MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas dan organisasi kemahasiswaan di Kota Medan, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Medan, Selasa (24/9). Aksi digelar menolak Rancangan UU KUHP dan RUU KPK. Menjelang sore, aksi berubah rusuh. Mahasiswa melempari gedung DPRD Sumut dengan batu. Seorang satpam wanita luka, seorang mahasiswa dan seorang anggota DPRD dipukuli oknum diduga polisi berpakaian preman.

PANTAUAN Sumut Pos, aksi mahasiswa diawali dengan berjalan kaki dari kawasan Lapangan Merdeka Medan, menuju ke kantor DPRD Sumut sejak pukul 13.00 Wib. Sebelumnya, mereka sempat berhenti di depan kantor DPRD Medan sambil meneriakkan tuntutannya, sebelum bergerak kembali menuju kantor DPRD Sumut.

Berorasi menyampaikan tuntutannya selama lebih dari dua jam di depan pintu gerbang kantor DPRD Sumut, mereka sempat diterima oleh dua anggota DPRD Sumut. Kedua anggota DPRD Sumut itu menemui massa di luar gedung dewan. Dari atas mobil komando, dua wakil rakyat itu mengaku sepakat dengan aspirasi mahasiswa yang menolak revisi UU KPK.

“Kami menolak revisi Undang-undang KPK. Dua fraksi di DPR RI menolak revisi itu, Gerindra dan PKS,” ujar Gusnadi dari Fraksi Gerindra.

Namun jawaban Gusnadi tersebut ternyata tidak memuaskan mahasiswa. Massa meminta DPRD Sumut atas nama lembaga menyahuti aspirasi mereka dan membahasnya dalam rapat paripurna.

Merasa kedua wakil rakyat itu tidak dapat menyahuti aspirasi mereka, sekitar pukul 16.00 Wib mahasiswa mulai ricuh. Massa merusak pagar kawat berduri dan saling lempar untuk bisa masuk ke gedung dewan. Massa juga melakukan aksi bakar ban serta melempar botol air mineral dan benda-benda lain ke arah gedung dewan.

Setelah berhasil merusak pagar kawat berduri dan mendekat ke pintu gerbang gedung wakil rakyat. Mahasiswa kemudian melempari kantor DPRD Sumut dengan batu-batu besdar dan kecil yang diperoleh entah dari mana.

Lemparan massa mengenai sejumlah ruangan dan membuat kaca-kaca pecah. Beberapa ruangan yang rusak karena lemparan massa antara lain ruang koridor lantai 1 dan lantai 2, ruang persidangan, ruang Komisi A, dan ruang Komisi D.

Selain merusak gedung dewan, aksi massa juga melukai seorang jurnalis dari media online.

Aksi massa yang mulai anarkis coba diredam aparat kepolisian dengan tembakan water canon. Namun massa masih terus melempari gedung dewan dan semakin tak terkendali. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata ke arah pendemo hingga massa terpecah.

Massa tunggang langgang ke sejumlah arah untuk menyelamatkan diri. Seperti ke Lapangan Benteng dan Jalan Pengadilan. Namun masih ada massa yang melakukan perlawanan hingga membuat polisi melakukan pengejaran dengan menembakkan gas air mata.

Satpam Wanita Luka Kena Batu

Tak lama kemudian, ratusan mahasiswa kembali menyerang. Kali ini bukan hanya kantor DPRD Sumut, tetapi juga turut menyerang kantor DPRD Medan. Walau kondisinya tak separah kantor DPRD Sumut, namun kantor DPRD Medan yang letaknya tepat disebelah kantor DPRD Sumut turut mengalami kerusakan disejumlah bagian akibat lemparan batu.

Akibatnya, seorang petugas keamanan wanita (Satpam) di DPRD Medan, Irma Yani Fatha, pingsan terkena batu lemparan dari aksi mahasiswa. Wajah Irma mengalami luka dan mengeluarkan darah. Ia pun segera dibawa masuk ke dalam gedung guna mendapatkan perawatan sementara.

Karena kejadian itu, suasana panik melanda gedung DPRD Medan. Puluhan pegawai dan honorer maupun anggota dewan yang masih berada di gedung dewan berteriak-teriak histeris.

