KARO, SUMUTPOS.CO – Polres Tanah Karo menggelar upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu Andika Ginting karena terlibat dengan penggunaan narkoba.
Upacara pemecatan tersebut langsung dipimpin Kapolres Tanah Karo AKBP Benny R Hutajulu, Jumat (1/11).
Ditegaskan Benny, pemecatan ini merupakan bentuk ketegasan Polri kepada anggota yang melanggar peraturan, dan sanksi kode etik. “Pemberhentian, dan pencopotan jabatan merupakan komitmen institusi Polri,” jelas Benny.
Sementara, Briptu Andika Ginting tidak berada di lapangan apel atau in absensia, dan hanya diwakili dengan simbolis foto. Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dengan Nomor : Kep/1278/X/ 2019, Atas Nama Briptu Andika Ginting.(deo/han)
BENTROK: Suasana di lokasi bentrok dua kubu pemuda di Kelurahan Jati Negara, Binjai Utara, Kamis (31/10).
BENTROK: Suasana di lokasi bentrok dua kubu pemuda di Kelurahan Jati Negara, Binjai Utara, Kamis (31/10).
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Usai saling ejek di media sosial facebook, dua kelompok pemuda adu jotos di Kelurahan Jati Negara, Binjai Utara, Kamis (31/10) malam. Akibatnya, dua orang pemuda mengalami luka ringan.
Dua kubu pemuda yang bentrok tersebut antara 234 SC dengan satuan pelajar mahasia.
Bentrokan kedua kubu dipicu adanya tulisan yang menyudutkan salah satu pihak di media sosial Facebook.
Oleh kelompok 234 SC yang dimotori FF, didatangi kubu pelajar mahasiswa yang tengah nongkrong di Warkop Bang Kumis, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Negara, Binjai Utara.
Mulanya seorang pemuda mengendarai sepeda motor menggeber-geber di seputaran warkop Bang Kumis.
Hal itu memicu emosi Kelompok 234 SC, hingga akhirnya kedua kubu saling lempar batu, dan adu jotos.
Akibatnya, dua orang pemuda bernama Agus Ali Akbar (15) warga Jalan Anggrek, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara mengalami luka lecet dan memar di bagian pelipis, pipi dan bibir sebelah kiri. Dan, RM mengalami luka lecet di bagian dengkul kanan.
Atas bentrokan tersebut, petugas Polres Binjai memboyong 4 pemuda, dan dua wanita yang masih berstatus pelajar untuk dimintai keterangan.
Kapolsek Binjai Utara, Kompol Sarponi Lahat membenarkan adanya bentrok kedua kelompok pemuda tersebut.
Namun dia enggan memberi keterangan lebih lanjut. “Itu nampaknya ada masalah KNPI juga (dugaannya). Pemuda-pemuda itu juga mungkin main WA kurasa (enggak senang) jadi ribut,” jawab Sarponi ketika disoal motif bentrok.
“Jadi gini saja, konfirmasi saja ke Kanit Serse (Reskrim) saya saja. Saya lagi ada tamu,” sambung dia.
Sayangnya, Kanit Reskrim, Iptu Nasrudin Nasution menolak memberi keterangan. “Polres itu yang menangani,” tambah mantan Kanit Laka Polres Binjai ini ketika dihubungi.
Sementara, kedua belah pihak baik kubu FF yang menjadi Sekretaris Panitia Musda KNPI versi Arief Nasution (sekarang Ketua KNPI Binjai Yudi Irawan) dan kubu RM membuat laporan pengaduan di Polres Binjai. Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto menggelar pertemuan yang mempertemukan dua kubu tersebut. Bahkan, Ketua KNPI Binjai, Yudi Irawan hadir dalam pertemuan tersebut. (ted/han)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.311 ekor babi milik masyarakat di Kabupaten Deliserdang, mati yang diduga akibat diserang virus Hog Cholera.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Deliserdang, Ir Syamsul Bahri melalui Kabid Peternakan, Ir Ruslan P Simanjuntak.
Dijelaskan Ruslan, pihaknya kini melakukan pendataan dan pemeriksaan sampel darah babi yang mati.
“Belum dapat dipastikan jenis penyakitnya, tetapi hasil dari monitoring yang dapat dilihat dari gejala klinisnya, masih mengarah pada penyakit Hog Holera,”ungkapnya.
Menurut Ruslan, pada prinsipnya setiap ternak diharuskan untuk dilakukan vaksinasi secara rutin, kandang harus bersih serta pemberian pakan yang sehat dalam arti tidak terkontaminasi dengan yang lain.
Untuk saat ini, lanjut Simanjuntak, Dinas Pertanian Deliserdang terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama yang memelihara ternak babi. Sekaligus melakukan penyemprotan desinpektan pada lokasi kandang dan sekitar kandang.
“Hindari beli daging ternak dari luar Deliserdang. Makanan atau pakan ternak jangan didapat dari sembarangan, dan sedapat mungkin terlebih dahulu dimasak sebelum diberi ke ternak,” imbaunya.
Simanjuntak juga mengimbau masyarakat dan peternak, agar melaporkan kepada petugas pertanian yang ada pada setiap kecamatan, apabila ada ternak yang mati. Dan tidak membuang bangkai pada sembarang tempat, agar penyebaran penyakit tidak berkembang.
