MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut kembali memeriksa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara (Sumut), Baharuddin Siagian, Senin (21/10). Baharudin diperiksa masih terkait kasus dugaan korupsi renovasi Sirkuit Atletik PPLP Sumut. Sebelumnya, Baharuddin diperiksa penyidik pada Rabu 13 Februari lalu.
KASUBBID Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap Kadispora Sumut tersebut untuk melengkapi berkas perkara tersangka Junaedi, Direktur PT Rian Makmur Jaya (RMJ) (rekanan atau pihak ketiga).
“Dia (Kadispora) kita periksa untuk melengkapi berkas (Junaidi). Berkasnya masih kita lengkapi,” ujar MP Nainggolan.
Kata dia, status Baharuddin saat diperiksa masih sebagai saksi. “(Baharuddin) diperiksa dari pagi, hingga menjelang sore masih berlangsung (diperiksa),” ucap MP Nainggolan.
Ia menyebutkan, saat renovasi lintasan Sirkuit Atletik PPLP Sumut yang berada di Jalan Sunggal, Baharuddin sudah menjabat sebagai Kadispora Sumut. Karenanya, yang bersangkutan dimintai keterangannya oleh penyidik.
“Memang sudah menjabat, tapi sampai penyidikan saat ini tidak terindikasi terlibat. Namun, tidak tertutup kemungkinan bisa saja jadi tersangka dan nanti kita lihat saja hasil penyidikan selanjutnya,” beber mantan Kapolres Nias Selatan ini.
Dia menyatakan, dalam waktu dekat penyidik bakal ada menetapkan seorang tersangka lagi dari rekanan. Namun demikian, MP Nainggolan belum mau membeberkannya secara gamblang.
“Ada kemungkinan rekanan lagi yang akan jadi tersangka. Rekanan ini dari perusahaan berinisial PT P,” cetusnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan dua tersangka. Masing-masing, Kabid Sarana Prasarana (Sarpras) dan Kemitraan Disporasu, Sujamrat dan Direktur PT Rian Makmur Jaya (RMJ), Junaedi.
Untuk berkas perkara Sujamrat sedang dilengkapi setelah sebelumnya sudah sempat dikembalikan (P-19) oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.
“Kalau berkas Junaedi masih kami lengkapi, berkasnya belum pernah kami kirim ke Kejaksaan. Semoga dengan diperiksanya Kadispora Sumut ini bisa dapat melengkapi berkas Junaedi,” tandasnya.
Sementara, Kadispora Sumut Baharudin ketika diwawancarai wartawan berkilah jika dirinya diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Baharuddin mengaku kedatangannya hanya bersilahturahmi.
“Tidak ada, hanya main-main saja,” akunya ditemui usai salat Zuhur di Mapolda Sumut.
“Tidak (diperiksa),” ucapnya sambil berlalu dan masuk ke Gedung Ditreskrimsus Polda Sumut.
Diketahui, kasus ini bermula pada 2 Februari 2017 dengan dialokasikannya pagu anggaran sebesar Rp4.797.700.000 ke Disporasu untuk pekerjaan renovasi lintasan Sirkuit Tartan Atletik (PPLP) Sumut di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal.
Pada 14 Maret 2017, ditetapkan Sujamrat Amru selaku Kuasa Pengguna Anggaran pekerjaan sirkuit. Tapi, dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis, Sujamrat tidak melakukan survei.
Kadispora Sumut Baharuddin Siagian menjabat sebagai KPA pada proyek renovasi lintas Sirkuit Tartan Atletik PPLP Sumut TA 2017, dengan pagu anggaran Rp 4.797.700.000. Hal ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumut nomor: 188.44/10/KPTS/2017 tanggal 9 Januari 2017.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.(ris/ala)
TUNTUTAN: Fitri br Siregar alias Velistha Vey (pegang kepala) seusai menjalani sidang tuntutan, Senin (21/10).
AGUSMAN/SUMUT POS
TUNTUTAN: Fitri br Siregar alias Velistha Vey (pegang kepala) seusai menjalani sidang tuntutan, Senin (21/10).
AGUSMAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Fitri br Siregar alias Velistha Vey (23), selama 4 tahun denda Rp120 juta subsider 4 bulan kurungan. Mucikari (germo) ini, dinyatakan bersalah menjual dua wanita ke pria hidung belang melalui media sosial (medsos).
Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Hakim Harahap di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/10).
“Meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini supaya menghukum terdakwa Fitri Siregar dengan pidana penjara selama 4 tahun dipotong masa tahanan,” ucap jaksa di depan di depan Ketua Majelis Hakim, Dominggus Silaban.
Menurut jaksa dari Kejatisu itu, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merugikan korban. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
“Perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” pungkas jaksa.
Dijelaskan jaksa, kasus ini terungkap saat terdakwa memperdagangkan dua korban ke pria hidung belang. Masing-masing, S alias Alsya dan ARS alias Ade.
Keduanya ditawarkan melalui aplikasi MiChat dengan cara mengirim foto-foto korban ke pria hidung belang.
“Melalui jasa seks short time, terdakwa memasang tarif Rp1 juta per orang kepada pria hidung belang,” kata jaksa.
Kemudian, pada tanggal 3 Mei 2019, seorang petugas kepolisian yang melakukan penyamaran, mengajak bertemu di Hotel Le Polonia Medan. Pada saat terdakwa dan kedua korban tiba di hotel kamar 362 lantai 3, petugas menyerahkan uang Rp2 juta kepada terdakwa untuk diberikan kepada korban.
Setelah menerima uang dan merasa pekerjaannya sudah selesai, terdakwa berpamitan untuk pulang. Namun tidak diperbolehkan oleh laki-laki si hidung belang tersebut.
Malah, kedua terdakwa diberikan lagi uang sebesar Rp200 ribu untuk ongkos pulang.
“Lalu tak lama kemudian, datang petugas Polda Sumut untuk mengamankan terdakwa. Pada saat penangkapan disita barang bukti berupa, dua buah kondom merk Durex warna merah, tiga unit HP dan uang tunai sebesar Rp2,2 juta,” tandas jaksa.(man/ala)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan siap mendukung dan memfasilitasi seluruh komponen yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan Tahun 2020 mendatang.
Hal ini bertujuan untuk mensukseskan jalannya Pilkada yang menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) di Kota Medan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
Dukungan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Medan Musaddad Nasution ketika hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di Medan Club, Jalan RA Kartini Medan, Senin (21/10).
Rapat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan ini bertujuan untuk menguatkan sinergitas serta soliditas dalam mempersiapkan seluruh tahapan Pilkada bersama sejumlah stakeholder terkait.
Dikatakan Musaddad, Pemko Medan akan menjalankan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan kapasitas selaku penyelenggara pemerintahan. Oleh karenanya, melalui rapat koordinasi ini, Musadad berharap seluruh stakeholder terkait dapat menyampaikan dan mencurahkan segala masukan dan gagasan yang dibutuhkan agar Pilkada Kota Medan tahun 2020 dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya.
“Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam menyongsong gelaran Pilkada Kota Medan tahun depan. Kami sangat berharap, kontribusi, dedikasi dan loyalitas dapat kita berikan agar pada pelaksanaannya, Pilkada Kota Medan dapat berjalan dan berlangsung aman dan lancar. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dari kita semua,” kata Musaddad.
Di hadapan peserta rapat yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI-Polri, Kejaksaan Negeri (Kejari), perwakilan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Musadad menekankan bahwa hal terpenting yang harus dijaga adalah kekondusifan Kota Medan.
“Euforia Pilkada tidak lepas dari kehadiran masing-masing pendukung calon pasangan kepala daerah nantinya. Tidak jarang, beda pilihan menjadi faktor penyebab keributan. Untuk itu, kami harap semua pihak dapat ikut serta menciptakan dan menjaga kekondusifan di Kota Medan,” pesannya didampingi Kaban Kesbangpol Kota Medan Sulaiman Harahap dan Kabag Tapem Ridho Nasution.
Sebelumnya, Ketua KPU Kota Medan Agussyah Damanik dalam paparannya menyampaikan ada beberapa poin yang akan dibahas dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya terkait pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, keamanan, sistem perekrutan petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara.
Sebab, bilang Agussyah sesuai jadwal Pilkada Kota Medan akan digelar pada 23 September 2020 mendatang. Untuk itu dibutuhkan sinkronisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing stakeholder agar seluruh tahapan Pilkada dapat berlangsung lancar dan sukses serta potensi masalah yang mungkin terjadi dapat diantisipasi.
