Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat.
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat.
BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) terus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) dengan baik. Meski Triwulan III tercatat tumbuh 5,11 persen. Kemudian, Triwulan II tumbuh 5,25 persen dan di Triwulan I tumbuh 5,3 persen.
Rata pertumbuhan ekonomi untuk di Sumut tumbuh tumbuh 5,22 persen.”Kalau hanya 5,3 persen artinya kita harus tumbuh di 5,6 persen untuk di Triwulan IV 2019,” sebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Wiwiek Sisto Widayat kepada wartawan di Medan, Kamis (7/11).
Melihat hal tersebut, Wiwiek menilai pertumbuhan ini menjadi tantangan Sumut lantaran di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh 5,18 persen. Makanya, di Triwulan IV tahun 2019 pertumbuhan ekonomi harus tubuh dengan baik dan signifikan.
Kemudian, Wiwiek menjelaskan dari 5,6 persen itu. Pertumbuhan ekonomi harus dilihat apa saja sumbernya. Belajar dari tiga bulan terakhir, ia mengungkapkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Sumut bila dilihat dari sisi permintaannya selalu didorong konsumsi rumah tangga yang pangsanya 56 persen tumbuh cukup tinggi.
Ia mengatakan konsumsi rumah tangga tersebut, bisa dilihat seperti di Triwulan I, II dan III. Bahkan di Triwulan III tumbuh 4,9 persen dan ini cukup tinggi.
“Tetapi sumber-sumber lain masih di bawah rata-rata seperti misalnya investasi hanya 2,6 persen, ekspor dan impor hanya tumbuh 1 persen. Ini menjadi tantangan kita bagaimana kita meningkatkan investasi,” jelas Wiwiek.
Ia menambahkan bila sumber-sumber lain bisa tumbuh 8 persen di Triwulan I, II dan III maka kita bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi Sumut di 2024. Bisa tumbuh di atas 5,4 hingga 5,5 persen.
“Lalu mendorong ekspor. Untuk investasi tentu arus ada investasi bentuk bangunan dan non bangunan. Karena pangsa investasi di Sumut cukup tinggi ada 33 persen pangsanya,” tandasnya. (gus/ram)
NAIK: Penumpang Sriwijaya Air saat naik tangga dari pintu belakang.
NAIK: Penumpang Sriwijaya Air saat naik tangga dari pintu belakang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pihak PT Sriwijaya Air akhirnya buka suara mengenai kisruh dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurut Sriwijaya, kerja sama yang dibangun selama ini tak menguntungkan Sriwijaya justru menambah beban.
Kuasa sekaligus salah satu pemegang sahan Sriwijaya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kisruh terjadi karena perjanjian selama ini tidak jelas. Kemudian, pihak Garuda terlalu melakukan intervensi pada manajemen Sriwijaya.
“Memang terdapat banyak kendala dan kekisruhan kerjasama ini yang menurut hemat saya, sebenarnya berawal dari ketidakjelasan perjanjian awal yang dibuat lebih setahun lalu. Sehingga terjadi salah-menyalahkan. Jadi pihak Sriwijaya merasa bahwa dominasi Garuda terlalu jauh intervensinya kepada Sriwijaya,” katanya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Kamis (7/11).
Dia bilang, kerja sama yang mulanya dibangun untuk meningkatkan kinerja Sriwijaya justru membuatnya tambah ambruk. Lantaran, manajemen Sriwijaya dibuat tidak efisien.
Sebagai contoh, karyawan Sriwijaya biasanya ditempatkan di asrama malah dipindah ke hotel.
“Selama ini Sriwijaya punya asrama-asrama untuk menampung crew pesawat dipindahkan ke hotel. Jadi cost memang akhirnya menjadi lebih mahal daripada selama ini di-manage Sriwijaya sendiri,” katanya.
“Dan menurut persepsi Sriwijaya mengatakan bahwa utang bukan bertambah, malah utang malah membengkak selama di-manage oleh Garuda,” tambahnya.
Terlebih, kerja sama yang dibangun setahun lalu itu kemudian direvisi. Revisi perjanjian kerja sama ini semakin memperburuk kinerja Sriwijaya.