“Diminta kepada peternak agar melakukan vaksinasi hog cholera kepada ternak yang belum terjangkit. Sebelum melakukan vaksinasi, terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter hewan dari Dinas Pertanian Deliserdang,” imbau Ruslan. (btr/han)
ist
SERAHKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyerahkan buku nikah kepada salah satu pasangan suami istri yang ikut sidang isbat nikah yang digelar Pemkab Deliserdang, PA Lubukpakam dan Kemenag.
ist
SERAHKAN: Bupati Deliserdang Ashari Tambunan menyerahkan buku nikah kepada salah satu pasangan suami istri yang ikut sidang isbat nikah yang digelar Pemkab Deliserdang, PA Lubukpakam dan Kemenag.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Deliserdang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kelas I-B Lubukpakam dan Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Pencatatan Perkawinan keliling tim terpadu (Sidang Isbat Nikah) yang diikuti sebanyak 124 pasangan suami isteri (Pasutri) sah di Aula Kantor Camat Pantai Labu, Kamis (31/10).
Sebanyak 124 pasangan suami istri yang ikut Sidang Isbat Nikah tersebut mendapatkan kartu nikah yang dikeluarkan Kantor KUA Kecamatan Pantai Labu. Kemudian, menerima kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA).
Dokumen kependudukan itu langsung diserahkan Bupati H Ashari Tambunan didampingi Ketua TP PKK Deliserdang Ny Hj Yunita Ashari Tambunan, disaksikan Plt Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Kelas 1 B Drs Muslim SH MA, Kadis Kependudukan Dan Capil H Gustur Husin Siregar, Kakan Kemenag H Tholibun Pohan .
“Saya sangat bersyukur dan berbahagia bahwa bisa menjadi bagian dari peristiwa penting ini.”Ucap Ashari.
Pemerintah Kabupaten Deliserdang menyadari sepenuhnya, bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Selanjutnya, Ashari meminta Kadis Dukcapil dengan dukungan dari Pengadilan Agama Lubukpakam dan Kemenag Deliserdang agar program yang sama lebih sering dilakukan. “Masih banyak warga kita yang membutuhkan pelayanan ini, bagi kepastian hak-hak kependudukannya.Kalau bisa minimal sebulan sekali atau dua bulan sekali,”sebutnya.
Sebelumnya, Plt Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Pakam, Drs Muslim SH MA merasa bangga atas terlaksananya Persidangan Terpadu Keliling (Sidang Isbat Nikah). Menurutnya, hal itu sesuai dengan Peraturam Mahkamah Agusng No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan. Buku nikah dan akta kelahiram.
“Pengadilan Agama tidak punya dana penyuluhan sehingga kami tidak bisa memberitahukan apa masalah masalah dan solusi hukum berhubungan dengan status pernikahan masyarakat. Karena itu, Mahkamah Agung dengan kebijakannya bekerjasama dengan Kementerian Agama yang di dalamnya ada penduduk penyuluh, juga bekerjasama dengan dinas dukcapil untuk pencatatan perkawinan dan kependudukan ini dasar hukum pelaksanaan,” Katanya. (btr/han)
Diterangkanya bahwa pengadilan agama Lubuk Pakam. Setiap tahunnya menikahkan rata-rata 50 pasang nikahkan gratis. Namun, bagi pasangan yang ikut program itu harus mempunyai sarat yaitu surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
Sementara itu, Kadis Dukcapil Deliserdang Gustur Husin Siregar menjelaskan, tujuan kegiatan itu untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta nikah. Kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak di wilayah Kabupaten Deliserdang. (btr/han)
Liverpool dalam kepercayaan diri tinggi jelang hadapi Aston Villa di pekan ke-11 Premier League, Sabtu (2/11) malam WIB. Dalam laga nanti, Liverpool kembali diperkuat Mohamed Salah yang baru saja pulih dari cedera engkel.
Cedera tersebut didapat Salah dalam laga kontra Tottenham Hotspur, 27 Oktober 2019 lalu.
Akibatnya, Salah mesti menginap di ruang perawatan medis dan sempat diprediksi absen saat melawan Aston Villa.
Ternyata, dia dapat pulih lebih cepat. Dengan begitu, Liverpool bisa menurunkan trio strikernya yakni Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino.
Sejauh ini, ketiganya sudah mencatatkan 13 gol di pentas Premier League. Keberadaan mereka jelas menjadi ancaman untuk pertahanan Aston Villa yang sudah kebobolan 16 kali.
Tapi sayang, The Reds tak bisa mengandalkan Naby Keita di pertandingan nanti. Gelandang asal Guinnea itu terlihat pincang ketika bermain melawan Arsenal di ajang Piala Liga Inggris, tengah pekan lalu.
“Naby terpeleset saat bermain lawan Arsenal. Saya melihatnya sendiri. Setelah itu, dia pincang sedikit. Kami harus memantau kondisinya. Semoga tidak terlalu serius,” kata Manajer Liverpool Jurgen Klopp dikutip laman klub.
Klopp mengatakan, timnya dituntut selalu fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan, yang bernilai penting siapapun lawannya. “Dalam situasi seperti sekarang, semua pertandingan penting, semua lawan membutuhkan porsi perhatian ekstra, karena kami tak boleh lengah. Poin adalah sesuatu yang krusial,” ujar Klopp.