“Melalui rapat ini kami berharap, kita semua dapat merancang dan mempersiapkan Pilkada Kota Medan secara matang. Selain itu juga melakukan evaluasi agar setiap kekurangan dan kesalahan penyelenggaraan Pilkada yang akan datang dapat kita minimalisir dan benahi bersama. Untuk itu kami harapkan kerja samanya,” ungkap Agussyah.
Selanjutnya, satu persatu peserta rapat diminta untuk menyampaikan ide, masukan, gagasan serta keluhan kepada KPU Kota Medan untuk kemudian di cari solusinya secara bersama-sama. Rapat yang dimulai pukul 15.00 WIB ini berjalan lancar dan. interaktif. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga turut hadir dalam kesempatan tersebut. (bbs/azw)
ist
MELINTAS: Seorang pejalan kaki meintai kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia membuka kesempatan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) terbaik yang berminat dan memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II A) atau Sekretaris pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara.
Komisioner KPU Sumut Yulhasni mengatakan pendaftaran calon sekretaris ini dibuka hingga Selasa, 5 November 2019. “Setelah itu akan diumumkan hasil seleksi administrasi pada 8 November,” ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10).
Bagi ASN yang berminat melamar posisi tersebut harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan KPU. Pelamar diminta mengirim lamaran dengan melampirkan fotokopi ijazah yang disyaratkan, fotokopi SK pengangkatan dalam pangkat terakhir, fotokopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan/atau Tingkat II, fotokopi sertifikat diklat teknis dan/atau diklat fungsional, fotokopi SKP dalam dua tahun terakhir, surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dan riwayat hidup (CV) lengkap.
Selanjutnya, Yulhasni menyampaikan bahwa pengumuman tahapan seleksi dan informasi dapat dilihat melalui laman website www.kpu.go.id atau www.kpud-sumutprov.kpu.go.id. Berkas disampaikan melalui pos atau diantar langsung ke Panita Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II A) Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Seperti diketahui posisi sekretaris KPU Sumut saat ini sedang lowong pascapejabat sebelumnya, Abdul Rajab Pasaribu memasuki masa purna bakti. Posisi Rajab sementara waktu digantikan pelaksana tugas dari ASN dilingkungan KPU Sumut. (prn/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan untuk tidak sembarangan dalam menggunakan anggaran Pilkada Kota Medan yang telah disetujui oleh DPRD Medan.
“Saya minta supaya KPU dan Bawaslu tidak bermain-main dalam menggunakan anggaran Pilkada Medan 2020 ini, anggaran yang sudah kita alokasikan itu sebaiknya digunakan tepat sasaran, yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,” ucap Hasyim kepada wartawan sebelum mengikuti Rapar Koordinasi Pemilu, Senin (21/10).
Tak hanya itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Medan ini juga menyebutkan bahwa KPU Medan harus melakukan inovasi dalam mensosialisasikan Pilkada Medan 2020 ini, agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya semakin meningkat.
“Jangan sampai anggaran yang begitu besar tidak mampu meningkatkan partisipasi pemilih, percuma jadinya anggaran itu kalau partisipasi masyarakat tidak meningkat,” sebut Hasyim.
Selain itu Hasyim juga meminta KPU Medan untuk benar benar melakukan validasi data pemilih sehingga tidak ada lagi masyarakat yang seharusnya berhak untuk menggunakan hak pilihnya namun malah tidak masuk kedalam daftar pemilih.
“Selain daftar pemilih saya juga mengingatkan surat undangan untuk memilih harus dibagikan sesuai dengan jumlah pemilih yang sudah tertera. Jangan sampai misalnya dalam satu rumah ada lima pemilih namun yang menerima undangan untuk memilih hanya dua orang saja,” kata Hasyim.
Dalam Rakor tersebut, Hasyim juga menyampaikan beberapa hal, yakni agar KPU dan Bawaslu Medan dapat benar benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal.