Serangan lemparan batu mengenai mobil yang terparkir di seputaran halaman gedung dewan, juga pintu kaca di depan gedung. Tak hanya itu, mobil polisi yang berada tepat di depan kantor DPRD Medan turut menjadi korban amukan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa membalikkan mobil tersebut. Atas kejadian itu, ratusan batu berserakan di seputaran DPRD Medan.

Hingga menjelang Maghrib, para pegawai maupun honorer di kantor DPRD Medan belum berani meninggalkan kantor DPRD Medan akibat suasana yang belum kondusif.

Hingga berita ini diturunkan pukul 19.00 Wib, polisi masih melakukan pengamanan di gedung DPRD Sumut dan disekitar Jalan Imam Bonjol Medan. Sementara sebagian mahasiswa masih bertahan di sekitar Jalan Pengadilan.

Aksi Ditunggangi

Sementara, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan, aksi anarkis mahasiswa yang berujung keributan di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/9), karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Elemen mahasiswa ditunggangi oleh salah seorang DPO kasus teror inisial RSL, saat ini yang bersangkutan sudah ditangkap,” ujarnya kepada wartawan di Makodim Kodim 02/01 BS, Jalan Pengadilan, Medan.

Agus menyebut, DPO kasus terorisme tersebut akan diserahkan kepada Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri. “Temen-temen mahasiswa menyampaikan pendapat sesuai dengan list-nya, artinya bahwa kegiatan menyampaikan pendapat dijamin UU,” jelasnya.

“Cuman hati-hati, karena selalu ada potensi ditunggangi pihak-pihak yang punya kepentingan yang tidak tahu. Oleh karena itu hati-hati rawan disusupi. Sampaikan pendapat dengan cara santun mengirim perwakilan dan sebagainya bisa,” paparnya.

Macet Total

Aksi ribuan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan ini, menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kota Medan, macet total. Kemacetan terjadi sejak pukul 12.00 WIB karena sebagian Jalan Imam Bonjol ditutup.

Beberapa ruas jalan yang macet terutama di sekitar gedung DPRD Sumut. Seperti Jalan Imam Bonjol, Jalan Raden Saleh, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Pengadilan, hingga Jalan Kejaksaan.

Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Medan Bersatu tersebut, juga menuntut agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. “Turun..turun..turun Jokowi, turun Jokowi sekarang juga,” teriak mahasiswa.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih memadati Jalan Imam Bonjol Medan, dan belum ada satu pun anggota dewan yang keluar menemui massa. Aksi massa tersebut juga mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polrestabes Medan. (ris/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Unjukrasa ribuan mahasiswa yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian, membuat suasana di Jalan Kejaksaan dan seputaran Pengadilan Negeri (PN) Medan, mencekam, Selasa (24/9) sore. Pasalnya, polisi berpakaian preman bertindak brutal menangkapi warga yang diduga mahasiswa.

Amatan Sumut Pos, polisi berpakaian preman yang terlihat masih muda-muda, melakukan penyisiran di sejumlah titik berkumpulnya mahasiswa. Bahkan, warga yang sedang duduk di warung kopi (warkop) belakang PN Medan, turut diamankan.

“Kau mahasiswa yang demo tadi ya? Kenapa ada putih-putih di muka mu, kau salah satu dari mereka (mahasiswa) ya?” bentak polisi yang mengerumuni warga tersebut.

Tanpa mendengarkan penjalasan pemuda tersebut, kerumunan polisi langsung memiting leher pemuda itu dan mengamankannya. Sesekali, kawanan polisi memukuli wajah dan tubuh pemuda naas itu.

Kontan saja, pemilik warkop dan pelanggan mendadak ketakutan. Sementara, warga yang tidak mempunyai tanda putih di wajahnya, disuruh bubar oleh polisi tersebut.

“Bubar-bubar kalian. Ngapain di sini,” senggak polisi tersebut.

Tak cukup sampai disitu, penyisiran juga dilakukan oleh polisi hingga ke Jalan Candi Prambanan. Setiap pemuda yang dicurigai sebagai mahasiswa, langsung diamankan. Mereka mengintimidasi dengan pukulan-pukulan membabi buta.

“Kau mahasiswa, ngapain kalian di situ. Mana dompetmu? Pasti mahasiswa kalian,” ucap puluhan petugas kepada dua pemuda yang mengendarai sepedamotor.

Keributan kembali muncul, manakala puluhan polisi berpakaian preman menyebut anggotanya dipukuli oleh sejumlah orang. “Woy…woy anggota (polisi) dipukuli itu,” celetuk polisi, yang kemudian beramai-ramai menuju lokasi yang dimaksud.