Liverpool yang kini memimpin klasemen, memang harus menang menghadapi Aston Villa, karena jika kalah Manchester City yang hanya tertinggal enam poin di posisi dua akan memangkas jarak dan memberi tekanan. Pada saat bersamaan Manchester City akan menjamu Southampton.
Para pemain The Reds masih ingat betul momen kritis pada November-Desember 2018 musim lalu. Saat itu Liverpool unggul empat poin atas Manchester City hingga paruh musim. Namun kemudian rentetan hasil seri membuat poin mereka mampu disalip Manchester City yang lebih konsisten meraih kemenangan hingga meraih gelar juara di akhir musim.
“Kami butuh konsentrasi dan fokus menghadapi semua pertandingan, karena kami akan menghadapi banyak kompetisi,” komentar Van Dijk. Selain tampil di Liga Inggris, Piala Liga, Liga Champions, Liverpool harus memainkan pertandingan di kejuaraan dunia antar klub mulai Desember 2019 nanti. Setelah menghadapi Aston Villa, Liverpool akan menjamu Genk di Liga Champions, Rabu dinihari (6/11) dan pertempuran krusial menghadapi Manchester City, Minggu (11/11).
Sementara itu Aston Villa akan tampil tanpa beban menjamu Liverpool. Aston Villa yang kini berada di posisi 15 klasemen, meraih tiga kemenangan, sekali seri dan kalah di lima laga terakhir mereka. Mereka meraih kemenangan 2-1 atas Wolves dan Brighton, serta 5-1 atas Norwich. Dua lainnya ditahan 2-2 oleh Burnley, dan kalah 0-3 dari Manchester City. (bbs/adz)
DIPERIKSA: Kabag Umum Kota Medan M Andi Syahputra, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suryono, dan Kadis Kesehatan Medan Edwin Effendi usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di gedung Kejatisu, Jumat (1/11).
DIPERIKSA: Kabag Umum Kota Medan M Andi Syahputra, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suryono, dan Kadis Kesehatan Medan Edwin Effendi usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di gedung Kejatisu, Jumat (1/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Medan, terkait kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin (TDE).
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Jumat (1/11).
“Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan 7 saksi untuk tersangka TDE, wali kota Medan, dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan pada pemerintah Kota Medan Tahun 2019,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan persnya.
Di hari keempat atau hari terakhir pemeriksaan, tim penyidik KPK memanggil sejumlah Kadis dan Kabag di Pemko Medan. Di antaranya Kadis Pariwisata, Agus Suryono, Kadis Kesehatan, Dr Edwin Effendi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Irwan Ritonga, Kadis Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Usma Polita Nasution.
Kemudian, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar, Kabag Umum Kota Medan, M Andi Syahputra, dan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Ernest Sembiring.
Pantauan di Gedung Kejatisu, tampak juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar, dan staf Protokoler Pemko Medan, Andika.
Dalam pemeriksaan yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga sore, tampak Kadis Kesehatan Kota Medan Dr Edwin Effendi yang pertama keluar. Ia keluar sekira pukul 11.35 WIB. Ia terlihat tergesa-gesa saat mengetahui adanya sejumlah awak media yang sedang menanti di depan pintu masuk belakang gedung.
Edwin yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam, tak banyak bicara saat dicegat wartawan. Ia mengaku hanya ditanya penyidik KPK seputar tugas dan fungsinya selaku Kadis Kesehatan Kota Medan.
“Saya hanya sesuai tugas. Saya hanya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok saya,” ucapnya sambil terus berjalan menghindari awak media. Ia juga terus berusaha menghindari bidikan kamera wartawan.
Tidak lama berselang, Kadis Pariwisata Agus Suryono, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan Benny Iskandar, kemudian Kadis Pendidikan Marasutan Siregar, serta Kabag Umum Andi Sahputra, datang ke Kejatisu.
Sekira pukul 12.13 WIB, terlihat keluar Kadis Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan, Usma Polita Nasution. Ia juga tampak buru-buru langsung menuju mobil yang menjemputnya. Usma yang memakai baju batik juga memilih bungkam saat ditanya soal pemeriksaan tersebut.
Kemudian menyusul keluar, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan Benny Iskandar, Kabag Umum Setda Kota Medan Andi Syahputra, Kadis Pendidikan Kota Meda Marasutan Siregar, dan Staf Protokoler Andika.
Berselang 10 menit, menyusul Kadis Pariwisata Medan, Agus Suriyono, keluar gedung Kejatisu. Ia juga enggan berkomentar dan hanya melambaikan tangan sebelum masuk ke mobil.
Hingga pukul 17.40 WIB, KPK masih terus melakukan pemeriksaan di Gedung Kejatisu.
Dalam kasus suap proyek dan jabatan dengan tersangka Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sudah sekira 30 orang saksi yang diperiksa KPK sejak Selasa, (29/10), di Kejatisu. Saksi yang diperiksa terdiri dari unsur anggota DPRD Sumut, pejabat SKPD Kota Medan, keluarga Walikota Medan dan pihak swasta.