Sepeti diketahui, Pilkada Medan akan diselenggarakan pada September 2020 mendatang. Pemko Medan pun telah menyetujui anggaran untuk dipergunakan KPU Medan pada Pilkada Medan 2020 dan telah ditetapkan DPRD Medan, yakni senilai Rp69 miliar, sedangkan untuk Bawaslu Medan senilai Rp27 miliar. (map/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Salah satu revisi undang-undang KPK, akan menjadikan pegawainya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi hal itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan akan ada masa transisi terkait kebijakan baru tersebut.
“DETAILNYA belum dibicarakan, namun ada masa transisi selama dua tahun,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Muhammad Ridwan di Kantor BKN Regional I Yogyakarta, Senin (21/10).
M Ridwan memastikan, tidak ada hal khusus yang harus disiapkan terkati proses pegawai KPK menjadi ASN. Semuanya akan mendasarkan pada aturan dan regulasi yang ada.
“Pastilah ada regulasinya dan bertahap,” jelasnya.
Terkait penggajian, kata Ridwan, pasti akan menyesuaikan pada aturan yang baru. Namun, dipastikan tidak akan banyak berbeda dengan yang diperoleh selama ini.
Bahkan konsep pegawai di KPK, bisa menggunakan wacana untuk melakukan pemangkasan eselon tiga sampai lima.
“Tidak ada hal khusus, apa yang diperoleh akan sama,” terangnya.
Perlu diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga siap mendukung rencana efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan melakukan pemangkasan jabatan esselon untuk eselon III sampai lima.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dengan disahkannya revisi UU tersebut, kedepannya kinerja penindakan lembaga antirasuah akan tidak berjalan secara maksimal dan profesional.
“Jika apa yang kami terima dari media adalah benar. UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK,” kata Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (17/9) lalu.
Selain itu, kata Syarif, disahkannya revisi UU itu bertentangan dengan sikap dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menolak beberapa poin revisi UU itu.
“Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu,” tutur Syarif. (bbs/ala)
PADAMKAN: Petugas memadamkan salahsatu kebakaran hutan di Kalimantan..
PADAMKAN: Petugas memadamkan salahsatu kebakaran hutan di Kalimantan..
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polisi menetapkan total 17 perusahaan dan 345 orang sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) hingga Senin (21/10).
“Sampai hari ini jumlah tersangka 362 orang, kemudian terdiri dari 345 tersangka orang dan 17 tersangka korporasi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.
Namun, Asep tidak merinci nama-nama perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Asep menuturkan, total terdapat 147 kasus yang dalam proses penyidikan aparat kepolisian.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 berkas kasus sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).
“Dan sudah selesai atau tahap 2, tersangka dan barang bukti dikirim ke Kejaksaan berjumlah 69 kasus,” ujarnya.
Sebelumnya, polisi telah menetapkan 11 perusahaan sebagai tersangka karhutla di enam wilayah, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Bareskrim Polri menetapkan PT Adei Plantation (AP) sebagai tersangka. Polda Riau menetapkan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka.
PT Dewa Sawit Sari Persada (DSSP) dan PT Mega Anugerah Sawit (MAS) ditersangkakan Polda Jambi. Lalu, PT Hutan Bumi Lestari (HBL) (sebelumnya disebut sebagai Bumi Hijau Lestari) ditetapkan sebagai pihak yang diduga harus bertanggungjawab oleh Polda Sumatera Selatan.
Selanjutnya, Polda Kalimantan Selatan menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka, yaitu PT Monrad Intan Barakat (MIB) dan PT Borneo Indo Tani (BIT). Polda Kalimantan Barat menetapkan dua tersangka, yang terdiri dari PT Surya Agro Palma (SAP) dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU).
Terakhir, di Kalteng, Polda setempat menetapkan PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) sebagai tersangka.(bbs/kps/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyindir mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi – Ma’ruf) Erick Thohir yang ternyata berkeinginan jadi menteri di kabinet mendatang.
Sebab, Erick sebelumnya pernah menyatakan tak mau jadi menteri di kabinet Presiden Jokowi. Adian mengungkapkan sindirannya saat ditanya soal kemungkinan dirinya jadi menteri. Menurtu Adian, dirinya tetap konsisten untuk tidak akan jadi menteri di kabinet mendatang.
“Gue bukan Erick Thohir. Kalau Erick Thohir kemarin bilang tidak, sekarang bilang iya. Kalau gue, tidak ya tidak,” ujar Adian di Jakarta, Senin (21/10).
