TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi diwakili Sekdako Marapusuk Siregar didampingi Wakil Ketua TP PKK Nyonya Nila Oki Doni Siregar, menerima kunjungan kerja TP PKK Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera selatan, di Gedung Hj Sawiyah Nasution, Jumat (30/8).

Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar mengucapkan selamat datang atas kunjungan kerja sekaligus silaturahmi TP PKK Musi Rawas karena mau berkunjung ke Tebingtinggi.

Dijelaskan Marapusuk, Kota Tebingtinggi masuk dalam katagori Kota sedang secara nasional, dan mempunyai visi misi sebagai kota jasa dan perdagangan. Begitu juga dengan TP PKK Kota Tebingtinggi sangat baik dalam membantu pemerintahan.

Banyak prestasi yang sudah diraih TP PKK Tebingtinggi, baik ditingkat provinsi maupun nasional, dan merupakan satu indikator peran aktif TP PKK ikut serta membantu program pembangunan Kota Tebingtinggi dibidang sosial, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

“Diharapkan dengan kunker ini akan lebih mempererat hubungan TP PKK kedua daerah. Selain menjalin silaturahmi, juga saling bertukar informasi untuk membantu Pemerintah Daerahnya,” bilangnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Musirawas dr Noviar Herlina Gunawan mengatakan, melalui kunker bisa menambah pengetahuan serta menggali potensi apa saja seperti yang selama ini dilakukan Pemko Tebingtinggi khususnya di bidang perekonomian.

“Saat ini TP PKK bersama dengan Pemkab Musirawas terus berusaha bagaimana caranya agar perekonomian itu bisa ada di setiap desa, saat di tengah keterpurukan harga karet dan sawit,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, kegiatan diakhiri dengan pertukaran cinderamata berupa plakat, Kerajinan batik dan kosmetik khas Kota Tebingtinggi kepada TP PKK Pemerintah Kabupaten Musirawas yang langsung diberikan Wakil Ketua TP PKK Tebingtinggi Nyonya Nila Oki Doni Siregar kepada Ketua TP PKK Kabupaten Musirawas, Sumatera Selalata, dr Noviar Marlina Gunawan. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya mensahkan Perda perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Dairi dalam sidang paripurna, Kamis (29/8).

Dengan disahkan Ranperda perampingan OPD tersebut, secara otomatis nantinya jumlah pejabat eselon 2 yang sebelumnya sebanyak 36 menjadi 30, pejabat eselon 3 dari 151 menjadi 139 dan pejabat eselon 4 dari 441 jadi 419.

Selain mengesahkan Ranperda perampingan OPD, DPRD Dairi juga menetapkan mengesahkan Ranperda nomor 4 tahun 2018 tentang penyertaan modal perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Lae Nciho.

Sidang paripurna yang sebelumnya dijadwalkan badan musyawarah (Bamus) DPRD, Kamis (29/8) pukul 10 pagi, mengalami penundaan atau terpaksa diskors sebanyak 2 kali karena kehadiran anggota dewan tidak korum. Dua dari 6 fraksi di DPRD sempat tidak mau datang bersidang, yakni fraksi Golkar dan PDIP sehingga sidang tidak dapat digelar.

Sehingga Sidang Paripurna agenda pelaporan badan pembentukan perda (Bapem Perda), pemandangan akhir fraksi serta penandatanganan nota kesepakatan terpaksa dimulai pada pukul 20.30 WIB. Dinamika politik pengambilan keputusan terkait Ranperda perampingan OPD berlangsung alot hingga berlangsung sampai malam hari.

Sidang Paripurna dipimpin Ketua dewan, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Togar Pasaribu dan Benpa Nababan.

Namun sesuai hasil kesepakatan dan pembahasan antara Bapem Perda DPRD dengan pihak eksekufif yang dihadiri

Hadir Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, Sekda Sebastianus Tinambunan serta para pimpinan OPD, akhirnya disepakati adanya perubahan dinas yang sebelumnya sebanyak 21 menjadi 16. Badan daerah tetap 6 termasuk Kesbanglinmas yang sebelumnya Kantor menjadi Badan.