Walhasil, dua warga sekitar yang berkumpul melihat-lihat demonstrasi menjadi sasarannya. Bogem mentah pun melayang, hingga dua pemuda naas itu tersungkur dipijak-pijak polisi.

Lantas, rekan-rekan kedua pemuda yang diamankan tadi, langsung menjemput untuk membebaskannya. “Kami tidak ikut dalam demo ini, bebaskan rekan kami,” ucap seorang pemuda kepada kerumunan polisi tersebut.

Anggota Dewan Dipukuli Polisi

Tak hanya mahasiswa, seorang diduga anggota DPRD pun ikut kena pukul oknum diduga aparat.

Berawal ketika aparat kepolisian yang bersiaga mengawal aksi demo mahasiswa, berhasil membubarkan massa, Selasa sore. Setelah massa kucar-kacir karena disiram dengan water cannon dan tembakan gas air mata, satu per satu mahasiswa yang tidak berhasil kabur, terlihat mulai ditangkapi aparat.

Kurang lebih pukul 16.50 WIB, petugas kepolisian terlihat menarik paksa seseorang berpakaian safari coklat lengan panjang. Kerah bajunya ditarik dan dipiting erat dari sisi kanan. Dari arah basement hendak dimasukkan ke tempat penampungan para tertangkap yang berada di ruang kaca di sebelah box ATM Bank Sumut.

Dalam kondisi dipiting, sebelum disatukan dengan mahasiswa, oleh Intel yang menangkapnya, anggota DPRD yang kemudian diketahui bernama Pintor Sitorus (dari Partai Gerindra), dihujani pukulan.

Sekretaris Fraksi Gerindra, Gusmiyadi, yang menyaksikan pemukulan, berusaha menghentikan. Dijelaskannya bahwa yang ditangkap dan dipukuli itu adalah anggota DPRD Sumut.

Seketika intel yang memukuli Pintor menghentikan tindakannya. Sejumlah sekuriti juga datang melerai.

Namun oknum diduga intel itu balik memukuli salah seorang sekuriti. Namun oleh sekuriti lain, si oknum berusaha diserang.

Melihat gelagat bahwa dia akan dikeroyok, si oknum berusaha melarikan diri dibantu temannya sesama intel.

Anggota Fraksi Gerindra lainnya, Benny Harianto Sihotang, yang menyaksikan usaha si oknum melarikan diri, segera berteriak: “Tangkap…, tangkap dulu.. Itu ‘kan anggota dewan, kok dipukuli,” teriaknya memerintahkan para sekuriti .

Benny sempat berusaha mengejar Intel tersebut hingga ke bagian belakang gedung DPRD. Namun kemudian terhenti.

Pintor kemudian dibawa ke ruang fraksi. Namun saat hendak diwawancarai tidak lagi terlihat.

Disebutkan, dia ditangkap intel akibat merekam peristiwa penangkapan oleh kepolisian terhadap para mahasiswa. Para anggota DPRD Sumut yang coba diwawancarai perihal penangkapan Pintor enggan menanggapi.

“Enggak tahu saya siapa orangnya dan bagaimana peristiwanya,” kata Sekretaris Fraksi Nusantara, Zeira Salim Ritonga. (man/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus raibnya Rp1,6 miliar lebih milik Pemprovsu dari dalam mobil yang diparkir di halaman Kantor Gubernur Sumut, 9 September 2019 sore lalu, mulai menemukan titik terang. Polrestabes Medan dikabarkan telah menangkap sejumlah pelaku. Uang pun sudah dibagi-bagi di antara pelaku.

Informasi diperoleh dari lapangan, Selasa (24/9), pelaku berjumlah 6 orang. Dari keenam pelaku, 4 di antaranya berhasil ditangkap. Keempatnya yakni NS (36) warga Jalan Sigalingging Desa Parbuluan IVn

Kecamatan Parbuluan, Dairi, NDS alias Niko (41) warga Jalan Lintas Duri Pekanbaru Kecamatan Bengkalis, Riau, MHS alias Musa (22) warga Jalan Lintong Ni Huta Kecamatan Siborong-borong, Humbahas, dan IHN alias Irvan (39) warga Jalan Beringin 9 No. 2 B, Medan Helvetia. Sedangkan dua tersangka lainnya yakni T dan P masih buron.

