Tiga Tersangka Bersekongkol Kuasai Dapur MBG, BGN Moratorium Pendirian SPPG Baru

5 June 2026 10:20 AM

Kepala BGN Nanik S Dayang (dua dari kiri), Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (tiga dari kiri), dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono (kanan), saat konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6/2026). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan bakal fokus melakukan efisiensi anggaran dalam kepemimpinannya. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS

Kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengungkap fakta baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan dugaan persekongkolan sistematis yang tidak hanya menyangkut penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga spesifikasi teknis pengadaan barang, termasuk megaproyek puluhan ribu motor listrik.

PELAKSANA Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mohammad Jeffry mengungkapkan, kejahatan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang. Ada indikasi kuat keterlibatan tiga pucuk pimpinan BGN saat itu. “Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung,” ujarnya.

Menurut Jeffry, ketiganya diduga bermufakat mengendalikan proyek SPPG. “Bekerja sama bertiga. Pokoknya saling mengetahui,” tegasnya kepada wartawan di Gedung Kejagung, Kamis (4/6).

Alih-alih fokus pada kualitas layanan gizi, para tersangka diduga menguasai penentuan titik-titik SPPG atau dapur MBG. “Penguasaan peta titik dapur itulah,” katanya.

Temuan lain yang paling mencolok adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,03 triliun yang dikerjakan PT YAT. Kejagung menduga perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menangani proyek sebesar itu. “PT YAT tidak memiliki jaringan diler maupun bengkel aktif,” ungkap Jeffry.

Kejagung menduga para tersangka mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Selain motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan mark up sejumlah pengadaan barang yang tidak mendukung operasional program MBG.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah turut menyoroti kasus tersebut. Dia mengatakan, pihaknya berkali-kali mengingatkan BGN agar memperbaiki tata kelola. ”Saya bolak balik mengingatkan bahwa kelemahan BGN ada pada aspek tata kelola,” katanya.

Said mengingatkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN adalah kebijakan andalan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, BGN seharusnya fokus pada pelaksanaan dan tujuan MBG. Bukan hal lain yang tidak terkait langsung dengan tujuan awal ”Berkali-kali saya ingatkan agar BGN fokus pada Makan Bergizi Gratis. Bukan fokus pada insentif, pengadaan motor listrik atau ipad. Itu tidak da hubungan sama sekali (dengan tujuan MBG, Red),” ingat politikus PDI Perjuangan itu.

Kepala BGN Susun Skema Baru MBG

Kemarin (4/6) Kepala BGN Nanik S. Deyang akhirnya memberikan pernyataan untuk kali pertama setelah penangkapan tiga mantan pimpinan BGN. Di bawah kepemimpinannya, BGN akan membenahi dapur yang sudah beroperasi dibanding menambah titik baru. “Sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujar Nanik.

Menurutnya, banyak dapur MBG saat ini menumpuk di wilayah aglomerasi. Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum terjangkau secara optimal. “Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” katanya.

Nanik menjelaskan, moratorium dilakukan untuk menghitung kebutuhan ideal dapur di setiap wilayah. Menurutnya, penambahan dapur yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan inefisiensi. “Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira kebutuhan ideal di satu kecamatan atau satu kabupaten,” ujarnya.

Selain moratorium, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di daerah 3T. Nanik menegaskan, dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional. “Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” tegasnya.

Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang baru, BGN juga sepakat menjadikan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama. Meski anggaran program saat ini tersisa sekitar Rp 268 triliun setelah pemangkasan, BGN masih berupaya menekan biaya tanpa mengurangi sasaran program. “Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.

Menurut Nanik, pelaksanaan MBG di wilayah terpencil dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, atau fasilitas masyarakat lainnya. “Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik mengungkapkan BGN tidak lagi berfokus mengejar target kuantitas penerima manfaat sebesar 82,6 juta orang pada tahun ini. Prioritas utama adalah meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kelompok rentan mendapat perhatian lebih besar. “Kami sudah menyampaikan ke Presiden, tahun ini kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas,” ujarnya.

BGN juga akan memprioritaskan kelompok yang disebut 3B. Yakni, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah 3T. Menurut Nanik, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia sekolah dasar. “Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” katanya.

