MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah sampah di Kota Medan terus menjadi sorotan. Apalagi, saat hujan, sampah sering kali menjadi salah satu penyebab banjir. Hal itu akibat belum terkelolanya sampah dengan baik.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M Husni mengatakan, ada 2 faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, belum terbangunnya peng-uatan infrastruktur persampahan di Kota Medan secara baik yang membuat sampah-sampah dapat ditampung, dibawa dan dikelola dengan baik.

Sedangkan yang kedua itu adalah masih minimnya peran serta masyarakat dalam meminimalisir, membuang dan mengelola sampah dengan benar.

“Untuk yang pertama, soal infrastruktur persampahan, hingga saat ini Pemko Medan belum memiliki jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang mumpuni untuk menampung sampah yang ada di Kota Medan,” ujar M Husni kepada Sumut Pos, Kamis (12/9)

Disebutnya, pihaknya masih banyak menggunakan lahan pinjam, bukan lahan sendiri. Ada beberapa titik dipinggir jalan yang masih dibuat sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Nah, ini yang sedang kita upayakan. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Perkim (PKPPR) untuk bisa disediakan lahan TPS setidak-tidaknya satu TPS per satu kecamatan agar bisa menampung sampah setiap kecamatan dengan baik dan tertata,” ujar Husni.

Sedangkan untuk TPA yang dimiliki oleh Kota Medan saat ini, yakni TPA terjun, kata Husni, hingga saat ini masih terus dimaksimalkan agar dapat terus menampung sampah-sampah yang masuk dari Kota Medan. “Sembari kita sedang terus berupaya agar mendapatkan lahan baru untuk TPA alternatif. Nantinya, infrastruktur yang lain juga akan mengikuti, seperti penambahan truk sampah dan sarana pendukung lainnya,” terangnya.

Disisi lain, lanjut Husni, untuk faktor yang kedua, yakni masih minimnya kesadaran masyarakat dalam meminimalisir, membuang dan mengelola sampah dengan benar masih terus menjadi perhatian khusus bagi pihaknya.

Husni menyebutkan, bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tidak pernah berhenti bahkan terus secara gencar melakukan sosialisasi kepada warga Kota Medan akan arti pentingnya membuang dan mengelola sampah dengan benar.

“Masyarakat juga harus sadar betul bahwa yang paling dirugikan atas perilaku membuang sampah sembarangan itu adalah masyarakat itu sendiri. Kami terus melakukan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat dengan terus melakuakan sosialisasi membuang sampah dengan benar, kami juga turut menggandeng pihak-pihak pemangku jabatan hingga ditingkat Kelurahan dalam mensosialisasikan hal ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penertiban yang dilakukan Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan di Gedung Warenhuis, tepatnya di persimpangan Jalan Ahmad Yani/ Jalan Hindu, Kelurahan Kesawan, Medan Barat, Jumat (13/9) siang, berakhir ricuh dengan masyarakat yang menghuni bangunan.

Kericuhan ini memanas saat warga melihat mobil ekskavator milik Pemko Medan memasuki pemukiman itu. Emosi warga memuncak karena bangunan rumah di di lokasi itu hendak dirobohkan.

Warga bertahan dan melempari eskavator dengan air panas, kursi hingga air seni yang dibungkus dalam plastik. Akibatnya, suasana di lokasi pun memanas. Dalam bentrokan tersebut, seorang petugas terluka terkena lemparan batu.

Alat berat yang terus merangsek masuk membongkar bangunan liar itu .”Gak ada otak kalian, kalian liat ada anak-anak di dalam rumah itu. Kami mau tanya sampai mana bangunan ini dihancurkan, coba kalian kasih tau kami,” teriak seorang perempuan mengenakan daster yang mengamuk dan menghalangi petugas.

Perempuan berdaster itu pun sempat tidur di jalan untuk menghalangi alat berat. Dia melawan saat akan dipindahkan, tapi kalah tenaga dengan petugas Satpol PP. Meski diadang warga, petugas Satpol PP tetap maju dan melakukan penertiban.

Namun, satu persatu bangunan liar berhasil dirobohkan. Tapi perlawanan warga tak berhenti. Mereka terus melempar menggunakan apa saja yang ada kepada personel Satpol PP.

Kendati mendapat perlawanan warga, petugas Satpol PP tak mundur. Penertiban jalan terus. Jumlah anggota yang lebih banyak mampu memukul mundur upaya warga melakukan perlawanan. Hingga akhirnya alat berat merobohkan bangunan dan warga hanya dapat pasrah.

