HUJAN: Seorang pengendara sepedamotor di Medan terkena guyuran hujan, belum lama ini.
HUJAN: Seorang pengendara sepedamotor di Medan terkena guyuran hujan, belum lama ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan masa-masa suhu panas ekstrem sudah terlewati. Sebagai gantinya, sepekan ke depan diperkirakan bakal terjadi hujan lebat di sejumlah daerah.
“Kalau soal suhu panas, fase atau periode saat ini untuk suhu panas sudah lewat. Sehingga sampai Desember nanti potensi yang mencapai 39 sudah terlewati,” terang Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (31/10).
Miming menjelaskan potensi cuaca ekstrem itu terjadi lantaran tiga bulan ini merupakan masa transisi pergantian musim atau pancaroba.
“Jadi September, Oktober, November ini potensi cuaca ekstrem sangat signifikan terjadi, artinya akan ada puting beliung, petir, hujan es, hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Kalau ini bulan Oktober, kita ini masih di musim transisi,” papar dia.
Selain jenis bencana tersebut, masyarakat juga perlu mewaspadai tanah longsor serta banjir. Namun, ia memperkirakan cuaca ekstrem tersebut masih dalam batas normal. Masyarakat pun diminta tetap membersihkan saluran air sebagai antisipasi hujan lebat.
“Tipe curah hujan pada musim hujan ini kondisinya diprediksi normal, tidak terlalu ekstrem,” terang dia lagi.
BMKG memperkirakan musim penghujan terjadi pada pertengahan November 2019 hingga awal 2020. Musim hujan ini memang mundur dari waktu normal, dengan puncak musim penghujan pada Januari hingga Februari 2020.
Miming memprediksi potensi hujan lebat selama tujuh hari ke depan terjadi di antaranya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat dan DKI Jakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.
“Sedangkan wilayah lain di Sumatera sudah cukup basah karena sudah ada juga yang memasuki musim hujan,” lanjut dia.
Selain hujan lebat, sepanjang musim transisi ini BMKG juga meminta masyarakat mewaspadai potensi gelombang laut selama November 2019. Sejumlah perairan yang terpantau bakal mengalami gelombang tinggi di antaranya Perairan Barat Sumatera hingga Selatan Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB).(bbs/ala)
BANDING: Dosen IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat, Hayati Syafri (bercadar) mengajukan banding administratif atas pemecatannya sebagai ASN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta Timur, Senin (4/3).
Yesika/JawaPos.com
BANDING: Dosen IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat, Hayati Syafri (bercadar) mengajukan banding administratif atas pemecatannya sebagai ASN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta Timur, Senin (4/3).
Yesika/JawaPos.com
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang akan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) memakai niqab atau cadar saat ngantor, bikin gaduh. Semua pihak bereaksi dengan wacana itu.
NAMUN, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku belum mengetahui larangan pengguna cadar atau niqab, masuk instansi pemerintah yang diwacanakan Menteri Fachrul Razi. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun hanya memberikan respon singkat ketika ditanya pendapatnya sebagai pimpinan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
“Saya belum dengar itu, nanti saya pelajari dulu,” jawab Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, menilai wacana itu sah-sah saja. Apalagi setiap pimpinan kementerian, lembaga maupun instansi swasta punya hak mengatur cara berpakaian.
“Saya kira sah-sah saja kalau Pak Menteri Agama mengeluarkan larangan. Kalau saya buat diklat di kantor ya semua harus ikuti aturan, harus putih-putih kah, atau pakaian batik, semua ikuti aturan,” kata Tjahjo menanggapi, di Istana Negara.
Namun demikian, pihaknya masih akan mengkaji apakah larangan bagi pengguna niqab juga akan diberlakukan sama di KemenPAN-RB. Sebab, selama ini di kementeriannya semua pegawai mengikuti aturan. Termasuk boleh pakai jilbab. Saat disinggung bahwa penggunaan cadar terkait dengan kepercayaan, Tjahjo tidak mempersoalkan hal itu. Namun untuk pegawai kantoran tentu ada aturan yang harus diikuti.
“Silakan mau pakai ya silakan, tapi di rumah sendiri dong. Kalau anda pegawai kantor, harus punya aturan. Mohon maaf, orang mau bercadar di rumah boleh. Tapi kalau pegawai saya mau bercadar saya mau lihat gimana ya? Saya kan punya aturan dong,” tandasnya.
Terpisah, Komisi VIII DPR RI akan memanggil Menteri Agama Fachrul Razi untuk meminta penjelasan terkait rencana kajian pembuatan aturan larangan cadar atau niqab dan celana cingkrang masuk ke instansi milik pemerintah.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, pihaknya ingin mengetahui dasar pemikiran Fachrul mengeluarkan rencana tersebut. “Kami akan undang Kamis (pekan) depan. Isu seperti ini akan jadi agenda kami untuk konfirmasi langsung ke Menag, sebenarnya apa dasar pemikiran Menag melontarkan hal-hal yang menurut saya tidak produktif. Terminologi radikal dengan pakaian, bagaimana nyambungnya?” kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).
Politikus PAN itu akan mempertanyakan pihak yang memberikan informasi sehingga Fachrul berencana mengeluarkan larangan tersebut. Menurutnya, tidak ada korelasi antara pakaian dan pemikiran radikal.
