MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan anggota DPRD Medan terpilih periode 2019-2024 dari hasil Pemilu 2019 dipastikan akan digelar pada Senin, 16 September 2019 mendatang. Sebanyak 50 anggota DPRD Medan terpilih tersebut akan dilantik di ruang Paripurna DPRD Medan.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Medan, Abdul Azis mengatakan, hingga saat ini persiapannya sudah mencapai 70 persen. “Sudah, sudah kita persiapkan, persiapannya sudah cukup matang, bisa dikatakan sudah 70 persen, sudah hampir rampung. Ini kita tinggal gladi saja gladi kotor maupun gladi bersih,” ujarnya.

Sedangkan Pin yang berhak untuk diterima oleh setiap anggota DPRD Medan pada periode ini, Azis kembali menyebutkan bahwa para anggota dewan tersebut tidak akan mendapatkan pin emas, melainkan hanya pin yang disepuh emas. “Itu sudah pasti, bukan pin emas tapi pin yang hanya disepuh emas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU Medan telah menetapkan 50 anggota DPRD Medan terpilih periode 2019-2024. Adapun 50 anggota DPRD Medan periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU yakni dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah yaitu Edward Hutabarat (PDIP), Rajudin Sagala (PKS), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Robi Barus (PDI P), Abd Rahman (PAN), Renvelli Pandapotan Napitupulu (PSI), Antonius Devolis Tumanggor (Nasdem) dan Radiawan Sitorus (PKS).

Lalu, anggota dewan yang ditetapkan dari Dapil II dengan kuota 12 kursi meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan yakni Aulia Rachman (Gerindra),HT Bahrumsyah (PAN), Margaret MS (PDI P), Abdul Latif Lubis (PKS), T Edriansyah Rendy (Nasdem), Mulia.Asri Rambe (Golkar), Surianto Butong (Gerindra), Abdul Rani (PPP), Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat), Janses Simbolon (Hanura), Siti Suciati (Gerindra) dan Sudari (PAN).

Dari dapil III meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Perjuangan nama anggota dewan yang ditetapkan KPU Medan yakni, Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), Wong Chun Sen (PDIP), Sahat B Simbolon (Gerindra), Netty Yuniati Siregar (Gerindra), Modesta Marpaung (Golkar), Edwin Sugesti Nasution (PAN), Irwansyah (PKS), Parlindungan Sipahutar (Demokrat).

Untuk dapil IV meliputi Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota dan Area dengan kuota 10 kursi yakni Hasyim SE (PDIP), David Roni G Sinaga (PDIP), H Ihwan Ritonga (Gerindra), Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Rudiyanto S.Pd.I (PKS), Edi Saputra ST (PAN), M. Rizki Nugraha SE, (Golkar), Drs Hendra DS ( Hanura), Dodi Robert Simangunsong (Demokrat), Afif Abdillah (Nasdem).

Sedangkan untuk dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan, 12 anggota dewan yang ditetapkan KPU Medan yakni Daniel Pinem (PDI P), Dhiyaul Hayati (PKS), Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), Muhammad Afri Rizky (Golkar), Sukamto SE (PAN), Habiburrahman Sinuraya (Nasdem), Johannes Haratua HTG (PDI P), Syaiful Ramadhan (PKS), Burhanuddin Sitepu (Demokrat), Erwin Siahaan (PSI), Suranta Meliala (Gerindra) dan Hendri Duin (PDI P). (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tak mau dipensiunkan secara mendadak, puluhan massa yang tergabung dalam Primer Koperasi (Primkop) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Walikota Medan, Senin (9/9) Dalam aksinya, para buruh tersebut meminta bantuan kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam menuntut haknya.

Massa yang terdiri dari para karyawan yang telah berusia lanjut itu menuntut hak-hak mereka sekakigus meminta kejelasan atas diberhetikannya mereka secara tiba-tiba dan sepihak oleh koperasi TKBM Pelabuhan Belawan.

