SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Dairi meminta Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menganggarkan tunjangan profesi ners.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PPNI Dairi, Rismawaty Doloksaribu di sela-sela kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan HUT ke-45 PPNI, Kamis (18/7) di gedung Djauli Manik.

Ketua DPD PPNI Dairi, Rismawaty Doloksaribu menyampaikan, bakti sosial yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan perawat sebagai profesi yang berdiri sendiri.

Di Kabupaten Dairi, lanjut Rismawaty, pelayanan kesehatan sering menjadi perhatian banyak orang. Ketika ada pelayanan kesehatan yang kurang baik, perawat yang disalahkan.

Diakuinya, hal itu juga bagian dari intropeksi bagi perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. “Kami sering menangis dalam hati karena dicerca, dirundung (dibully),” ucapnya.

Selain itu, Rismawaty juga mengeluhkan profesi ners di Dairi belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Menurutnya, profesi ners dihargai dengan memberikan tunjangan profesi. Perawat sama halnya dengan petugas kesehatan lainnya, memiliki kualifikasi.

“Untuk perawat di Dairi, sudah banyak yang menyandang gelar ners (Ns), oleh sebab itu perlu dapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Kami berharap tunjangan profesi ners supaya dianggarkan,”pintanya.

Eddy Keleng Ate Berutu yang hadir mengapresiasi kegiatan PPNI Dairi. Dikatakannya, perawat memegang peranan penting dalam membentuk sebuah generasi menjadi generasi yang sehat. PPNI harus menetapkan sendiri standart profesi yang ada dan menentukan kualifikasi.

Terkait dengan kesejahteraan para perawat di Kabupaten Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar menampung aspirasi tersebut dan dimasukkan ke dalam program agar dibahas secara bersama-sama. Sebab, perawat berhak untuk kesejahteraan.

Bupati pun berjanji merealisasikan, dengan mengacu kepada daerah lain yang sudah terlebih dahulu mensejahterakan perawatnya.

“Perawat adalah profesi yang sangat mulia. Para perawat di Dairi, agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat sebagai seorang profesional,”pungkasnya.

Ketua Panitia Denny Siringoringo menuturkan, memeriahkan HUT PPNI ke-45, PPNI Dairi memberikan seminar kesehatan kepada masyarakat tentang bahayanya demam berdarah, pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol, pemberian sembako kepada masyarakat keluarga tidak mampu secara gratis.

Selain itu, juga dilaksanakan donor darah yang bekerjasama dengan PMI Dairi. Dari kegiatan itu, sebanyak 28 kantong darah didapatkan. Dana kegiatan bersumber dari swadaya anggota PPNI Dairi yang berjumlah 329 orang. (mag-10/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut senilai Rp32 juta atas denda keterlambatan proyek pembangunan Outlet di Sipinsur Kecamatan Peranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, hingga saat ini belum dibayar CV Viktory Jaya Mandiri, selaku pihak ketiga.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Radna Marbun kepada wartawan, Jumat (19/7).

“Benar, sampai saat ini pihak rekanan belum membayarkan denda keterlambatan itu. Mereka sudah disurati, baik lisan dan tertulis. Kami selalu mendesak CV Viktori untuk menyetor denda keterlambatan itu,”kata Ratna, Jumat (19/7) dikantornya.

Menurutnya, hasil audit BPK ini, menjadi perhatian serius pemerintah Humbahas, apalagi Bupati menaruh serius terhadap temuan denda yang belum dibayarkan. Namun hingga saat ini, niat baik kontraktor belum ditunjukkan untuk melakukan pembayaran.

Sebab, pemerintah hanya diberi tenggat waktu 60 hari oleh BPK untuk segera menyelesaikan permasalahaan tersebut.

“Batas akhir pembayaran sampai dengan 28 Juli 2019, terhitung 60 hari sejak Bupati mengeluarkan surat atas pembayaran denda tersebut,” katanya.