ICW Desak BGN Dibubarkan

Dugaan korupsi di BGN juga memicu kritik keras dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha menegaskan, aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh potensi penyimpangan dalam proyek MBG dan tidak berhenti pada kasus yang sedang diusut saat ini.

“Termasuk mengusut konflik kepentingan dalam penunjukan mitra serta pengadaan barang dan jasa,” tegasnya. Menurut Egi, kejahatan dalam proyek bernilai besar seperti MBG tidak mungkin dilakukan segelintir orang. “Aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat. Tidak boleh hanya berhenti pada Kepala dan Wakil Kepala BGN,” tambahnya.

ICW juga menilai langkah pemerintah mengganti pimpinan BGN belum menyentuh akar persoalan. Menurut mereka, MBG sejak awal berpotensi menjadi instrumen politik untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah.

Karena itu, ICW merekomendasikan penghentian program MBG sekaligus pembubaran BGN. Anggaran program tersebut diminta dialihkan ke kebijakan lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.

ICW juga mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen kontrak dan informasi terkait pelaksanaan MBG kepada publik. “Tanpa transparansi penuh dan jaminan tidak adanya intervensi politik dalam proses hukum, skandal BGN ini hanya akan menjadi babak awal dari kebocoran anggaran yang lebih besar,” pungkasnya. (idr/oni/jpg)

Pererat Mitra Kerja, Kapendam 1/BB G Silaturahmi Bersama Media

5 June 2026 10:07 AM

BERSAMA: Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy bersama staf Pendam 1/BB dan para insan pers, di Media Center Kodam I/BB, Kamis (4/6). (Pendam I/BB).

MEDAN- Penerangan Kodam I/Bukit Barisan (Pendam I/BB) menggelar silaturahmi bersama media, di Media Center Kodam I/BB, Kamis (4/6). Hal ini bertujuan memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan insan pers dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy mengatakan, bahwa peran media massa sangat penting dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik, termasuk berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh TNI di wilayah Kodam I/BB.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang telah terjalin antara Pendam I/BB dan insan pers perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang baik dan profesional. “Kawan-kawan media jangan berpikir ada perbedaan. Sebagai mitra Pendam I/BB nantinya tetap dapat berkoordinasi dengan satuan terkait untuk memperoleh bahan ataupun materi yang akan dipublikasikan,” katanya.

Ia juga mengingatkan, pentingnya menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEP) dan prinsip prinsip pemberitaan yang berlaku.

Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara TNI dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan pemberitaan yang positif dan membangun.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama yang baik antara Kodam I/Bukit Barisan dengan rekan rekan media. Kami berharap hubungan yang sudah terjalin dapat semakin erat dan profesional dalam mendukung publikasi berbagai kegiatan Kodam kepada masyarakat,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Wakapendam 1/BB, Letkol Parada Napitupulu. Ia menegaskan, Kodam I/BB memastikan kalau para wartawan didukung untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran yang mungkin dilakukan prajurit TNI AD yang ada di Kodam I/BB.

“Kalau ada prajurit TNI AD yang ketahuan menyebarkan atau menggunakan narkoba, judi online, atau tindak kejahatan lainnya, kabarkan aja ke kami, pasti kami tindak,” tegasnya.

Sementara itu, Wa-Aster Kodam 1/BB, Letkol Restu P Simbolon juga menuturkan, bahwa Kodam 1/BB terbuka untuk wartawan yang ingin menggali informasi.

“Kami mempersilakan para wartawan untuk menjalankan fungsinya dengan baik agar karya bakti TNI AD bisa disampaikan ke masyarakat secara tepat sasaran melalui media tempat wartawan bernaung,” tuturnya. (dwi/ila)

Kisruh Hotel Peserta AFF U-19, HMI Minta PSSI Bertanggung Jawab

5 June 2026 09:48 AM

Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Medan, Muhammad Farhan Abror.

Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 di Sumatera Utara terus menuai perhatian. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan angkat bicara dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang dinilai tetap konsisten berpegang pada aturan dalam penggunaan anggaran daerah.