Fraksi Golkar Bungkam
Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara enggan mengomentari dugaan keterlibatan anggota fraksinya, AHB, dalam pusaran suap dan praktik dagang jabatan yang melibatkan Wali Kota Medan non aktif, Tengku Dzulmi Eldin.
Dari sejumlah nama di susunan fraksi partai yang coba diminta tanggapan, tak satu pun bersedia berkomentar. Antara lain Ketua Fraksi Syamsul Bahri Batubara, Wakil Sekretaris Irham Buana Nasution. Hanya penasehat fraksi sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumut, Yasir Ridho Lubis, yang mau buka suara.
Meski mengangkat sambungan telepon, Yasir Ridho berat untuk bersuara tentang dugaan keterlibatan koleganya tersebut. “Jangan akulah. Udahlah itu, cari yang lain ajalah. Malas aku nanggapi yang gitu-gitu,” ujar dia, Jumat (1/11).
Saat disinggung dalam beberapa minggu ini apakah AHB aktif masuk kantor dan melakukan tugas kedewanan, dirinya menyebut sejak pelantikan 16 September 2019 belum pernah ketemu dengan AHB.
“Aku gak pernah ketemu sama dia. Dari awal aku dilantik sampai sekarang belum pernah aku ketemu. Entah aku yang gak pernah masuk atau dia yang gak pernah masuk, aku gak tahu. Entah dia yang datang siang atau aku yang datang pagi, udahlah itu ya,” ujarnya yang kemudian buru-buru menyudahi pembicaraan dari seberang telepon.
Sementara itu, AHB yang coba diminta responnya pascapenggeledahan di kediamannya Jalan DI Panjaitan, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, belum dapat terkonfirmasi. Sambungan selulernya terdengar tidak aktif. Begitupun pesan singkat via layanan WhatsApp, juga tak terhubung.
Meski demikian sebelumnya, sewaktu penggeledahan oleh penyidik KPK, AHB dapat dikonfirmasi soal kebenaran penggeledahan kediamannya. “Saya juga dapat kabar seperti itu dari Medan, Bang. Saya lagi gak di Medan, Bang,” katanya via WhatsApp.
Namun dia tidak menjawab mengenai alasan KPK menggeledah rumahnya.
Sebagaimana diketahui, AHB diduga terlibat dalam kasus OTT KPK terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin baru-baru ini. Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.
Komisi anti rasuah masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus tersebut, dengan memeriksa sejumlah oknum yang didominasi dari kalangan pimpinan OPD Pemko Medan. (man/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2020 sebesar Rp2.499.423,06 resmi ditetapkan. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut Nomor 188.44/674/KPTS/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 November 2019.
“Pak Gubernur sudah menetapkan UMP Sumut tahun 2020 dan diumumkan per 1 November ini dan nanti mulai berlaku pada 1 Januari 2020,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Harianto Butarbutar didampingi Kabid Hubungan Industrial, Maruli Silitonga kepada wartawan di Medan, Jumat (1/11).
Dibandingkan dengan UMP Sumut 2019 yang hanya sebesar Rp2.303.403,43, maka UMP Sumut 2020 itu naik 8,51 persen atau sebesar Rp196.019,63. Adapun dasar kenaikan 8,51 persen, disebut dia, adalah mengacu pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.
Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP itu, kata Harianto, pasal 44 ayat 1 dan 2 mengatur penetapan UMP maupun UMK menggunakan formula penghitungan.
Formulanya adalah 8,51 persen (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dikali UMP Sumut 2019 Rp2.303.403,43, yakni Rp196.019,63, yang kemudian ditambahkan dengan UMP Sumut 2019 Rp2.303.403,43. Hasilnya diperoleh Rp 2.499.423,06 sebagai UMP Sumut 2020.
Sebelum ditetapkan Gubernur, UMP Sumut 2020 terlebih dahulu melalui rapat Dewan Pengupahan Daerah Sumut yang digelar 21-23 Oktober 2019, dimana rapat menyepakati kenaikan UMP Sumut 2020 sebesar 8,51% atau menjadi Rp 2.499.423,06. “Hasil kesepakatan Rp2.499.423,06 inilah yang kemudian kita usulkan kepada Pak Gubernur, hingga ditetapkan menjadi UMP Sumut 2020. Mekanismenya sesuai PP 78 begitu, gubernur tidak serta merta menetapkan UMP, tetapi dengan memerhatikan rekomendasi dewan pengupahan,” terang Harianto sembari menunjukkan salinan SK Gubsu tersebut.
Lebih lanjut dalam SK Gubsu itu disebutkan, UMP Sumut 2020 merupakan upah minimum terendah yang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun. Sedangkan untuk pekerja 1 tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
Kemudian dengan ditetapkannya UMP Sumut 2020, sambung Harianto menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Sumut dalam menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020. Nilai UMK 2020 tidak boleh di bawah UMP Sumut 2020.
Dalam penetapan UMK, kabupaten/kota tetap harus memedomani PP 78 tahun 2015. Selain itu, kabupaten/kota juga mesti memerhatikan Surat Edaran Gubsu Nomor 561/10838/2019 tentang Hasil Evaluasi Penetapan UMK 2019 dan Persiapan Penetapan UMK 2020 tertanggal 21 Oktober 2019. Selanjutnya besaran UMK 2020 juga harus melalui kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
“Paling lambat usulan UMK 2020 disampaikan ke provinsi 10 November 2019 agar sempat dieksaminasi gubernur karena harus sudah diumumkan pada 21 November 2019. UMK 2020 itu nantinya berlaku per 1 Januari,” demikian Harianto.