Dia pun meminta Fachrul fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai menteri agama demi menghadirkan rasa nyaman dan damai di tengah umat beragama di Indonesia. “Kalau tiba-tiba dengan terminologi yang belum jelas radikal sama dengan cara orang berpakaian, itu terlalu gegabah,” kata Yandri.
Sementara, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi membantah dirinya tengah mengkaji larangan penggunaan niqab atau cadar masuk ke instansi pemerintah. Fachrul mengatakan dirinya hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi.
“Saya enggak berhak dong, masa Menteri Agama mengeluarkan larangan. Enggak ada. Menteri agama, paling-paling merekomendasi,” kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).
“Kita merekomendasi tidak ada ayat-ayat yang menguatkan (penggunaan cadar) tapi juga enggak ada yang melarang, silakan saja,” ujarnya menambahkan.
Fachrul mengatakan, Kementerian Agama tak memiliki kewenangan melarang penggunaan cadar. Mantan wakil panglima TNI itu pun menyerahkan sepenuhnya soal aturan berpakaian kepada masing-masing instansi.
“Kalau ada misalnya ada instansi tertentu, katakan lah bank, misalnya, mengatakan bahwa yang boleh masuk ke bank, enggak boleh pake helm, kemudian mukanya harus jelas, itu urusan mereka lah, bukan urusan Menteri Agama,” tuturnya. Fachrul menhgatakan dalam acara Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10) malam, menyampaikan pihaknya akan mengkaji larangan pengguna cadar masuk ke instansi pemerintah.
“Eggak, saya enggak pernah bilang mengkaji. Kalau seandainya orang mengeluarkan aturan untuk dalam kaitan keamanan ya silakan aja. Pasti bukan kemenag itu yang ngelarang,” katanya. (jpnn/bbs/ala)
FISIK: Pemain PSMS saat melakukan latihan fisik di Pantai Cermin, Sergai, Kamis (31/10).
FISIK: Pemain PSMS saat melakukan latihan fisik di Pantai Cermin, Sergai, Kamis (31/10).
PSMS Medan tidak ingin sekadar tampil pada babak delapan besar Liga 2 musim ini. Untuk itu, mereka mulai membenahi diri, khususnya menggenjot fisik pemain.
FISIK merupakan salah satu kelemahan yang dialami PSMS pada putaran grup. Dalam beberapa pertandingan, para pemain Ayam Kinantan sering keteteran di menit-menit akhir.
Kondisi ini tentu tidak boleh terjadi lagi di babak delapan besar. Apalagi, persaingan akan semakin sengit. PSMS harus bersaing dengan juara Wilayah Timur, Persik Kediri. Kemudian runner-up Wilayah Barat Persita Tangerang dan tim asal Kalimantan Selatan, Martapura FC.
“Bersaing di babak delapan besar nanti bukan pekerjaan mudah. Semua tim pasti akan berusaha tampil baik. Begitu juga dengan PSMS, kita tidak mau kalah,” ujar pelatih PSMS Jafri Sastra, Kamis (31/10).
PSMS pun telah mempersiapkan diri menghadapi babak delapan besar tersebut. Jafri Sastra mulai menggejot fisik pemain dengan berlatih ke Pantai Cermin, Serdangbedagai, Kamis (31/10).
“Latihan ke pantai merupakan salah satu program dalam membenahi fisik. Kita latihan pagi di pantai. Pantai memang lokasi yang cocok untuk meningkatkan fisik,” sebutnya.
Pelatih asal Sumatera Barat ini menambahkan, setelah melakukan latihan di pantai, dia melihat masih ada fisik pemain yang belum stabil. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum berangkat ke Palembang.
“Fisik pemain belum stabil. Ini harus diselesaikan sebelum berangkat ke Palembang. Kita masih memiliki waktu seminggu untuk berbenah. Mungkin nanti kita akan gelar tes fisik lagi,” ungkapnya.
Namun mantan pelatih PSIS Semarang itu belum bisa memastikan kapan melakukan tes fisik lagi. Selanjutnya, Legimin Raharjo dkk akan kembali latihan di Medan, termasuk menggagendakan uji coba.
Sementara Sekretaris Umum PSMS Julius Raja ketika dikonfirmasi soal agenda uji coba, belum bisa memastikan. Begitu juga dengan calon lawan yang akan dihadapi.
“Agenda uji coba belum bisa dipastikan, karena anak-anak masih fokus latihan fisik. Fisik memang menjadi sorotan Pak Edy Rahmayadi saat berkunjung ke Kebun Bunga, beberapa hari lalu,” ungkap Raja singkat. (dek)
PERSIAPAN: Seorang pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) membaca kisi-kisi test CASN sebagai persiapan sebelum mengikuti ujian. Sesuai rilis resmi pemerintah, pendaftaran CASN 2019 dibuka mulai 11 November mendatang.
PERSIAPAN: Seorang pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) membaca kisi-kisi test CASN sebagai persiapan sebelum mengikuti ujian. Sesuai rilis resmi pemerintah, pendaftaran CASN 2019 dibuka mulai 11 November mendatang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelamar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2019 harus lebih mempersiapkan diri. Sebab, panitia memutuskan tetap menggunakan acuan nilai ambang batas alias passing grade. Pengalaman tahun lalu, sangat sedikit pelamar yang berhasil lulus nilai ambang batas.