HMI menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar ketentuan hanya untuk menutupi kekurangan perencanaan penyelenggaraan sebuah kegiatan, termasuk turnamen sepak bola internasional.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Muhammad Farhan Abror, mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi menabrak aturan hanya demi memenuhi kebutuhan suatu kegiatan. APBD adalah uang rakyat yang penggunaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Farhan, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Pemko Medan dan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara justru mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel.

Farhan menilai hingga saat ini belum ada regulasi yang secara tegas mewajibkan pemerintah daerah membiayai kebutuhan penyelenggaraan AFF U-19. Karena itu, daerah tidak semestinya disudutkan ketika memilih mematuhi aturan dibanding mengambil risiko hukum.

Ia menegaskan dukungan terhadap sepak bola nasional tidak dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran atau fasilitas tanpa mekanisme yang jelas. Menurutnya, PSSI sebagai organisasi olahraga memiliki kedudukan yang sama dengan cabang olahraga lainnya sehingga tidak seharusnya mendapatkan perlakuan khusus.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika perencanaan tidak matang, pemda yang harus menjadi penyelamat. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung sepak bola, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang benar,” tegasnya.

HMI juga menyoroti munculnya opini yang seolah-olah menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang menghambat suksesnya turnamen internasional tersebut. Padahal, kata Farhan, jika AFF U-19 diposisikan sebagai agenda strategis nasional, maka tanggung jawab pendanaannya seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Kalau manfaat dan pencitraannya berskala nasional, maka pembiayaannya juga harus ditanggung secara nasional. Jangan ketika kegiatan berjalan lancar semua mengklaim keberhasilan, tetapi ketika muncul persoalan anggaran justru pemerintah daerah yang dijadikan sasaran kritik,” katanya.

HMI mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini masih dihadapkan pada berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur hingga penciptaan lapangan kerja. Karena itu, penggunaan APBD harus difokuskan untuk kepentingan publik yang lebih prioritas.

Menurut Farhan, tidak tepat jika semangat mendukung sepak bola dijadikan alasan untuk menggeser program-program pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu APBD harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, bukan untuk menutupi kekurangan perencanaan pihak lain,” ujarnya.

HMI juga menyinggung posisi Ketua Umum PSSI yang saat ini dijabat oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya mempermudah koordinasi dan dukungan pemerintah pusat apabila AFF U-19 memang menjadi agenda prioritas nasional.

Karena itu, HMI meminta PSSI membuka secara transparan skema pembiayaan penyelenggaraan turnamen serta memastikan seluruh kebutuhan kegiatan dipenuhi melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan.

“Kalau PSSI benar-benar serius menyukseskan AFF U-19 di Sumut, tunjukkan melalui skema pendanaan yang jelas dari Kemenpora. Buka kepada publik sumber pembiayaannya dan pastikan seluruh kebutuhan kegiatan dipenuhi melalui mekanisme yang sah. Jangan menjadikan pemda sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan,” tegas Farhan.

Di akhir pernyataannya, HMI menegaskan bahwa keberhasilan sebuah ajang olahraga internasional tidak boleh mengorbankan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Sebaliknya, seluruh pihak harus memastikan penyelenggaraan berjalan profesional dengan perencanaan yang matang.

“Pemko Medan patut diapresiasi karena memilih berdiri di atas prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Jangan sampai pemda dijadikan kambing hitam atau tumbal atas persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara,” pungkasnya. (map/ila)

Dukung Swasembada Energi Nasional, Gubsu Dorong Percepatan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat

5 June 2026 09:24 AM

AUDIENSI: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kamis (4/6/2026).(Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong percepatan legalisasi sumur minyak masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada energi nasional. Di Kabupaten Langkat sendiri tercatat terdapat 607 sumur minyak masyarakat yang sudah terverifikasi, yang berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan produksi energi nasional.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Bobby, penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam menata dan mengelola sumur minyak rakyat secara profesional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah,” kata Bobby.

Selama ini, keberadaan sumur minyak masyarakat kerap dianggap merugikan negara karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Namun, melalui implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas tersebut kini memiliki dasar legal yang kuat.

“Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat, oleh karena itu percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera,” ujar Bobby.

Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut siap mendukung penuh percepatan legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, apa pun hal dan persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Langkat Syah Afandin berharap proses legalisasi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, sumur minyak masyarakat merupakan potensi besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.“Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD, dan lain-lain,” kata Syah Afandin.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan pihaknya terus mendorong percepatan implementasi kebijakan tersebut. Ia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemerintah Daerah. “Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Sebastian.(san/*)

DPRD Minta Pemko Perketat Verifikasi Izin THM, Rico Waas Segel Phantom KTV

5 June 2026 09:12 AM

SEGEL: Wali Kota Medan Rico Waas saat melakukan penyegelan Phantom KTV di Jalan H. Adam Malik, Medan, Rabu (3/6/2026).

Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama aparat penegak hukum kembali menunjukkan sikap tegas terhadap tempat hiburan malam (THM) yang terlibat peredaran narkoba. Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan, setiap tempat usaha yang terbukti menjadi lokasi transaksi narkotika dan tidak memenuhi ketentuan perizinan harus ditindak tanpa kompromi.

Penegasan itu disampaikan Rico Waas saat melakukan penyegelan Phantom KTV di Jalan H. Adam Malik, Medan, Rabu (3/6/2026). Penyegelan dilakukan setelah aparat mengungkap dugaan peredaran narkoba di lokasi tersebut serta menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan perizinan usaha.

“Sungguh sangat disayangkan. Ini kedua kalinya kami bersama Kapolrestabes hadir di tempat hiburan malam yang ternyata menjadi lokasi transaksi narkoba. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di Kota Medan,” kata Rico Waas.

Menurut Rico, Pemko Medan pada prinsipnya mendukung pertumbuhan dunia usaha dan investasi. Namun, seluruh pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan, Phantom KTV diketahui belum melengkapi sejumlah izin usaha, termasuk izin restoran dan bar. Selain itu, ditemukan pula kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

“Kami sudah menempelkan pemberitahuan bahwa usaha ini tidak dapat beroperasi sampai seluruh izin yang dipersyaratkan dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakannya,” tegasnya.

Rico menambahkan, Pemko Medan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tempat hiburan malam guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan, kasus tersebut berawal dari pengungkapan yang dilakukan pada 23 Mei 2026. Dalam kasus itu, polisi menetapkan dua orang tersangka, yakni seorang karyawan yang diduga mengedarkan pil ekstasi di dalam Phantom KTV dan seorang pemasok narkotika.

Selain dua tersangka, enam orang lainnya menjalani rehabilitasi setelah hasil tes urine menunjukkan positif menggunakan narkoba. Mereka terdiri dari tiga karyawan Phantom KTV dan tiga orang lain yang diamankan saat pengembangan kasus.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada keterangan yang menyebut manajemen mengetahui adanya peredaran narkoba di tempat hiburan tersebut. Saat ini penyidikan dan pengembangan jaringan masih terus dilakukan,” ujar Calvijn.

Tak hanya persoalan narkoba, operasi gabungan yang melibatkan Bea Cukai Belawan juga menemukan dugaan pelanggaran di bidang cukai berupa peredaran minuman beralkohol tanpa izin serta dugaan penggunaan pita cukai palsu yang kini masih dalam proses pendalaman.

Kasus Phantom KTV pun memunculkan kritikan dari DPRD Kota Medan. Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo TR Pardede, meminta Pemko Medan lebih selektif dan teliti dalam menerbitkan izin usaha bagi tempat hiburan malam yang memiliki rekam jejak bermasalah.

Menurut Salomo, lokasi Phantom KTV sebelumnya dikenal sebagai Dragon KTV yang juga pernah tersandung kasus narkoba. Karena itu, ia menilai proses verifikasi perizinan harus dilakukan lebih mendalam sebelum izin usaha baru diterbitkan.

“Kita tidak bisa memastikan apakah Phantom KTV terafiliasi dengan Dragon KTV. Tapi yang jelas lokasi usahanya masih sama. Harusnya yang seperti ini didalami lagi oleh DPMPTSP sebelum izinnya diterbitkan kembali meski menggunakan PT baru,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa meskipun perizinan usaha saat ini diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi lapangan sebelum memberikan rekomendasi.