“Semua petugas maju, jangan pakai kekerasan,” teriak Kasatpol PP Kota Medan, M. Sofyan, yang memimpin langsung penertiban tersebut.

Sofyan menjelaskan apa saja sasaran mereka untuk dilakukan penertiban pada hari itu. “Kami tidak membongkar bangunan masyarakat yang berada di atas bangunannya. Kami menertibkan bangunan tidak sesuai dengan peraturan,” tutur Sofyan.

Warga yang kalah jumlah dengan petugas Satpol PP pun merelakan bangunan mereka dirobohkan. “Pastikan semua barang-barang, jangan sampai rusak dan jangan ada kekerasan,” kata Sofyan lagi.

Sofyan mengungkapkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan aset dari Pemko Medan yang nantinya akan dikelola. “Bangunan ini merupakan tempat heritage dimana selama ini tempat dan bangunan ini sudah dikuasai oleh masyarakat,” kata Sofyan kepada wartawan.

Sofyan menjelaskan sebelum melakukan penertiban, Pemko Medan sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada masyarakat yang menghuni bangunan tersebut.

“Kita sudah layangkan surat pemberitahuan sebanyak tiga kali dan tidak ada respon. Dan semalam kita juga sudah memberitahu agar segera dikosongkan dan hari ini (kemarin,Red), kita melakukan pengambil alihan,” tutur Sofyan

Sofyan menjelaskan bahwa setelah nantinya bangunan ini dikosongkan dan dibersihkan, Pemko Medan akan digunakan untuk kepentingan dinas. “Recananya ini akan digunakan untuk kepentingan dinas Pemko Medan,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Operasi Patuh Toba 2019 berlangsung di wilayah hukum Polres Belawan, sebanyak 4 orang meninggal kecelakaan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Belawan, AKP MH Sitorus SH, Jumat (13/9), mengatakan, Operasi Patuh Toba 2019 sudah berakhir, dari hasil catatan mereka sebanyak 4 orang meninggal dunia dan tujuh orang luka ringan tujuh orang ringan.

Total pelanggaran yang tercatat sepanjang Operasi Patuh Toba 2019, mencapai 705 pelanggaran. Angka ini mengalami kenaikan tujuh puluh persen dibanding 2018 sebanyak 414 pelanggaran.

“Dari jumlah 705 didominasi pelanggaran terjadi pada sepeda motor. Menyusul mobil truk dan mobil penumpang. Seluruhnya dilakukan penindakan karena tidak melengkapi STNK, SIM dan mengunakan helm. Sejumlah pelanggaran ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” terang orang nomor satu di Satlantas Polres Belawan ini.

Selain itu, AKP MH Sitorus menyebutkan, tilang teguran yang dikeluarkan tercatat sebanyak 192 atau naik tiga puluh empat persen dibanding tahun 2018 sebanyak 143 teguran.

“Bukan hanya korban kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran yang mengalami kenaikan. Tapi, untuk tilang teguran juga naik dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kerugian materil mengalami kenaikan empat puluh persen yakni Rp2.800.000 di tahun 2019. Sedangkan tahun 2018 Rp2.000.000,” kata dia.

Ditambahkanya, peningkatan yang terjadi ini, karena petugas yang bekerja lebih dalam pada Operasi patuh Toba 2019.

“Meskipun operasi sudah selesai dilakukan. Kita berharap agar kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di masyarakat dapat juga meningkat. Utamakan keselamatan. Jangan karena sedang ada operasi lalu lintas, menjadi patuh, tetapi setelahnya melanggar lagi. Ini demi keselamatan,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah sempat terhenti beberapa bulan, pengerjaan proyek Apartemen De’ Glass Residence di Jalan Gelas/Ayahanda, Medan Petisah, kini mulai dikerjakan lagi. Padahal, sebelumnya sudah disepakati antara warga yang keberatan dengan pihak pengembang bahwa proyek itu dihentikan sementara atau distanvaskan.

Fernando Sitompul selaku kuasa hukum warga yang keberatan mengatakan, pengerjaan proyek apartemen setinggi 26 lantai itu mulai dikerjakan kembali dalam pekan ini. Namun, pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor apartemen tersebut tidak terlalu mencolok.