Buruh Ancam Turun ke Jalan
Penetapan UMP Sumut 2020 ini mendapat penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut). Mereka menolak kenaikaan UMP hanya 8,51 persen. “Kami sangat kecewa Gubsu memaksakan kenaikan UMP Sumut tanpa meperhatikan kondisi ril kehidupan para buruh Sumut. Dalam kurun 7 tahun terkahir upah buruh di Sumut sudah tertinggal jauh dari daerah lain di Indonesia,” ujar Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo melalui siaran pers, Jumat (1/11).
Willy menuding penetapan UMP diduga tidak melalui rapat Dewan Pengupahan dan pertimbangan dari Serikat Buruh. Dia menegaskan, menolak penetapan UMP dengan mengacu pada ketentuan PP 78 tahun 2015. Mereka minta penetapan UMP berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) meliputi sandang, pangan, papan para buruh.
“UMP Sumut sudah selayaknya naik diatas 15 – 20 persen, berdasarkan hasil survei KHL terbaru yang menghitung 84 item KHL yakni naik menjadi 2,7 Juta – 3 Juta Rupiah,” tegasnya.
Ditegaskan, Gubsu Edy Rahmayadi sudah dua kali ini memaksakan UMP dengan PP 78 menandakan program beliau kepada kesejahteraan buruh sumut tidak sesuai dengan janji janjinya. “Berkaitan dengan hal tersebut, kami FSPMI Sumut menolak Tegas Kenaikan UMP Sumut tahun 2020 meminta agar Gubsu merevisi kenaikan UMP,” sebutnya.
FSPMI Sumut berencana melakukan aksi unjuk rasa pada 6 November 2019 mendatang, dengan melibatkan buruh sebanyak 1.000 orang. “Aksi unjuk rasa itu akan kami gelar setiap minggu,” tegasnya.
UMK Medan Dibahas Pekan Depan
Menyikapi telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2020, Dewan Pengupahan Kota Medan akan segera melakukan rapat untuk menentukan besaran Upah Minimum Kota (UMK) pada pekan depan. “Minggu depan baru akan mulai rapat. Jadi memang belum ada usulan angka yang akan kita ajukan. Sampai sekarang, itu masih dibahas dalam rapat-rapat kecil di internal saja, belum melibatkan pihak lain,” kata Ketua Dewan Pengupakan Kota Medan, Harun kepada Sumut Pos, Jumat (1/11).
Harun mengatakan, usulan UMK itu baru akan dibahas pada pekan depan karena deadline penetuan UMK Kabupaten/Kota baru akan jatuh tempo pada tanggal 21 November mendatang. “Pekan depan baru akan kita bahas, hasil kesepakatan dalam rapat akan langsung kita tetapkan, umumkan dan usulkan pada November ini juga karena sebenarnya untuk tingkat Kabupaten/Kota, deadline nya juga baru di tanggal 21 November,” ujarnya.
Saat kembali didesak terkait perkiraan besaran kenaikan UMK 2020 dibanding tahun sebelumnya, lagi-lagi Harun mengelak. “Kita belum bisa bicarakan itu sekarang. Nanti saja kalau sudah kita bahas dalam rapat. Mudah-mudahan kenaikan UMK nantinya bisa dilakukan dengan baik,” tutupnya.
Anggota DPRD Kota Medan, Abdul Rani dari Fraksi Gabungan (Hanura, PSI, PPP), mendorong agar Dewan Pengupahan Kota Medan agar segera membahas kenaikan UMK 2020. Ia meminta agar Pemko Medan tak sekadar menaikkan UMK, tapi juga memperhitungkan kenaikan UMK itu sendiri agar dapat meningkatkan taraf hidup para pekerja atau buruh. “Jangan asal naik juga, tapi harus diperhitungkan benar, berapa kenaikan yang selayaknya. Sebab, banyak hal yang menjadi perhitungan kenaikan itu sendiri. Termasuk kenaikan sejumlah tarif, harga bahan pangan bahkan sampai inflasi,” ucap Rani kepada Sumut Pos, Jumat (1/11).
Tak hanya itu, lanjut Rani, ada hal yang lebih penting dari naiknya UMK, yakni penerapan UMK itu sendiri. “Selain kenaikan penerapan juga penting. Jangan nanti UMK-nya sudah naik tapi ternyata perusahaan masih ada yang memberikan upah yang tak sesuai dengan UMK itu. Ini justru yang terpenting. Artinya, pemerintah bukan hanya berfokus kepada kenaikannya, tapi juga harus berfokus kepada pengawasannya agar UMK itu bisa segera diterapkan,” tandasnya. (prn/map)
DAMRI:
Toba Smart Card dapat digunakan para wisatawan untuk naik Damri berkeliling kawasan Wisata Danau Toba.
