MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat kursi unsur pimpinan DPRD Sumatera Utara sudah dipastikan akan diisi Baskami Ginting (PDI Perjuangan/Ketua Dewan), Salman Alfarisi (PKS), Sri Kumala (Gerindra), Yasir Ridho Loebis (Golkar) sebagai Wakil Ketua. Tinggal satu kursi tersisa untuk melengkapi lima unsur pimpinan tinggi legislatif Sumut periode 2019-2024, yakni dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Menurut Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar pada hari ini keputusan DPP terkait hal itu akan diumumkan melalui rapat pleno. “Keputusannya besok (hari ini, Red) dari DPP. Kita sudah usulkan enam nama ke DPP agar dipilih dan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (19/9).

Keenam nama yang pihaknya usulkan itu antara lain Jubel Tambunan, Rahmansyah Sibarani, Dimas Tri Adji, Tuahman Fransiscus Purba, dan Rony Reynaldo Situmorang. “Selain wakil ketua dewan juga untuk posisi ketua fraksi. Jadi enam nama tersebut sudah kita usulkan ke DPP,” katanya.

Iskandar menambahkan, rekomendasi keenam nama itu sudah berdasarkan latar belakang atau curriculum vitae (CV) dari seluruh kader terbaik NasDem yang duduk di DPRD Sumut. Dan biasanya menurut dia, hasil rekomendasi mereka tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah DPW sampaikan.

“Kebijakan final tetap di DPP. Kita hanya mengajukan nama-nama dengan dasar-dasar yang kita lampirkan. Antara lain karena CV-nya dia punya moralitas yang baik, sudah berpengalaman, suara terbanyak, pernah jadi pengurus. Jadi masing-masing kita kasih latar belakangnya, dan kita tunggulah pleno dari DPP hari ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) pada April 2019 lalu ditingkat Sumut, PDI Perjuangan merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak yakni 19 kursi. Namun meski Partai Gerindra dan Golkar sama-sama memperoleh 15 kursi namun perolehan suara Partai Gerindra lebih banyak dibandingkan perolehan suara Golkar sehingga wakil Gerindra terpilih sebagai pimpinan sementara DPRD Sumut.

Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik, dimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memperoleh kursi terbanyak yakni 19 kursi. Sementara Golkar dan Gerindra sama-sama menempatkan 15 kader di DPRD Sumut. Selanjutnya Partai Nasdem merebut 12 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 9 kursi, PAN 8 kursi, Hanura 6 kursi, PKB dan PPP sama-sama meraih 2 kursi, dan terakhir Perindo mendapat jatah 1 kursi. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan hasil final penilaian terhadap 615 rumah sakit se-Indonesia untuk dilakukan penyesuaian terhadap peringkat kelas atau tipe di Sumut, ada 26 rumah sakit yang dilakukan penyesuaian, di mana 10 di antaranya dipastikan mengalami penurunan dan 16 dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota selama kurun waktu setahun.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna mengaku, hal itu akan memberikan dampak karena para dokter saat ini mulai beramai-ramai bermigrasi, khususnya untuk berpraktik di rumah sakit kelas B.

“Sekarang banyak teman-teman saya ya dokter, ingin berpraktik di rumah sakit kelas B karena rumah sakit tempatnya berpraktik bertugas turun kelas. Terutama yang mengalami penurunan dari kelas C dan D,” ujar dr Wijaya kepada wartawan baru-baru ini.

Dikatakannya, penurunan kelas yang terjadi pada rumah sakit maka otomatis jasa medis yang diterima dokter akan juga turun. Padahal, di sisi lain dokter tetap dituntut bekerja secara profesional walaupun jasa yang didapatkan dianggap tidak sesuai.

“Risiko besar, tapi dokter mendapatkan jasa medis yang minim. Apalagi, rumah sakit tempat praktiknya turun kelas hingga peringkat D. Makanya, mau tidak mau untuk menafkahi keluarga, para dokter harus mencari penghasilan yang lebih besar yakni di rumah sakit kelas B,” tuturnya.