“Hari Minggu (8/9) siang lalu alat beratnya mulai masuk, alat berat itu berupa beko (ekskavator) satu unit. Setelah itu, selang tiga hari kemudian alat berat tersebut digunakan untuk mengeruk dan menimbun tanah di areal proyek.

Bahkan, siang ini juga (kemarin, red) alat tersebut masih bekerja, dan warga sudah merekamnya (menggunakan telepon genggam),” ungkap Fernando, Jumat (13/9).

Disebutkan dia, selain ekskavator alat berat lainnya yaitu craine juga hendak dimasukkan ke dalam lokasi proyek. Akan tetapi, gagal dilakukan karena pintu masuk areal proyek terlalu kecil. “Yang lagi dikerjakan mereka di areal pintu masuk, kemungkinan untuk memperlebarnya sehingga craine bisa masuk,” kata Fernando.

Fernando mengatakan, mulai dikerjakannya lagi pembangunan apartemen dua tower itu maka telah melanggar kesepakatan sebelumnya dengan warga sewaktu pertemuan di Kantor Kelurahan Sei Putih Tengah beberapa waktu lalu.

“Warga pasti tidak akan tinggal diam, kalau nanti craine dimasukkan ke areal proyek maka akan dihadang,” ucap Fernando sembari meminta kepada pihak apartemen atau kontraktor yang mengerjakannya harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat.

Bahkan, lanjut dia, Kepala Dinas Perkim-PR Medan Benny Iskandar sempat menyatakan bahwa pengerjaan apartemen itu bisa dilanjutkan apabila ada kesepakatan terhadap warga yang keberatan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim-PR Medan, Benny Iskandar mengatakan secara peruntukkan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Kota Medan Tahun 2015-2035 (Perda RDTR), proyek apartemen itu sudah sesuai. Artinya, tidak ada poin-poin yang dilanggar di dalam perda tersebut.

“Permasalahan pembangunan apartemen tersebut sesungguhnya bukan menyalahi Perda RDTR melainkan persetujuan warga. Sebagian warga yang tinggal di sekitar lokasi meminta izin pembangunan apartemen itu dibatalkan karena dianggap cacat hukum. Alasannya, warga yang keberatan tersebut tidak pernah setuju dan menandatangani dibangunnya apartemen itu,” ujar Benny.

Kata Benny, pihaknya sudah meminta klarifikasi ke camat dan lurah setempat. Hasilnya, memang sebagian warga yang keberatan tidak ada meneken. Akan tetapi, asumsinya karena sudah diteken oleh lurah atau camat berarti sudah benar warga tidak ada yang keberatan lagi sehingga keluarlah perizinan pembangunan apartemen tersebut.

“Saat ini proyek tersebut telah stanvas dan tidak ada pembangunan. Pihak pengembang atau manajemen Apartemen De Glass diminta untuk menyelesaikan masalahnya kepada warga yang keberatan barulah dilanjutkan proyek pembangunan,” kata Benny sembari mengaku, sudah ada warga mengadu ke pihaknya yang disampaikan secara tertulis melalui surat.

Diketahui, pembangunan apartemen tersebut dihentikan sementara dari hasil pertemuan warga dengan pihak pengembang, yang dilakukan di kantor Kelurahan Sei Putih Tengah pada Senin, 28 Januari lalu. Pertemuan dipimpin oleh Lurah Sei Putih Tengah, Rizka K Lubis.

Dalam pertemuan itu, Fernando Sitompul selaku kuasa hukum warga menyatakan, pihaknya mempertanyakan adanya persetujuan warga yang meneken atau menandatangani pembangunan proyek itu. Apakah benar diteken warga, dan warga tersebut memang berdampak langsung.

“Kalau memang betul tanda tangan, kita minta salinannya. Lalu, dikroscek sama-sama satu persatu. Hal ini untuk memastikan apakah memang benar meneken langsung? Jangan-jangan yang tanda tangan bukan warga sini (Jalan Gelas atau Jalan Belanga),” ungkap Fernando dalam pertemuan.

Menurut Fernando, warga yang keberatan tidak pernah memberikan persetujuan atau dukungan atas pembangunan proyek tersebut. Tetapi kenapa, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) bisa keluar sementara persetujuan tidak ada. “Aneh rasanya, warga menolak tetapi izin (SIMB) bisa keluar? Padahal, seharusnya pengurusan izin itu harus ada persetujuan dulu dari warga,” sebutnya.