Disinggung, sanksi, mantan pejabat Kabag Pemerintah Desa ini malah tidak mengetahuinya. “Soal sanksi apakah akan diberikan, ketika tidak dibayarkan, itu kan bukan ranah kami untuk memberikan sanksi,”ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kopedagin D Lumbantoruan. Ia mengaku bahwa perusahaan tak kunjung membayar atas hasil audit BPK tersebut, meski sudah disurati.

Perlu diketahui, proyek yang menghabiskan anggaran APBD Tahun 2018 sekitar Rp800 juta tersebut berdasarkan laporan pemeriksaan fisik yang di lakukan pihak BPK di dampingi Inspektorat dan PPK.

Ada terdapat item pekerjaan, semisal pada tangki air dan pompa yang belum di laksanakan serta bangunan yang belum bisa difungsikan sesuai dengan tujuan pembangunanya.

“Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sampai per 31 desember 2018,” katanya.

Menurut BPK, lanjut dia, atas keterlambatan itu, mengakibat kekurangan penerimanan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan pajak pada kegiatan pembangunan outlet di Sipinsur. (mag-12/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO– Ribuan masyarakat memadati Mesjid Agung Kota Tebingtinggi untuk mendengarkan dakwah yang langsung dibawakan Syekh Ali Jaber, Jumat Jumat (19/7).

Kedatangan Syekh Ali Jaber, turut dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Dandim 0204 DS dan pada OPD Kota Tebingtinggi.

Seluruh masyarakat yang berhadir sangat antusias dan serius mendengarkan dakwah yang dilantunkan Alustad Syeikh Ali Jaber.

Dalam dakwahnya, Syekh Ali Jaber merasa kagum dan memuji bangunan Mesjid Agung Tebingtinggi.

Di sela-sela dakwahnya, Syekh Ali Jaber memberikan sebuah karpet yang biasa digunakan untuk salat di Masjidil Harram untuk Mesjid Agung Tebingtinggi.

Syekh Ali Jaber menceritakan, sangat sulit mendapat karpet bekas dari Masjidil Harram untuk dibawa ke Indonesia, dikarenakan membutuhkan persetujuan dari beberapa imam imam besar.

Syeikh Ali Jabar mengatakan, Kota Tebingtinggi sangat beruntung mendapatkan karpet dari Masjidil Harram yang spesial tersebut untuk dipakai salat setiap hari.

“Apabila terkena air dia akan kering sendiri dan tidak akan pernah bau,” jelas Syekh Ali Jaber.

Syekh Ali Jaber juga meminta agar masyarakat yang berada di Mesjid Agung Tebingtinggi untuk bersedekah.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan bersedekah senilai jutaan rupiah, disusul para OPD dan masyarakat.

Ketua Panitia Kunjungan Dakwah Syekh Ali Jaber, Muliadi yang sekaligus Ketua Darul Tauhid Kota Tebingtinggi mengatakan, kegiatan ini diadakan karena ada usulan dari DPP Darul Tauhid kepada Darul Tauhid di Kota Tebingtinggi untuk mendatangkan Syekh Ali Jaber.

“Saya mengajak organisasi masyarakat (ormas) Islam Jumat Berbagi Berkah (JBB) untuk bekerjasama memfasilitasi kedatangan Syekh Ali Jaber, ternyata pihak JBB menyetujuinya, dan syukur Alhamdullilah kegiatan ini berlangsung dengan semarak dengan hadirnya ribuan masyarakat Kota Tebingtinggi dan sekitarnya,” bilangnya. (ian/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Wabup H Darma Wijaya melantik 1.237 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) masa periode 2019-2025 di Gedung Serba Guna Karina, Kecamatan Sei Rampah, Kamis (18/7).

Dalam arahan dan bimbingannya kepada anggota BPD yang baru dilantik, Darma Wijaya menyinggung perihal pentingnya fungsi dan tugas BPD, di antara lain ikut serta membahas rancangan peraturan desa, menjalankan fungsi pengawasan, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta menghimpun aspirasi masyarakat.