Pun begitu, kata dr Wijaya, dokter yang bermigrasi tidak serta merta meninggalkan tempat praktiknya. Sebab, satu orang dokter secara aturan diizinkan berpraktik di tiga tempat. Hanya saja, aktivitas dokter di kelas D tentunya akan berkurang lantaran lebih fokus untuk praktik pada rumah sakit kelas yang lebih baik.

“Kalau dokternya PNS di rumah sakit daerah dan rumah sakitnya sudah turun kelas ke D, maka sifatnya tidak intens. Karena, akan lebih memilih berpraktik di rumah sakit peringkat lebih baik misalnya kelas B,” cetusnya.

Menurutnya, dokter yang berpraktik di kelas D bila menerima pasien kemungkinan akan lebih memilih untuk merujuk pasiennya ke rumah sakit kelas B. Rumah sakit rujukan itu bisa saja dokter tersebut juga yang menjadi dokternya, tetapi dengan jasa medis yang lebih tinggi serta peralatan yang lebih lengkap. “Bukan berarti meninggalkan idealisme kedokterannya, namun di satu sisi ada keluarga yang harus dinafkahi. Jadi, hal ini tidak bisa disalahkan,” pungkas Wijaya.

Sebelumnya, diketahui 26 rumah sakit yang mengalami penurunan kelas ini terdiri dari 1 dari kelas A ke B. Selanjutnya, 4 dari B ke C. Kemudian, 5 dari C ke D. Sedangkan 16 rumah sakit yang mendapatkan pembinaan merupakan kelas C dan D. Dari jumlah rumah sakit yang turun kelas di Sumut, terbanyak berasal dari Kota Medan yang berjumlah 7 dan 3 mendapatkan pembinaan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan mengaku melakukan komunikasi dengan kepada kepala daerah. Hal ini terkait mendorong pemenuhan kekurangan-kekurangan yang ada pada rumah sakit tersebut, yakni menyangkut soal sumber daya manusia dan aplikasi pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan. “Dengan komunikasi yang dilakukan akan diketahui bagaimana keinginan kepala daerah dalam menyikapi penurun kelas di daerahnya seperti apa,” ucapnya.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis mengatakan, dengan penurunan kelas yang terjadi ini dampaknya ialah biaya yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan akan diturunkan dari kelas sebelumnya.

Meski begitu, diharapkan tidak terikut terhadap kualitas pelayanannya. “Walau biaya yang didapatkan turun, namun jangan sampai pelayanan ikut turun. Akan tetapi, harus tetap maksimal,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belum genap satu bulan dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Ilyas Sitorus sudah diminta agar dicopot oleh masyarakat di daerah itu. Sebabnya, selama menjabat Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Ilyas Sitorus dinilai banyak bermasalah sehingga ia dicopot oleh Gubernur Edy Rahmayadi.

“Copot Ilyas Sitorus sebagai Plt kepala dinas dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Batubara. Kami tidak mau pendidikan di Batubara dipimpin oleh oknum-oknum bermasalah yang kami duga banyak terjadi selama dia (Ilyas Sitorus) menjabat Kabiro Humas Pemprovsun

Kami tidak mau oknum-oknum bermasalah ini menjadi panutan kami,” kata Koordinator Aksi Ikatan Mahasiswa Melayu Indonesia (IMAMI) Sumatera Utara, Yusrizal Mehdi saat berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (19/9).

Massa meminta legislatif Sumut memanggil Ilyas Sitorus guna mengklarifikasi dugaan banyaknya masalah yang ia miliki selama menjabat Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu. “DPRD Sumut sebagai wakil rakyat harus mendengar aspirasi kami ini. Kami ingin Batubara benar-benar bersih dari oknum-oknum bermasalah, apalagi dalam urusan pendidikan,” katanya.

Di samping itu, IMAMI Sumut juga menyampaikan aspirasi kepada bupati Batubara supaya mengutamakan putra daerah untuk mengisi perangkat kerjanya di Pemkab Batubara, sesuai UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah.

“Kami juga mendukung penuh program bupati Batubara dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu Batubara tidak hanya dalam banyak hal adat istiadat, serta pemanfaatan sumber daya manusia dilingkungan Pemkab Batubara,” katanya.