Penangkapan berawal pada Jumat (20/9) sekitar pukul 17.00 WIB. Awalnya polisi mendapat informasi, komplotan pelaku pencurian tersebut sedang berada di seputaran Pekanbaru, Riau. Tim lalu bergerak menuju Pekanbaru. Sesampainya di sana, polisi menyelidiki keberadaan para pelaku.

Keesokan harinya pada Sabtu (21/9), tim mendapat informasi pelaku sudah kabur ke arah Jambi. Tim pun melakukan pengejaran. Sesampainya di Jambi, tim mendapat kabar pelaku telah kembali lagi ke Pekanbaru, sehingga tim mengejar ke Pekanbaru.

Di Pekanbaru, polisi berhasil mengamankan NS dari kediamannya pada Minggu (22/9) sekitar pukul 21.00 WIB. Pengakuan NS kepada polisi, dirijya beraksi bersama dengan 5 orang rekannya yaitu NDS, MHS, IHN, T dan P.

Tim kemudian mendapat informasi keberadaan NDS dan MHS di Kabupaten Duri, Riau. Polisi mengejar ke Duri. Pada Senin (23/9) sekitar pukul 08.00 WIB, kedua pelaku ditangkap dan dibawa ke Medan.

Sesampainya di Medan, polisi melanjutkan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku IHN pada Selasa (24/9) pukul 03.00 WIB. Tetapi saat akan ditangkap, IHN mencoba melarikan diri dan melawan petugas. Oleh karenanya, polisi menembak kakinya.

Selanjutnya, IHN dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk mendapat perawatan.

Dari hasil penangkapan keempat pelaku, disita sejumlah barang bukti. Pertama, dari NS uang Rp3,4 juta, 2 unit ponsel, pakaian dan dompet. Kedua, dari NDS 1 unit mobil Avanza BK 1417 IC beserta STNK dan BPKB, 1 unit sepeda motor Sonic BK 5771 PBC, ATM BRI berisi uang Rp15 juta. Ketiga, dari MHS uang Rp105 juta, 3 unit ponsel, 1 jam tangan merek Alexander Cristie. Keempat, dari IHN berupa kuitansi uang muka pembelian tanah Rp50.000.000, uang tunai Rp8 juta, 2 unit ponsel.

Adapun peran masing-masing pelaku, NS dan P berada di mobil Avanza hitam bertugas menutupi ke arah pandangan mobil korban Xenia silver pada saat rekannya melakukan aksi pencurian. Sedangkan MHS, NDS dan T yang berada di mobil korban bertugas memantau dari Bank Sumut, lalu mengikuti sampai ke kantor Gubsu. Mereka bertiga ini juga sebagai eksekutor, di mana pelaku T turun dari mobil kemudian mengecek posisi tas korban di dalam mobil.

T merusak kunci pintu mobil dan selanjutnya menyuruh NDS mengambil tas korban. Sementara, pelaku IHN bertugas memantau security yang berada di pos dengan menggunakan sepeda motor. Masing masing pelaku mendapat bagian berbeda sesuai perannya. NS mendapat Rp200 juta, NDS Rp300 juta, MHS Rp210 juta, IHN Rp200 juta, T Rp350 juta dan P Rp350 juta.

Dikonfirmasi perihal informasi penangkapan ini, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto belum mau membeberkan secara detail. Tetapi ia mengakui ada perkembangan kasus tersebut. “Perkembangan kasusnya baik,” ujarnya saat diwawancarai wartawan ketika berada di Gedung DPRD Sumut, Selasa (24/9) siang.

Disinggung berapa pelaku yang ditangkap, Dadang enggan menjelaskan secara pasti. “Jadi, sudah mengarah ke sana (pelaku ditangkap),” ucapnya.

Apakah pelakunya dari internal atau eksternal? Kata Dadang, hal itu nanti diekspos. “Pokoknya nanti kita ekspos pada rekan-rekan wartawan,” tukasnya.

Diketahui, uang tunai Rp1,6 miliar lebih milik Pemprovsu tersebut hilang di pelataran parkir Kantor Gubernur Sumut pada Senin 9 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIB. Uang itu disebut-sebut untuk membayar honor TAPD.