Dalam aksinya di depan pagar Kantor Wali Kota Medan, massa dari Primkop TKBM Pelabuhan Belawan memprotes adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi tentang batas usia bagi para pekerja di TKBM Belawan. Massa tak terima dengan adanya aturan yang mereka nilai sangat merugikan itu.

Menurut mereka, alasan pekerja yang sudah tua dinilai tidak lagi mampu lagi bekerja tidak dapat diterima sepenuhnya. Selain itu, aturan tersebut dibuat sepihak tanpa melibatkan pihak mereka yang sudah lama bekerja di Primkop TKBM Pelabuhan Belawan.

“Mereka mengeluarkan aturan baru tentang batas akhir usia bagi pekerja TKBM yaitu 55 tahun. Katanya usia itu sudah tidak bisa lagi bekerja karena sudah tua. Kami minta kejelasan saja, kenapa begitu? Kenapa dulu tak ada aturan itu dan sekarang tiba-tiba ada aturan itu,” ucap salah satu pekerja TKBM Belawan yang turut dalam aksi tersebut, Rusmiadi.

Dikatakan Rusmiadi, bilapun pihaknya harus diberhentikan maka pihak koperasi TKBM Belawan harus memberikan apa yang menjadi hak-hak mereka terlebih dahulu. “Kalaupun diberhentikan kami minta hak-hak kami dipenuhi. Kami harus diberi pesangon, tak bisa diberhentikan begitu saja. Mereka juga harus selesaikan dulu perumahan yang kami cicil saat ini dari setiap kali ada bongkar muat,” ujar Rusmiadi.

Dilanjutkan Rusmiadi, pihak Primkop TKBM sama sekali tidak menghargai mereka sebagai pekerja yang sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. “Sampah saja diletakan pada tempatnya tapi kami yang sudah puluhan tahun bekerja malah tak dipandang jasa-jasa kami. Permintahan kami sederhana saja, penuhi saja hak-hak kami seperti pesangon, BPJS dan perumahan yang masih kami cicil,” tegasnya

Koordinator Aksi, Horas Hugo Gultom mengatakan, permintaan para buruh lansia ini sederhana saja yaitu penuhi hak-haknya seperti pesangon, BPJS Ketenagakerjaan serta perumahan yang masih dicicil dan sebagian belum ada yang lunas. “Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan) sudah jelas, di mana diatur hak dan kewajiban tenaga kerja. Kita ini terdaftar atau resmi, tapi kok dibuang begitu saja. Apa memang begitu nasib semua buruh nantinya ketika lansia, kan jelas menyedihkan kalau seperti ini,” ujarnya.

Bila aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Medan, maka pihaknya akan melanjutkan aksi tersebut ke pihak-pihak berikutnya. Sebab, saat ini ada 3.000 lebih pekerja di TKBM Pelabuhan Belawan dan lebih dari 1.000 pekerja diantaranya sudah berusia 55 tahun atau lebih. Artinya, lebih dari sepertiga pekerja di TKBM Pelabuhan Belawan akan segera kehilangan pekerjaannya karena adanya aturan baru tersebut.

“Kalau tak didengar aspirasi kami ini maka kami akan menyampaikan persoalan kami ini ke Pak Presiden. Kami yakin Pak Jokowi pasti mau mendengar apa yang menjadi persoalan kami,” tegasnya.

Setelah satu jam lebih menyampaikan aspirasinya, aksi massa akhirnya diterima oleh Asisten Pemerintahan Setda Kota Medan, Musaddad Nasution. Kepada para buruh tersebut, Musaddad berjanji segera menindaklanjutinya dan mengundang ke Dinas Tenaga Kerja (Dinasker) Kota Medan untuk duduk bersama.

“Kita tetapkan waktunya kapan untuk pertemuan, nantinya kita undang juga dari Otoritas Pelabuhan Belawan. Bahkna, kita juga hadirkan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Medan dan Pemprovsu. Pihak-pihak yang dihadirkan nantinya itu diharapkan dapat merumuskan atau mencari jalan keluar yang terbaik,” ujarnya.