“Apalagi berapa bulan lalu perjanjian KSO diubah perjanjian KSM, dan dengan KSM itu Garuda secara sepihak menetapkan manajemen fee 5% dan profit sharing 65% bagi Garuda dan itu dihitung dari pendapatan kotor perusahaan. Akibatnya perusahaan bisa kolaps kalau begitu. Jadi ini sebenarnya mau menyelamatkan Sriwijaya atau malah menghancurkan Sriwijaya,” paparnya.
Lebih lanjut, kehadirannya ke Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Yusril sendiri bertemu Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara.
Ada pun kesimpulannya, perjanjian yang sebelumnya diperpanjang sementara dan kemudian bakal direvisi.
“Dan saya sendiri yang mewakili pemegang saham Sriwijaya dan kesepakatannya apa yang telah disepakati pembicaraan 31 Oktober lalu, ada perjanjian sementara itu diperpanjang antara Garuda dan Sriwijaya, pelayanan seperti biasa,” katanya.
“Kemudian dalam waktu tidak terlalu lama segera revisi atas perjanjian Sriwijaya dan Pihak Garuda akan kami lakukan segera. Tentu saya akan bertanya pemegang saham mayoritas Sriwijaya apakah akan menerima proposal ini, meneruskan kerjasama ini atau malah menghentikannya sama sekali itu nanti diputuskan segera 1-2 hari ini. Tapi yang tadi disepakati adalah bahwa perjanjian sementara diperpanjang disepakati 3 bulan, tapi segera diadakan revisi,” tutupnya. (dtc/ram)
BERSAMA: Pegawai PGN Area Medan berfoto bersama pegawai PT Mark Dynamics Tbk saat gas in di Deliserdang, Jumat (1/11).
BERSAMA: Pegawai PGN Area Medan berfoto bersama pegawai PT Mark Dynamics Tbk saat gas in di Deliserdang, Jumat (1/11).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebagai sub holding gas terus mengembangkan jaringan pipa gasnya untuk memperluas layanan ke masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pembangunan perekonomian dan memperluas lapangan pekerjaan di Sumatra Utara. Dengan telah selesainya pembangnan Pipa Gas Bumi ke PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dan telah dapat digunakan gas nya untuk operasional pabrik tersebut maka akan meningkatkan daya saing perusahaan tersebut.
Sales Area Head PGN Medan, Saeful Hadi mengatakan pabrik PT Mark Dynamics Indonesia ini merupakan pabrik kedua berdiri di Sumatera Utara, yang pertama di KIM Star Tanjung Morawa dan kedua di Desa Dalu X A Tanjung Morawa. Diketahui, kedua pabrik tersebut menggunakan gas bumi sebagai bahan bakarnya.
“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur. Ini membuktikan eksistensi PGN di tengah masyarakat, bahwa kita masih dipercaya masyarakat dan para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar sebagai solusi dalam menjawab segala tantangan yang ada di masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya saat gas in PT Mark Dynamics Indonesia Tbk di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Jumat (1/11) kemarin.
Dijelaskannya, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk merupakan pabrik yang memproduksi cetakan sarung tangan yang berbahan baku keramik. Nah, untuk bahan bakarnya menggunakan gas bumi dimana sebelumnya menggunakan bahan bakar lain.
Peralihan penggunaan bahan bakar ini, dikarenakan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk sudah merasakan manfaatnya. Mulai dari keamanan, efisien, dan ramah lingkungan di Pabrik yang Pertama.
“Ini gas in pabrik kedua dan pabrik pertama mereka sudah menggunakan gas bumi. Jadi, bukan hal yang baru bagi mereka tentang kelebihan dalam menggunakan gas Bumi dari PGN, apalagi mereka merupakan perusahaan Terbuka ( Tbk), sehingga mereka sangat selektif dalam hal biaya operasional,” lanjutnya.
Saeful mengatakan untuk menyalurkan gas ke PT. Mark Dynamick Tbk, pihaknya membangunan infrastruktur berupa jaringan pipa gas di sekitar Jalan Kualanamu Bypass Kecamatan Tanjung Morawa sepanjang 4.500 meter dalam waktu hampir 3 bulan. Kita berharap, dengan selesainya pembangunan infrastruktur ini maka industri – industri yang ada di sekitar pipa jaringan gas ini dapat beralih menggunakan gas bumi,” ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas sebagai bukti komitmen PGN sebagai sub holding gas untuk memenuhi kebutuhan gas bumi masyarakat. Untuk tahap awal pabrik kedua ini akan memakai 66.000 m3 atau 2.588 MMBTU /bulan, akan naik bertahap sampai dengan 510.000 m3 atau 20.000 MMBTU /bulan. (ram)
ist/sumut pos
MOTIVASI: Gubsu Edy Rahmayadi memberikan motivasi kepada tim PSMS sebelum berangkat ke Palembang, Kamis (7/11) pagi ini.