“Tetap juga rekomendasi maupun pertimbangan Pemerintah Daerah berlaku sebelum izin usaha diterbitkan. Di sini harusnya peran DPMPTSP Medan untuk langsung turun ke lapangan memastikan apakah izin usaha yang akan diterbitkan memang sesuai yang didaftarkan dan tidak bermasalah,” katanya.

Salomo mengingatkan bahwa kemudahan bagi pelaku usaha yang pernah bermasalah untuk kembali beroperasi dengan menggunakan badan hukum baru berpotensi merusak iklim investasi dan kepastian hukum di Kota Medan.

“Jika ada usaha yang pernah bermasalah lalu dengan mudahnya mengurus izin dengan modus PT baru, itu akan membuat iklim usaha menjadi tidak positif. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya Pemko Medan harus lebih selektif ke depannya,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemko Medan mewaspadai kemungkinan pola serupa terjadi pada tempat hiburan malam lain yang pernah bermasalah. Menurutnya, pengawasan terhadap proses perizinan harus diperketat agar pelanggaran yang sama tidak terus berulang. (map/ila)

Peringati Hari Lansia, 10.000 Lansia Dapat PKH Medan Makmur

5 June 2026 09:00 AM

HLUN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat memperingati HLUN di halaman Kantor Camat Medan Petisah, Rabu (3/6/2026)

Ribuan lanjut usia (lansia) di Kota Medan mendapat kabar menggembirakan pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 tingkat Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur yang ditargetkan menjangkau 10.000 lansia di ibu kota Sumatera Utara tersebut.

Program ini menjadi yang pertama kali dihadirkan Pemerintah Kota Medan sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan terhadap para lansia, khususnya mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan minim dukungan keluarga.

Di hadapan puluhan lansia yang menghadiri peringatan HLUN di halaman Kantor Camat Medan Petisah, Rabu (3/6/2026), Rico Waas menegaskan bahwa kehadiran PKH Medan Makmur merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok usia lanjut yang rentan.

“Banyak lansia kita yang kehidupannya sangat susah. Ada yang keluarganya jauh, bahkan sudah tidak ada, atau anaknya tidak memperhatikan. Bagaimana mereka mau menjalani kehidupan? Pemerintah harus hadir memberikan keadilan tersebut, dari anak-anak, dewasa hingga lansia. Itulah kewajiban kami,” ujar Rico Waas.

Menurut Rico, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi sebagian lansia yang harus menjalani masa tua seorang diri dan dengan keterbatasan ekonomi. Karena itu, melalui PKH Medan Makmur, Pemko Medan berupaya memberikan dukungan agar para lansia dapat menikmati kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.

“Ini adalah kebijakan yang kami ambil. Mudah-mudahan bisa bermakna untuk kita semuanya,” katanya.

Tak hanya memperkenalkan program baru, Rico Waas juga mengajak masyarakat untuk menjadikan peringatan HLUN sebagai momentum refleksi. Ia mengingatkan bahwa setiap orang yang saat ini berada pada usia produktif pada akhirnya akan memasuki masa lanjut usia.

“Maka maknailah hidup kita pada saat ini di waktu kita masih prima, masih sehat. Ternyata suatu saat kita akan menjadi lansia. Maka dari itu, sayangilah lansia-lansia kita semuanya,” pesannya.

Suasana peringatan HLUN ke-30 berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Berbagai kegiatan digelar untuk mendukung kesehatan dan produktivitas lansia, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), hingga penyerahan paket nutrisi secara simbolis.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, drg. Henny Savitri, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Medan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer di puskesmas.

Menurut Henny, Kecamatan Medan Petisah dipilih sebagai lokasi pelaksanaan HLUN karena memiliki sekolah lansia pertama di Kota Medan yang telah menjadi pelopor pengembangan program serupa di kecamatan lainnya.

“Kesuksesan Kecamatan Medan Petisah ini diharapkan menjadi pemicu efek domino, mendorong kecamatan lain yang belum memiliki sekolah lansia untuk segera mengadopsi program serupa. Tujuannya agar pembinaan dan pemberdayaan lansia dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru kota,” jelasnya.