Rekrutmen CPNS baru terdiri atas beberapa tahap. Pertama, seleksi administrasi atau berkas. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD)n
Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan lulus SKD melaju ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB), baru kemudian dinyatakan lulus sebagai CPNS.
Nah, pelamar CPNS yang dinyatakan lulus SKD dan melaju ke tahap SKB harus berhasil mengejar passing grade. Perincian passing grade tahun lalu, materi ujian tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 poin. Kemudian, tes inteligensia umum (TIU) 80 poin dan tes karakteristik pribadi (TKP) 143 poin.
Tahun lalu pelamar yang berhasil lulus passing grade sedikit. Jauh di bawah kuota CASN baru. Penentuan lulus SKD pun dimodifikasi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, tahun lalu, untuk lowongan di instansi pusat banyak yang memenuhi ketentuan passing grade. Namun, untuk rekrutmen CPNS di tingkat kabupaten atau kota, ada jumlah kelulusan dengan passing grade di bawah kuota. ’’Terutama daerah timur. Yang lulus (passing grade, Red) di sana kecil sekali,’’ jelasnya.
Bima menegaskan, tahun ini kelulusan SKD tetap menggunakan acuan passing grade. Namun, pendekatan yang digunakan lebih lunak atau soft. Caranya, membedakan tingkat persentase soal kategori sulit, sedang, dan mudah.
Untuk wilayah Jawa, misalnya, apabila semua soalnya berkategori mudah, pelamar akan lolos passing grade seluruhnya. Sebaliknya, jika di daerah luar Jawa menggunakan soal berkategori sulit semua, dikhawatirkan banyak yang tidak lulus.
Untuk itu, kata Bima, BKN akan membuat simulasi khusus. Persentase soal dengan kategori sulit, sedang, dan mudah untuk setiap daerah berbeda-beda.
Hal senada disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan. Dia berharap, calon pelamar mempersiapkan diri dengan adanya informasi bahwa panitia tetap menggunakan sistem passing grade. Khususnya pelamar yang tahun lalu sudah mendaftar CPNS dan nilainya tidak memenuhi.
Ridwan juga mengingatkan, calon pelamar harus mengetahui secara detail informasi serta persyaratan formasi yang dituju.
Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo menyambut baik penggunaan passing grade dalam seleksi CPNS 2019. Terkait dengan potensi kelulusan yang sedikit, dia menilai sebagai hal wajar. Dengan kondisi seperti itu, rekrutmen CPNS bisa dilakukan dalam beberapa tahap sampai kebutuhan terpenuhi dengan tidak mengabaikan ketentuan nilai ambang batas. ’’Sebenarnya kalau mau merekrut best of the best, memang menggunakan passing grade,’’ katanya.
Menurut dia, awal-awal penerapan sistem passing grade memang bisa menghadapi masalah. Di antaranya, jumlah pelamar yang lulus sedikit. Namun, hal itu bisa jadi disebabkan sosialisasi yang rendah. (jpc)
BANGKAI: Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mengangkat bangkai babi yang mati akibat diserang virus hog cholera, untuk dikubur.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
BANGKAI: Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mengangkat bangkai babi yang mati akibat diserang virus hog cholera, untuk dikubur.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus kematian babi yang terpapar di 11 daerah di Sumatera Utara akibat virus hog cholera, mesti ditangani secara terpadu antarlintas sektoral instansi pemerintah. Jika tidak, penanganan kasus pada hewan kaki empat tersebut dapat merugikan hajat hidup orang banyak, terutama peternak babi di provinsi ini.
“Kami imbau kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut segera melakukan koordinasi lintas sektoral. Tentunya dengan Dinas Kesehatan dan libatkan juga Balai Karantina Hewan yang ada di Sumut. Kalau tidak dilakukan secara lintas sektoral, masalah ini takkan tuntas,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Hadian menjawab Sumut Pos, Kamis (31/10).
Apalagi, kata dia, kasuistik tersebut menyangkut banyak hal. Misalnya, asal penyakit itu yang perlu buat ditelusuri. Sehingga dengan mengetahui pintu masuk penyakitnya, akan jauh lebih mudah untuk melakukan pencegahan. “Begitu juga dengan pihak kabupaten dan kota yang terjangkit virus hog cholera pada babi ini, menurut kami perlu dilakukan koordinasi intens sebab mereka yang tahu asal mula penyakit tersebut menular,” katanya.
Rekomendasi yang telah disusun dan diedarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumutn
ke 11 pemerintah kabupaten/kota terpapar hog cholera pada babi, menurut Hadian, sudah cukup baik. Hanya saja dari sisi pengawasan dan implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut mesti dikawal dengan optimal pula.
“Selain itu jika koordinasi lintas sektoral ini sudah jalan, jangan lagi sifatnya menunggu laporan atau informasi dari masyarakat baru tim bergerak. Melainkan lebih proaktiflah turun ke lapangan supaya cepat mengambil tindakan dan bagaimana pencegahannya agar tidak makin parah terpapar,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut itu.
Kepada Dinas Kesehatan Sumut, pihaknya mengingatkan untuk intens turun ke lapangan memastikan hog cholera pada babi ini tidak menular dan dapat menjangkit manusia. “Kan berbahaya bila itu menular pada manusia. Jangan dianggap sepele kejadian ini sebab juga melibatkan banyak orang,” katanya.