DAMRI:
Toba Smart Card dapat digunakan para wisatawan untuk naik Damri berkeliling kawasan Wisata Danau Toba.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan pelayanan sistem pembayaran bagi wisatawan di kawasan Danau Toba, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut dan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) segera meluncurkan Toba Smart Card pada Bulan November ini. Selain alat pembayaran nontunai, Toba Smart Card ini juga akan dijadikan pemerintah untuk melihat pergerakan wisatawan yang berkunjung ke danau terbesar di Asia Tenggara ini.
“Kemarin saya rapat dengan Bank Indonesia. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, pertengahan November ini akan dilaunching Toba Smart Card,” kata Direktur Utama (Dirut) BOPDT, Arie Prasetyo kepada wartawan di Medan, Jumat (1/11).
Menurut Arie, Toba Smart Card ini merupakan alat pembayaran elektronik yang dapat digunakan wisatawan saat mereka tiba di Bandara Internasional Sisingamangaraja XII Silangit, Tapanuli Utaran
Disebutnya, dengan menfungsikan kartu pintar ini, transportasi di Danau Toba akan terintegrasi. “Jadi, orang datang ke Bandara Silangit, dengan kartu ini bisa untuk naik Damri, Kapal Motor Ihan Batak, dan diharapkan ke depannya bisa digunakan untuk yang lain juga seperti membeli souvenir,” beber Arie.
Dengan adanya Toba Smart Card, sebut Arie, wisawatan tidak perlu lagi repot-repot membawa uang cash banyak-banyak saat berkunjung ke Danau Toba. Cukup dengan kartu tersebut saja, semua pembayaran dapat dilakukan.
“Kita juga dapat merapikan database wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Karena dengan ini, kita dapat data. Berapa penumpangnya dan akuntabel. Kita akan tahu, naik kapal yang banyak penumpangnya dan jam berapa banyak penumpangnya. Selama ini, kita agak susah tahu datanya itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara (Sumut), Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, penggunaan Toba Smart Card di kawasan wisata Danau Toba sebagai upaya untuk mendidik digitalisasi masyarakat. “Toba Smart Card ini satu cara pembayaran elektronik yang kita save, kita desain untuk transportasi pariwisata di sekitar Toba,” ujar Wiwiek, Kamis (31/10) lalu.
Ia menjelaskan, pihaknya mendesain kartu atau uang elektronik bagi semua transportasi dari Bandara Silangit ke Parapat, Ajibata, langsung masuk ke Samosir dan nanti di Samosir bisa berputar-putar dengan menggunakan bus pariwisata. “Kita sebut Toba Smart Card itu, sebab masyarakat juga tahu, Toba sebagai salah satu destinasi wisata yang sudah prioritas,” tambahnya.
Wisatawan domestik maupun asing yang turun di Silangit, saat menggunakan angkutan yang di sana, misalnya L300 ke Ajibata, Parapat, Bus Damri ke Samosir, ataupun bus pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Samosir, maka semua kegiatan transaksinya itu sudah akan menggunakan kartu (Toba Smart Card). “Kita coba dengan menggunakan uang elektronik. Kita bekerjasama dengan salah satu bank pemerintah untuk mengembangkan ini, sudah persiapan final, kita sudah mencetak beberapa kartu, mesin EDC ditambahkan, dan kita bisa launch,” kata Wiwiek.
Diakuinya kartu ini juga bisa digunakan saat pembayaran transaksi dengan menggunakan kapal milik Pelni. Namun, belum bisa untuk kapal-kapal yang milik private di wilayah tersebut.
Pesan Wishnutama untuk Danau Toba
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio telah melakukan rapat dengan jajaran BPODT di Jakarta, baru-baru ini. Dalam rapat itu, Wishnutama menyampaikan beberapa pesan untuk pengembangan Danau Toba ke depan. “Kita sudah rapat , beliau (Wishnutama) arahkan tetap memprioritas 10 destinasi, terutama 5 destinasi prioritas,” ungkap Arie.
Arie mengungkapkan, salah satu pesan disampaikan Wishnutama adalah peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata. Hal itu, untuk dipersiapkan menghadapi persaingan global industri pariwisata nantinya. “Beliau sangat serius pengembangan SDM Pariwisata dan pembenahan destinasi. Promosi tetap, ya. Kita menghadapi persaingan global. Kalau kita tidak mempersiapkan SDM, takutnya 3-4 tahun lagi yang bekerja di hotel-hotel Danau Toba orang-orang asing,” tutur Arie.
Dia juga menjelaskan, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang promosikan Danau Toba kepada dunia. Kemenpar dan Ekonomi Kreatif akan berkordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan, untuk event di salah satu danau vulkanik terbesar di dunia itu, ia yakin sosok Wishnutama akan mampu membuat event berkelas internasional.
“Untuk promosi akan berkordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Harapan saya, even-even di Danau Toba jauh lebih bagus, lebih paten. Beliau orang media, diharapkan mantap dengan kelas internasional,” kata Arie.
Arie mengatakan, pihak juga tengah melakukan penyusunan Kalender Event Danau Toba 2020. Kemudian, menyelesaikan Kalender Event Danau Toba 2019. Kini, ia juga mempersiapkan Festival Danau Toba (FDT) 2019 di Prapat Kabupaten Simalungun, pada 5, 6 dan 7 Desember 2019 mendatang.