Melalui peluncuran PKH Medan Makmur dan penguatan program pemberdayaan lansia, Pemko Medan berharap para lanjut usia tidak hanya mendapatkan perlindungan sosial, tetapi juga tetap sehat, aktif, dan merasakan perhatian di masa senjanya. (map/ila)

DPRD Medan Dukung BRT Mebidang, Minta Tak Korbankan Ruang Hijau

5 June 2026 08:48 AM

MEDAN – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang tengah berlangsung di Kota Medan mendapat dukungan dari DPRD Kota Medan. Kehadiran transportasi massal modern tersebut dinilai menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Namun di balik dukungan tersebut, DPRD mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup, terutama terkait penebangan pohon yang dilakukan di sejumlah ruas jalan untuk mendukung proyek strategis tersebut.

Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Affandi Harahap, menilai BRT Mebidang merupakan langkah maju dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Saya mendukung upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun, dukungan tersebut tidak berarti mengabaikan dampak yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung,” ujar Ahmad Affandi, Kamis (4/6/2026).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, perhatian serius perlu diberikan terhadap penebangan pohon-pohon yang selama ini tumbuh di median jalan dan menjadi bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Keberadaan pohon, katanya, memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan di tengah pesatnya pembangunan kota.

Di tengah meningkatnya suhu udara, polusi kendaraan bermotor, dan semakin padatnya kawasan perkotaan, pohon berperan sebagai penyerap karbon, penghasil oksigen, penahan panas, hingga penyaring debu yang membantu meningkatkan kualitas udara bagi masyarakat.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah sudah ada perencanaan yang matang terkait penggantian pohon-pohon yang ditebang tersebut?” katanya.

Affandi menegaskan pembangunan BRT yang bertujuan menghadirkan kemajuan transportasi tidak boleh mengorbankan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan agar manfaat yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan.

Persoalan tersebut dinilai semakin penting mengingat Kota Medan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah perkotaan idealnya memiliki minimal 30 persen RTH. Sementara kondisi saat ini dinilai masih jauh dari target tersebut.

Karena itu, Affandi meminta pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan penghijauan kembali sebagai bentuk kompensasi ekologis atas pohon-pohon yang ditebang selama pembangunan berlangsung.

“Pohon yang ditebang harus diganti. Bahkan idealnya jumlah pohon pengganti lebih banyak daripada yang ditebang. Penanaman kembali bisa dilakukan di taman kota, kawasan permukiman, bantaran sungai, fasilitas umum maupun lahan milik pemerintah yang memungkinkan untuk penghijauan,” tegasnya.

Selain reboisasi, ia juga mendorong adanya transparansi kepada masyarakat terkait jumlah pohon yang ditebang, mekanisme pelaksanaannya, pemanfaatan hasil kayu, hingga rencana penanaman pengganti yang akan dilakukan pemerintah.

Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk menghindari munculnya persepsi negatif sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan yang sedang berjalan.

“Pembangunan Kota Medan harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur memang penting, tetapi kualitas lingkungan hidup juga tidak kalah penting. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya mewarisi jalan-jalan yang megah, tetapi kehilangan pohon-pohon yang selama ini menjadi paru-paru kota,” ujarnya.

Affandi berharap proyek BRT Mebidang tidak hanya menjadi simbol kemajuan transportasi modern di Sumatera Utara, tetapi juga menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat dilaksanakan tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan.

“Sebab kota yang maju bukan hanya kota yang memiliki jalan yang baik dan transportasi modern, tetapi juga kota yang mampu menjaga ruang hijaunya demi kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (map/ila)

Lapas Binjai Razia Kamar Hunian Wargabinaan

5 June 2026 08:36 AM

RAZIA: Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Binjai, Rudi Sembiring saat melakukan penyisiran dalam razia ke kamar hunian wargabinaan.(Humas Lapas Binjai/Sumut Pos)

BINJAI – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, terus menunjukkan komitmennya dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Di bawah komando Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Binjai, Rudi Sembiring, kembali dilakukan razia yang menyasar kamar hunian wargabinaan.

Rudi menegaskan, razia ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan Lapas Binjai yang terbebas dari handphone, pungutan liar hingga narkoba serta deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, Rabu (3/6/2026) malam.

