JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah sedang menunggu revisi Undang-Undang Penyiaran. Dia menjelaskan inisiasi untuk mendigitalkan siaran TV di Indonesia sudah ada sejak 2010.

Sampai saat ini proses sudah berjalan. Artinya, izin konten digital sudah diselenggarakan, penyelenggaraan multiplexer telah diadakan, tetapi belum pada implementasinya.

“Jadi, LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) sudah banyak invest digital dan belum digunakan, karena payung hukum Undang-Undang Penyiaran, harus merevisi UU, memindahkan analog ke digital,” ujarnya dalam Peluncuran Digitalisasi Perbatasan di Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (31/8).

Meski demikian, Kemenkominfo tetap meluncurkan TV digital sekaligus di tiga daerah pinggiran yakni Batam, Nunukan, dan Jayapura.

Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan TVRI dan LPS yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) untuk melakukan uji coba, simultaneous casting (simulcast) atau siaran analog dan digital bersamaan.

“Konten yang sama disiarkan dengan analog dan digital. Ibaratnya kalau makan bubur dari pinggir, bisa sambil ditiup-tiup biar enggak panas,” terangnya. (bbs/ala)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan kini wilayah Papua dan Papua Barat sudah berangsur kondusif. Menurutnya, kerusuhan yang sempat terjadi di Bumi Cendrawasih itu tak lepas dari aksi provokasi yang dilakukan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat Benny Wenda.

“KALAU Benny Wenda kan sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi dia. Kesana kemari, keluar negeri, keluar masuk memberikan informasi palsu. Kita sudah tahu memang mereka selalu melakukan provokasi keluar negeri seakan-akan Indonesia enggak ngurus Papua dan Papua Barat,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9).

Wiranto juga menegaskan, Benny Wenda merupakan salah satu tokoh yang sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Dia tinggal di luar negeri dan aktif menggalang dukungan internasional.

Bahkan, Benny pernah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet, akhir Januari 2019. Ketika itu Benny ikut dalam rombongan delegasi Vanuatu.

Mantan Panglima ABRI era orde baru ini pun membenarkan bahwa Benny Wenda mencoba menyebarkan informasi bohong ke dunia internasional terkait kondisi di Papua. Sehingga pemerintah mencoba memberikan informasi yang benar terkait situasi di Papua dan Papua Barat.

“Saya kira benar bahwa Benny Wenda memang bagian dari konspirasi untuk masalah ini. Tetapi kita harus lawan dengan kebenaran. Kita lawan dengan fakta dan biasanya provokasi yang tidak benar, informasi yang menyesatkan dapat dibantah dengan fakta-fakta yang ada,” ucap Wiranto.

Pernyataan yang sama pun dilontarkan Kepala Staf Presiden Moeldoko, dia menyebut tokoh Kemerdekaan Papua sekaligus Ketua United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Benny Wenda adalah aktor di balik kerusuhan Papua. Benny diduga telah memobilisasi aksi diplomatik kepada sejumlah negara untuk membantu kemerdekaan Papua.

“Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu (aktor kerusuhan) Dia mobilisasi diplomatik untuk mendukung Papua Merdeka, mobilisasi informasi yang salah dan enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia dan Inggris,” ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya melakukan pendekatan politik, bukan dengan pendekatan militer. Pasalnya, kata Moeldoko, langkah yang dilakukan Benny Wenda itu merupakan gerakan politik

“Ini persoalan politik harus diatasi dengan pendekatan politik, enggak bisa dengan pendekatan militer. Ini juga lebih politik karena dia bergerak di front politik,” tegasnya.

Benny Wenda juga diketahui telah mengeluarkan pernyataan terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang belakangan terjadi. Dia menilai, tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dan menyulut api ketidakadilan yang dialami rakyat Papua selama lebih dari 50 tahun.

Oleh karena itu, Benny memandang saat ini adalah waktu yang tepat untuk Bumi Cendrawasih merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami sangat membutuhkan dunia untuk waspada dan untuk mendukung kami dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan perdamaian,” ucap Benny dalam akun Facebook-nya, Selasa (27/8). (bbs/ala)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai berlaku Januari 2020. Kenaikan ini hanya berlaku untuk peserta mandiri kelas I dan II, sedangkan untuk kelas III belum ditetapkan.