Bagi Hadian pribadi, kasus kematian 4.000-an babi di Sumut tahun ini akan menjadi fokus kerja pertama dirinya dan juga komisinya. Untuk itu pada awal November ini, pihaknya sudah agendakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, yang notabene mitra kerja mereka.
“Iya, sudah kita jadwal RDP dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Selain bertujuan membahas kasus kematian ribuan babi juga penting kita saling berkenalan karena kebetulan kami anggota dewan banyak yang baru, serta sekaligus kiranya dalam RDP dapat dipaparkan apa program kerja dam capaian dari dinas tersebut,” katanya.
Seperti diberitakan, jumlah babi di Sumut yang terkena virus hog cholera semakin bertambah. Saat ini jumlah babi yang telah mati mencapai 4.070 ekor. Melihat jumlah itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara melakukan langkah-langkah strategis.
Adapun langkah-langkah strategis itu tertuang dalam sejumlah rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait, yakni pertama setiap kabupaten/kota diminta membentuk posko pelaporan terhadap perkembangan penyakit hog cholera.
“Kedua provinsi juga akan membentuk posko pelaporan ini agar bisa lebih cepat mengambil tindakan langkah-langkah pengendalian kedepannya,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap usai rapat koordinasi bersama 11 kabupaten/kota yang terkena dampak virus hog cholera pada babi, Rabu (30/10).
Saat ini 11 kabupaten/kota yang sudah positif tertular virus tersebut yakni Dairi, Humbang Hasundutan, Deliserdang, Medan, Karo, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Samosir. Pihaknya juga menegaskan, kematian ratusan babi tersebut bukan disebabkan virus demam babi Afrika (ASF).
Azhar juga menyebutkan selain dua rekomendasi itu, diminta kepada peternak babi di kabupaten/kota meminimalisir perpindahan ternak dari satu tempat ke tempat lain. “Perpindahan ini baik antardesa, antarkabupaten maupun antarprovinsi. Keempat melakukan penundaan terhadap aktivitas pengadaan ternak-ternak babi pada saat ini menunggu sampai wabah hog cholera teratasi,” tegasnya.
Misalnya Kabupaten Karo, kata Azhar, saat ini kalau bisa konsumsi babinya diambil dari Karo saja. “Jadi jangan diambil dari kabupaten lain yang nantinya membawa penyakit juga ke Karo. Kalau dia ambil babi dari Karo saja, ternaknya terjual dan tidak terjangkit juga,” ucapnya.
Rekomendasi lain adalah agar tim provinsi yang terdiri dari beberapa elemen termasuk balai karantina dan UPT-UPT pusat yang ada di Sumut segera turun ke kabupaten/kota yang belum kena dampak hog cholera. Hal ini sebagai antisipasi agar tidak tertular hog cholera. “Termasuk juga melakukan vaksinasi kepada daerah yang belum terjangkit. Keenam seluruh perusahaan peternakan babi sesuai Permentan Nomor 5 Tahun 2017 dan 2019 agar ikut membantu masyarakat dalam hal ini peternak kecil untuk memberikan penyuluhan maupun pengendalian penyakit hog cholera. Kalau tidak, saya tidak rekomendasi perpanjangan izinnya,” tegasnya.
Terakhir ia berharap agar media juga memberikan informasi yang jelas terkait virus ini. Tidak memberikan berita hoax yang mengakibatkan masyarakat dan peternak lebih khawatir yang ujungnya berdampak pada ekonomi Sumut khususnya pedagang babi. (prn)
PLAKAT: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menerima plakat dari Ketua DPD ASITA Sumut Solahuddin Nasution, Kamis (31/10).
PLAKAT: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menerima plakat dari Ketua DPD ASITA Sumut Solahuddin Nasution, Kamis (31/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut fokus membangun dan mengembangkan 3 objek wisata di Sumut, yakni Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi di Kabupaten Karo, serta objek wisata Bahorok dan Tangkahan di Kabupaten Langkat.
“Untuk daerah-daerah pariwisata, Gubernur Bapak Edy Rahmayadi sudah mencanangkan tiga destinasi wisata yang ingin kita kembangkan di Sumut. Pertama, Tahura di Tanah Karo Berastagi. Tahura ini salah satu UPT dari Dinas Kehutanan kita yang selama ini terbengkalai. Kedua, Bahorok dan Tangkahan di Kabupaten Langkat,” ungkap Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, saat memberikan kata sambutan pada Pelantikan Pengurus DPD ASITA Sumut Periode 2018-2023 di Hotel JW Marriott, Kota Medan, Kamis (31/10).
Objek wisata Bahorok, menurut Ijeck, merupakan destinasi wisata yang sudah memiliki nama di tingkat nasional maupun internasional. Karena memiliki ekosistem orang utan sebagai daya tarik.
“Kita akan bangun Bahorok. Selama ini sudah sudah menjadi destinasi wisata, tetapi belum maksimal karena jalan ke sana tidak begitu baik. Juga fasilitas-fasilitas lain,” ungkapnya.
Adapun Bahorok, kata Ijeck, saat ini masih dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta. Untuk itu, Pemprov Sumut ingin hadir mengembangkan objek wisata tersebut.