“Kalender event Danau Toba 2020 sedang kita susun. Awal tahun kita launching. Banyak even-even akhir tahun kita eksekusi setiap minggu besar dan kecil. Baik tingkat Nasional dan Internasional. Untuk FDT, Mudah-mudah tahun ini, cuaca bagus. Tahun lalu, banyak longsor dan berjalan sukses,” pungkasnya. (gus)
DAFTAR: Akhyar Nasution saat mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan di DPD Partai NasDem Kota Medan.
DAFTAR: Akhyar Nasution saat mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan di DPD Partai NasDem Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Partai NasDem Kota Medan telah menutup penjaringan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Kamis (31/10) malam pukul 24.00 WIB. Hasilnya, 11 nama resmi mendaftar. Dari 11 nama yang mendaftar ini, akan dikerucutkan menjadi 3 nama untuk diserahkan ke DPW Partai NasDem Sumut.
Sebelas nama yang mendaftar yakni, Hamdan Simbolon, Akhyar Nasution, Rusdi Sinuraya, M Syafii, Maruli Siahaan, Putrama Alkhairi, Zainul Arifin, Sondang, Kolonel Datuk Syaiful Azhar, Nezar Djoeli dan Ihwan Ritonga. Menurut Ketua DPD NasDem Kota Medan, Afif Abdillah, tahapan penjaringan selanjutnya adalah penyampaiam visi dan misi para bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang akan dilaksanakan pada 5 November mendatang.
“Tanggal 5 November nanti, kesebelas tokoh ini akan menyampaikan visi dan misinya, kita padatkan semuanya di hari yang sama,” sebutnya.
Dijelaskannya, dari penyampaian visi dan misi inilah nantinya mereka akan menilai dan mengerucutkan nama-nama yang akan mereka ajukan ke DPW NasDem. “Setelah penyampaian visi dan misi, kami akan langsung menggelar pleno untuk mengerucutkan sebelas nama itu menjadi 3 nama, paling banyak 4 nama. Lalu, nama-nama itu akan kami ajukan ke DPW,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Afif, di DPW akan dilakukan fit and proper test terhadap para bakal calon. Kemudian DPW akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan siapa saja yang akan diusulkan ke DPP. “Partai NasDem akan menggelar kongres pada 8-11 November mendatang. Nah, pada kongres itulah nanti akan disampaikan hasil pleno DPD dan DPW kepada DPP,” beber Afif.
Afif juga mengingatkan, meski pendaftaran bakal calon telah ditutup DPD Partai NasDem Kota Medan, namun siapa saja yang ingin ikut penjaringan masih bisa mendaftar di DPW Partai NasDem Sumut. “DPW NasDem Sumut juga akan segera membuka penjaringan, tapi mungkin waktunya tidak lama,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Sumut, Iskandar mengungkapkan, mereka segera menggelar fit and proper test atau uji kelaikan dan kepatutan semua calon kepala daerah yang sebelumnya telah mendaftar ditingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
“Sekarang ini tahapannya penyampaian visi misi di masing-masing DPD sampai 5 November. Nanti dari DPD akan menyampaikan hasilnya tiga nama ke DPW. Di DPW akan kita lakukan lagi fit and proper test,” kata Iskandar menjawab Sumut Pos, Jumat (1/11).
Meski ada toleransi waktu hingga 5 November di tingkat DPD untuk melaksanakan tahapan tersebut, pihaknya tak ingin ada batasan waktu dalam menetapkan para sosok terbaik yang nantinya akan diusung dalam kontestasi Pilkada serentak 2020. Diakui Iskandar, pihaknya juga terus melakukan pemetaan kepada para figur terbaik.
“Dari DPW nantinya kita bisa menambah dua nama lagi. Terutana dari yang sebelumnya mendaftar ke DPW. Selain itu tidak pula dari yang harus mendaftar, tetapi kami jemput bola melalui hasil pemetaan yang kami lakukan. Kita terus mencari putra-putri terbaik yang mampu membangun daerahnya,” papar dia.
Setelah uji kelaikan dan kepatutan calon digelar di tingkat DPW, Iskandar menyebut, pihaknya akan kembali menyaring dengan melihat bibit, bebet dan bobot para calon KaDa tersebut. “Di DPW idealnya bisa dua minggu lagi penjaringan dan seleksi dilakukan. Selanjutnya kita akan kirim tiga nama ke DPP untuk ditentukan siapa yang terbaik dan paling layak diusung. Kami juga akan buat fit and proper test untuk menguji kemampuan dan kepatutan semua calon. Kalau tidak cukup layak tidak kami kirim. Artinya seperti yang saya katakan tadi, kami tidak mau dibatasi oleh waktu dan akan terus mencari figur-figur terbaik,” katanya.
Pengusaha advertising tersebut menambahkan, sejauh ini sudah tercatat 150 nama sosok balon KaDa maupun WakaDa yang mendaftar di 23 DPD Partai NasDem di Sumut. Mayoritas nama-nama figur yang mendaftar itu, sebutnya, adalah tokoh-tokoh populer di mata publik.
“Seperti di Nias Selatan, Nias Barat, gdan Gunung Sitoli sudah mendaftar yang dari petahana. Begitupun untuk Pilkada Medan, ada nama Pak Akhyar Nasution. Ada pula mantan Kajati Sulawesi Utara. Jadi banyak sekali nama-nama beken,” pungkasnya.