Untuk itu, sambung dia, diminta pihak kelurahan menindaklanjuti hal tersebut. Selain itu, jangan ada kegiatan proyek sebelum masalah ini selesai.

“Warga dibuat seperti main kucing-kucingan, kita lengah ternyata mesin main (proyek berjalan). Jadi, kami minta dihentikan sementara sampai persoalan ini tuntas. Kalau ada pengerjaan, kami menuntut lurah untuk bertanggung jawab,” cetusnya.

Menanggapi itu, Lurah Sei Putih Tengah, Rizka K Lubis mengatakan, terkait SIMB yang keluar hal itu bukanlah kewenangannya. Apalagi, izin tersebut keluar bukan semasa dirinya menjabat.

“Izinnya (SIMB) keluar sebelum saya menjadi lurah. Saya menjadi lurah pada bulan November 2018. Persoalan izin tersebut bukan kewenangan saya, karena ada instansi yang menangani,” kata Rizka.

Diutarakan dia, pembangunan proyek itu dihentikan sementara ini sampai masalah yang terjadi tuntas. Permasalahan itu yakni melakukan kroscek ulang terhadap warga yang meneken atas permintaan warga yang keberatan.

“Tanda tangan warga yang meneken ada buktinya dan dilengkapi alamatnya. Ada pertinggalnya dari lurah sebelum saya. Jadi, mari kita kroscek sama-sama untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, pembangunan proyek dihentikan sementara,” sebut Rizka.

Kepala Lingkungan V Sei Putih Tengah, Ani membantah tudingan warga yang keberatan bahwa yang meneken itu bukan orangnya langsung. Selain itu, warga yang meneken merupakan penduduk sekitar. “Enggak betul itu, enggak ada rekayasa. Jadi, mari warga yang keberatan untuk membuktikan secara langsung ke lapangan dan jangan asal menuduh saja,” ketusnya.

Ani menyatakan, warga yang setuju apartemen dibangun beberapa di antaranya berdampak langsung terhadap pembangunan proyek. Sedangkan sebagian lagi juga terdampak tetapi tidak secara langsung.

“Rumah warga yang berdekatan dengan proyek sedikit saja, paling-paling sekitar 5 rumah. Dari mereka yang tinggal berdekatan memang benar ada yang tidak meneken. Tapi, sebagian besar warga lainnya (tidak berdampak langsung) meneken,” jelasnya.

Sementara, mewakili pihak pengembang, Devi mengaku setuju dengan hasil kesepakatan untuk melakukan kroscek ke lapangan terhadap warga yang meneken. Selain itu, saat ini pembangunan proyek diberhentikan sementara pengerjaannya sampai ada jalan keluarnya. “Mari kita buktikan dan sama-sama mengecek langsung ke lapangan warga yang tanda tangan dan juga tidak tanda tangan, memang betul-betul warga setempat atau tidak,” ucapnya.

Devi juga mengaku, pihak pengembang sudah melakukan itikad baik untuk pertanggungjawaban terhadap tembok rumah warga yang retak akibat terdampak kegiatan proyek. Akan tetapi, warga tersebut tidak mau dan mereka menginginkan proyek dihentikan.

“Masalah tembok yang retak sudah berkunjung ke rumah warga untuk memberikan tanggung jawab. Selain itu, juga sudah meminta secara lisan dan tertulis yang ditembuskan ke kepling, lurah dan camat. Tapi, begitulah warga itu tidak mau dan tetap menolak ada pembangunan proyek,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pembangunan proyek apartemen tersebut memiliki izin yang lengkap seperti SIMB, Izin AMDAL dan sebagainya. Sebelum izin tersebut keluar, terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan persetujuan warga. “Tidak mungkin izin itu keluar tanpa ada persetujuan warga,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan mendatangi anggota Komisi II DPRD Medan, Rajuddin Sagala di kantor Fraksi PKS DPRD Medan, Jumat (13/9) siang. Kedatangan mereka untuk menyerahkan data jumlah guru Honorer tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Medan sebagai salah satu syarat untuk dilakukannya pencairan insentif tahap II oleh Pemko Medan.