Mendengar jawaban tersebut, para buruh yang semula berkerumun di depan gerbang Balai Kota Medan, kemudian secara perlahan pergi berangsur-angsur. Aksi seratusan buruh itu berlangsung damai dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. (map/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara menjalin kerja sama yang dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh Direktur Pelaksana INALUM Oggy Achmad Kosasih dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH di Aula Tribrata Mapoldasu Medan pada Jumat (6/9).

Nota Kesepahaman tentang Bantuan Pengamanan Aset Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan PT INALUM (Persero) ini merupakan perpanjangan dari kerja sama yang sebelumnya sudah terjalin sejak tahun 2017.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pelaksana INALUM Oggy Achmad Kosasih menyampaikan latar belakang penandatanganan Nota Kesepahaman ini. “Nota Kesepahaman ini merupakan perwujudan peningkatan kerja sama dua institusi negara khususnya peran INALUM sebagai Objek Vital Nasional dan Kepolisian sebagai institusi yang bertugas untuk mengamankan aset-aset strategis negara, menjaga kamtibmas dan memelihara ketertiban serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,” jelas Oggy.

Oggy mengungkapkan bahwa aset INALUM tersebar di beberapa titik di Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan peran dari pihak Kepolisian. “Daerah kerja INALUM meliputi Bendungan & PLTA di Kabupaten Toba Samosir dan Asahan, jalur jaringan transmisi sebanyak 271 tiang sepanjang 120 KM membentang dari Asahan hingga Batu Bara dan Pabrik Peleburan Aluminium serta Pelabuhan TUKS INALUM di Kuala Tanjung.

Tentu dalam hal ini INALUM memiliki keterbatasan dalam pengamanan. Sehingga, peran Kepolisian khususnya Polda Sumatera Utara sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman agar proses produksi INALUM dapat berjalan dengan lancar yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi maksimal kepada pemerintah dan negara,” ungkap Oggy.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar selalu mengamankan seluruh lapisan masyarakat sebaik mungkin.

“Sudah menjadi kewajiban instansi Polri untuk mengamankan seluruh lapisan masyarakat khususnya yang menjadi wilayah objek vital nasional, dalam hal ini INALUM tentunya wajib dilindungi untuk mendukung operasional INALUM sehingga mampu berkontribusi maksimal bagi pendapatan negara,” tutur Agus.

Sebagai informasi, pada Nota Kesepahaman ini ada beberapa item yang disepakati oleh INALUM dengan Poldasu di antaranya (1) Kegiatan pengamanan Lokasi Kerja, (2) Koordinasi keamanan dan ketertiban Lokasi Kerja, (3) Menyelenggarakan segala kegiatan guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah PT INALUM (Persero), (4) Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, (5) Pengembangan dan pembinaan sikap mental personel baik karyawan maupun Satuan Pengamanan PT INALUM (Persero), (6) Bantuan pengamanan dan Penanganan Kondisi Gawat Darurat Obyek Vital Nasional, (7) Kegiatan sosialisasi hukum dan peraturan terkini untuk Karyawan maupun Satuan Pengamanan PT INALUM (Persero) dan, (8) Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan bersama antara Poldasu dan PT INALUM (Persero).

Turut hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini Direktur Eksekutif SDM INALUM Ismadi YS, Deputy General Manager Umum INALUM Dwi Yantho, Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K, M, Hum beserta jajaran pejabat INALUM dan Kepolisian lainnya. (rel/tri/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sempat berpolemik dan beberapa kali tertunda, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2019 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 disahkan, Senin (9/9. Paripurna pengesahan kedua ranperda itupun sempat dihujani interupsi hingga aksi walk out (WO) Fraksi PDI Perjuangan)n

Ranperda PAPBD 2019 disahkan dengan struktur pendapatan Rp14,03 triliun dari semula Rp15,3 triliun atau menurun sebesar Rp1,29 triliun (8,44 persen). Ssedangkan RAPBD 2020 ditetapkan dengan pendapatan Rp12,44 triliun dan belanja Rp12,64 triliun. Paripurna berlangsung alot, dari yang awalnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB namun baru dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, menunggu kehadiran anggota dewan mencukupi kuorum.