PEMERINTAH bakal menaikkan iuran peserta kelas I menjadi Rp160.000 dari Rp80.000 per bulan. Kemudian kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp59.000 per bulan.

“Yang kelas I dan II (peserta mandiri) itu mulai naik 1 Januari 2020, ini akan bisa kami sosialisasi untuk masyarakat,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).

Sedangkan, untuk peserta mandiri kelas III masih dalam pembahasan, lantaran DPR menolak usulan tersebut. Dalam rapat gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI, pemerintah diminta tidak menaikkan premi untuk kelas III, yang rencananya menjadi Rp42.000 dari sebelumnya 25.500 per bulan.

Kendati demikian, untuk premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap diberlakukan kenaikan. Sebab preminya memang dibayarkan oleh pemerintah.

Namun dengan catatan perbaikan data peserta PBI, dari hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Kesehatan Sosial 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10,65 juta peserta JKN yang masih bermasalah.

“Selisih kenaikan dari jadi Rp42.000 untuk PBI akan kami carikan, sehingga tidak menjadi beban mereka,” katanya.

Dia menyatakan, kenaikan ini hanya tinggal menunggu payung hukumnya yang akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

“Tapi nunggu Perpres dulu ya. Kita menutup defisit dengan cara menyesuaikan iuran,” imbuh dia.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp32,8 triliun. Angka ini melebar dari proyeksi awal yang sebesar Rp28 triliun.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut defisit yang dialami BPJS Kesehatan bukan karena kecilnya iuran yang selama ini dikutip dari publik.

Mengacu analisis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan karena urusan pengelolaan yang buruk.

“Hasil audit BPKP terhadap BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sumber masalah sebenarnya selama ini bukan pada besarnya iuran, tetapi pada aspek pengelolaan BPJS Kesehatan yang bermasalah,” kata Mardani saat dihubungi awak media, Senin (2/9).

Setidaknya, kata Mardani, ada enam akar masalah pengelolaan di BPJS Kesehatan. Pertama yakni dugaan banyaknya rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data.

“Untuk mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori. Misalnya, kategori D mengakunya C, kategori B mengakunya A. Ini supaya rumah sakit tersebut dapat per unit lebih besar,” ucap dia.

Masalah berikutnya, kata Mardani, data pengguna layanan dan peserta yang berbeda. Dalam catatannya, pengguna layanan BPJS Kesehatan sebanyak 239,9 juta, padahal peserta yang terdaftar 223,3 juta.

“Perlunya audit lebih mendalam untuk menemukan jawaban itu,” lanjut dia.

Masalah berikutnya, ungkap dia, ditemukannya upaya perusahaan peserta mengakali iuran BPJS Kesehatan untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban.

Selanjutnya, berkaitan dengan tingkat kepesertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah. Angka di sektor itu masih rendah yaitu 53,7 persen.

Masalah berikutnya yakni terdapat data kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak valid. Ditemukan adanya peserta yang harusnya tidak masuk sistem BPJS Kesehatan justru masuk ke dalam sistem.

“Selain itu, ditemukan peserta tidak memiliki NIK, bahkan nama ganda,” terang dia.

Masalah lainnya yakni sistem manajemen klaim BPJS Kesehatan yang amburadul. Menurut Mardani, masih ditemukan adanya klaim ganda peserta. Bahkan, ada klaim dari peserta yang sudah tidak aktif dan yang sudah meninggal.

“Jadi dari ke enam akar masalah BPJS Kesehatan hasil temuan audit BPKP tersebut, menunjukkan bahwa sumber masalahnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan, bukan pada besar kecilnya iuran yang ditarik dari masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengeluarkan pernyataan keras merespons rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Jika rencana tersebut direalisasikan, para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa dan mengajukan gugatan.

Said Iqbal mengatakan, sebelum melakukan gugatan warga para buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 2 Oktober 2019 di Gedung DPR. Tepatnya sehari setelah pelantikan anggota baru.

“Aksi itu untuk mendorong DPR membentuk pansus. Pansus tersebut akan melihat di mana letak kesalahan dalam kasus defisitnya BPJS,” kata dia. (bbs/jpnn/ala)