Oleh karenanya, Darma Wijaya menekankan kepada anggota BPD agar amanah yang diberikan dapat dijalankan secara tidak berlebihan, dan selalu berpegang teguh pada landasan norma dan peraturan yang berlaku.

Darma Wijaya juga meminta agar BPD dan Kepala Desa dapat menempatkan diri sebagai mitra yang baik agar dapat terjalin komunikasi yang harmonis, jangan sampai ada yang gontok-gontokan, pinta Darma Wijaya.

Sementara itu ketua DPRD H Syahlan Siregar ST, mengingatkan kepada seluruh anggota BPD agar menjalankan Tupoksi nya, karena selama ini terkesan hanya sebagai pelengkap di Desa karena tidak tahu Tugas Pokok dan Fungsinya.

Oleh karena itu, Syahlan Siregar meminta kepada anggota BPD yang baru dilantik agar mempelajari hak dan kewajibannya. Karena BPD memiliki fungsi yang sama dengan DPRD, seperti merancang anggaran, pengawasan terhadap per-UU, dan membuat Peraturan Desa (Perdes).

Turut hadir dalam acara pelantikan ini Wabup H Darma Wijaya, ketua DPRD Sergai H Syahlan Siregar ST, Kapolres Sergai AKBP H.Juliarman Eka Putra Pasaribu S.Sos, SIk, M.Si, Asisten Pemerintah Umum Drs. Herlan Panggabean, Perwakilan Kodim 0204/DS, Staf Ahli, Kadis PMD, H. Ikhsan AP, M.Si, para Camat, jajaran Muspika, para Kepala Des serta para staf ahli. (sur/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melepas pemberangkatan 90 orang calon haji (Calhaj) Kabupaten Langkat tahun 2019, yang tergabung dalam Kloter 8, menuju Asrama Haji Medan, di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Kamis (18/7).

Bupati Langkat pada sambutanya, selain mengucapkan selamat jalan, juga mendoakan para Calhaj selalu dalam keadan sehat, diberikan kemudahan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, serta kembali menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.

“Semoga selalu sehat sehingga dapat menjalankan semua syarat dan rukun haji,” sebutnya.

Bupati berharap Calhaj Kloter 8 bergabung dengan Kabupaten/Kota lainnya, dapat menjalin kebersamaan dan kekompakan guna saling membantu demi kebaikan semuanya.

Serta meminta kepada petugas TPHD, Karom dan Karu, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kepada jamaah haji yang lebih muda, agar dapat membatu dan memperhatikan kondisi jamaah haji usia lanjut. “Anggap lah meraka sebagai orangtua kita, semoga hal tersebut menjadi amal ibadah kita, yang dapat menolong kita di akhirat kelak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kadis Kominfo H Syahmadi, menerangkan, Calhaj dari Langkat tahun 2019 sebanyak 483 orang, yang tergabung dalam 2 Kloter, yakni Kloter 2 sebanyak 393 orang. yang sudah berangkat terlebih dahulu. Sedangkan Kloter 8 sebanyak 90 orang.

Disebutkan Syahmadi, pada hari yang sama dijadwalkan pukul 20.00 WIB, dan akan diterbangkan menuju Jeddah pada Sabtu 20 Juli 2019, take off pukul 01.55 WIB melalui bandara Kuala Namu Internasional Airport dengan pesawat pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 3108.

“Untuk kepulangan jamaah Kloter 8 direncanakan hari Jumat 30 Agustus 2019, landing pukul 19.50 WIB menggunakan pesawat garuda GA 3208,” jelasnya. (bam/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga dari Desa Nageri, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo mendatangi kantor DPRD, Kamis (18/9). Mereka mendesak agar Kepala Desa (Kades) mereka, Pelita Purba, dicopot dari jabatannya.

Sambil berorasi, warga juga membawa karton bertuliskan, “Kepala Desa Nageri Bermulut Kotor”.