Tak sampai setengah jam berorasi, massa aksi IMAMI Sumut diterima perwakilan DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, Ricky Anthony. Kata Ricky, dirinya akan menyampaikan seluruh aspirasi massa ke pimpinan dewan.

“Sekarang ini kebetulan belum terbentuk komisi-komisi DPRD Sumut. Begitupun melalui Fraksi NasDem, saya akan sampaikan aspirasi rekan-rekan sekalian hari ini ke pimpinan,” ujarnya singkat.

Diketahui, Ilyas Sitorus dilantik Bupati Batubara, Zahir pada 27 Agustus 2019 sebagai Kabid Pendidikan Dasar merangkap Plt Kadisdik Batubara. Ilyas Sitorus sebelumnya dinonaktifkan dari jabatan Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dirjen Perhubungan Darat melakukan peninjauan ke Terminal Amplas, Kamis (19/9) siang. Kunjungan tersebut untuk memastikan proses percepatan pembangunan terminal tipe A di Kota Medan n yakni Terminal Terpadu Amplas.

Rencananya, kedua terminal tersebut mulai dibangun pada Januari 2020 “Saya datang dan meninjau langsung ke Terminal Amplas ini untuk memastikan proses percepatan pembangunan Terminal Amplas,” ujar Direktur Prasarana Dirjen Perhubungan Darat, Rizal Wasal didampingi kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis dan Kepala BPTD Sumut, Putu Sumarjaya kepada Sumut Pos, Kamis (19/9) di Terminal Amplas usai melakukan tinjauan.

Rizal mengatakan, bahwa proses penyerahan aset dua terminal tipe A Kota Medan, yakni Amplas dan Pinangbaris sedang berjalan dan sedang dalam pembahasan. “Gak lama lagi sudah selesai proses penyerahan asetnya dari Pemko Medan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk itu, kata Rizal pihaknya di pusat tengah membuat konsep yang tepat untuk Terminal Amplas, agar dapat menjadi terminal yang jauh lebih baik, lebih maju dan berkelas.

“Begitu sudah selesai proses peralihan aset itu, maka akan segera kami lelang proses pembangunannya di akhir tahun ini, tepatnya di Desember. Bukan hanya untuk Amplas, tapi juga untuk Terminal Pinangbaris. Walaupun, target penataan awal di Terminal Amplas,” tuturnya.

Disebutkannya, ada dua konsep yang akan diajukan untuk pembangunan Terminal Amplas, yakni murni dana APBN dan menggaet investor. Namun begitu, kata Rizal, pihak pemerintah pusat telah menyediakan anggaran sekitar Rp40 Miliar untuk masing-masing Terminal (Amplas dan Pinangbaris) apabila tidak mendapatkan investor.”Kalau investor yang bangun, pengelolannya tetap di pemerintah pusat. Kalau tidak, ya tentu pakai APBN, toh sudah dianggarkan di APBN 2020,” paparnya.

Rizal dengan tegas mengatakan pada Januari 2020 kedua terminal tersebut mulai dibangun. “Kita lelang di Desember (2019) tentu akan kita kerjakan di Januari (2020) atau selambat-lambatnya di Tri Wulan pertama 2020. Seperti yang saya bilang, target penataan awal di Amplas, tapi Pinangbaris juga kita upayakan untuk segera dikerjakan. Kalau ada investor, tentu Pinangbaris bisa dikerjakan berbarengan dengan Amplas,” jelasnya.

Harapannya, lanjut Rizal, setelah kedua terminal ini dibangun dengan begitu baik, lengkap dengan segala fasilitasnya hingga membuatnya menjadi terminal kelas dunia, seluruh angkutan dapat dengan tertib kembali masuk kedalam terminal.

“Kita yakin terminal ini akan menjadi terminal yang berkelas, kita akan tata secara menyeluruh dan nantinya akan kita terapkan ‘by the service’ untuk setiap angkutan umum yang dilengkapi dengan ITS (Intelligent Transportation System) serta ATCS supaya Kota Medan bisa tertib. Saya percaya, Medan bisa tertib,” tegasnya.