MOTIVASI: Gubsu Edy Rahmayadi memberikan motivasi kepada tim PSMS sebelum berangkat ke Palembang, Kamis (7/11) pagi ini. ist/sumut pos
SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memberikan motivasi kepada tim PSMS yang akan bertarung di babak 8 besar Liga 2 2019. Dia menargetkan, PSMS bisa finis di urutan ketiga Liga 2 musim ini dan meraih satu tiket promosi ke Liga 1.
EDY datang ke Kebun Bunga, Rabu (6/11) malam. Dia datang untuk membakar semangat para pemain Ayam Kinantan yang akan bertolak ke Palembang, Kamis (7/11) pagi ini.
Di babak delapan besar, PSMS tergabung di Grup B bersama Persita, Persik, dan Martapura FC. Keempat tim ini akan bersaing di dengan Stadion Jakabaring Palembang.
“Cita-cita kita PSMs ada di nomor tiga. Kalau sudah begitu, pastinya lolos ke Liga 1 musim depan,” ungkap Edy Rahmayadi yang juga Dewan Pembina PSMS,usai melepas Legimin Raharjo dan kawan-kawan.
Dalam kesempatan itu, Edy ingin pemin asuhan pelatih Jafri Sastra itu menampilkan permainan terbaiknya. “Mereka sudah berlatih 12 hari untuk persiapan 8 besar. Jadi saya sampaikan untuk lakukan yang terbaik, hindari pelanggaran, dan setiap main harus menang,” terangnya.
Edy pun turut memberi sepasang sepatu kepada masing-masing pemain. Hal tersebut diakuinya sebagai tanggung jawab agar pemain lebih semangat.
“Saya juga akan berangkat nonton langsung ke sana. Tinggal atur waktu saja,” sambung dia.
Sementara itu Manajer Tim PSMS, Mulyadi Simatupang menjelaskan, PSMS akan membawa 25 pemain ke babak 8 besar. Tambahan motivasi juga diberikan manajemen untuk setiap pemain.
“Bonus pastinya beda dari sebelumnya. Tadi juga Pak Edy telepon, jadi setiap pemain diberi uang untuk isi dompet sebelum pergi. Bonus lain lagi untuk setiap kemenangan,” sebutnya.
Mulyadi juga optimistis PSMS bisa menembus tiga besar seperti yang ditargetkan gubernur. “Insyah Allah, bisa tercapai dengan keyakinan bisa tembus Liga 1,” sebutnya.
Sedangkan pelatih PSMS Jafri Sastra mengaku timnya sudah siap menghadapi babak 8 besar tersebut. Meskipun, jelang berangkat, masih ada tiga pemain yang belum fit 100 persen. Ilham Fathoni, Rendi Saputra dan Tri Handoko masih mengalami cedera.
Meski demikian, ketiga pemain PSMS tersebut tetap akan di bawa ke Palembang. “Kita lihat saja nanti karena kita juga lihat kondisi terakhir mereka saat di Palembang nanti seperti apa akan kami pertimbangkan lagi. Tapi di luar itu semua pemain dalam kondisi siap,” sebut Jafri. (dek)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mengaku menerima banyak keluhan terkait kebijakan yang ada selama ini. Untuk itu, dia akan merevisi peraturan menteri yang merupakan warisan dari pendahulunya, Susi Pudjiastuti.
“Dari 10 hari saya menjabat, banyak yang minta regulasi dikoreksi. Akan saya sampaikan setelah pada waktunya nanti. Yang jelas ada rencana untuk merevisi demi kepentingan masyarakat, pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam, dan budaya lainnya,” tutur Edhy di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).
Edhy mengaku, masih merahasiakan peraturan apa yang direvisinya nanti. Namun sepertinya akan ada lebih dari satu peraturan yang direvisi. Meski tak menyebutkan secara gamblang, Edhy mencontohkan peraturan yang selama ini dikeluhkan, misalnya terkait aturan penjualan kepiting yang harus memenuhi berat minimal 150 gram.
Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2015, tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. “Ada kan kepiting harus 150 gram yang boleh dibawa. Tapi ada kepiting budidaya yang soft shell (kepiting soka) itu tidak perlu sampai 150 gram, sudah bisa dijual. Ini juga perlu kami kaji, enggak perlu lama-lama,” jelas Edhy.
Menurut Edhy, pengaturan batasan berat kepiting untuk dijual itu seharusnya dibedakan antara yang tangkap dan budidaya. Menurutnya untuk kepiting budidaya tidak perlu diatur. “Kalau alam mungkin boleh dapat perlakuan, tapi kan budidaya tidak. Ada kekhawatiran memang takut jadi modus, tapi kita kan ada alat kontrol. Sebelum dia diterbangkan ada surat dari karantina, ada pengawasan dari PSDKP,” bebernya.
Selain itu, Edhy juga menyinggung soal aturan penggunaan alat tangkap ikan. Menurutnya, selama ini aturan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu justru juga turut mematikan nelayan kecil.
Dia juga menyinggung soal kebijakan larangan alih muatan ikan di laut. Menurut Edhy, kebijakan itu mematikan pebudidaya ikan kerapu, lantaran tak ada kapal yang mau mengangkut hasil budidayanya.
Dia mengatakan, bulan ini sudah dimulai persiapan revisi kebijakan di KKP. Diharapkan selesai pada Desember 2019, sehingga awal 2020 bisa keluar revisi kebijakan dimaksud. “Sehingga tahun baru ada hadiah buat nelayan kita,” pungkas Edhy. (dtc/saz)
PENJELASAN: Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero), Ignatius Talulembang, saat menjelaskan rencana pembangunan kilang untuk meningkatkan daya saing perusahaan di kawasan regional.
PENJELASAN: Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero), Ignatius Talulembang, saat menjelaskan rencana pembangunan kilang untuk meningkatkan daya saing perusahaan di kawasan regional.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) berencana melakukan upgrading dan modernisasi, guna peningkatan kualitas dan daya saing perseroan dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia.
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia, Ignatius Talulembang mengatakan, ada 4 kilang yang akan menjadi prioritas pembangunan. Adapun 4 proyek perluasan kilang tersebut, yakni refinery development master plan (RDMP) Refinery Unit (RU) II Dumai, RDMP RU IV Cilacap, RDMP RU V Balikpapan, dan RDMP RU VI Balongan.
“Supaya mampu bersaing dengan kilang-kilang di region ini, seperti Singapura, Malaysia, termasuk Filipina. Itu yang kami sebut RDMP, ada upgrading, modernisasi, menambah kapasitas dan kualitas produk,” tutur Ignatius di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (6/11).
Sebagaimana diketahui, Pertamina merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya energi wilayah di Indonesia. Maka dari itu, demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, maka harus ada pembaharuan kilang yang dipercepat. “Kondisi saat ini kita masih impor sebagian besar produk, karena kapasitas kilang masih 1 juta, dari 1 juta kapasitas yang terpasang. Kira-kira yang beroperasi berkapasitas 800 sampai 900 ribu, yang menghasilkan produk BBM sebanyak 500-650 ribu barrel, yakni jenis gasoline, solar, dan avtur,” beber Ignatius.
Nantinya, lanjut Ignatius, Pertamina akan membangun kilang baru yang juga sudah masuk ke dalam list project, yakni kilang minyak grass root refinery (GRR) di Tuban dan Bontang. Kedua kilang tersebut akan memproduksi minyak masing-masing sebesar 300 ribu barrel per hari, yang juga terintegrasi dengan Petrokimia.
“Saya ingin menyampaikan, Pertamina sangat komit dan akan mempercepat pembangunan untuk mencapai target kemandirian dan ketahanan energi dengan melakukan akselerasi atau fast track metodology yang akan ditempuh,” katanya.
Dengan adanya percepatan ini, devisa pada 2030 diperkirakan meningkat hingga 12 miliar Dollar AS, serta menambah penerimaan pajak menjadi 109 miliar Dollar AS. Pembangunan kilang juga akan menyerap tenaga kerja sebesar 172 ribu orang.