“Kami datang untuk menindaklanjuti pesan dari Pak Rajuddin yang meminta data jumlah guru honorer sekolah negeri tingkat SD dan SMP di Kota Medan. Sebab katanya itu akan jadi acuan pencairan insentif kami,” ucap ketua FHI Medan, Fahrul Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Fahrul menjelaskan, pihaknya belum menerima insentif tahap ke 2 dari Pemko Medan. Alasannya, Pemko Medan belum mendapatkan data yang valid terkait jumlah guru honorer tingkat SD dan SMP Negeri se Kota Medan dari Dinas Pendidikan Kota Medan.”Makanya Pak Rajuddin minta kami serahkan data ini. Nantinya data ini akan disesuaikan dengan data dari Disdik agar bisa dicairkan,” ujarnya.

Terkait besaran nilai insentif yang diterima para guru honorer tingkat SD dan SMP di Kota Medan, Fahrul menyebutkan memiliki jumlah yang bervariatif namun telah ditetapkan oleh DPRD Medan.

“Kalau yang masa kerjanya di bawah 4 tahun setiap orangnya dapatnya Rp600 ribu per bulan. Untuk 4 sampai 8 tahun, dapatnya Rp800 ribu per bulan dan yang paling besar itu Rp1 juta untuk yang masa kerjanya sudah di atas 8 tahun,” terangnya.

Untuk itu, Fahrul dan teman-temannya berharap agar Komisi II dapat menepati janjinya untuk memperjuangkan harapan para guru honorer di Kota Medan agar segera dicairkan insentifnya oleh Pemko Medan.

“Tadi data yang kami serahkan ada 1.962 guru honorer tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Medan. Jumlah itu adalah jumlah guru honorer yang tergabung di Forum Honorer Indonesia maupun yang tidak. Kami sangat berharap agar insentif kami segera keluar karena gaji kami yang sangat tidak memadai,” tuturnya.

Dijelaskan Fahrul, saat ini gaji atau honor yang mereka terima masih tergolong sangat tidak layak atau sangat jauh di bawah standar UMK. “Honor kami sebagai guru honorer SD dan SMP negeri itu cuma Rp300 ribu perbulan, kami terimanya per 3 bulan, jadi Rp900ribu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Rajuddin Sagala membenarkan kedatangan para guru honorer SD dan SMP Negeri itu. “Iya, tadi mereka datang hanya untuk menyerahkan data, sebentar saja tadi, sebelum shalat Jumat,” ucap Rajuddin kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Calon Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS itu menyebutkan bahwa ia akan segera membawa data tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Karena sebelumnya, kata Rajuddin, sudah terjadi pencairan untuk tahap pertama tetapi tersendat di pencairan tahap kedua karena tidak validnya data di Disdik Kota Medan.

“Jadi pencairan nya itu kan per enam bulan sekali, satu bulannya itu minimal dapat Rp600 ribu dan maksimal dapat Rp1 juta, tergantung masa bakti. Memang tahap yang pertama dulu sudah cair, tapi tahap yang kedua ini belum. Alasannya, jumlah guru honorer ini kan bertambah terus, sedangkan data terbaru belum didapatkan. Kalau nanti sebagian ada yang dapat dan ada yang tidak kan malah jadi masalah,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Rajuddin, dengan adanya data ini, ia berharap agar pihak Pemko Medan dapat segera mencairkan insentif para guru honorer. “Dengan adanya ini kan Pemko jadi gak punya alasan lagi untuk menahan honor mereka. Makanya sejak awal saya bilang ke mereka segera kasih data yang valid ke saya, nantinya data ini akan di kroscek dulu kebenarannya lalu segera dilakukan pencairan,” tegasnya.

Terakhir, kata Rajuddin, insentif ini memang masih hanya berlaku untuk para guru honorer di sekolah negeri dengan alasan keterbatasan anggaran. Tetapi katanya, kedepannya DPRD Medan akan memperjuangkan agar para guru honorer di sekolah-sekolah swasta juga bisa mendapatkan insentif tersebut.

“Selain itu juga kami sudah targetkan agar di tahun 2021 nanti, semua guru honorer di Kota Medan bisa mendapatkan upah sesuai UMK. Ini mimpi besar kita kalau memang Kota Medan ingin menjadikan Pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persiapan pelantikan 50 anggota DPRD Medan periode 2019-2024 yang akan dilantik pada hari Senin (16/9) mendatang, telah memasuki tahapan Gladi Resik. Adapun 50 anggota dewan terpilih tersebut pun dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan Gladi Resik oleh pihak Sekretariat DPRD Medan.