Lebih lanjut Adian mengingatkan, akan pentingnya seorang tokoh memegang kata-kata yang diucapkan. Menurutnya, tokoh yang inkonsisten tak akan dihormati masyarakat. “Bicara itu mahal. Kata-kata itu harus punya meterainya sendiri. Kecuali situasi darurat di mana mungkin republik dipertaruhkan, rakyat dipertaruhkan,” katanya.
Sebelumnya, Erick muncul di Istana Kepresidenan siang tadi. Kepada wartawan, bos Mahaka Group itu mengaku siap menjadi menteri pembantu Jokowi. (jpnn/ala)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah nama digadang-gadang bakal masuk daftar menteri dalam Kabinet Kerja Jilid 2. Susunan kabient rencananya bakal diumumkan Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10) besok. Dari 34 pos menteri, 16 pos bakal diisi tokoh pilihan parpol. Sebagian nama sudah diprediksi sebelumnya. Namun ada kejutan! Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, dirinya juga bakal menjadi salahsatu menteri.
SEHARI pasca Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, sejumlah tokoh dipanggil ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10).
Pemanggilan sejumlah tokoh ini diduga berhubungan dengan Menteri Kabinet Kerja Jilid 2. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Erick Thohirn
Nadiem Makarim, Mahfud MD, Wishnutama Kusubandio, Airlangga Hartarto, dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Bahkan tampak Prabowo Subianto. Siapa saja mereka yang menyatakan diri ditunjuk jadi menteri yang akan membantu Jokowi?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjadi tamu pertama Presiden Jokowi yang diundang ke istana pada Senin (21/2). Setelah bertemu Jokowi, Mahfud menyampaikan jika dirinya ditunjuk menjadi salah satu menteri di Kabinet Kerja Jilid 2. Mahfud menambahkan, pelantikan para menteri akan dilakukan pada Rabu (23/10) mendatang.
Kendati belum ada kejelasan atas bagian menteri yang akan dijabatnya, Mahfud mengaku diajak diskusi Jokowi seputar masalah penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, hingga deradikalisasi. Mahfud menuturkan siap membantu Jokowi-Ma’ruf Amin, di pos apapun.
Selanjutnya, founder GoJek Nadiem Makarim, Nadiem Makarim, menjadi salahsatu figur yang juga akan menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). CEO GoJek itu telah menghadap Presiden Jokowi untuk membicarakan posisinya di kabinet mendatang. Namun ia belum menyebut posisi apa yang akan diembannya, namun mengaku siap membantu Kabinet Kerja Jilid 2.
Rumor beredar, Nadiem akan menduduki posisi Menteri Digital dan Ekonomi Kreatif atau mengemban tugas di Kementerian Pendidikan. Nama Nadiem melambung seiring maraknya bisnis online dan transportasi berbasis aplikasi.
Kemudian, CEO NET TV, Wishutama Kusubandio menyusul hadir di Istana Kepresidenan. Pria kelahiran Jayapura, Papua 4 Mei 1976 ini datang juga dengan kemeja putih seperti para tamu lainnya. Santer beredar kabar, bos Net TV ini akan didapuk menjadi Menteri Pariwisata.
Selama ini, Wishnutama memang mempunyai jejak karir di dunia media. Pada 1994, ia mulai bekerja di dunia pertelevisian, yakni di stasiun TV Indosiar menduduki posisi Supervisor On Air Promotion.
Pada 2001, Wishnutama bergabung dengan Trans TV menjadi Kepala Divisi Produksi. Setelah itu, karirnya naik menjadi Direktur Operasional dan menjadi Wakil Direktur Utama atau Managing Director. Terus berlanjut, pada 2013, Wishnutama mendirikan PT Net Mediatama televisi atau NET TV.
Pada perhelatan Asian Games 2018, Wishnutama dipercaya menjadi Creative Director dalam acara pembukaan dan penutupan ajang olahraga ini. Bos Net TV ini mengaku telah diberikan tugas untuk duduk di salah satu pos kementerian Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024. “Bapak (Presiden) menyampaikan, saya diminta bantu beliau,” kata Wishnutama seusai bertemu Presiden.