“Razia dimulai pukul 21.30 WIB sampai dengan selesai,” kata Rudi, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan, razia ini penting sebagai langkah preventif dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. “Razia ini dilakukan untuk menekan angka pelanggaran dan memastikan bahwa, setiap wargabinaan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, razia ini juga bertujuan untuk menjaga kondusifitas Lapas Binjai,” ujar mantan Kasi Binadik dan Giatja Lapas Tanjungbalai ini.

Selama razia berlangsung, petugas memeriksa setiap sudut kamar hunian secara teliti. Petugas mencari benda-benda yang tidak diperbolehkan, seperti senjata tajam, alat komunikasi, dan bahan-bahan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Sementara wargabinaan, diminta untuk tetap tenang dan mematuhi instruksi yang diberikan oleh petugas. Razia ini diharap dapat menjadi langkah preventif yang dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Lapas Binjai.

“Lapas Binjai mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan produktif bagi wargabinaan,” pungkasnya. (ted/ila)

THM di Binjai Diduga Kelabui Tim Gabungan, Gerbang Digembok saat Razia

5 June 2026 08:24 AM

DIPADATI KENDARAAN: Lokasi tempat hiburan malam di Binjai Selatan yang dipadati kendaraan pengunjung.(Foto dari masyarakat/Sumut Pos)

BINJAI – Razia gabungan yang digelar Polres Binjai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) di sejumlah tempat hiburan malam (THM) justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran operasi, Diskotek Samudera Selatan (SS) di Kecamatan Binjai Selatan, ditemukan dalam kondisi tertutup rapat dengan gerbang digembok saat petugas tiba.

Kondisi tersebut memicu berbagai spekulasi, terlebih karena tempat hiburan malam itu belakangan menjadi sorotan publik dan sebelumnya pernah terseret kasus peredaran narkotika.

Razia yang berlangsung Senin (1/6/2026) malam itu dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polres Binjai AKP Ismail Pane. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di lokasi hiburan malam.

Samudera Selatan menjadi lokasi pertama yang didatangi tim gabungan. Namun saat petugas tiba, tidak ditemukan aktivitas apapun di dalam lokasi. Gerbang utama berwarna biru tampak tertutup rapat dan terkunci menggunakan gembok.

Meski demikian, perhatian publik justru tertuju pada kondisi gembok yang dinilai tidak seperti gembok yang telah lama terpasang. Gembok tersebut terlihat masih baru tanpa bekas karat maupun tanda-tanda terpapar cuaca dalam waktu lama.

Situasi itu semakin menimbulkan tanda tanya karena dalam beberapa waktu terakhir beredar sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas pengunjung berjoget dan menikmati hiburan musik di lokasi yang sama.

Pengamat Sosial Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, menilai kondisi tersebut wajar memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia meminta aparat melakukan pendalaman secara menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

“Persoalan dugaan adanya tempat hiburan yang tiba-tiba menutup dan menggembok gerbang saat razia berlangsung tentu menimbulkan pertanyaan. Dugaan kebocoran informasi razia juga muncul dan harus dijawab melalui penyelidikan yang objektif,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Rahim, apabila benar lokasi tersebut selama ini beroperasi dan mendadak tutup saat petugas datang, maka kondisi itu perlu ditelusuri lebih lanjut. Apalagi terdapat video yang beredar memperlihatkan aktivitas di dalam tempat hiburan tersebut.

“Jika ada video yang menunjukkan aktivitas di lokasi dan pada saat razia gerbang justru ditutup serta digembok, maka wajar muncul dugaan adanya upaya menghindari pemeriksaan. Aparat harus melakukan investigasi agar semuanya terang dan tidak menjadi asumsi yang berlebihan,” katanya.

Ia meminta aparat tidak berhenti hanya karena menemukan lokasi dalam keadaan terkunci. Menurutnya, justru kondisi tersebut harus menjadi pintu masuk untuk melakukan investigasi lebih mendalam, mulai dari memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan pengelola dan pegawai, hingga menelusuri informasi lain yang berkembang di masyarakat.

