BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Binjai menggelar Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-58 tahun 2019 tingkat Kota Binjai di Lapangan Merdeka, Jalan Veteran Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Sabtu (31/8).

Apel yang mengambil tema Bersama Seluruh Komponen Bangsa, Siap Sedia Membangun Keutuhan NKRI itu dipimpin Wakil Wali Kota sekaligus Kepala Kwarcab Pramuka Binjai.

Dalam sambutannya, H Timbas Tarigan mengatakan, pramuka adalah salah satu lembaga sah dan memiliki undang undang. Maka itu, dirinya meminta kepada pembina dan orangtua tetap menyemangati anak untuk lebih giat lagi di kepramukaan yang sekarang ini menjadi tanggung jawab kita bersama.

“Mari kita tingkatkan giat kepramukaan ini menjadikan pendidikan berkarakter dan nasionalis, serta kebangsaan,” kata dia.

Kepada pengurus kwartir ranting, Timbas berharap agar dapat saling mengisi segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pembina. “Sebab Dasa Dharma itu sangat hebat. Di dalamnya tertuang jiwa nasionalisme, patriot dan bersahaja,” ujarnya.

Lebih jauh, kepada anggota pramuka mulai tingkat siaga, penggalang, penegak, Timbas menegaskan, agar selalu menjauhi narkoba, jangan pernah mendekati, apalagi sampai mencoba.

“Salam Pramuka, Jaya Pramuka, Jayalah Indonesiaku,” teriak Timbas mengakhiri sambutannya.

Usai memberikan arahan, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dengan menyanyikan lagu Hymne Satya Darma Pramuka dan penampilan dari masing-masing kwartir ranting se-Kota Binjai. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Ubudiyah Pangkalan Brandan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Ubudiyah menggelar peringatan 1 Muharam 1441 Hijriah, Sabtu (31/8) malam.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua BKM Ubudiyah H.Syahrum Hakim, SH, Sekjen BKM Ubudiyah, Safriyansyah, Camat Babalan Yafizham Parinduri, SSos, Camat Besitang, Ibnu Hajar, S.Sos.Kapolsek P.Brandan Iptu Pol Danil Saragih.Dan Yon 8 Marinir.Letkol Mar. Danang Ary Setiawan. S.A.P. M.Tr. Pasiop.Mayor.Mar. Afrizon, Ka.UA.Babalan Fuad, S.Ag, Lurah Berandan Barat, Musa Pasaribu, Ketua IPHI Babalan, Drs H. Ismed Solihin, Ketua ICMI Babalan, Drs H Mujio Arianto, Kepala SMP Ubudiyah Erviana, SPd, Ka.Aliyah Ubudiyah Sutrisnawati, SPd, Ka.Mts Ubudiyah, Nurmansyah, SPdi dan sejumlah undangan.

Ketua BKM Ubudiyah Pangkalan Brandan, H. Syahrum Hakim, SH dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan peran serta partisipasi aktifnya dalam menyukseskan gebyar peringatan 1 Muharram 1441 hijriah di Masjid Ubudiyah yang kita cintai.

“Mari kita berdoa kiranya pada tahun baru hijriah ini, kita akan lebih baik dari tahun-tahun sebelum, sesuai dengan tuntutan ajaran agama kita bahwa hari ini kita harus lebih baik dari hari-hari kemarin.Dan itulah orang-orang yang beruntung,” harap H Syahrum Hakim.

Ketua Panitia, H Sigit melaporkan peringatan 1 Muharram 1441 hijriah diisi dengan kegiatan-kegiatan bernuansa Islami, penampilan pembacaan selawat, puisi dan lain-lain yang ditampilkan oleh anak-anak dari SMP, MTS DAN Aliah Ubudiyah Pangkalan Brandan, remaja masjid ubudiyah, P.Brandan dan dari remaja masjid dan sekolah lain di Kecamatan Babalan, termasuk para prajurit 8 Marinir.

Kegiatan ini diawali dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Quran dan Sari Tilawah, dilanjutkan dengan Tausiyah oleh Al-Ustad Syahrial Darwis, MA dari Aceh Tamiang NAD. Dalam tausyiahnya, ustad Syahrial mengatakan bahwa permulaan perhitungan penanggalan menurut ajaran islam, bukanlah dari Bulan masehi, ( januari ) melainkan dari bulan Arab yakni Muharram.

Karena itu, Ustad Syahrial Darwis mengajak seluruh umat Islam untuk mempedomani prinsib ajaran Islam ini. “Kegiatan tausiah, zikir, pembacaan salawat dan lain-lain. Dan bukan malam baru masehi, yakni 31 malam tanggal 1 Januari itu adalah tahun barunya agama di luar Islam,” kata Ustad Syahrial.

