MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut memberikan waktu 3 hari kepada DPRD Sumut untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD 2019.

“Dalam somasi yang kami buat, ada 3 hari waktu yang kami berikan untuk menuntaskan hingga mengesahkan P-APBD 2019. Jika tidak maka kasus ini akan kami laporkan ke KPK,” ujar Direktur Eksekutif Fitra Sumut, Rurita Ningrum, di Medan, Selasa (3/9)

Rurita menyebut tidak ada alasan bagi DPRD Sumut untuk tidak mengesahkan P-APBD 2019. Sebab, sudah ada kesepakatan tentang KUA-PPAS antara Pemprov dan DPRD Sumut.

“Jangan-jangan kami menduga telah terjadi sesuatu, sampai akhirnya P-APBD 2019 tidak disahkan. Yang bisa membuktikan itu adalah KPK, maka ketika somasi kami diabaikan, laporan ke KPK akan disampaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Hamdani Harahap selaku kuasa hukum Fitra Sumut, mengatakan berdasarkan data dan keterangan kliennya tersebut rapat pengesahan P APBD Sumut 2019 telah beberapa kali gagal karena tidak memenuhi kourum, beberapa anggota DPRD Sumut tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan hukum alias tidak jelas.

“Dan, hemat kami secara hukum dan akal sehat perbuatan tersebut sebagai perbuatan menyalahgunakan jabatannya secara melawan hukum (permalukan) dengan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi yang melekat kepadanya sehingga mengakibatkan masyarakat di sumut dirugikan karena perbuatan tersebut,” ucapnya.

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman belum merespon ketika hendak dikonfirmasi mengenai somasi yang dilayangkan oleh Fitra Sumut. (mbc/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan rotasi terhadap ratusan pejabat menengah (Pamen) dan Pejabat Tinggi (Pati) setingkat AKBP, Kombes, Brigjen, dan Irjen di sejumlah provinsi di Indonesia. Pemindahan tugas ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2317/IX/KEP 2019 dan ST/2316/IX/KEP 2019 pada tanggal 2 September 2019.

Dari ratusan pejabat yang dipindahkantugaskan tersebut, terdapat lima nama pejabat Kapolres di Sumut. Kelimanya yakni, Kapolres Samosir, Kapolres Simalungun, Kapolres Pematang Siantar, Kapolres Labuhan Batu dan Kapolres Tanjung Balai.

Selain itu, juga terdapat nama Kasatreskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha yang juga dipindahtugaskan. Dalam jabatannya yang baru, Putu akan menjabat sebagai Kapolres Tanjung Balai.

Begitu juga terdapat nama Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Djadjuli yang dipindahtugaskan menjadi Dansatlat Brimob Karbrimob Polri. Penggantinya adalah Kombes Pol Abu Bakar yang sebelumnya menjabat sebagai Danmen Paspelopor II Korbrimob Polri.

Sementara itu AKBP Irfan Rifai yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanjung Balai, kini mendapatkan kepercayaan sebagai Kasubbagrendaldik Bagbindik Sespimti Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan untuk jabatan Kapolres Samosir yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Agus Darojat, digantikan oleh AKBP M Saleh yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubditgasum Ditsamapta Polda Sumut. AKBP Agus Darojat selanjutnya menjabat sebagai Kapolres Labuhan Batu.

Untuk AKBP Frido Situmorang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Labuhan Batu, selanjutnya menjabat sebagai Wadirpamobvit Polda Jambi. Berikutnya Kapolres Simalungun yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Marudut Liberti Panjaitan digantikan oleh AKBP Heribertus Ompusunggu yang sebelumnya merupakan Kapolres Pematang Siantar.

AKBP Marudut sendiri selanjutnya akan menjabat sebagai Wadirpolairud Polda Kepri. Sedangkan pengganti Kapolres Pematang Siantar adalah AKBP Budi Pardamean Saragih yang sebelumnya menjabat Kapolres Jembrana Polda Bali.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmadja yang dikonfirmasi membenarkan adanya Surat Telegram tersebut. “Hal ini merupakan penyegaran ditubuh Polri,” ucapnya singkat. (mbc/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah masyarakat yang bermukim di Gang Padi, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Medan Deli, mengeluhkan proyek pembangunan Tol Seksi I Medan – Binjai. Pasalnya, penimbunan di areal proyek tol yang dikerjakan PT HKI mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir bila hujan deras turun.

Seorang warga, S Rajagukguk mengaku, ada puluhan rumah warga di sekitar proyek tol di Tanjung Mulia Hilir yang terendam banjir. Sebab, areal pembuangan air telah ditutup akibat proyek itu. Sehingga, masyarakat yang menetap di sekitar proyek itu terkena imbas saat hujan.