Rahim menegaskan, langkah tersebut penting agar razia tidak dipandang sekadar kegiatan seremonial semata. “Kalau memang tidak ada aktivitas, harus dibuktikan secara transparan. Tetapi jika ditemukan indikasi upaya menghindari pemeriksaan, aparat harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah muncul informasi bahwa tempat hiburan tersebut diduga kembali beroperasi setelah tim gabungan meninggalkan lokasi. “Pas razia memang ditutup. Tapi setelah petugas bubar, mereka tetap buka lagi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, setelah meninggalkan Samudera Selatan, tim gabungan melanjutkan razia ke Diskotek Blue Night yang berada di wilayah Desa Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat.

Berbeda dengan Samudera Selatan, lokasi tersebut ditemukan dalam kondisi beroperasi. Petugas mendapati delapan pengunjung berada di dalam area diskotek dan langsung melakukan pemeriksaan serta tes urine. “Hasil pemeriksaan terhadap delapan pengunjung negatif narkoba,” kata AKP Ismail Pane.

Meski tidak menemukan aktivitas di Samudera Selatan saat razia berlangsung, Ismail memastikan pihaknya tidak akan menghentikan pengawasan terhadap tempat hiburan tersebut. “Langkah ke depan, kita akan terus melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Untuk Samudera Selatan, tetap akan dilakukan penyelidikan dan pemantauan,” tegasnya.

Samudera Selatan sendiri bukan nama baru dalam catatan penegakan hukum. Pada April 2024 lalu, aparat pernah mengungkap kasus peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam pengungkapan itu, dua pria berinisial RA (19) dan JPN (35) diamankan bersama barang bukti 181 butir pil ekstasi, 13 butir happy five, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkoba. (ted/ila)

UMSU Seleksi 1.219 Calon Mahasiswa Internasional dari 50 Negara

5 June 2026 08:12 AM

MAHASISWA INTERNASIONAL: Sejumlah mahasiswa internasional di UMSU. (Istimewa/Sumut Pos)

Sebanyak 1.219 calon mahasiswa dari 50 negara mengikuti seleksi masuk program sarjana dan magister di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Pendaftar berasal dari berbagai negara dengan beragam budaya ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kualitas pendidikan UMSU.

Mayoritas pendaftar memilih program sarjana dengan jumlah 928 peserta (76,1 persen dari total pelamar). Program magister diminati oleh 260 peserta dan program doktoral diikuti 31 peserta. Program studi yang paling diminati meliputi teknologi informasi, pendidikan agama Islam, data sains, sistem informasi dan manajemen.

Lima negara menjadi pelamar terbesar yaitu Pakistan (32,98 persen), Nigeria (31,58 persen), Yaman (5,91 persen), Sudan (3,69 persen) dan Palestina (3,04 persen).

Peningkatan jumlah pendaftar internasional, menurut Rektor UMSU Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd, merupakan hasil dari komitmen universitas dalam internasionalisasi menuju world class university tahun 2033.

“Kepercayaan yang diberikan oleh mahasiswa dari 50 negara bukti UMSU semakin dikenal dan diterima di tingkat global. Kami terus berupaya menghadirkan pendidikan berkualitas, lingkungan akademik yang inklusif dan memperluas jejaring kerja sama internasional agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berdaya saing dunia,” tegas rektor didampingi Wakil Rektor III UMSU Dr. Rudianto, M.Si, Kamis (4/6).

Rektor menambahkan bahwa kehadiran mahasiswa internasional tidak hanya meningkatkan reputasi institusi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi lintas budaya yang sangat penting untuk membangun perspektif global bagi seluruh sivitas akademika UMSU.

Sebelumnya, kata rektor, UMSU telah menerima 91 mahasiswa internasional dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, United Kingdom, Yaman, Negeria hingga Thailand. UMSU pun telah meraih akreditasi internasional dari FIBAA, mendapatkan rekognisi Internasional dari QS Ranking Asia 2026 (posisi 445), MQA Malaysia hingga The World Class University Rankings.

Prof. Dr. Akrim Lubis, M.Pd mengutarakan bahwa peningkatan jumlah pendaftar internasional ini menjadi indikator positif bagi upaya internasionalisasi kampus yang terus dikembangkan UMSU. Selain memperkuat posisi sebagai perguruan tinggi berdaya saing global, menurutnya, kehadiran mahasiswa dari berbagai negara juga diharapkan dapat memperluas jejaring akademik dan kolaborasi internasional universitas. (dmp)