“Karena itu marilah kita jadikan tahun baru 1441 hijriah ini menjadi momentum bagi kita umat Islam untuk kembali kepada petunjuk ajaran agama Islam dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari, ” harap Ustad Syahrial Darwis. (yas/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Puluhan emak-emak asal Desa Negari, Kecamatan Munthe, Kabupaten Karo mendesak Bupati Karo Terkelin Brahmana untuk menonaktifkan Kepala Desa Negari, Pelita Purba.

Dalam pertemuan dengan Bupati Karo, Erika br Ginting mengungkapkan, bahwa mereka membawa masalah pertanggung jawaban Dana Desa 2017 dan 2018 ke ranah hukum. Hanya saja, laporan pengaduan yang mereka sampaikan ke Polres Tanah Karo, Juli 2019 lalu, hingga kini tak kunjung jelas.

“Tapi sampai detik ini, kasus tersebut belum diproses sehingga kami datang ke Bupati Karo meminta bantuan untuk oknum Kades tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya. Mengingat kami warga Desa Nageri sudah muak melihat tingkah lakunya, maupun arogansi dia selaku Kades,” tutur Erika.

“Tolong Pak Bupati percepat oknum Kades tersebut diberhentikan karena warga takut silap dengan sikapnya sekarang ini. Seolah-olah beliau kebal hukum,” ungkapnya. Elisabet br Sitepu meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana memperhatikan mereka dalam kasus tersebut.

“Kasihani kami Pak Bupati, hanya Pak Bupati yang bisa membantu kami. Sebab masalah ini sudah lama berlarut-larut tak kunjung selesai. Kami tak tahu harus berbuat apa. Sebab kasus ini juga sudah ditangani Polres tapi belum ada tanda-tanda penyidikan dimulai,” katanya. Terkelin Brahmana meminta warga Desa Nageri yang menemuinya di ruang kerja Kantor Bupati Karo, Kamis (29/8), untuk bersabar dan menunggu hasil pemeriksaan polisi.

“Kita tunggu saja, itu ada mekanisme, sistem penanganan kasus. Itu urusan hukum,” ujar Bupati Karo. Merespons tuntutan warga meminta pemberhentian Kades Nageri, Terkelin menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan semena-mena.

“Saya tidak dapat semena-mena memberhentikan seseorang berdasarkan tidak suka. Yang saya mau harus ada regulasi dan tingkat kesalahannya yang melawan hukum. Jika ini ada segera akan saya perintahkan Inspektorat untuk mengaudit kinerjanya dan Dinas PMD sebagai teknis buatkan kajian.

Jika layak dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan maka saya akan laksanakan amanah undang-undang,” ujar Terkelin. Dalam pertemuan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana menghubungi Polres Tanah Karo mempertanyakan proses penanganan kasus Kades Nageri yang dilaporkan warganya.

Di perbincangan melalui telepon, yang didengar para emak-emak warga Desa Nageri itu, penyidik Polres Tanah Karo menjelaskan bahwa penyidik memerlukan sejumlah data dari Inspektorat Pemkab Karo.

Usai menerima penjelasan dari Polres Tanah Karo, Terkelin Brahmana menyatakan akan segera memerintahkan Kepala Inspektorat Pemkab Karo, Philemon Brahmana memberikan data yang diperlukan Kepolisian.

“Hari ini juga akan kita perintahkan Inspektorat memberikan hasil audit yang dibutuhkan. Pada prinsipnya Pemda Karo siap apa yang diminta penyidik,” tegas Terkelin.

Kepala Inspektorat Philemeon Brahmana menyatakan akan segera memberikan data yang diperlukan Kepolisian. “Sesuai instruksi Bupati Karo, sekarang, besok, lusa atau kapan saja kami siap memberikan apa yang diperlukan. Kami menunggu kedatangan penyidik,” tegasnya. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk membenahi sektor budaya dan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Langkat menjalin kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (31/8).

Salah satunya dengan menggelar kuliah umum bertema Langkat Menuju Warisan Dunia. Hadir sebagai narasumber dari negara jiran, Prof Datok Dr. Mukhtar Saidin selaku Arkeolog dari pusat penelitian Arkeologi Global Pulau Penang Malaysia., di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat.

Di sela-sela kuliah umum, dilakukan penandatanganan MoU antar Disparbud Langkat dengan Prodi S2 ilmu sejarah FIB-USU, yang disaksikan Sekdakab Langkat dr H Indra Salahuddin.

Indra Salahuddin dalam sambutannya mengatakan, kegiatan kuliah umum sangat sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Langkat 5 tahun ke depan, yaitu menjadikan pariwisata dan kebudayaan, sebagai program prioritas pembangunan Langkat. “Saya meminta agar para peserta mengikuti kuliah umum dengan serius dan hikmat,” ujarnya.