Di kantor wakil rakyat tersebut, warga hanya diterima staf Sekretariat DPRD Karo, Kabag Keuangan, Rutina br Munte. “Pada dialog massa dengat staf Sekretariat DPRD, disepakati bahwa segala tuntutan warga diterima dan akan disampaikan kepada anggota dewan untuk ditindaklanjuti,” kata Rutina.

Merasa tidak puas, aksi tersebut dilanjutkan warga Desa Nageri ke kantor Bupati Karo, dibawah pengawalan pihak kepolisian dari Polres Tanah Karo. Sesampainya di kantor Bupati Karo, sepuluh orang perwakilan warga diterima di ruang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Warga diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kamperas Terkelin Purba, Kadis PMD, Abel Terawai Tarigan, Kabag Pemdes Setda Karo, Eva dan Kepala Inspektorat Philemon Berahmana.

Warga melalui juru bicaranya, Lia br Ginting, yang merupakan Kaur Desa, menyampaikan tuntutan mereka, atas dugaan menyimpang dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan Kepala Desa Pelita Purba, menjadi pemicu kemarahan warga.

Sekda Karo, Terkelin Purba mengatakan, akan mengambil sikap atas keluhan warga terhadap Kades tersebut, dengan segera mungkin memanggilnya. “Ini akan kita panggil untuk dimintai klarifikasi atas tuntutan warga. Juga tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan khusus,” imbuh Terkelin Purba. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya mengungkapkan, sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba memiliki potensi besar menjadi destinasi utama kelas dunia. Apalagi pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan anggaran besar untuk membangun pendukung pariwisata Danau Toba. Tetapi menurut Arief, Danau Toba masih membutuhkan status sebagai Global Geopark.

“DANAU TOBA itu indah, orang semua tahu. Tapi kalau tidak kita dapatkan sertifikat dari UNESCO Global Geoprak (UGG), susah menjualnya ke level internasional,” sebut Arief Yahya kepada wartawan, di sela-sela Sidang Senat Terbuka Politeknik Pariwisata Medan, di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (18/7).

Karena itu, Arief berharap tahun ini danau terbesar di Asia itu dapat memperoleh sertifikat UGG. “Kalau dapat, akan mudah menjualnya,” cetusnya.

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan anggaran untuk pengembangan pariwisata di 4 objek wisata superprioritas di Indonesian

sebesar Rp 6,4 triliun. Yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuhan Bajo. Pembangunan dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2020 mendatang. Tujuannya, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke tanah air.

“Pokok dasar 2019 dari Pak Presiden, aksesibilitas (kemudahan akses) dan infrastruktur harus tuntas tahun 2020. Dari Rp6,4 triliun untuk 4 objek wisata superprioritas, saya harapkan Danau Toba mendapatkan lebih Rp2 triliun. Karena (perkembangannya) sangat maju,” ungkap Arief Yahya.

Arief menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur, seperti aksesibilitas, amenitas (fasilitas di luar akomodasi), dan atraksi. “Kalau tidak ada infrastruktur, susah kita menjualnya. Insyaallah tahun 2020 selesai semuanya. Amenitas seperti resort kita bangun segera. Saya minta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” jelas Arief.

Untuk Danau Toba dan 3 objek wisata prioritas lainnya di Indonesia, Arief menyatakan, butuh waktu hingga 10 tahun. Lima tahun untuk membangun infrastruktur dasar, dan 5 tahun lagi membangun amenitas dengan membangun hotel mewah berbintang 5 dan atraksi. “Atraksinya apa? Ada Sporttourism di dalamnya. Seperti di Mandalika tahun 2021 ada Moto GP,” tutur Arief.

Soal pencemaran lingkungan, menurut Arief, Departemen Lingkungan diharapkan dapat mengatasinya.

Arief mengatakan, pembangunan maksimal di Danau Toba dengan mudah dapat mendatangkan kunjungan 1 juta wisman (wisatawan mancanegara) ke Sumut. Tapi harus didukung oleh seluruh pihak, terutama masyarakat di provinsi ini. “Dengan asumsi kunjungan wisman 1 juta, masyarakat Sumut akan sejahtera. Itu logikanya. Karena itu saya memperjuangkannya untuk Sumut. Kalau semua kita bangun, 1 juta wisman itu tidak susah,” tandas Arief.