Sedangkan objek wisata Tangkahan, menurut Ijeck, memiliki keindahan alam dan penangkaran gajah sebagai daya tarik sendiri. “Banyak turis mancanegara datang ke sana untuk melihat keindahan alamnya, yang tidak kalah dengan negara lain. Hanya saja belum kita kelola,” jelas Ijeck.
Pembangunan tiga objek wisata itu difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pelaku usaha, dan Pendapatan Asli Daera (PAD) Sumut dari sektor pariwisata.
“Dimulai tahun 2020. Setelah selesai, akan pindah ke daerah-daerah lain. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan APBD Sumut meningkat,” kata Ijeck.
Untuk Danau Toba, Ijeck mengungkapkan, dengan kontribusi besar dari Pemerintah Pusat akan memberikan dampak baik bagi dunia pariwisata di Sumut. Karena pertumbuhan ekonomi dengan cepat dapat dilakukan dari sektor pariwisata sendiri. “Setelah kita hitung, ekonomi di daerah paling mudah bangkit dengan pariwisata dibandingkan dengan investasi pabrik,” tutur Ijeck.
Untuk itu, Pemprovsu akan mengembangkan dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaku usaha pariwisata di Sumut. “Pariwisata tinggal kita mengelola SDM masyarakat dan membangun fasilitas. Kemudian lakukan promosi. Tanpa promosi yang baik, orang takkan tahu dan tak datang,” tandasnya. (gus)
RUSAK: Warga menyaksikan jembatan ambruk dihantam derasnya arus sungai, Kamis (31/10). Selain itu, banjir juga merendam 400 rumah warga.
Bambang/Sumut Pos
RUSAK: Warga menyaksikan jembatan ambruk dihantam derasnya arus sungai, Kamis (31/10). Selain itu, banjir juga merendam 400 rumah warga. Bambang/Sumut Pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang melanda Kabupaten Langkat dan sekitarnya pada Rabu (30/10) hingga Kamis (31/10) dinihari, mengakibatkan banjir besar. Satu unit rumah semi permanen hanyut, dan 400 rumah serta fasilitas umum terendam banjir. Sebuah jembatan juga putus.
“Data sementara, banjir melanda Kelurahan Bela Rakyat, Lingkungan 4, RT 03 dengan jumlah 30 rumah terendam. Di RT 05, rumah yang terendam air berjumlah 80 rumah. Tercatat dua rumah ibadah terendam, yakni sebuah masjid dan sebuah mushala,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Irwan Syahri, kemarin.
Di Kelurahan Pekan Kuala, Lingkungan 4, sedikitnya 100 rumah terendam air. Di lingkungan 5 berjumlah 10 rumah, lingkungan 6 berjumlah 50 rumah. “Di sini juga kita mendata ada fasilitas pendidikan yakni Sekolah Dasar Negeri (SDN) berjumlah 2 buah, SMP berjumlah 1 buah, Puskemas 1 buah dan Pajak Beringin Kuala,” jelasnya.
Ketinggian air di dua kelurahan tersebut berkisar 50-100 cm. Namun perlahan air mulai surut. Pun begitu, diharapkan masyarakat harus tetap waspada. Karena cuaca belakangan memang cukup ekstrim, dan rawan bagi warga yang tinggal dibantaran sungai. “Korban jiwa nihil. Adapun letak geografis Kecamatan Kuala berada 35 meter dari permukaan laut, sehingga air yang tergenang cepat surut,” papar dia.
Pantauan langsung di lapangan, pukul 04.00 wib air sudah surut dan hanya menggenangi rumah warga yang terletak di daerah rendah. Sementara permukaan air sungai sudah turun berkisar 50 cm dari tepi sungai. “Pun begitu, kita terus melakukan pemantauan guna mengantisifasi banjir susulan,” tegasnya.
Terpisah Kapolsek Kuala AKP Armasyah mengatakan, dalam bencana alam ini pihaknya belum ada menerima laporan adanya korban jiwa. Namun dari data sementara dari lapangan, sedikitnya 400 rumah warga terendam dan hanyut terbawa arus sungai.
“Memang jumlah rumah yang terendam belum terdata secara keseluruhan. Tapi data sementara, satu rumah hahyut dan 400 terendam,” ujar Kapolsek Kuala AKP Armansyah.
Selain rumah, paparnya, ada jembatan yang menghubungkan warga Lingkungan VIII Undian, Kelurahan Bela Rakyat ke Kota Kuala terputus. “Jadi tidak bisa dilalui,” ucapnya.
Camat Kuala Imanta PA menerangkan, situasi hingga pukul 12.00, air yang merendam rumah sudah surut. “Sebenarnya rumah yang terendam tidak lama. Karena dilintasi air dan segera surut pada pukul 04.00 pagi tadi,” bebernya.
Untuk membantu warga korban banjir, kata Imanta, pihaknya sudah mendirikan dua unit dapur umum. “Semua korban kita pantau untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak,” ucapnya.
Terkait jembatan yang putus, Imanta mengakui bukan akses utama. “Jembatan yang amblas itu jembatan PJKA yang dimanfaatkan warga Lingkungan VIII Undian. Kelurahan Bela Rakyat ke Kota Kuala. Tetapi warga tidak terisolir, karena jalan utama ada,” ungkapnya.