Karenanya, sambung Sekda, di Kabupaten Langkat ada banyak peninggalan sejarah yang layak untuk diperkenalkan ke dunia, salah satuh contohnya warisan heritage Masjid Azizi Tanjung Pura, yang diyakini dapat menjadi destinasi wisata sejarah religius kelas dunia.

Untuk itu diharapkan, lanjut Sekda, melalui kuliah umum ini, para guru dan dosen selaku peserta, kedepan dapat bersama – sama membina generasi muda Langkat, agar sadar wisata dan sadar budaya. Sehingga masa depan bangsa semakin maju dan bermartabat.

Sedangkan untuk para budayawan, seniman dan penggiat seni diharapkan membina budaya daerah dan budaya nasional, dengan sungguh-sungguh. Agar menjadi bagian yang dapat disajikan kepada wisatawan yang datang ke Langkat. “Serta menjadi bagian dari promosi ke luar Kabupaten Langkat, termasuk ke luar negeri,” ungkapnya.

Kadis Budpar Provsu Ria Novida Telaumbanua, mewakili Gubsu, menyampaikan, kuliah umun ini dilakukan dalam rangka mengenal jejak perjalanan yang lebih dekat, dan sekaligus untuk menemukan jejak awal masuk dan berkembangnya agama dan kerajaan Aru di Langkat.

Selain itu, kata Ria, acara kulia umum ini dimaksud sebagai salah satu upaya dan langkah strategis guna memberikan pemahaman, pentingnya makna nilai paristiwa sejarah dan budaya, khususnya warisan budaya. Seperti peninggalan dari kesultanan Langkat yaitu Mesjid Azizi dan keberadaan Pulai Kampai.

Sementara Kadis Parbud Langkat Hj. Nur Elly Heriani Rambe, pada laporannya, menyampaikan, melalui kuliah ini Prof. Datok Dr. Mukhtar Saidin, berencana menginformasikan bagaimana warisan budaya, khususnya warisan budaya kesultanan Langkat Masjid Azizi Tanjung Pura, di usulkan ke Unesco melalui Lembaga Cagar Budaya Provsu dan Kementrian Pariwisata RI, untuk dipertimbangkan sebagai salah satu warisan budaya dunia.

“Semoga Kuliah umun ini, akan menjadi catatan sejarah, bahwa kajian dan hasil penelitian dasarnya dapat mengatarkan Langkat dan warisan yang ada, sebagai bukti nyata.

Sehingga kelak, kejayaan Langkat pada masa lalu dapat diangkat menjadi bagian dari warisan dunia,” harapnya. Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan cendra mata berupa manitur tugu menumen T Amir Hamzah, oleh Sekda kepada Prof. Datok Dr. Mukhtar Saidin. Turut hadir unsur Forkopimda Langkat, para pimpinan OPD Pemkab Langkat, serta undangan lainnya. (bam/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memberikan hukuman disiplin sedang kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, Jamilin Purba, akibat memberikan dukungan kepada caleg PDI Perjuangan, yakni Masria Sinaga yang notabene adalah istrinya, dinilai jadi penghambat karir Jamilin sebagai ASN.

“Hukuman kategori hukuman sedang itu akan menghambat karir yang bersangkutan (Jamilin Purba),”ujar Wakil Ketua KASN, Irham Dilmy ketika disinggung sifat hukuman disiplin sedang yang mereka putuskan kepada Jamilin Purba, Jumat (30/8) melalui WhatsApp wartawan.

Menurut Irham, hukuman disiplin sedang yang direkomendasikan KASN kepada Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Bajarnahor atas nama Jamilin Purba, sudahlah tepat.

Biarpun, rekomendasi hukuman disiplin itu dikembalikan kepada Bupati Humbahas untuk memilih dari tiga jenis hukuman tersebut, yakni penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun, dinilai sudah sangat berat, dan memiliki catatan pribadi serta cacat hukum. Dari cacat hukum itu, lanjut Irham, maka karir setiap ASN terhenti untuk dimajukan.

“Dalam proses seleksi terbuka, ataupun mutasi, promosi, catatan hukuman itu akan berpengaruh. Karirnya akan terhambat karena noda tersebut. Sebab, banyak persyaratan dalam prosedur SDM yang salah satunya tidak pernah dihukum disiplin sedang,” tutup Irham mengakhiri sembari mengaku lagi rapat dengan staf kepresidenan.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini, Domu Lumbangaol yang hendak dikonfirmasi Sumut Pos, sekaitan keputusan Bupati atas rekomendasi KASN, hingga berita ini diturunkan tidak dapat menjawab.