Sebanyak 172 ribu itu, di lokasi tempat pembuatan kilangnya ada tempat tinggal dan transportasi, makanan juga, itu dampak tidak langsung yang akan dihasilkan. “Lalu kami juga akan meningkatkan penggunaan sumber daya lokal, baik SDM maupun konstruksi. Kami berupaya 35-50 persen penggunaan sumber daya lokal, yang akan mendorong pertumbuhan energi dan ekonomi nasional,” pungkas Ignatius. (jpc/saz)
PADAT: Kondisi gerbang Tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, pada jam sibuk, dipadati kendaraan yang keluar masuk, baru-baru ini.
PADAT: Kondisi gerbang Tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, pada jam sibuk, dipadati kendaraan yang keluar masuk, baru-baru ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sederet harga yang diatur pemerintah bakal naik mulai tahun depan. Harga-harga yang bakal naik tersebut mulai dari cukai dan harga rokok, tarif sejumlah tol, tarif listrik, hingga BPJS Kesehatan.
BADAN Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah mengumumkan kenaikan ruas tol, yang sudah berlaku sejak pelantikan Presiden akhir Oktober lalu.
Berdasarkan jadwal 2 tahunan, sedikitnya 13 ruas tol yang berpotensi mengalami kenaikan tarif hingga akhir tahun. Namun, secara total ada 18 ruas tol yang menurut aturan bisa disesuaikan tarif, karena penundaan tahun lalu. Namun 18 ruas tol tersebut sifatnya masih pengajuan.
Kepala BPJT, Danang Parikesit mengatakan, ruas-ruas tol yang mengalami kenaikan, karena adanya penggabungan tarif. Adapun ruas-ruas tol tersebut, yakni Tol I Integrasi Jakarta-tangerang & Tangerang-Merak (Cikupa), Tangerang (Cikupa)-Merak, Jagorawi, Kertosono Mojokerto, Makassar Seksi IV, Cikampek-Palimanan, Gempol-Pandaan Tahap I, Surabaya-Mojokerto, Palimanan-Kanci, Semarang Seksi A-B-C, Tol Dalam Kota Jakarta (JIUT), Pondok Aren-Serpong, Belawan-Medan-Tanjungmorawa (Belmera), Ujungpandang Seksi I-II, Nusadua-Ngurahrai-Benoa, Surabaya-Gempol, Pasirkoja-Soreang, dan Surabaya-Gresik.
Selain itu, Presiden Jokowi telah menyetujui tarif cukai rokok yang baru sebesar 23 persen, dan akan mulai berlaku pada Januari 2020. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usai menggelar rapat secara tertutup di Istana Kepresidenan. “Kenaikan average 23 persen untuk tarif cukai, dan 35 persen dari harga jualnya yang akan kami tuangkan dalam Permenkeu,” ungkap Sri Mulyani.
Kepala Sub Direktotat Publikasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan, kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok yang disampaikan Menkeu merupakan harga rata-rata.
Deni memastikan, kenaikan HJE secara tidak langsung akan mengerek naik harga rokok yang dijual di pasaran. Namun, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan kisaran HJE.
Setelah cukai rokok, pemerintah juga sepakat menghapus subsidi untuk pelanggan listrik rumah tangga mampu 900 VA, mulai tahun depan. Imbasnya, pelanggan tersebut akan kena penyesuaian tarif mulai 2020.
Direktur Pengadaan Strategis II PLN, Djoko Abumanan mengatakan, memang kebijakan pemerintah menginginkan subsidi yang lebih tepat sasaran, untuk pelanggan 900 VA adalah pelanggan yang masuk kategori rumah tangga mampu saja yang dicabut.
“PLN minta itu tepat sasaran, jangan duplikasi. Tapi kan susah selama ini, karena yang disubsidi adalah 900 VA dan 450 VA. Maka diputuskan pada 2016, 900 VA dicabut, kecuali yang masuk dalam keluarga miskin. 450 VA juga campur, ada yang harusnya tak berhak, tapi tetap subsidi,” bebernya.
Keputusannya adalah mencabut pelanggan 900 VA yang mampu dan tak mampu, yang diperkirakan berjumlah 27 juta pelanggan di 2020. “Kan nyambungnya 3 jutaan setiap tahun, kami prediksi Januari nanti jumlahnya jadi 27 juta,” imbuh Djoko.