Bupati Eddy KA Berutu menyampaikan apresiasi kepada dewan atas terlaksananya pengesahan kedua Ranperda dimaksud. Bupati menegaskan, perampingan OPD bertujuan untuk efektitivitas agar mengoptimalkan pelayanan dan mempercepat pembangunan, serta efisiensi anggaran. “Begitu juga Ranperda penyertaan modal PDAM Tirta Lae Nciho juga menyehatkan perusahaan sebagai upaya peningkatan layanan,”pungkasnya. (mag-10/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi meminta Pemkab Langkat untuk serius menata lokasi wisata Tangkahan, dan menjadikannya sebagai objek wisata andalan di Sumut, khususnya di Langkat.

Hal itu disampaikan Gubsu saat memimpin rapat kordinasi Pengembangan Kawasan Ekowisata Terpadu yang dihadiri Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama beberapa instansi terkait, di Ruang Rapat Lantai 10 Kantor Gubsu, Medan, Kamis (29/8).

Instansi tersebut diantaranya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provsu dan Kabupaten Langkat, serta instansi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP), Biro Aset dan Dinas Kehutanan Provsu.

Rapat tersebut juga guna membahas pengembangan kawasan ekowisata terpadu (Integrated Ecotourism), antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat, tepatnya di daerah Tahura Berastagi dan Bukit Lawang serta Tangkahan, Kabupaten Langkat.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Gubsu juga meminta agar seluruh infrastruktur pendukungnya, seperti jalan menuju lokasi harus mendapat perhatian yang serius.

“Semoga dengan begitu, Tangkahan dengan segala keindahan alam yang dimilikinya, dapat merebut hati dan perhatian para wisatawan dalam dan luar negri, serta membuat wisatawan tidak puas jika hanya sekali berkunjung,” ujarnya.

Sementara, Bupati Langkat didampingi Sekdakab, Inspektur dan Kadis Kominfo serta Kadis Parbud Langkat, sangat berharap Gubsu dapat memberikan semangat baru bagi instansi terkait, dalam upaya pengembangan kawasan ekowisata terpadu.

Bupati juga mengatakan, pihaknya akan mendukung dan memfasilitasi secara maksimal, dalam upaya mencapai perencanaan Gubsu tersebut. Sebab, hal ini sangat sejalan dengan misi dan visinya dalam 5 tahun mendatang, yaitu mewujudkan Langkat yang maju, sejahtera dan religius, melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

“Mari bersama kita bangun dan kembangkan wisata Langkat, dengan menciptakan suasana sapta pesona, yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan. Semoga dengan begitu, wisata Langkat dapat meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan devisa negara,” harapnya. (bam/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Binjai periode 2018-2023 dilantik oleh Wakil Wali Kota Binjai, H Timbas Tarigan di Aula Dinas Sosial Binjai, Kamis (29/8).

Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, H T Syarifuddin, Asisten Wali Kota, Staf Ahli dan OPD terkait.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai salah satu forum strategis dalam mendukung Pemerintah Kota Binjai yang difasilitasi oleh Badan Kesbang dan Politik yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan, di daerah terkait penanganan gangguan keamanan atau penanggulangan konflik sosial yang sering terjadi.

“Dengan dilantik dan dikukuhkannya para pengurus FPK periode 2018-2023, kedepannya kami berharap mereka dapat bersinergi dengan Pemko Binjai dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas sosial tanpa memandang etnis dan golongan, serta memantapkan persatuan dan kesatuan antar seluruh elemen di Kota Binjai,” jelas Timbas.

Menurut Timbas, pembauran kebangsaan merupakan bagian terpenting yang dapat memperkokoh integritas bangsa.

Pembauran kebangsaan merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing.

“Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dari kemungkinan timbulnya ancaman dan gangguan keamanan yang diakibatkan persoalan etnis dan suku bangsa,” tandasnya. (ted/han)