Pembangunan terminal ini juga nantinya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kota Medan. “Adanya fasilitas-fasilitas lain di dalam kedua terminal ini, nantinya akan dapat menyerap begitu banyak tenaga kerja sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tentunya meningkatkan kesejahteraan para supir angkutan itu sendiri. Dan satu lagi, akan berdampak pada ketertiban para angkutan umum, itu yang paling penting,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum kembali menunjukkan kepeduliannya dalam sektor pendidikan. Kali ini, perusahaan plat merah tersebut bekerja sama dengan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) memberikan beasiswa kepada 100 mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi negeri (PTN) di Sumutn

Adapun 100 mahasiswa/i itu dari Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed) dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Selain diberikan beasiswa, para mahasiswa tersebut diberikan pelatihan kepemimpinan dengan tema ‘Inalum Leadership Camp I Batch 1’ di Raz Residence, Medan, selama 8 hari mulai tanggal 18 hingga 25 September 2019.

Direktur Eksekutif Pengembangan Bisnis Inalum, Dante Sinaga melalui Manager CSR Ismail Midi mengatakan, salah satu resources yang menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM). SDM tersebut adalah salah satunya mahasiswa.

“Generasi muda perlu kita berikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan dirinya. Ini penting, mengingat dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka akan menjadi pemimpin yang produktif dalam membangun Indonesia,” ujarnya, Kamis (19/9).

Melalui program beasiswa Inalum, lanjut Ismail, pihaknya berharap akan lahir generasi unggul, memiliki integritas, cerdas, berwawasan kebangsaan dan memiliki jiwa sosial kemasyarakatan. “Inalum mengalokasikan dana CSR untuk pendidikan mencapai Rp5 miliar. Namun, dalam program ini diberikan Rp2 miliar untuk mahasiswa penerima beasiswa yang dikelola Yayasan KSE untuk tahap I,” bebernya.

Diutarakan dia, program CSR di sektor pendidikan terdahulu dan saat ini juga masih berjalan. Yaitu, di tingkat sekolah dasar (SD) hingga D3 di 10 kabupaten/kota di Sumut. “Beasiswa ini diberikan dengan latar belakang prestasi akademik maupun non akademik yang baik serta karena keterbatasan ekonomi. Selain beasiswa reguler berbentuk dukungan finansial, Inalum juga memberikan pelatihan kepemimpinan yang disebut Inalum Leadership Camp,” paparnya.

Ismail menjelaskan, pelatihan ini diberikan berjenjang, meliputi pembentukan karakter pemimpin, pengenalan dan motivasi diri, peningkatan kreativitas dan jiwa sosial serta manajemen skills. Selain itu, berkesempatan untuk mengenal sistem, prosedur dan budaya kerja perusahaan melalui pelatihan langsung di lapangan maupun pemberdayaan. “Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, membentuk karakter disiplin dan tangguh, cinta tanah air, mandiri serta siap untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” paparnya.

Sementara, Ketua Dewan Pengurus Yayasan KSE, Marsangap P Tamba mengatakan, peserta akan menerima materi yang meliputi pengembangan karakter, personal grooming, teknik berkomunikasi, disiplin, perencanaan bina desa, sosial kemasyarakatan, wawasan kebangsaan dan bela negara. “Materi kegiatan akan memberikan gambaran lebih mendalam bagi mahasiswa bagaimana memacu dirinya untuk menjadi pemimpin yang berkualitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini KSE telah bekerja sama dengan 32 PTN dari Sabang sampai Merauke untuk menyalurkan beasiswa, di antaranya dari berbagai perusahaan yang salah satunya adalah Inalum. Oleh karena itu, Yayasan KSE juga membuka kesempatan lebih luas lagi bagi mahasiswa S1 yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh beasiswa. “Kita berharap dengan adanya PT Inalum mengalokasikan dana CSR-nya, maka akan ada banyak perusahaan lain berpartisipasi aktif membangun generasi muda,” pungkasnya. (ris/ila)