Belum lama ini, Domu mengaku sudah menerima rekomendasi KASN. Namun keputusannya belum dibuat oleh Bupati.

Sebelumnya diberitakan, kasus tersebut bermula atas laporan masyarakat dari Daerah Pemilihan Masria Sinaga yakni Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang kepada Bawaslu.

Dalam laporan itu, Jamilin memanfaatkan jabatannya semasa Kepala Dinas Pendidikan menyuruh ASN untuk ikut memilih istrinya sebagai caleg yang diusung dari Partai PDI Perjuangan.

Kemudian, tindakan yang mengarah keberpihakan di akun facebook pribadinya. Melihat itu, pihaknya melakukan screenshot unggahaan tersebut dan disampaikan ke Bawaslu.

Dari Bawaslu, setelah dimintai keterangan, yang bersangkutan terbukti menulis postingan tersebut dengan sadar. Hingga akhirnya Bawaslu mengirimkan surat laporan kepada KASN terkait kasus itu. (mag-13/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi berkomitmen akan mewujudkan Kabupaten Dairi menjadi layak anak. Komitmen itu disampaikan Bupati, Eddy Berutu saat perayaan hari anak di Gedung nasional Djauli Manik Sidikalang, Kamis (29/8).

Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Dairi bekerjasma dengan Kementerian agama (Kemenag) tentang pencegahan pernikan usia 0-18 tahun.

Hadir staf ahli bidang hubungan antar kelembagaan kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rini Handayani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Hj Nurlela serta Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Dairi Ny Romy Mariani dan Sekda, Sebastianus Tinambunan, para pimpinan OPD serta sejumlah camat.

Dalam sambutanya, Rini Handayani menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Dairi karena berhasil 2 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Pratama.

Rini menyampaikan pesan khusus menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise kepada Bupati Dairi agar menuangkan masalah anak secara tepat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, bahkan masuk ke dalam grand design pembangunan Kabupaten Dairi.

Bupati Dairi mengatakan perayaan hari anak Kabupaten Dairi Tahun 2019 merupakan waktu yang sangat tepat untuk menciptakan generasi penerus Kabupaten Dairi yang Unggul. Mewujudkan pemenuhan hak anak selaras dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bupati berharap seluruh unsur dapat membangun komitmen, sehingga melahirkan anak-anak Dairi yang Unggul,”tandasnya.(mag-10/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pertemuan antara Pemkab Labuhanbatu dengan perwakilan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) tenaga medis dari 14 Puskesmas se-Labuhanbatu berujung tanpa kesepakatan (deadlock), di ruang rapat Bupati Labuhanbatu, Jumat (30/8).

Pasalnya, sebanyak 20-an perwakilan TKS yang disambut Asisten I Pemkab Labuhanbatu, Nasrullah, Kasatpol PP, Aminullah Haris Nasution, Kepala BKD Zainuddin Siregar dan Sekretaris Dinas Kesehatan, Faisal, mengalami kebuntuan kesepakatan.

Pertemuan yang sejatinya dengan Plt Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, tidak kesampaian. Sebab, orang nomor satu di Labuhanbatu itu sedang melakukan Safari Jumat ke Desa Lingga tiga, Kecamatan Bilah Hulu.

Rapat yang sejak awal menyusun rencana keberangkatan tiga orang perwakilan TKS yang difasilitasi Pemkab Labuhanbatu ke Men-PAN, BKN dan Kemenkes RI di Jakarta, dengan tujuannya mempertanyakan regulasi pengalokasian dana APBD Labuhanbatu untuk pembayaran gaji para TKS.

“Agar diketahui apakah ada regulasi yang bisa menjadi acuan pembayaran gaji TKS,” ujar Asisten I, Nasrullah.

Para TKS juga mempertanyakan dasar pengangkatan TKS. Dan jika memang sejak awal terjadi pelarangan pengangkatan tenaga honorer.

Selain itu, para TKS juga menunggu janji DPRD Labuhanbatu yang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil Dinkes dan BKD Labuhanbatu.

“DPRD akan memanggil Dinkes dan BKD untuk mengalokasikan anggaran pembayaran gaji TKS,” katanya.

Dengan alasan itu, pihak Pemkab Labuhanbatu menyimpulkan pertemuan itu dengan menunggu undangan RDP dari pihak Legislatif. “Jika begitu, kita tunggu undangan DPRD,” ungkap Nasrullah menutup pertemuan.

Sebelumnya diberitakan, ratusan Aliansi Tenaga Kerja Sukarela (ATKS) se-Kabupaten Labuhanbatu berunjukrasa ke kantor Bupati dan DPRD Labuhanbatu di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat.

Mereka menuntut kejelasan status, setelah belasan tahun bertugas di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. (mag-13/han)