Kebijakan pemerintah memberikan kelonggaran syarat usia menjadi 40 tahun bagi enam jabatan dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 menuai kritik. Terutama dari tenaga honorer K-2. Mereka menilai, kebijakan tersebut plinplan dan tidak mencerminkan keadilan.

KETUA Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mempertanyakan kebijakan tersebut. Sebab, itu bertentangan dengan argumen pemerintah saat tidak memberikan jalan bagi honorer K-2 ikut tes CPNS. Yakni, honorer dengan usia di atas 35 tahun dan rata-rata sudah bekerja sebelum 2005.

Selama ini, kata Titi, pemerintah bergeming jika honorer K-2 tidak bisa mengikuti CPNS karena usia sudah di atas 35 tahun. Syarat tersebut dinilai mutlak. Tidak bisa ditawar. Namun, nyatanya, pemerintah memberikan kekhususan kepada enam jabatan. “Jadi, bohong saja selama ini,” tegas dia kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos).

Pelonggaran syarat usia tersebut diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019. Enam jabatan yang diberikan kekhususan adalah dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa.

Menurut Titi, kelonggaran syarat umur terhadap enam jabatan itu sama saja dengan membuat kebijakan khusus. Dengan logika yang sama, dia menilai kebijakan tersebut semestinya bisa juga diterapkan kepada honorer K-2. “Beri juga kami lex specialis,” katanya.

Titi mengatakan, ada banyak hal yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan lex specialis seperti kepada guru honorer K-2. Salah satunya, masa pengabdian honorer K-2 yang sudah lama. Di sisi lain, honorer K-2 sudah terbukti mampu bekerja. Itu dibuktikan dengan aktivitas mengajar yang berlangsung hingga saat ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ainun Naim menuturkan, saat ini fokus pemerintah adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. Termasuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan menguatkan riset.

Kemenristekdikti saat ini fokus untuk mengerek posisi kampus tanah air di peringkat dunia. Kualifikasi dosen sebagai tenaga pengajar pun harus meningkat. Salah satunya, melonggarkan batas usia pelamar dosen menjadi 40 tahun dan harus strata tiga (S-3) atau doktor. Begitu juga dengan peneliti dan perekayasa.

“Dengan kualifikasi tersebut, diharapkan (mereka) mempunyai kompetensi untuk lebih mengembangkan penelitian dan penerapan teknologi yang lebih tinggi. Itu masih sangat kami butuhkan,” terang Naim. (far/han/c10/fal/dek)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Salah seorang mahasiswa Papua yang selama ini berada di asrama di Surabaya, Jawa Timur bernama Hendrik ikut mengadu ke Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (9/9). Hendrik mengaku asramanya sering diteror oleh orang tak dikenal.

Hendrik menambahkan, bahkan sebelum berangkat ke Komnas HAM, Senin (9/9) pagi, dia mendapat kabar bahwa asrama kembali diteror dengan menggunakan ular.

“Ada dua karung ular dilempar oleh empat orang dengan dua sepeda motor. Itu kami enggak tahu dari mana,” ujar Hendrik di Kantor Komnas HAM.

Menurut Hendrik, aksi teror ini bukan hanya sekali terjadi, tetapi sudah berulang kali. Untuk itu, dia berharap agar Komnas HAM bisa dengan segera bertindak dan memberikan jaminan bahwa warga Papua yang ada tidak akan menerima teror lagi di kemudian hari.

Hendrik pun mengatakan, ular yang dilemparkan ke asrama hingga kini masih ada yang mereka amankan sebagai bukti dari teror.

“Itu ular geraknya cepat sekali, di karung satunya ada piton sepanjang satu meter, besarnya seperti betis orang dewasa,” tambah Hendrik. (cuy/jpnn/dek)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan sedang mencari industri untuk mengembangkan mobil listrik.

“Untuk riset mobil sudah selesai dan sudah ada prototipenya (purwarupa), sekarang tinggal mencari industri yang mau memproduksinya,” kata Nasir, usai membuka kongres luar biasa dan rapat pimpinan nasional Persatuan Insinyur Indonesia di Jakarta, Senin (9/9).

Jika sudah ada industri yang mau memproduksi mobil listrik, maka bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selain itu juga perlu diperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Contohnya untuk sepeda motor listrik, itu TKDN-nya sudah 60 persen. Kalau seandainya baterainya bisa diproduksi dalam negeri, maka selesai itu masalahnya,” sambung dia.

Nasir juga menambahkan saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang tertarik untuk memproduksi mobil listrik tersebut.

Namun, menurut dia, prosesnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.

“Tidak cepat memang, dua atau tiga tahun. Ke depan, kami berharap semakin banyak industri yang memanfaatkan hasil penelitian yang ada,” kata dia.

Indonesia sendiri telah resmi memasuki era elektrifikasi, usai diterbitkannya Perpres No. 55/2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. (ant/jpnn/dek)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kewajiban Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menuai pro dan kontra. Polemik itu mencuat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Senin (9/9).

Salah satu anggota Panitia seleksi (Pansel) KPK yang menganggap LHKPN tak wajib adalah Indriyanto Seno Adji. Pasalnya, tidak semuanya mereka yang lolos seleksi adalah penyelenggara negara.

“Karena capim itu pada saat pendaftaran ada yang sebagai penyelenggara negara ada juga yang bukan,” ujar Indriyanto di Gedung DPR.