Ihwan Ritonga: Bangun Kota Medan Harus Bersama-sama
Dari 11 nama yang mendaftar ke DPD Partai NasDem Kota Medan, nama Ihwan Ritonga menjadi perbincangan. Politisi Partai Gerindra ini mendaftar paling akhir, menjelang penutupan. Lantas, apa yang memotivasi dirinya untuk mendaftar ke Partai NasDem? Padahal, Partai Gerindra Kota Medan dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain di Pilkada Medan.
Kepada Sumut Pos, Ihwan pun mengungkapkan alasannya mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon Wali Kota Medan yang dibuka DPD Partai NasDem Kota Medan. “Alasanya, karena untuk membangun Kota Medan itu harus bersama-sama, tak bisa sendiri. Untuk mendaftarkan diri ke NasDem juga bukan tanpa pertimbangan, justru setelah kita lama membahasnya hingga akhirnya kita memutuskan mendaftar di hari terakhir,” ujarnya.
Jika itu alasannya, mengapa dia tidak mendaftarkan diri juga ke penjaringan yang dibuka DPC PDIP Medan beberapa waktu lalu? Ihwan beralasan, karena saat itu pihaknya masih mempertimbangkan untuk mendaftarkan diri.
“Waktu itu bukan saya tak mau mendaftar ke PDIP, tapi kan mereka memang cepat sekali membuka penjaringan. Sedangkan saya tak bisa ambil keputusan terburu-buru, kita juga harus diskusi dulu. Nah, kemarin ini kita sudah diskusi dan akhirnya kita sepakat untuk mendaftarkan diri ke NasDem,” katanya.
Dengan mendaftarnya Ihwan Ritonga ke penjaringan yang dibuka oleh DPD NasDem Medan, maka ia juga menegaskan tidak menutup kemungkinan akan mendaftarkan diri ke penjaringan partai politik lainnya. Seperti diketahui, PAN akan menjadi salah satu partai yang akan membuka penjaringan pada bulan November ini.
“Ya kenapa tidak, kita tentu membuka diri dengan siapa saja. Kalau PAN atau partai manapun yang akan membuka penjaringan, bisa saja kita akan ikut mendaftar. Tapi seperti yang saya katakan tadi, semua tentu harus dipikirkan dan di diskusikan dulu,” tandasnya.(map/prn)
ISTIMEWA
PERBAIKI: Pekerja memperbaiki pipa transmisi berdiameter 400 mm milik PDAM Tirtanadi di Jalan Hamparanperak, Desa Pulau Agas, Deliserdang.
ISTIMEWA
PERBAIKI: Pekerja memperbaiki pipa transmisi berdiameter 400 mm milik PDAM Tirtanadi di Jalan Hamparanperak, Desa Pulau Agas, Deliserdang.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Distribusi air ke pelanggan di wilayah PDAM Tiratnadi Cabang Amplas, Cabang Deliserdang, Cabang Cemara dan Cabang Labuhan mengalami gangguan. Hal ini disebabkan Gate Valve 400 mm Tappingan ke Bandara Kualanamu mengalami kerusakann
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (Kadiv Sekper) Humarkar Ritonga dalam siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Kamis (31/10) malam mengatakan, perbaikan atas kerusakan Gate Valve 400 mm ini sedang dilakukan. Selama perbaikan ini dilakukan, lanjut Humarkar, produksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Limaumanis pun terhenti. Sehingga distribusi air ke pelanggan terganggu.
Karenanya, Humarkar Ritonga mengharapkan pelanggan dapat memaklumi situasi ini dan sedang diupayakan perbaikan secepatnya. Untuk itu, katanya, PDAM Tirtandi akan mengirim mobil tangki ke wilayah yang terdampak gangguan pasokan air.
Pipa Transmisi Diameter 400 mm Bocor
Selain itu, pipa transmisi berdiameter 400 mm milik PDAM Tirtanadi di Jalan Hamparanperak, Desa Pulau Agas, Deliserdang, juga mengalami kebocoran. Akibatnya, produksi air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hamparanperak juga terhenti.
Menurut Humarkar Ritonga, saat ini telah dilakukan perbaikan atas kebocoran pipa transmisi tersebut. Namun selama perbaikan, distribusi air ke pelanggan mengalami gangguan yang mengakibatkan terhentinya pasokan air ke rumah pelanggan hingga Jumat (1/11).
Adapun ganggguan pendistribusian air ke pelanggan mencakup PDAM Tirtanadi Cabang Medan Labuhan terutama di Jalan Marelan Raya sekitarnya hingga ke Pasar X Marelan. Selanjutnya pelayanan juga terganggu di Cabang Belawan Kota, wilayah Young Panah Hijau, dan Jalan Bukit Barisan Pekan Labuhan.
Atas ketidaknyamanan ini, Humarkar Ritonga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khusunya pelanggan Tirtanadi atas gangguan pendistribusian air ke rumah para pelanggan.
Selanjutnya, PDAM Tirtanadi akan menyiapkan mobil tangki air untuk menanggulangi kendala pasokan air ke rumah pelanggan. Diperkirakan, Jumat sore (1/11) pasokan air ke rumah pelanggan akan kembali normal seperti biasanya. (adz/ila)