Lirik Pasar Wisman Milenial

Guna meningkat kunjungan wiman ke Indonesia, Kemenpar melirik pasar milenial. Karena seiring dengan perkembangan digital dengan era Tourism 4.0, pasar industri pariwisata saat ini dan masa depan adalah generasi milenial.

“Sebanyak 51 persen wisman yang datang ke Indonesia adalah milennial tourism, dan 73 persen menggunakan digital. Saya sebagai Menteri Pariwisata introspeksi diri,” ungkap Arief.

Fakta itu menjadi bahan evaluasi perkembangan marketing pariwisata di Indonesia. Kemenpar rencananya akan membuat Calender of Event untuk wisman milenial setidaknya 20 persen dari keseluruhan even yang ada.

“Adakah 1 event untuk milenial saat ini? Jawabannya tidak ada. Padahal anak-anak muda membutuhkan itu. Saya bicarakan di Kemenpar, pokoknya 20 persen event di Kemenpar harus berbasis milenial,” tutur Arief.

Pasar pariwisata milenial, menurut Arief, akan terus digali untuk mengembangkan industri pariwisata dunia di tanah air. “Cara mengalahkan pasar adalah dengan mengetahui siapa costumermu,” jelas Arief.

Ke depan, kata dia, market milenial harus dapat diraih, sekaligus mampu mengalahkan Malaysia sebagai barometer persaingan industri pariwisata. “Milenial itu costumer masa depan kita. Hukum marketing, siapa memperjuangkan masa depan, dia akan memenangkannya. Tourism 4.0 sudah terjadi, yakni digital dan milenial,” pungkas Arief.

Tertibkan KJA di Danau Toba

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, akan serius menyelesaikan permasalahan dampak lingkungan di Danau Toba. Terutama masalah pencemaran yang diakibatkan Keramba Jaring Apung (KJA) secara perusahaan maupun perorangan.

“Aquafarm, saya tahu masyarakat setempat tidak menghendakinya. Tapi ini masalah masa lalu, masalah kontrak. Di depan presiden sudah saya sampaikan,” ungkap Edy, saat mendampingi Menpar Arief Yahya di Medan.

Untuk menyelesaikan masalah KJA, termasuk PT Aquafarm Nusantara, menurutnya ada 2 cara. Pertama pengaturan kembali regulasi, kedua pengaturan secara bisnis antarnegara yang izinnya ada di Pemerintah Pusat. “Karena izinnya ada dari pusat, insyaallah secepatnya selesai. Masyarakat tidak perlu ikut-ikutan. Kalau tidak kondusif masyarakatnya, wisatawannya akan bubar,” ujar Edy.

Gubsu siap membantu pemerintah pusat membangun Danau Toba lebih baik lagi, dan menjadi destinasi superprioritas dan berkelas dunia untuk dikunjungi wisman.

“Orang berkunjung ke Danau Toba pastinya untuk melihat air yang asri dan bersih. Kalau airnya tercemar, bagaimana orang mau datang melihat?” kata Edy.

Untuk mendukung pariwisata Danau Toba, Sumut membutuhkan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang mampu mengembangkan potensi wisata di Sumut.

Menpar RI Arif Yahya memgatakan, SDM yang menguasai digital menjadi salah satu kriteria yang dibutuhkan saat ini. Karena sektor pariwisata telah memasuki Tourism 4.0, di mana fokus strateginya adalah penggunaan digital dan pemberdayaan generasi milenial. “Generasi milenial itu ya kalian-kalian ini. Saya doakan kalian lah nanti yang menjadi GM di resort-resort wisata Danau Toba yang akan segera menjadi Bali baru,” tuturnya, kepada para lulusan Politeknik Pariwisata Medan. (gus)