“Rumah jadi banjir. Untuk perincian ganti rugi sudah keluar, tapi belum dibayarkan. Makanya masyarakat belum pindah. Harusnya, sebelum masyarakat pindah, proyek itu memikirkan dampak banjir yang dirasakan masyarakat sekitar,” keluhnya, Selasa (3/9).

Dampak banjir yang dialami masyarakat, kata pria berusia 43 tahun ini, sudah pernah ia laporkan ke PT HKI. Ia telah menjelaskan ke pelaksana proyek penyebab banjir yang diakibatkan aliran air yang telah mereka timbun. Bahkan, ia meminta solusi mengatasi banjir tersebut, namun terkesan tidak tanggapan.

“Saya tahu prosedur, makanya saya jumpai mereka menceritakan keluhan ini, tapi sampai sekarang tidak ada solusi dari PT HK dan HKI. Bahkan, mereka bilang kawasan itu memang banjir kalau hujan. Kecewa saya mendengarnya. Kami bukan tidak mendukung proyek itu, persoalannya pembayaran sampai saat ini belum dibayar. Makanya kami belum pindah. Apa kami harus terus tinggal di situ dalam keadaan banjir,” kata S Rajagukguk.

Dijelaskan S Rajagukguk, sebelum proyek itu terlaksana, air selama ini mengalir ke pinggiran tol. Namun, setelah penimbunan di areal proyek tol, setiap hujan air mengalir ke pemukiman masyarakat. Harusnya, pelaksana proyek membuat saluran air baru, agar masyarakat tidak kebanjiran.

“Kita curiga, proyek itu tidak ada AMDAL. Alasannya, selama proyek itu terlaksana tidak pernah melibatkan masyarakan atas dampak lingkungannya. Harapan kita, segera saja bayarkan ganti rugi biar masyarakat pindah, kalau memang belum bisa membayar ada solusi mengatasi banjir itu, setidaknya jangan biarkan masyarakat menderita gara – gara banjir atau mengevakuasi masyatakat sementara,” kesal S Rajagukguk.

Terpisah, Lurah Tanjung Mulia Hilir, Hendra mengatakan, kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat proyek tol dapat melaporkan secara tertulis ke pihaknya. Agar, masalah itu bisa difasilitasi untuk memediasikan dengan pihak proyek tol.

“Silahkan laporkan ke kita, biar kita surati ke pelaksana proyek. Kita akan mediasikan masyarakat mengatasi masalah itu, agar masalah kebanjiran dapat dicari solusinya,” terangnya.

Sementara pihak PT HK, Mawardi dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mendengar keluhan dari masyarakat. Ia telah memerintahkan pelaksanaan proyek melalui anak perusahaannya PT HKI untun respon terhadap keluhan masyarakat.

“Kemarin petugas di lapangan sudah kita perintahkan untuk mengecek banjir yang dikeluhkan masyarakat. Kita juga tidak ingin proyek itu memberikan dampak buruk di masyarakat, kalau sudah begini akan turun ke lapangan agat mencari solusi yang dikeluhkan masyarakat,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi akses jalan utama menuju lokasi Kebun Binatang (Medan Zoo), yakni Jalan Pintu Air IV sudah lama rusak parah, bahkan jalannya sempit. Hal ini lah menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah pengunjung ke Kebun Binatang.

Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan, Putrama Alkairi mengatakan, jumlah pengunjung Medan Zoo memang relatif menurun dari waktu ke waktu. Berbagai faktor penyebabnya Salah satunya, akses jalan utama menuju lokasi sempit dan rusak parah.

“Memang lokasinya ya begitu, akses jalan harus dari Simalingkar dan jalannya kurang baik. Selain itu, banyak lokasi wisata yang tidak jauh dari Medan Zoo yang sekarang bermunculan, seperti wahana pemandian dan lain-lain,” kata Putrama Alkairi kepada Sumut Pos, Selasa (3/9).

Putrama berharap adanya akses jalan lain sebagai jalur alternatif untuk menuju Medan Zoo. Jalur alternatif yang dimaksud adalah jalur dengan luas jalan yang cukup besar dan bisa langsung menghubungkan Medan Zoo dengan jalan-jalan Protokol seperti jalan Jamin Ginting.

Kondisi ini, lanjut Putrama, membuat restoran – restoran besar, atau restoran cepat saji yang ternama masih enggan untuk membuka gerainya di lokasi Medan Zoo. Alasannya, jalan di depan Medan Zoo bukan akses jalan yang sering dilewati karena tidak langsung terhubung dengan jalan Protokol.