Sebelum hilang dicuri, uang itu dibawa oleh ASN Pemprovsu bernama Muhammad Aldi Budianto (40) yang tiga di parkiran sekitar pukul 15.40 WIB. Selanjutnya, korban bersama seorang rekannya Indrawan Ginting memarkirkan mobil tersebut dalam keadaan pintu terkunci.

Kemudian, korban dan rekannya melaksanakan sholat Ashar sekitar pukul 17.00 WIB. Usai sholat, keduanya kembali ke mobil dan terkejut mengetahui uang yang mereka tinggalkan di mobil telah raib. Uang Rp1,6 miliar lebih itu disimpan dalam tas dan diletakan di jok paling belakang. Selain uang, jam tangan merek Expedition juga hilang.

Gubsu Diminta Segera Aktifkan Tiga Pejabat

Terkait informasi ditangkapnya pelaku pencurian uang Pemprovsu senilai Rp1,6 miliar itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diminta untuk mengembalikan jabatan tiga pejabat BPKAD yang dinonaktifkan pasca raibnya uang tersebut.

“Kewenangan memang sepenuhnya ada di tangan gubernur. Namun demi nama baik pejabat yang bersangkutan, beliau juga harus pertimbangkan agar segera memulihkan jabatan mereka,” ujar pengamat hukum, Adamsyah Koto menjawab Sumut Pos, Selasa (24/9).

Menurutnya langkah Gubsu Edy Rahmayadi menonaktifkan tiga pejabat terkait dalam kasus ini sudah tepat. Agar mereka fokus menghadapi proses hukum yang tengah berjalan sampai nanti kasusnya benar-benar terungkap. “Dan juga tergantung proses penyidikan polisi sejauh mana.

Tentu mereka akan tetap dimintai keterangan sewaktu-waktu diperlukan. Namun tetap diingatkan ketika kasus ini nanti sudah duduk, Gubsu juga segera mempertimbangkan pemulihan nama baik pejabat yang dinonjobkan sebelumnya,” katanya.

Apalagi, imbuh Ketua Lembaga Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBHWI) ini, polisi dikabarkan sudah menangkap pelaku pencurian. “Namun ini masih panjang prosesnya. Intinya, ketika sudah duduk masalahnya, kewenangan kembali ke Gubsu dan pihak kepolisian,” terangnya.

Pihaknya berharap ada sanksi atas keterlibatan oknum Pemprovsu dalam kasus ini. Apalagi diketahui bahwa Inspektorat telah melakukan pemeriksaan internal mengenai standar operasional prosedur dari segala aspek sesuai ketentuan berlaku.

“Iya, kami sangat mendorong kiranya ada perbaikan ke depan di jajaran Pemprovsu dalam hal penarikan uang tunai sebesar itu dan tanpa pengamanan ekstra pula. Selain itu, tentu harus dilakukan ekspos mengklarifikasi bahwa uang itu bukanlah sebagai ‘upah ketok’ kepada anggota dewan, supaya isu-isu yang sebelumnya berkembang dapat terjawab secara terang,” pungkasnya.

Raja Indra Tetap Beraktivitas

Salah satu pejabat BPKAD Setdaprovsu yang dinonaktifkan, Raja Indra Saleh, kemarin terlihat masih menjalankan aktivitas seperti biasa di kantor gubernur. Indra tampak tenang ketika disapa sejumlah wartawan, sembari menapaki tangga menuju ruang kerjanya di lantai II.

Penonaktifan dirinya dan dua rekannya menurut Indra, akan menjadi pelajaran bagi pejabat lain dilingkungan Pemprovsu. “Kita siap bertanggungjawab,” katanya singkat.

Sebelumnya dia membenarkan soal penonaktifan dirinya dari jabatan Plt kepala BPKAD dan juga sekretaris BPKAD, yang memang jabatan aslinya selama ini. “Ini kan bagian dari resiko jabatan, tidak masalah, saya siap dengan konsekuensi dan keputusan atasan,” tuturnya.

Dirinya menegaskan siap bertanggungjawab atas kasus raibnya uang miliaran rupiah tersebut. Di samping itu, dirinya juga mendorong agar pihak kepolisian cepat mengungkap kasus dimaksud.

“Sebagai pimpinan saya tidak akan pernah lari dari tanggung jawab. Biarlah pimpinan nanti yang menilai sejauh mana kasus ini nanti terbuka, siapa yang bersalah dan siapa pelakunya,” katanya. (ris/prn)