Melalui juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan menolak menandatangani daftar hadir maupun menghadiri paripurna PAPBD 2019, karena menilai paripurna PAPBD tersebut melangkahi keputusan paripurna sebelumnya yang memutuskan PAPBD 2019 diserahkan ke Mendagri.

Selain itu, sikap mereka juga tegas menolak PAPBD 2019 karena berbagai persoalan yang terjadi di dalamnya. Seperti penyertaan modal Bank Sumut, perubahan pergub penjabaran dan lainnya. Namun untuk paripurna pengesahan RAPBD 2020, pihaknya mengaku bersedia terlibat. Ia meminta agar absensi dua agenda paripurna itu dipisahkan.

Hingga pukul 15.00 WIB, paripurna kembali diskors karena kehadiran anggota dewan masih belum memenuhi kuorum. Para ketua fraksi diminta untuk memanggil anggota yang belum hadir ke ruang paripurna. Baru 65 anggota dewan yang menandatangani absensi, sementara dibutuhkan 67 anggota untuk memenuhi kuorum.

Usai skors dicabut dan paripurna dinyatakan kuorum, sempat terjadi cekcok di kalangan anggota dewan. Sutrisno Pangaribuan menilai, kuorum terpenuhi hanya berdasarkan tandatangan. Sedangkan kehadiran fisik anggota dewan di ruang paripurna hanya 51 orang. Sebagian anggota lainnya meminta agar paripurna dilanjutkan dan mempertanyakan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang awalnya menolak untuk menghadiri paripurna, namun saat paripurna akan dimulai, anggota fraksi PDI Perjuangan turut hadir. Hingga akhirnya anggota Fraksi PDI Perjuangan walk out.

“Kami walk out karena memang sejak awal PDI Perjuangan tidak mau terlibat pembahasan PAPBD 2019. Kami sempat masuk karena ketua fraksi memberitahukan bahwa rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi sepakat tidak lagi membahas PAPBD. Ternyata kami tertipu,” kata Sutrisno.

Namun Ketua DPRDSU, Wagirin Arman tetap melanjutkan paripurna dengan pembacaan keputusan bersama juru bicara anggaran tentang PAPBD 2019 oleh Zeira Salim Ritonga dan Muhri Fauzi Hafiz untuk RAPBD 2020.

“Banggar menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas rencana penurunan target PAD 2020 yang direncanakan sebesar Rp5,9 triliun, akan turun cukup signifikan bila dibandingkan dengan PAD 2019 sebesar Rp6,2 triliun. Meskipun penurunan ini merupakan konsekuensi dari kegagalan bayar pajak daerah dari PT Inalum, namun penurunan ini akan berdampak besar terhadap target-target RPJMD 2019-2023,” kata Muhri.

Banggar menekankan agar alokasi belanja yang ditetapkan pada APBD 2020 memiliki aturan pelaksanaan. Misalnya anggaran pencegahan narkoba, maka Pergub tentang pencegahan narkoba tersebut telah ditetapkan. Begitu juga terhadap berbagai alokasi belanja dan pendapatan yang belum memiliki peraturan operasional.

Pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD 2020, dua dari 9 fraksi yakni fraksi NasDem dan Fraksi PDI Perjuangan belum dapat menerima RAPBD 2020. Sedangkan Fraksi Hanura menyetujui dan 6 fraksi lainnya dapat menerima. Total fraksi di DPRD Sumut ada 8 fraksi.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para anggota dewan yang telah memperjuangkan disahkan PAPBD 2019 dan RAPBD 2020 demi kepentingan rakyat Sumut. Ia juga meminta agar para anggota dewan yang tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya tetap turut serta dalam membangun Sumut ke depannya.

Seperti diketahui, Senin (16/9), akan digelar pelantikan anggota DPRDSU periode 2019-2024, dan paripurna kemarin menjadi yang terakhir bagi DPRDSU masa bakti 2014-2019. (prn)