Sejumlah anggota DPRD Medan terpilih periode 2019-2024 tampak menghadiri acara Gladi di ruang Paripurna DPRD Medan, Jumat (13/9). Kegiatan itu merupakan bentuk persiapan akhir dalam menyambut hari pelantikan sekaligus menandai habisnya masa bakti anggota DPRD Medan periode 2014-2019.

“Iya, hari ini (kemarin,Red) kita akan gladi. Kita imbau seluruhnya untuk bisa hadir dan mengikuti masa persiapan pelantikan ini,” ucap Sekretaris DPRD Medan, Abdul Azis kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Bila ada anggota dewan terpilih yang tidak hadir saat gladi, kata Azis, itu bukanlah sebuah masalah. “Ya gak masalahn

juga kalau tak hadir saat Gladi karena memang tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Apalagi kalau misalnya mereka yang incumbent, yang sudah pengalaman dilantik. Yang harus hadir itu kan saat pelantikan, tapi kalau mau datang waktu Gladi yang lebih bagus,” ujarnya.

Terkait habisnya periode masa jabatan anggota DPRD medan yang lama pada tanggal 13 September kemarin, Azis membenarkan hal itu. “Iya, yang lama habis masa jabatannya hari ini tanggal 13 September,” terangnya.

Begitupun saat disinggung soal barang-barang inventaris yang harus dikembalikan, Azis membenarkan bahwa Pin Emas dan Laptop yang merupakan barang-barang Inventaris para anggota dewan periode yang lama harus dikembalikan.”Iya, itu memang harus dikembalikan. Surat edarannya juga sudah kami serahkan kepada mereka,” terangnya.

Namun, terkait nama-nama yang sudah mengembalikan atau yang belum, Azis menyebutkan belum mengetahui hal itu.

“Kita masih sangat sibuk terkait pelantikan ini, saya belum sempat cek lagi, nanti saya cek,” jelasnya.

Seperti diketahui, KPU Medan telah menetapkan 50 anggota DPRD Medan terpilih periode 2019-2024. Adapun 50 anggota DPRD Medan periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU yakni dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah yaitu Edward Hutabarat (PDIP), Rajudin Sagala (PKS), Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Robi Barus (PDI P), Abd Rahman (PAN), Renvelli Pandapotan Napitupulu (PSI), Antonius Devolis Tumanggor (Nasdem) dan Radiawan Sitorus (PKS).

Lalu, anggota dewan yang ditetapkan dari Dapil II dengan kuota 12 kursi meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan yakni Aulia Rachman (Gerindra),HT Bahrumsyah (PAN), Margaret MS (PDI P), Abdul Latif Lubis (PKS), T Edriansyah Rendy (Nasdem), Mulia.Asri Rambe (Golkar), Surianto Butong (Gerindra), Abdul Rani (PPP), Ishaq Abrar M Tarigan (Demokrat), Janses Simbolon (Hanura), Siti Suciati (Gerindra) dan Sudari (PAN).

Dari dapil III meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Perjuangan nama anggota dewan yang ditetapkan KPU Medan yakni, Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), Wong Chun Sen (PDIP), Sahat B Simbolon (Gerindra), Netty Yuniati Siregar (Gerindra), Modesta Marpaung (Golkar), Edwin Sugesti Nasution (PAN), Irwansyah (PKS), Parlindungan Sipahutar (Demokrat).

Untuk dapil IV meliputi Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota dan Area dengan kuota 10 kursi yakni Hasyim SE (PDIP), David Roni G Sinaga (PDIP), H Ihwan Ritonga (Gerindra), Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), Rudiyanto S.Pd.I (PKS), Edi Saputra ST (PAN), M. Rizki Nugraha SE, (Golkar), Drs Hendra DS ( Hanura), Dodi Robert Simangunsong (Demokrat), Afif Abdillah (Nasdem).

Sedangkan untuk dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan, 12 anggota dewan yang ditetapkan KPU Medan yakni Daniel Pinem (PDI P), Dhiyaul Hayati (PKS), Mulia Syahputra Nasution (Gerindra), Muhammad Afri Rizky (Golkar), Sukamto SE (PAN), Habiburrahman Sinuraya (Nasdem), Johannes Haratua HTG (PDI P), Syaiful Ramadhan (PKS), Burhanuddin Sitepu (Demokrat), Erwin Siahaan (PSI), Suranta Meliala (Gerindra) dan Hendri Duin (PDI P). (map/ila)