“Kalau di depan Medan Zoo itu jalan besar atau terhubung dengan jalan Protokol tentu jalan di depan Medan Zoo akan ramai dilalui. Ini akan membuat mereka tertarik untuk ada di Medan Zoo karena banyaknya yang singgah. Tentu juga akan berpengaruh terhadap jumlah pengunjung ke Medan Zoo. Tapi karena itu bukan jalan yang ramai dilalui dan pengunjung Medan Zoo hanya ramai di hari Sabtu, Minggu dan hari libur, maka mereka belum mau,” tuturnya.

Untuk itu, kata Putrama, pihaknya berharap agar ada jalan alternatif penghubung dari lokasi Medan Zoo ke jalan protokol atau setidaknya ada perbaikan jalan yang lebih baik dari akses jalan yang ada saat ini. “Sembari kami juga akan terus berinovasi, berbenah dan terus berupaya untuk mengembangkan Kebun Binatang Medan agar terjadi peningkatan pengunjung,” kata dia.

Diantaranya, lanjut dia, bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Medan agar setiap anak yang punya KIA dapat Diskon tiket masuk sebesar 15 persen. “Alhamdulillah, berdampak positif, ada pertumbuhan pengunjung walaupun belum begitu signifikan, tapi kami yakin kedepannya akan terus bertumbuh,” ujar Putrama.

Selain bekerja sama dengan Disdukcapil Kota Medan, kata Putrama, pihaknya juga terus melakukan promosi dari sekolah ke sekolah yang ada di Kota Medan dan sekitarnya tentang keberadaan Medan Zoo dan tentang perkembangan satwa disana agar para siswa tertarik untuk datang atau pihak sekolah mau menjadwalkan siswanya untuk berkunjung ke Medan Zoo.

“Kami juga sudah melakukan event-event di dalam lokasi Medan Zoo, kami juga buat jadwal untuk memberi makan Harimau agar pengunjung semakin tertarik dengan koleksi harimau kita yang cukup banyak. Kami juga paham bahwa saat ini anak muda paling suka berselfie (swafoto), maka kami juga sudah siapkan beberapa titik menarik untuk mereka berselfie,” terangnya.

Selain itu, kata Putrama, ke depannya, akan terus berusaha untuk mendatangkan satwa – satwa lainnya guna melengkapi koleksi binatang di Medan Zoo. “Yang terbaru kami baru saja mendatangkan sepasang Orang Utan dari Ragunan. Lalu kami juga berhasil mendatangkan 6 ekor burung Pelikan dan 1 ekor Tikus raksasa. Dan tentu yang jadi primadona itu jumlah harimau kita yang mencapai 16 ekor, 10 ekor diantaranya Harimau Sumatera dan 6 ekor lainnya Harimau Benggala,” pungkas. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat menetap di Komplek Taman Citra, Medan Deli, mendatangi Kantor PDAM Cabang Medan Labuhan, Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (3/9).

Kedatangan masyarakat mengeluhkan air bersih yang didistribusikan perusahaan BUMD tidak mengalir selama 2 hari. Merespon itu, petugas PDAM menenangkan warga untuk mencari solusi sembari mengajak turun ke lapangann

“Sudah ada 2 hari ini air di komplek kami tidak mengalir, makanya kami datang kemari (Kantor PDAM Medan Labuhan). Kami berharap air bisa kembali mengalir, karena sudah 2 hari ini kami tidak dapat air bersih,” keluh Samsul warga Komplek Taman Citra.

Ketidaklancaran air mengalir ke rumah mereka, buka pertama kali terjadi. Sebelumnya, air sudah sering terganggu mengalir ke Komplek Taman Citra. Makanya, mereka secara spontan mendatangi Kantor PDAM Cabang Medan Labuhan.

“Untuk apa kami bayar setiap bulan, kalau air tidak mengalir. Bayangkan saja, jangankan untuk cuci piring, untuk mandi saja air tidak ada. Mau sampai kapan kami begini,” keluh pria berusia 48 tahun ini.

Senada juga diakui Awel, keluhan air bersih sudah lama dirasakan masyarakat. Namun, belum ada solusi mengatasi dampak minimnya air yang mengalir, sehingga distribusi air tidak normal bisa diperoleh masyarakat.

“Kita minta, ada solusi yang baik. Jangan ini terulang lagi, kalau memang ada kerusakan atau gangguan, jangan terus menerus. Air ini adalah kebutuhan utama untuk di rumah tangga, harapannya, sebelum ada gangguan petugas seharusnya melakukan perawatan atau pengawasan dengan baik, jadi ada antisipasi sebelum terjadi gangguan,” tutur Awel.

Kepala Cabang PDAM Medan Labuhan, Umar Alkhuseri mengatakan, terganggunya distribusi air ke masyarakat di Komplek Taman Citra akibat kebocoran pipa transisi di Hamparanperak. Kebocoran itu tejadi pada Minggu (1/9) lalu. Kini kondisinya sudah diperbaiki, namun air belum bisa mengalir normal ke masyarakat.