Berhubung keputusan sudah bulat untuk mencabut subsidi 900 VA, maka PLN bisa masuk ke kebijakan penyesuaian tarif. Sebab, alokasi subsidi ke PLN dipastikan akan turun, sehingga substitusinya adalah penerimaan dari pelanggan yang tak disubsidi lagi. “Kelompok yang tadinya disubsidi jadi tidak subsidi. Tapi belum tentu kenaikan tarif, karena tergantung Dollar, ICP, dan inflasi. Masuk tarif penyesuaian 3 bulanan saja,” jelas Djoko lagi.
Sementara itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga akan berlaku untuk seluruh peserta. Kenaikan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.
Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.
Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PP-UP), yang terdiri dari ASN/TNI/Polri, semula besaran iuran adalah 5 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, 3 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 2 persen ditanggung ASN/TNI/Polri yang bersangkutan.
Diubah menjadi 5 persen dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah, dengan batas sebesar Rp12 juta. Dan 4 persen ditanggung oleh Pemerintah dan 1 persen ditanggung oleh ASN/TNI/Polri yang bersangkutan.
Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja. Diubah menjadi 5 persen dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, 4 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 1 persen ditanggung oleh pekerja.
Dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri, Kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per jiwa. Kelas 2 naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per jiwa. Dan Kelas 1 naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per jiwa. (dtc/saz)
RAPAT: Aspem Setdako Medan, Musadad Nasution memimpin rapat koordinasi persiapan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Balai Kota Medan, Rabu (6/11).
RAPAT: Aspem Setdako Medan, Musadad Nasution memimpin rapat koordinasi persiapan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Balai Kota Medan, Rabu (6/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan akan melaksanakan peringatan Mauli Bud Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1441 H di Lapangan Porta Jalan Kepribadian, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Selasa (12/11) mendatang. Direncanakan, peringatan hari kelahiran Rasulullah itu akan dihadiri ribuan umat Islam dan menghadirkan pentausiah dari ibukota Jakarta, Al Ustad Abi Makki.
Agar pelaksanaan maulid berlangsung lancar seperti yang diharapkan, Pemko Medan terus merampungkan persiapan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mulai pembenahan lapangan, kebersihan, infra struktur jalan, lokasi parkir, kelancaran arus lalu lintas serta tenda tempat acara berlangsung.
“Alhamdulillah, persiapan yang dilakukan mulai rampung. Kita harapkan semua OPD dapat melaksanakan seluruh uraian tugas yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW berjalan dengan lancar,” kata Asisten Pemerintahan (Aspem) Setdako Medan Musadad Nasution ketika memimpin rapat koordinasi persiapan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Balai Kota Medan, Rabu (6/11).
Dalam rapat yang turut dihadiri Kasatpol PP Kota Medan H M Sofyan, Kabag Agama Adlan, Kabag Tata Pemerintah Ridho Nasution, camat dan perwakilan OPD, Musaddad menjelaskan, peringatan Maulid akan dimulai pukul 09.00 WIB. “Untuk itu sebelum pukul 09.00 WIB, kita harapkan semua telah hadir di lokasi acara,” ungkapnya.
Selanjutnya kepada perwakilan Dinas Perhubungan, Musaddad minta agar berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Medan guna mengantur arus lalu lintas, sehingga selama pelaksanaan Maulid berlangsung hingga berakhir, arus lalu lintas berjalan dengan aman dan lancar. Sehingga, tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.
Untuk Dinas Kebersihan dan Pertaman, Musaddad mengingatkan, selain memastikan lokasi acara bersih, juga berkoordinasi dengan PLN sehingga lampu tidak mati pada saat pelaksanaan maulid berlangsung. Kemudian memasang lampu-lampu penerangan dan menyediakan mobil toilet di sekitar lokasi acara.
Lalu, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K), Musaddad minta menyiram jalan yang berad di depan lokasi acara apabila cuaca panas untuk mencegah abu beterbangan dan menempatkan 1 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) siaga di lokasi acara. Kemudian, minta kepada Dinas Kominfo Kota Mean agar menyebarluaskan informasi sehingga warga yang datang mengikuti maulid lebih banyak lagi.