Ditambahkan Imanta, luapan air sungai melanda sebahagian warga Lingkungan IV Bela Rakyat Baru, Kelurahan Bela Rakyat dan sebahagian kecil warga Lingkungan VI dan Lingkungan IV Tempel, Kelurahan Pekan Kuala. (bam)
BERPELUKAN: Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman berpelukan usai menggelar pertemuan di kantor DPP PKS, Rabu (30/10). Hubungan PKS dan NasDem kini mulai mesra.
BERPELUKAN: Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman berpelukan usai menggelar pertemuan di kantor DPP PKS, Rabu (30/10). Hubungan PKS dan NasDem kini mulai mesra.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinamika politik jelang Pilkada Medan 2020 semakin dinamis. Apalagi belakangan ini, hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) kian mesra. Keduanya pun kabarnya sepakat menjalin koalisi menghadapi Pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Sumut, tak terkecuali Pilkada Medan.
Ketua DPD NasDem Kota Medan, Afif Abdillah mengakui, telah terjalin komunikasi politik yang baik antara PKS dan NasDem di tingkat provinsi dan pusat yang akan menjadi cikal bakal harmonisnya hubungan antara PKS dan NasDem di tingkat kepengurusan kabupaten/kota.
“Kita tampaknya memang akan ikut dengan DPW, komunikasi politik dengan PKS memang sudah terbangun baik dan ini sudah berlanjut untuk Kota Medan. Kami di DPD Medan juga tengah berupaya untuk menjalin komunikasi yang lebih baik ke depannya dengan PKS,” ucap Afif kepada Sumut Pos, Kamis (31/10).
Namun kata Afif, hingga saat ini mereka belum melakukan pertemuan resmi dengan PKS Kota Medan untuk membicarakan Pilkada Medan di tahun mendatang. “Kita kemarin sudah bicara lewat telepon saja dengan Bang Salman (Ketua DPD PKS Medan), ada rencana mau ketemu dan membicarakan peluang untuk bisa bersama. Tapi memang waktunya belum ketemu, nanti akan kita jadwalkan lagi, mudah-mudahan nanti waktunya bisa tepat,” harapnya.
Afif juga tak membantah, kemungkinan berkoalisinya NasDem dan PKS di Pilkada Medan tak terlepas dari perolehan jumlah kursi yang didapatkan masing-masing partai di DPRD Medan dari hasil Pemilu 2019 yang lalu. “Iya, karena itu juga bisa. PKS saja sudah ada 7 kursi, NasDem ada 4 kursi, itu saja sebenarnya sudah cukup untuk jadi satu ‘perahu’ di Pilkada nanti. Tapi, ya enggak semata-mata karena itu, tapi tentu karena DPW juga menilai ada kesamaan visi dan misi partai dengan PKS,” sebutnya.
Namun, Afif tak mau berkomentar lebih jauh terkait kemungkinan dirinya akan disandingkan dengan Salman Alfarisi di Pilkada Medan 2020. “PKS dan NasDem saja sebenarnya sudah cukup, tapi kan kita juga tak bisa bilang begitu. Kita tentu tetap terbuka dengan semua partai politik dan kita yakin PKS juga demikian. Kalau Bang Salman dan saya dipasangkan, saya pikir enggaklah, terlalu cepat bicara begitu,” kilahnya.
Ihwan Ritonga Daftar ke NasDem
Sementara terkait bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang sudah mendaftar ke Partai NasDem, Afif menyebutkan, hingga kemarin sudah ada 11 bakal calon yang resmi mendaftar dengan mengembalikan formulir pendaftaran ke sekretariat DPD Partai NasDem Kota Medan. Dari 11 nama itu, tercatat ada nama Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga yang merupakan politisi Partai Gerindra.
“Total hingga Kamis (31/10) malam ini, ada 11 nama yang mengembalikan formulir. Nama terakhir yang mendaftar adalah Bang Ihwan Ritonga. Tadi pukul 18.00 WIB, formulir pendaftaran Bang Ihwan sudah dikembalikan ke kita. Sudah lengkap, maka Ihwan Ritonga telah resmi mendaftarkan diri ke penjaringan DPD NasDem Medan,” sebut Afif.
Menurutnya, Ihwan tidak datang secara langsung, melainkan diwakilkan. “Proses pengembalian formulirnya tadi diwakilkan. Memang Bang Ihwan hari ini lumayan sibuk, jadi kita minta diwakilkan saja tadi. Dan alhasil, memang beliau mengirim perwakilannya untuk mengembalikan formulirnya,” jelas Afif sembari menyebutkan, Ihwan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Medan.
Selain Ihwan, ada 10 nama lain yang mengembalikan formulir. Mereka adalah Hamdan Simbolon, Kolonel Datuk Syaiful Azhar, Maruli Siahaan, Rusdi Sinuraya, Putrama Alkhairi, Akhyar Nasution, Nezar Djoeli, M Syafi’i, Zainul Arifin, dan Sondang.
Namun begitu, pihaknya masih menunggu bakal calon lain yang ingin mengembalikan formulir pendaftarannya hingga pukul 24.00 WIB. “Kita tunggu sampai pukul 24.00 WIB nanti, infonya nanti malam ada yang mau mengembalikan formulir pendaftarannya. Tapi saya tak bisa sebut namanya sekarang, maka besok saja (hari ini) saya kabari kembali, ada atau tidaknya tokoh yang mengembalikan formulirnya,” ujarnya.