“Dampak kebocoran itu bukan hanya dirasakan masyarakat di Medan Labuhan, tapi Marelan dan Belawan. Yang jelas, kita sudah cari solusi dengan turun ke Komplek Taman Citra. Tadi, kita sudah coba mengaliri air palpe, untuk dialiri ke masyarakat sementara. Jadi, untuk saat ini air sudah mengalir, walau belum normal,” pungkasnya.

Dijelaskannya, pasca perbaikan pipa yang rusak di Hamparanperak, air belum bisa mengalir secara normal. Sebab, menunggu air penuh mengalir ke aliran pipa ke wilayah Medan Labuhan, sehingga, air bisa normal seminggu pascaperbaikan.

“Yang jelas air itu terganggu baru 2 hari ini, bukan ada 2 bulan. Kita tetap awasi air yang mengalir dari palpe untun menambah debit airnya. Makanya, tadi saya turun ke lapangan untuk mengatasi air sementera,” tutupnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara mencatat, sebanyak 2.698 kendaraan bermotor ditilang pada hari kelima Operasi Patuh Toba 2019.

Kasubbid Penmas Polda Sumatera Utara, AKBP MP Nainggolan, Selasa, mengatakan jumlah pelanggaran lalu lintas pada hari kelima Operasi Patuh Toba 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya.”Jumlah kendaraan yang ditilang polisi naik 51,06 persen dari tahun sebelumnya,” ujar MP Nainggolan.

Dari 2.698 perkara tilang tersebut, lanjutnya, raan roda dua berjumlah 2.073 unit, mobil penumpang berjumlah 297 unit, mobil bus 90 unit, dan mobil barang sebanyak 238 unit.”Dari kendaraan bermotor yang kena tilang, pengendara sepeda motor lebih mendominasi dalam pelanggaran lalu lintas,” kata dia.

MP Nainggolan mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.”Selalu disiplin dalam berlalu lintas dan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara,” tuturnya.

Operasi Patuh Toba 2019 ini dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.

Adapun delapan sasaran prioritas pelanggaran yakni menggunakan ponsel saat berkendara, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, mengendarai kendaraan di luar batas kecepatan, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan safety belt, melawan arus saat berkendaraan, tidak menggunakan helm SNI dan menggunakan lampu rotator atau strobo. (ant/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut sudah hampir masuk 1 tahun. Karenanya, Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GMRI) menggelar diskusi publik untuk memberikan masukan maupun kritikan.

Diskusi Publik bertajuk Refleksi 1 Tahun Gubernur Sumut ini digelar di Hotel Madani, Senin (2/9) sore. Beberapa nara sumber dihadirkan, salah satunya, Pengamat Sosial, Tappil Ramben

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (GMRI), Abdullah Sitorus dalam diskusi tersebut menyampaikan saran-saran pembangunan merata di Sumut melalui forum diskusi dan hasil akan disampaikan kepada Pemprov Sumut.

“Dari segi pembangunan harus kita melihat, jadi apa kita diskusikan ini dapat didengar. Melalui jalur ini atau acara ini, kita sampaikan ke pemerintah ini,” ungkap Abdullah.

Abdullah mengungkapkan dari diskusi akan timbul peran kontrol sosial. Kemudian, menjadi pokok dasar untuk disampaikan saran pembangunan dari kaum muda kepada pemimpin di Sumut.

“Melihat Gubernur tegas dan harus terukur. Kita senang melihatnya. Kita ingin Gubernur kita membangun dengan maksimal untuk kesejateraan rakyat Sumut,” kata Abdul.

Dalam diskusi tersebut, Abdul mengkritik Gubsu soal wacana penutupan Lapangan Merdeka Medan. Di mana, dirinya tidak setuju atas penutupan kuliner di Lapangan Merdeka yang sudah menjadi ikon Kota Medan bagi turis mancanegara.

Begitu juga soal pembangunan tol dalam kota, Abdul mengkhawatirkan kalau pembangunan tol dalam kota merupakan kepentingan segelintir orang yang harus mengorbankan warga pinggiran Sungai Deli yang menjadi korban relokasi untuk pembangunan jalan tol dalam kota tersebut.

Sedangkan Pengamat Sosial, Tappil Rambe, menagih janji kampanye Gubsu dan Wagubsu di Pilgub Sumut 2018 lalu, di mana banyak program prioritas yang dijanjikan. Pertama, tentang pendidikan. Kedua, tenaga kerja. Ketiga, pertanian. Keempat, infrastruktur dan terakhir perihal agraria. Namun janji tersebut belum terpenuhi sama sekali. (gus/ila)