Demi kenyamanan dan ketenangan warga menuju lokasi acara, Musaddad pun mengingatkan agar Dinas Pekerjaan Umum agar menambal jalan yang rusak di sekuitar lokasi acara serta melakukan pengorekan selokan maupun drainase, sehingga tidak terjadi genangan air pada saat hujan. “Sedangkan Dinas Kesehatan, kita minta menyediakan ambulan beserta petugas dan obat-obatan. Apabila ada yang membutuhkan pelayanan kesehatan, cepat ditangani,” ujarnya.
Terakhir, Musaddad minta kepada Satpol PP agar menurunkan petugas untuk mengamankan lokasi acara sehingga pelaksanaan maulid dapat berjalan dengan baik. “Demi ketenangan dan kkhusyukan selama pelaksanaan maulid berlangsung, petugas Satpol PP untuk tidak membenarkan pedagang kaki lima maupun gelandangan pengemis (gepeng) berseliweran di lokasi acara!” pungkasnya. (map/ila)
PEMAPARAN: Sekda Provsu, Sabrina memberikan pemaparan pada Pe laksanaan Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota. .Wilayah Provinsi Sumatera Utara, di Ballroom Hotel Polonia, Selasa (5/11).
Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu/Fahmi Aulia
PEMAPARAN: Sekda Provsu, Sabrina memberikan pemaparan pada Pe laksanaan Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota. .Wilayah Provinsi Sumatera Utara, di Ballroom Hotel Polonia, Selasa (5/11).
Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu/Fahmi Aulia
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Penyusunan SAKIP yang nantinya berwujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan dievaluasi dan dinilai, menentukan memuaskan atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sabrina saat membuka acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019, di Le Polonia Hotel & Convention No 14 Medan, Selasa (5/11) malam.
Hadir tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kamaruddin, Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis, Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumut A Yazid Matondang, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut. Juga ada perwakilan 10 kabupaten/kota yang telah ditetapkan untuk dievaluasi tahun 2019 yakni Medan, Tebingtinggi, Humbang Hasundutan, Gunungsitoli, Samosir, Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Serdangbedagai, dan Tapanuli Utara.
Saat membuka acara tersebut, Sabrina meminta komitmen dari seluruh OPD dan kepala daerah kabupaten/kota agar benar-benar serius dalam mengerjakan dan menyusun dokumen SAKIP/LAKIP serta dokumen perjanjian kinerja. “Bagus pun kalian menurut kalian kerja di lapangan, tetapi kalau tidak kalian catat dalam LAKIP dengan serius, apa yang mau dinilai. Siapa yang tahu apa yang kalian perbuat,” katanya.
Untuk itu, Sabrina meminta agar hal ini menjadi perhatian dan fokus OPD dan kabupaten/kota, sehingga predikat yang diperoleh dalam akuntabilitas kinerja tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Sabrina juga mengingatkan untuk mengurangi ego antar instansi, mengingat tidak ada instansi yang benar-benar bisa mewujudkan tujuan sendiri-sendiri, tetap harus kolaborasi dan sinergi satu sama lain.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kamaruddin membenarkan pernyataan Sabrina perihal komitmen. Menurutnya, penyusunan LAKIP membutuhkan niat dan komitmen, serta kesadaran untuk mendorong dan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
“Kriteria yang kita nilai itu termasuk melihat, apakah yang dikerjakan atau program yang disusun dan dibuat itu benar-benar bermanfaat, kemudian bagaimana rencana-rencana yang disusun keterkaitannya dengan RPJMD, diterjemahkan ke dalam program, kemudian penggunaan anggaran, dan penguasaan terhadap rencana dan program tersebut,” ungkapnya.
Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun selaku ketua panitia daerah dan tim SAKIP Sumut daerah menyebut bahwa acara yang diselenggarakan hingga tanggal 7 November 2019 ini, bertujuan agar seluruh OPD Provinsi Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut mengetahui serta siap secara optimal dalam memasuki evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi tahun 2019.
“Kemudian, mendorong pelaksanaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi melalui penilaian kinerja dan saran perbaikan,” ucapnya. (prn)
PURBA BERSAUDARA: Gubsu H Edy Rahmayadi (pakai ulos) bersama Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM beserta tiga adiknya yang menjadi rektor dan anggota senat USM Indonesia.