PAN Sambut Positif
Menanggapi kemesraan PKS dan NasDem, Ketua DPD PAN Kota Medan, HT Bahrumsyah justru menyambut baik. Bahrum justru mengaku tidak mempermasalahkan kedekatan antara kedua partai itu, sekalipun selama ini PKS justru disebut sebagai pasangan koalisi PAN yang sudah lama terbangun. “Tak ada masalah itu. Kita sambut baik kedekatan mereka. Setiap partai kan punya kesempatan untuk berkoalisi dengan siapapun, termasuk PKS bila ingin bersama NasDem, dan juga PAN dengan partai manapun,” kata Bahrum kepada Sumut Pos, Kamis (31/10).
Ditanya, akankah bergabung dengan PKS dan NasDem bila kedua partai tersebut jadi berkoalisi? Bahrum menyebut, tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Disebutnya, PAN selalu terbuka dengan partai manapun. “Ya bisa saja, kemungkinan selalu ada. Tapi PAN punya komitmen sendiri, kami tidak akan berkoalisi dengan partai yang tidak sejalan dengan prinsip partai yang ingin membangun Kota Medan. Kalau tidak berseberangan dengam prinsip partai, tentu saja kita akan tetap terbuka,” jawabnya.
November, PAN Buka Penjaringan
Bahrum juga menyebutkan, dalam menghadapi Pilkada Medan 2020, DPC PAN Medan akan turut membuka penjaringan seperti sejumlah partai politik lainnya yang sudah terlebih dahulu membuka penjaringan.
PAN akan membuka penjaringan untuk Pilkada serentak, begitu juga untuk Pilkada Medan. Rencananya akan dibuka di bulan November nanti sampai ke Desember, untuk tanggalnya nanti akan kita infokan lagi,” katanya.
Disebutkan Bahrum, penjaringan akan terbuka untuk umum, baik kader maupun non kader. Namun Bahrum juga tak menampik, kalau pihaknya tetap berkeinginan untuk memajukan kader murni PAN sebagai salah satu tokoh yang akan diusung di Pilkada Medan 2020.
“Saya pikir semua partai pasti punya keinginan yang sama, yaitu ingin kadernya maju sebagai salah satu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tapi kita juga tahu kalau politik itu cair dan semua kemungkinan masih bisa terjadi,” tutupnya. (map)
DIPERIKSA
Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot melambaikan tangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Kantor Kejatisu, Kamis (31/10).
DIPERIKSA
Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot melambaikan tangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Kantor Kejatisu, Kamis (31/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait pengembangan kasus dugaan suap atau setoran proyek dan jabatan yang menjerat Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin. Kamis (31/10) pagi, giliran rumah anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Akbar Himawan Buchari, yang digeledah KPK, di Jalan DI Panjaitan.
BELUM diketahui keterkaitan Akbar dalam kasus Dzulmi Eldin ini. Setelah orang nomor 1 di Pemko Medan itu terjaring OTT KPK, nama politikus Golkar ini memang sempat disebut ikut diamankan. Namun dia langsung menggelar konferensi pers dan membantah kabar itu.
Pantauan di lokasi, rumah Akbar tampak sepi. Seorang anggota satpam Rumah Sakit Ginjal Rasyadi yang berada persis di depan rumah Akbar mengatakan, rumah tersebut didatangi sejumlah orang sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka datang dengan mengendarai mobil minibus. “Ada beberapa orang yang datang, mereka naik Fortuner dan Innova,” ujar satpam yang enggan menyebutkan namanya.
Ia mengatakan, orang-orang yang datang tersebut, pergi sekitar pukul 11.00 WIB. Akan tetapi, dia tidak mengetahui apa saja yang dibawa. “Jam 11 (siang) mereka pergi enggak tahu bawa apa,” ucapnya.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan penggeledahan penyidik di rumah Akbar itu. “Hari ini (kemarin, red) KPK melakukan geledah di rumah Akbar Himawan Buchari. Penggeledahan masih berlangsung,” kata Febri Kamis siang.
Namun demikian, Febri tidak menjelaskan, apakah penggeledahan tersebut terkait kasus yang menjerat Wali Kota Medan atau kasus lainnya. Sebab, isu yang berkembang, penggeledahan dikabarkan adanya dugaan suap proyek di Dinas PU Medan.
Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Febri mengatakan, hari ini KPK memeriksa sepuluh saksi, mulai anggota DPRD Sumut, pejabat SKPD Kota Medan hingga keluarga Dzulmi Eldinn
Sepuluh saksi yang diperiksa, melibatkan enam kepala dinas jajaran pemko Medan, yakni Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan Edliaty, Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Dra Hannalore Simanjuntak dan Kadis Perdagangan Kota Medan Damikrot.
Kemudian, Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Ir Qamarul Fattah, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis, Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis.
Selain enam Kepala Dinas, turut diperiksa Sopir Walikota Medan Junaidi, Kabid Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan Dinas Pu Kota Medan Ir Rizfan Juliardy Hutasuhut, serta dua anak Wali Kota Medan Rania Kamila dan Rendy Edriansyah Eldin.
Amatan Sumut Pos, satu per satu saksi keluar dari gedung Tri Krama Adhyaksa. Pertama, Kadis Perdagangan Medan, Damikrot, keluar dengan menggunakan baju batik seorang diri pada pukul 15.25 WIB. Lalu giliran Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan Dra Hannalore Simanjuntak, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis yang keluar.
