba ada super vocano yang paling besar, yang tentunya kalau ini dijadikan sebuah studi bagi para ilmuwan akan menjadi tujuan wisata studi,” pungkas Susi. (gus)
Foto: BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
PESONA DANAU TOBA: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat menghadiri Pesona Danau Toba di Kabupaten Tobasa, Sabtu (14/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah hampir satu minggu peristiwa uang senilai Rp1,6 miliar raib di pelataran depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Namun Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut yang juga Sekdaprovsu, R Sabrina, masih bungkam soal peristiwa tersebutn
Sejak terungkap dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, bahwa Rp1,6 miliar tersebut diperuntukkan membayar honor kegiatan TAPD selama melakukan pembahasan P-APBD 2019 dan R-APBD 2020, Sumut Pos coba mengejar klarifikasi Sabrina selaku ketua TAPD. Namun baik saat hendak ditemui langsung ke ruang kerjanya di lantai 9 kantor Gubsu, dan dihubungi ke nomor selulernya, ia urung menjawab. Sementara pada pekan lalu, Sabrina diketahui ada tugas ke luar negeri, namun tidak diketahui pasti dalam rangka apa.
Terkini pada Minggu (15/9), Sabrina juga enggan menjawab sambungan telepon WhatsApp dari Sumut Pos. Padahal publik sangat menanti penjelasan tersebut. Apalagi sebelumnya, kalangan anggota DPRD Sumut juga meminta supaya pejabat eselon I itu buka suara untuk memberikan penjelasan soal peristiwa yang dianggap banyak kejanggalan tersebut.
“Hal ini sebuah kejadian yang sama sekali tidak masuk akal. Uang cash dengan jumlah besar, hilang di lingkungan kantor gubernur. Kehilangan uang itu bersamaan dengan rapat paripurna DPRD Sumut yang berlangsung alot, walaupun akhirnya disahkan secara ilegal,” ujar Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan, Sabtu (14/9).
Untuk itu, dia meminta Sekdaprovsu sekaligus Ketua TAPD, R Sabrina harus memberikan penjelasan ke publik guna menghindari berbagai pertanyaan dan praduga yang muncul di tengah-tengah masyarakat. “Memang kasus kehilangan uang itu ditangani Polri, tetapi kerugian negara yang muncul akibat kejadian ini bisa ditangani KPK, agar masalahnya jadi terang benderang,” tegasnya.
Hal itu dibutuhkan, sambung dia, agar ada upaya untuk menjelaskan sumber uang dan peruntukan uang kelihatannya semakin bias. “Misalnya, uang diambil untuk dibagi sebagai honor TAPD dan akan dibagi ke masing-masing OPD, ini tentu harus dijelaskan ke publik. Apakah juga benar sebanyak itu uang honor untuk TAPD, dan diberikan secara tunai karena sekarang ini sudah memakai sistem rekening,” pungkasnya.
Tak hanya Sabrina, unsur TAPD Sumut lainnya, M Fitriyus juga menolak memberi keterangan seputar honor kegiatan mereka yang hilang tersebut. Fitriyus yang menjawab sebagai wakip ketua TAPD Sumut, malah terkesan membuang ‘bola panas’ kepasa atasannya tersebut. “Janganlah saya yang berkomentar, dek. Ke sekda sajalah sebagai ketua (TAPD). Tolonglah dek jangan dibuat untuk berita,” katanya menjawab Sumut Pos via seluler, Kamis (12/9).
Sebelumnya, Inspektorat Sumut secara internal terus melakukan pemeriksaan intensif atas raibnya uang Rp1,6 miliar milik Pemprovsu. “Pemeriksaan masih terus kita lakukan sampai dengan saat ini,” kata Inspektur Sumut Lasro Marbun melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/9).
Pihaknya mengaku masih melakukan pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang bersangkutan atas kejadian raibnya uang tersebut. Termasuk mencermati prosedural penarikan secara tunai atas uang sebanyak itu. Menurut Lasro, perlu adanya pemeriksaan yang lebih teliti untuk mengetahui pencairan uang tersebut. “Perlu kita periksa dengan cermat dan teliti,” jelasnya.
Namun demikian, Inspektorat belum bisa menyimpulkan apakah penarikan yang dilakukan oleh kedua pegawai yang bertugas di BPKAD Sumut itu menyalahi aturan atau tidak. Pihaknya juga belum pada kesimpulan, akan mengambil tindakan apa terhadap keduanya sampai kasus ini mendapat titik terang. “Nanti kita lihat (perkembangan kasusnya) ya,” imbuh dia. (prn)
istimewa
GLADI RESIK: Anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 mengikuti gladi resik, Jumat (13/9) pekan lalu. Hari ini (16/9), DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan periode 2019-2024 bakal dilantik.
GLADI RESIK: Anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 mengikuti gladi resik, Jumat (13/9) pekan lalu. Hari ini (16/9), DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan periode 2019-2024 bakal dilantik.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 50 Anggota DPRD Kota Medan terpilih periode 2019-2024, akan dilantik secara resmi hari ini, Senin (16/9) di ruang paripurna Gedung DPRD Medan. Sebelumnya, sejumlah persiapan pelantikan sudah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Medan.
“Persiapan pelantikan sudah dilakukan bertahap sejak tanggal 13-14 September kemarin. Alhamdulillah tidak ada kendala dari gladi kotor sampai gladi bersih semua sudah dilakukan. Untuk gladi bersih, kita sudah langsung mengundang 50 anggota DPRD Medan 2019-2024,”kata Sekretaris DPRD Kota Medan, Abdul Aziz, kepada Sumut Pos, Minggu (15/9).