PURBA BERSAUDARA: Gubsu H Edy Rahmayadi (pakai ulos) bersama Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM beserta tiga adiknya yang menjadi rektor dan anggota senat USM Indonesia.
Gubsu H Edy Rahmayadi tatkala menghadiri wisuda di Hall Ign Washington Purba Jalan Kapten Muslim Medan, Rabu (6/11) memberi apresiasi terhadap beragam prestasi dan peran penting civitas akademika Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia dalam memajukan Sumut.
SELAIN gubernur, wisuda ini dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Sumut Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD, Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM, Ketua Aptisi Sumut Dr H Bahdin Nur Tanjung MM, ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia Sumut, Binpres Pergatsi Sumut dan undangan lainnnya.
Jumlah lulusan USM Indonesia tahun akademik 2018/2019 sebanyak 1.278 yang diwisuda dalam dua gelombang yakni September dan November 2019. Total alumni USM Indonesia pun berjumlah 7.782 orang. Saat ini USM Indonesia menerima 1.400 mahasiswa baru dan 3.780 mahasiswa aktif yang dibina 193 dosen.
Dalam pengarahannya, Gubsu yang pernah menjadi Panglima Kostrad dan Ketua Umum PSSI ini berharap civitas akademika USM Indonesia termasuk alumni dapat terus berkiprah dalam memajukan Sumut. Ia pun berharap keluarga besar USM Indonesia dapat berperan aktif dalam program percepatan pembangunan Sumut terutama pada kawasan Mebidangro.
Dalam paparannya, Edy Rahmayadi menampilkan visualisasi sejumlah mega proyek pembangunan Sumut diantaranya pembangunan tol dalam kota di Medan, pengelolaan sampah Mebidangro seluas 100 hektar di Tuntungan, pembangun rumah sakit internasional, pembangunan Sport Centre di kawasan Kualanamu dan penataan transportasi perkotaan serta penataan pariwisata.
Gubsu mengingatkan bahwa Sumut adalah provinsi terbesar ketiga di Indonesia dan memiliki banyak potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ia selama ini prihatin karena Sumut banyak tertinggal. Ia pun yakin berbagai program pembangunan yang sedang dijalankannya akan membawa perubahan besar pada kondisi Sumut yang lebih baik.
Edy Rahmayadi juga menyampaikan bahwa kunci untuk menjadi orang sukses adalah kejujuran.
“Bangsa kita ini semua punya, Sumut yang saya tahu punya SDA (sumber daya alam) lebih lengkap dari provinsi lain, kita hanya kurang orang-orang jujur, usai dilantik kalian harus pikirkan apa yang mau dibuat, karena kalian adalah harapan untuk Sumut,” katanya.
Dukungan terhadap peningkatan peran alumni dan keluarga besar USM Indonesia juga disampaikan Kepala L2Dikti Sumut Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD dan Ketua Aptisi Sumut Dr H Bahdin Nur Tanjung MM. Keduanya menegaskan bahwa USM Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Sumut dimana dosen dan mahasiswanya banyak mengukir prestasi.
Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MKes juga memberi dukungan terhadap percepatan pembangunan Sumut. Pihaknya memberi dukungan terhadap upaya gubernur dalam melaksanakan berbagai pembangunan. Ia juga mengajak alumni dan mahasiswa dapat berperan aktif memajukan Sumut.
Parlindungan juga menjelaskan bahwa USM Indonesia memiliki lima prinsip dasar dalam dunia pendidikan, yakni Spiritualisme, Intelektualisme, Profesionalisme, Nasionalisme dan Globalisme.
Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes mengingatkan berbagai permasalahan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Diantaranya masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dibawah usia seribu hari, stunting (gizi buruk), peningkatan angka obesitas. tingginya prevalensi merokok dan cakupan imunisasi dasar lengkap juga masih dibawah target nasional.
Ivan Elisabeth Purba juga prihatrin atas kasus korupsi yang semakin marak. Demikian pula penyebaran dan pemakaian Narkoba yang semakin tinggi dan masalah kebakaran hutan yang menyebabkan debu yang intensitasnya dalam kategori membahayakan.
‘’Kita semua berharap agar para lulusan yang diwisuda dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menanggulanginya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Juga berkomitmen tidak terlibat untuk menimbulkan masalah baru lagi,’’ tegas rektor. (dmp)