Usai diperiksa penyidik KPK, Damikrot lari dari kantor Kejatisu untuk mencari mobilnya. “Di mana kau, di mananya?” kata Damikrot sambil menelepon seseorang.
Karena tak melihat sopir dan mobilnya yang bernomor BK 1242 MJ, Damikrot kembali ke kejaksaan dan menanggapi pertanyaan wartawan. “Nggak ada ditanya apa-apa, aku nanti jam dua diperiksa,” kata Damikrot.
Tak lama setelah Damikrot pergi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Emilia Lubis muncul dari ruang pemeriksaan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Emilia Lubis diam saja.
Dia menutup wajah dengan tangan ketika ditanya wartawan mengenai pemeriksaan yang dilakukan KPK tadi.
Kemudian giliran Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Ir Qamarul Fattah, juga keluar melalui pintu gedung Tri Karma. Sebelumnya saat ditanyai wartawan, Qamarul bingung dirinya ikut dikait-kaitkan dengan kasus pelesiran ke Jepang yang membuat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menjadi tersangka dugaan kasus suap.
Ia bercerita, dirinya diminta hadir untuk memberikan klarifikasi terhadap 3 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. “Kalau di surat pemanggilan, saya diminta hadir jam 11.00 WIB. Cuma sampai sekarang pukul 13.30 belum juga diperiksa, padahal sudah datang dari jam 09.00 WIB pagi tadi,” ujarnya usai melaksanakan salat zuhur di Masjid Kejati Sumut.
“Saya pun bingung dipanggil terkait apa? Ke Jepang tidak ikut, nyumbang pun tidak. Kalau ngesum (nyumbang) kalau dua kalilah, karena gak ikut (ke Jepang),” imbuhnya.
Maka dari itu, ia berharap KPK keliru memanggil dirinya. “Mudah-mudahan mereka (KPK) salah panggil saya,” tuturnya.
Kadis Perhubungan, Iswar Lubis juga tampak keluar dari gedung. Sama seperti saksi lainnya, Iswar juga mengaku dirinya tidak punya hak untuk dimintai keterangan.
Ia mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik terkait agenda kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu. Iswar mengaku ikut ke dalam rombongan tersebut. “Ikut ke Jepang. Saya serahkan semua ke KPK,” kata Iswar. Tidak banyak ucapan yang keluar dari mulut Iswar. Ia langsung beranjak pergi dengan mobil yang sudah menunggunya.
Sementara Kadis Koperasi Kota Medan Edliaty, Kabid Tata Kelola Air Dan Drainase Perkotaan Dinas Pu Kota Medan Ir. Rizfan Juliardy Hutasuhut, aopir Walikota Medan Junaidi masih berada di dalam untuk pemeriksaan tim KPK.
Sekira pukul 16.30 WIB, Tengku Rendy Edriansyah dan Rania Kamila keluar dari ruang pemeriksaan. Saat ditanyai wartawan, Rendy dan Rania memilih bungkam. Keduanya kompak mengenakan masker. Kassubag Hukum Setda Kota Medan, Rahma berjalan persis di depan Rendy dan Rania, sehingga membuat awak media kesulitan melakukan wawancara. (man/ris)
ist
SALAMI:Wabup Sergai Darma Wijaya menyalami para pejabat administrator usai dilantik di di Aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai, Rabu (30/10).
SALAMI:Wabup Sergai Darma Wijaya menyalami para pejabat administrator usai dilantik di di Aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai, Rabu (30/10).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Wabup H Darma Wijaya SE melantik 11 Pejabat Administrator Pemkab Sergai, di Aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai, Rabu (30/10).
Dalam amanahnya, Darma Wijaya berharap kepada 11 pejabat yang baru dilantik memperhatikan 4 hal yang penting saat menjabat. Pertama segera lakukan adaptasi terhadap tupoksi, tingkatkan motivasi dan semangat kerja, selalu mengayomi dan lindungi jabatan di bawah, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif serta pupuk kerja sama yang baik di antara pimpinan dan staf di lingkungan unit kerja, agar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dapat dicapai dengan hasil maksimal.
Darma Wijaya juga mengajak agar para pejabat baru total dalam komitmen melayani masyarakat. “Karena citra dan kepercayaan publik terhadap Kabupaten Sergai amatlah penting nilainya bagi keberlangsungan roda pemerintahan,”katanya.
Adapun ke-11 Pejabat administrator yang dilantik adalah 1. Rudi Anto Siagian, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Bagain Keuangan Setdakab. 2. Aminuddin, S.Sos sebagai Sekretaris BKD. 3. Kusmin, S.Pd, M.Pd Sekretaris Badan Kesbangpol. 4. Drs. Amir Panggabean sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan. 5. Zainal Abidin, S.Pd sebagai Sekretaris Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan.
Selanjutnya, Nurintan Siregar, S.Pd sebagai Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Martin Maulana Marpaung, SE, MSi sebagai Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Kamaluddin Saragaih, SPdi MSi sebagai Kabid PIKP Dinas Komunikasi dan Informatika, Abdul Rahman Purba, ST MAP sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU-PR, Martiam, ST, Kabid Peralatan dan Pengendalian Mutu Dinas PUPR, Radius Tambun, ST MSi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup. (sur/han)