Meski Wihsnu mengakui tak bercita-cita menjadi menteri, kepada wartawan dirinya menyatakan diri siap membantu pemerintahan. “Ya walaupun saya tidak pernah bercita-cita menjadi menteri, tapi untuk sebuah kebaikan bangsa kita, saya bersedia,” ujarnya.
Wishnu juga menyampaikan, dirinya juga siap mundur dari Net TV dan sejumlah jabatan swasta lain yang dipimpinnya termasuk posisinya di Kumparan.
Selanjutnya, Erick Thohir, pendiri Mahaka Group, induk usaha dari berbagai lini bisnis media dan entertainment, datang ke istana. Pengusaha yang juga Ketua Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 ini sempat mengakuisisi berbagai klub olahraga seperti FC Internazionale Milano (Inter Milan) dan DC United. Ia pun pernah menjadi pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers.
Bos Mahaka Group Erick Thohir mengaku berat harus meninggalkan dunia bisnis setelah bersedia menerima tawaran Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Hal itu disampaikan Erick kepada para awak media usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. “Tentu kita harus berhenti total (dari dunia bisnis) memang sih cukup berat buat saya secara pribadi,” ujarnya.
Mantan Presiden klub sepak bola Inter Milan itu mengatakan, jabatan-jabatan di dunia usaha harus ditanggalkan karena potensi terjadinya potensi konflik kepentingan bila ia menjadi menteri. Erick mengatakan, ia sudah meninggalkan bisnisnya saat jadi Ketua Penyelanggara Asian Games selama 2 tahun 8 bulan. Belum lagi saat jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kemarin juga harus lagi ada kerjaan lain saya rasa sudah hampir 3 tahun lebih ( tinggalkan bisnis). Sekarang baru dua tiga bulan kembali normal (tapi harus tinggalkan lagi),” kata dia.
Erick sendiri tidak menyebutkan posisi menteri mana yang ditawarkan oleh Jokowi. Namun ia menyebut menteri yang ditawarkan tersebut ada di bidang ekonomi.
Kemudian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, ikut hadir di Istana. Airlanggga merupakan Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla, dan mengaku ditunjuk kembali sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid II, meski tak menyebut secara pasti posisi apa yang akan diduduki.
Mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno termasuk tokoh yang menyambangi Istana Negara menjelang pengumuman kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Pratikno ke Istana bersama mantan aktivis Fadjroel Rahman dan peneliti dari Populi Center, Nico Harjanto.
Ketiganya datang ke Istana sekitar pukul 14.07 WIB. Mereka kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang, seperti lima tokoh yang menjadi calon menteri di kabinet Jokowi.
Namun Pratikno enggan merespons pertanyaan wartawan soal kedatangannya ke Istana.
Pratikno tetap berjalan memasuki Istana. Sementara Fadjroel menyebut kedatangannya sebatas mendampingi Pratikno. “Saya menemani Pak Pratikno,” kata Fadjroel kepada wartawan.
Prabowo Jadi Menteri
Yang mengejutkan, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma’ruf di bidang pertahanan.
“Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).
Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi. “Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan,” lanjut Prabowo.
Selain Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga mendapat pos menteri. Namun Prabowo belum mengumumkan pos menteri yang dimaksud. Prabowo sekaligus memastikan ia dan Edhy siap membantu kabinet Jokowi-Ma’ruf. “Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, hari ini siap diminta dan kami siap membantu,” sambung dia.
Terkait masuknya Prabowo jadi calon menteri, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, menyebut itu merupakan hak prerogatif presiden. “Kami hormati karena presidenlah yang mengambil keputusan dan kemudian menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan,” ujar Hasto di bilangan Cikini, Jakarta, Senin (21/10).
Berikutnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian kemungkinan akan menempati jabatan baru. Pernyataan tersebut diungkapkan menyusul kedatangan Tito ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10) siang, untuk menemui Presiden Joko Widodo.
“Mungkin ya, ada semacam jabatan baru (untuk Tito),” kata Iqbal saat dijumpai di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin sore.
Jabatan baru itu berkaitan dengan pembentukan Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024. Meski demikian, Iqbal enggan berkomentar lagi mengenai jabatan apa yang akan diemban oleh Tito. Iqbal yang turut mendampingi Tito datang ke Istana menambahkan, pertemuan Tito dengan Presiden Jokowi berlangsung sekitar satu jam. “Saya enggak ikut masuk. (Pertemuannya) sekitar satu jam,” ujar Iqbal.