Argumentasi Indrianto itu merujuk pada pasal 29 huruf k UU Nomor 30/2002 tentang KPK yang menyebutkan: pimpinan KPK harus mengumumkan kekayaanya sebelum dan setelah menjabat sesusai dengan peraturan. Artinya, LHKPN harus diumumkan setelah Capim ditetapkan menjadi pimpinan KPK terpilih.

“Mengenai kata-kata ‘pengumuman’, itu harus diartikan pada saat si capim itu sudah diumumkan sebagai pimpinan secara definitif, prinsipnya apa, azasnya apa, filosofinya apa, itu untuk menjaga jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap diskriminasi terhadap capim,” katanya.

Lebih lanjut Indriyanto mengatakan, salah satu yang merumuskan UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Dalam sejarah pembentukan pansel maupun capim dari era pertama sampai saat ini juga tidak pernah ada pengumuman harta kekayaan saat pendaftaran.? Sehingga Indriyanto mengeluhkan adanya polemik mengenai LHKPN ini yang bergulir di publik.

Padahal dahulu tidak pernah ada polemik mengenai para Capim KPK yang tidak melaporkan LHKPN . (gun/jpc/dek)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hakim menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan istri Kivlan Zen, Dwitularsih Sukowati di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (9/9). Hal ini membuat Kivlan Zen harus menghadapi sidang pokok perkara terkait kepemilikan senjata api illegal yang akan digelar Selasa (10/9) hari ini.

Pengacara Kivlan Zen, Henry Siahaan mengaku kecewa praperadilan yang ditolak hakim tersebut. Meski begitu, Henry mengaku siap menghadapi sidang pokok perkara.

“Sangat siap. Besok (hari ini, red) kan sidang pokok perkara di PN Pusat. Kami tetap sebagai tim kuasa hukum dari Kivlan Zen tetap akan berjuang untuk mencari keadilan bagaimana, klien kami bisa bebas,” kata Henry Siahaan.

Namun, Henry mengaku belum mendapatkan surat panggilan untuk sidang. Dia mengaku baru mendapat surat penetapan hakim, tetapi Henry menyebut tim kuasa hukum akan tetap hadir pada persidangan hari ini.

“Ini mudah-mudahan kalau memang besok (hari ini, red) jadi sidang perkara pokok. Karena sampai saat ini kami belum mendapat panggilan sidang besok,” kata Henry.

Sementara itu, masih ada 4 gugatan sidang praperadilan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang keempat gugatan itu akan kembali dibuka dengan agenda pembuktian dari pemohon.

Kivlan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. (bbs/dek)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya tidak ingin melakukan blunder dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK. Dia pun memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly agar mempelajari Draf Revisi UU hasil inisiatif DPR tersebut.

HAL itu terungkap setelah Menkumham Yasonna H Laoly datang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/9). Selain Yasonna, ada sejumlah menteri yang ikut dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi. Antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Usai pertemuan, Yasonna mengaku telah menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK hasil inisiatif DPR. Namun, menteri asal PDI Perjuangan itu masih mempelajarinya.

“Saya diberikan draf revisi UU KPK untuk saya pelajari, itu saja dulu. Kami akan pelajari dulu. Kami lihat nanti seperti apa,” kata Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat.

Mantan anggota Komisi III DPR itu menegaskan, Presiden Jokowi memiliki perhatian terhadap sejumlah isu RUU KPK yang jadi polemik. Hanya saja, Yasonna enggan memerinci hal-hal dalam RUU KPK yang jadi perhatian Presiden Jokowi.

“Ya ada beberapa concern beliau ya. Kami harus baca dulu kan. Pokoknya ada concern ini harus dipelajari, hati-hati,” kilahnya.

Meski demikian Yasonna memastikan Jokowi belum menerbitkan surat presiden (surpres) tentang penugasan kepada menteri terkait untuk membahas RUU itu bersama DPR. “Sampai sekarang belum,” tandasnya.

Langkah Jokowi ini kemudian diapresiasi KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengharapkan Jokowi sebagai kepala negara bisa melihat dengan bijak isi draf revisi UU KPK yang dinilai melemahkan.

“KPK menghormati perintah Presiden Jokowi pada Menteri Hukum dan HAM hari ini yang meminta Menkumham mempelajari draf RUU KPK inisiatif DPR tersebut,” kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/9).

Febri juga mengharapkan Menkumham bisa menjalankan perintah Jokowi sebaik-baiknya. Sebab, pernyataan dan permintaan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari puluhan guru besar, ribuan dosen di berbagai universitas, pemuka agama hingga masyarakat sipil juga perlu menjadi pertimbangan.

Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan. “Dari yang kami baca bersama, jika revisi terjadi yang mengandung poin-poin seperti yang dibahas akhir-akhir ini, maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati,” ungkapnya.

Di sisi lain, KPK juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang kuat, menyebar dan solid dari berbagai pihak. KPK mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses ini agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menelikung dan membajak proses revisi UU KPK hingga berdampak serius melumpuhkan KPK.

“KPK juga mengajak semua pihak berada di sebuah payung besar harapan kami untuk melawan upaya-upaya melumpuhkan KPK. Selain proses revisi UU KPK, juga ada proses seleksi pimpinan KPK yang perlu dikawal agar orang yang terpilih nanti adalah seorang berintegritas yang memiliki legitimasi moral dan etik untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” tandas dia. (tan/jpnn/dek)