Tamu yang diundang tak hanya untuk kalangan dewan dan keluarga saja, namun juga dari berbagai OPD, ormas, dan tokoh masyarakat lainnya. Meski tamu undangan yang hadir diperkirakan hanya ratusan orang, namun tak semua orang diperbolehkan masuk ke ruang paripurna saat acara pelantikan. Pasalnya, kapasitas ruangan terbatas. Untuk itu, pihak sekretariat akan memperketat ruang pengamanan.
Untuk diketahui, dari 50 anggota DPRD Medan terpilih yang telah ditetapkan KPU Medan, sebanyak 17 anggota Dewan merupakan pertahana. Mereka adalah Edward Hutabarat (PDIP), Rajuddin Sagala (PKS), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Robi Barus (PDIP), HT Bahrumsyah (PAN), Surianto Butong (Gerindra), Mulia Asri Rambe (Golkar), Abdul Rani (PPP), Paul Mei Anton (PDIP), Wong Cun Sen (PDIP), Sahat Simbolon (Gerindra), Modesta Marpaung (Golkar), Hasyim (PDIP), Ihwan Ritonga (Gerindra), Hendra DS (Hanura), Daniel Pinem (PDIP), Burhanuddin Sitepu (Demokrat).
Sedangkan para pendatang baru yakni, Abdul Rahman (PAN), Renvelli Pandapotan Napitupulu (PSI), Antonius Devolis Tumanggor (Nasdem), Radiawan Sitorus (PKS), Aulia Rachman (Gerindra),T Edriansyah Rendy (Nasdem), Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat), Janses Simbolon (Hanura), Siti Suciati (Gerindra), Sudari (PAN), Netty Yuniatu Siregar (Gerindra), Edwin Sugesti (PAN), Irwansyah (PKS), Parlindungan Sipahutar (Demokrat), David Roni Sinaga (PDIP).
Kemudian Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Rudiyanto (PKS), Edi Saputra (PAN),M Rizki Nugraha (Golkar), Dodi Robert Simangunsong (Demokrat), Afif Abdillah (Nasdem), Dhiyaul Hayati (PKS), Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), Muhammad Afri Rizki (Golkar), Sukamto (PAN), Habiburrahman Sinuraya (Nasdem), Johanes Haratua (PDIP), Syaiful Ramadhan (PKS), Erwin Siahaan (P)SI), Suranta Meliala (Gerindra), Hendri Duin (PDIP), Abdul Latief Lubis (PKS) dan Margaret MS (PDIP).
PDIP, Gerindra, PKS dan PAN Pimpinan Dewan
Sebagaimana diketahui, kursi pimpinan DPRD Kota Medan akan diisi oleh PDIP (10 kursi), Partai Gerindra (10 kursi), PKS (7 kursi), dan PAN (6 kursi). Berdasarkan keuptusan dewan pimpinan pusat masing-masing partai, adapun keempat nama pimpinan dewan yang ditetapkan yakni Hasyim SE sebagai Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga sebagai Wakil Ketua I, Rajuddin Sagala sebagai Wakil Ketua II, dan HT Bahrumsyah sebagai Wakil Ketua III.
Hasyim yang dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan kalau dia mendapat restu dari DPP untuk menduduki kursi Ketua DPRD Medan periode 2019-2024. “Iya betul, sudah dapat keputusan dari DPP,” ucap Hasyim kepada Sumut Pos, Minggu (15/9).
Begitupun saat Sumut Pos mengkonfirmasi hal itu kepada Ihwan Ritonga. Ihwan membenarkan bahwa ia merupakan satu-satunya dari empat pimpinan DPRD Medan periode 2014-2019 yang kembali berhasil menjabat sebagai pimpinan di DPRD Medan.
“Alhamdulillah, DPP masih kasih kepercayaan sama saya. Semoga bisa terus saya jaga untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di Kota Medan,” ujar Ihwan.
Ihwan juga menjelaskan, tidak hanya dirinya yang tetap diberikan amanah dan kepercayaan oleh DPP, namun Surianto alias Butong juga turut diberikan kepercayaan kembali sebagai ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan. “Selain saya, Pak Surianto juga masih dipercaya untuk memimpin Fraksi Gerindra DPRD Medan untuk periode 2019-2024. Semoga kami tetap bisa bersinergi seperti halnya yang telah kami lakukan pada periode yang lalu,” kata Ihwan.
Ketua DPD PKS Medan, H Salman Alfarisi Lc MA kepada Sumut Pos juga menyebutkan, DPP PKS telah menetapkan Rajuddin Sagala sebagai pimpinan DPRD Medan dari PKS. Menurutnya, keputusan itu merupakan hal yang tepat dan sangat sesuai dengan keinginan DPD PKS Medan. “Sudah ditetapkan DPP, Pak Rajuddin yang menjabat (pimpinan DPRD Medan).
Saya pikir itu sangat layak, selain mendapatkan perolehan suara yang baik, dari 7 kursi PKS di DPRD Medan untuk periode 2019-2024, hanya Pak Rajuddin yang merupakan ‘incumbent’ yang enam lainnya merupakan anggota dewan yang baru. Kami di DPD PKS Medan yakin sekali, dengan pengalamannya pada periode sebelumnya, beliau sudah sangat paham kondisi Rakyat di Kota Medan,” jelasnya.
Terakhir, saat Sumut Pos mengkonfirmasi ditetapkannya nama HT Bahrumsyah sebagai pimpinan DPRD Medan dari Fraksi PAN, Bahrum yang juga merupakan Ketua DPC PAN Kota Medan turut membenarkannya. “Alhamdulillah, sudah ditetapkan oleh DPP, hampir sebulan yang lalu,” tutupnya. (map)