Setelah bertemu Presiden Jokowi, Tito juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun pertemuan Tito dengan Hadi bukan membahas kemungkinan jabatan baru Tito. Keduanya disebut membahas masalah keamanan negara. (bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Edy menegaskan, akan loyal dengan apa yang sudah menjadi kebijakan pusat selama itu baik buat kehidupan rakyat Sumut. Termasuk soal penyederhanaan eselonisasi bagi kalangan birokrat.
“Kita akan loyal. Apapun yang diperintahkan dan menjadikan baik akan kita lakukan,” kata Edy kepada wartawan usai menyambut kedatangan 175 warga Sumut yang eksodus dari Wamena, Papua, di Kantor Gubsu, Senin (21/10).
Edy mengamini, pastinya akan ada ekses atas kebijakan penyederhanaan eselon bagi birokrat dari 4 menjadi 2. Hal itu menurut dia, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut ke depan, lantaran akan menjadi sebuah kebijakan.
“Sudah pasti ada (pengaruhnya). Dari empat eselon akan jadi dua eselon. Inikan nanti menyangkut uang-uang jabatan juga. Tapi yang terpenting program nasional dan daerah harus tersambung dengan baik, dan kita siap bekerjasama,” tegasnya.
Karenanya, Edy mengaku siap membantu dan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan cita-cita nasional. “Cita-cita nasional bangsa ini, menyejahterakan dan mencerdaskan anak-anak bangsa ini, melindungi segenap bangsa ini, dan turut serta dalam kancah perdamaian dunia,” tandasnya.
Seperti diketahui, usai dilantik sebagai Presiden RI kemarin, Joko Widodo merencanakan pemangkasan jumlah jabatan eselon dalam struktur birokrasi pemerintahan. Jokowi menilai, 4 level eselon saat ini, yaitu eselon I, II, III dan IV, terlalu banyak. Karenanya Jokowi menilai, sebaiknya eselon menjadi hanya 2 level saja, 2 level lainnya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi.
Penyederhanaan birokrasi ini menurut Presiden, harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, bahwa akan terjadi percepatan pelayanan publik apabila pemangkasan birokrasi, termasuk di didalamnya pemangkasan eselon kepegawaian dilaksanakan. “Pastinya, rentang birokrasi akan lebih sederhana. Bisa juga berdampak pada akselerasi pelayanan publik pada semua tingkatan birokrasi yang ada,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik, Senin (21/10).
Namun, Kemendagri, khususnya Ditjen Otda, akan mencermati terlebih dahulu kebijakan dari Jokowi tersebut. “Kami mencermati kebijakan Bapak Presiden, tentu Kementerian PAN RB yang akan menjadi leading sektor-nya. Kami akan mencermati,” kata Akmal.
Apabila hal tersebut sudah diputuskan, kata dia, maka pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya di Ditjen Otda. “Khususnya bila berkaitan dengan kebijakan di daerah. Restrukturisasi ini diharapkan akan mendorong kinerja birokrasi lebih baik ke depan,” kata dia.
Sementara, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie menilai, rencana Presiden Jokowi memangkas lapisan eselon di pemerintahan terlalu ekstrem. Jimly menyarankan, pemangkasan itu tidak dilakukan terlalu ekstrem, misalnya menjadi tiga lapis eselon saja. Sebab, ia melihat akan ada kegegeran apabila keinginan Jokowi itu diterapkan secara nasional.
“Jadi tiga saja, tapi tiga bukan hanya jumlah. Mekanisme pengambilan keputusan itu harus di eselon II, bukan eselon I. Eselon I fungsinya hanya staf pendukung pimpinan,” ujar Jimly di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Senin (21/10).
Ke depannya, kata Jimly, arahan harus datang dari level direktur, bukan direktur jenderal. Sehingga, semua keputusan harus selesai paling tinggi pada tingkat direktur. Di samping itu, Jimly memang melihat dalam lima tahun ke depan pemerintah harus melakukan reformasi institusional.
“Birokrasinya jangan kegemukan seperti sekarang dan itu perlu sekali keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer dan berpengaruh kepada ASN, jadi para PNS di seluruh Indonesia harus siap,” tandasnya. (prn/bbs)
