sutan siregar/sumut posSELEBRASI:
Pemain PSMS melakukan selebrasi usai membobol gawang Blitar United.
Sutan siregar/sumut pos SELEBRASI: Pemain PSMS melakukan selebrasi usai membobol gawang Blitar United.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan sukses mengalahkan Blitar United dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga 2 musim 2019 di Stadion Teladan, Jumat (19/7). Kemenangan ini membuat keraguan pelatih PSMS, Abdul Rahman Gurning, sirnan
Sebelum pertandingan ini, Gurning mengaku sempat ragu dengan ucapan pemainnya Natanael Siringo-ringo, yang mengatakan kemenangan harga mati kepada media. Dia takut ucapan itu menjadi beban bagi timnya.
“Saya sempat ragu kata-kata Natanael yang bilang kemenangan harga mati pada laga ini. Tapi saya salah. Kata-kata itu membuat dia dan teman-temannya mau menunjukkan kemenangan,” ujar Gurning, usai pertandingan.
Pelatih berusia 61 tahun ini pun sangat bersyukur dengan kemenangan ini. Menurutnya, ini membuat membuat anak asuhnya makin percaya diri menatap laga selanjutnya melawan Persita Tangerang, 23 Juli mendatang.
Pada laga ini, PSMS menerapkan pola 4-2-3-1. Natanael Siringoringo dipasang sebagai target man. Dan Legimin tetap menjadi jenderal lapangan di lini tengah. Sementara Blitar meladeni tuan rumah dengan mengandalkan formasi 4-4-2. Eks pemain Persib Tantan, menghuni satu tempat di depan bersama M Fani Aulia.
Di babak pertama, tim tuan rumah besutan Abdul Rahman Gurning ini tampil menekan sejak awal. Peluang emas pada menit ke-30 masih bisa ditepis oleh kiper Blitar Reky Rahayu.
Melalui serangan balik cepat, Ilham akhirnya menjebol gawang Blitar pada menit ke-39. Berdiri bebas di depan kotak penalti, Ilham pun melepaskan tembakan hasil umpan Rendi Saputra. Skor berubah 1-0, dan bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, PSMS kembali mampu memperlebar skor. Menit ke-51, Legimin sukses mengeksekusi hadiah penalti yang diberikan wasit. Wasit memberikan hadiah penalti setelah Ilham Fathoni dijatuhkan di kotak terlarang.
Tidak berhenti, Ilham kembali mencatatkan namanya di papan skor, usai mencetak brace pada menit 69. Tendanganya tidak bisa dijangkau kiper Blitar yang terlalu maju meninggalkan gawangnya.]
Blitar sempat memperkecil kedudukan menjadi 3-1 pada menit ke-84. Mohammad Rezam Baskoro melesakkan gol tunggal Blitar, berkat assist Tantan.
Namun, hingga laga babak kedua berakhir, tidak ada lagi gol tambahan tercipta. Skor 3-1 jadi penanda kemenangan PSMS atas Blitar.
Meski kalah, perlatih Blitar United Lestiadi tetap memuji perjuangan pemainnya. Menurutnya, pemainnya yang mayoritas berusia muda, mampu mengimbangi permainan PSMS.
“Permainan PSMS memang unggul, tapi kami sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Hanya saja, ada beberapa keputusan wasit yang merugikan kami,” sebutnya. (saz/dek)
Keseriusan Tim VII (dapil 7) DPRD Sumut memperjuangkan Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng), semakin terlihat. Setelah menemui Ketua DPRD Sumut dan Gubernur Sumatera Utara, Tim VII mengajak Tim VI (Dapil 6) dari Labuhan Batu Raya untuk ikut bergabung ke Sumteng. Dengan gabungan ini, Tim VII dan Tim VI membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemekaran untuk menemui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Jumat (19/7).
Kepada Kepala KSP RI, panja menyampaikan usul pemekaran yang selama ini dinilai terganjal moratorium dan UU 23/2014. Tampak hadir dalam rapat konsultasi itu anggota DPRD Sumut Dapil Sumut 7 (Tabagsel) Burhanuddin Siregar (PKS), Sutrisno Pangaribuan (PDI Perjuangan), Doli Sinomba (Golkar), Ahmadan Harahap (PPP), Fahrizal Efendi Harahap (Hanura), Abdul Manan Nasution, Iskandar Sakti Batubara, Robi Agusman Harahap (PKPI). Sementara Anggota DPRD Sumutn
perwakilan Dapil VI (Labuhanbatu Raya) yakni Aripay Tambunan (PAN), Novita Sari SH (Golkar), serta anggota DPRD Sumut Darwin Lubis (Penasehat Panja Provinsi Sumteng).
Kedatangan Panja Pemekaran Provinsi Sumteng diterima KSP melalui Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo.
Kepada KSP, Sutrisno Pangaribuan menjelaskan Panja Pemekaran Provinsi Sumteng telah menyiapkan dokumen pemekaran sesuai UU 32/ 2004 tentang Pemda. Namun lahirnya UU 23/2014 menghalangi adanya Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Ada semacam upaya untuk menghalangi DOB. Karena ketika aturan yang sangat ketat dibuat untuk daerah otonomi baru tingkat kabupaten/kota, aturan yang sama dibuat lagi untuk tingkat provinsi,” katanya.
Seharusnya, kata politisi PDI Perjuangan itu, berdasarkan UU yang lama jika pembentukan DOB tingkat kabupaten sudah terpenuhi, maka tinggal syarat pemenuhan jumlah gabungan kabupaten/kota saja. “Ini malah diperketat lagi di UU No. 23/2014 pada Bab VI-nya yang meminta jumlah penduduk dan luasan wilayah,” katanya.
Pun demikian, Panja Pemekaran Provinsi Sumteng tidak ingin menabrak UU 23/2014 yang saat ini menjadi acuan untuk pemekaran provinsi. “ Dalam dokumen yang akan kami sampaikan, Sumteng hanya 4 kabupaten dan 1 kota. Tetapi karena tidak ingin menabrak aturan UU 23/2014, maka kami mengajak teman-teman dari Dapil 6 (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara),” katanya.
Sekretaris Umum Panja Pemekaran Provinsi Sumteng ini membeberkan, pemekaran provinsi Sumteng lahir karena adanya keterbelakangan pembangunan di wilayah Tabagsel. Jarak tempuh menuju ke ibukota Provinsi Sumut yakni Kota Medan, bila melalui jalan darat mencapai 20 jam.
“Sedangkan skema pembangunan di daerah ke arah Pantai Barat agak terbelakang. Jadi kalau Trans Sumatera (lintas Timur) dari Aceh menuju Lampung baik jalan tol maupun kereta api dari Medan-Tebingtinggi-Kisaran-Rantauparapat-Riau, sama sekali tidak ada menyentuh daerah Tabagsel. Kalau seperti ini kondisinya, kami menjadi terbelakang. Di mana daerah lintas barat yakni Tapanuli Bagian Selatan menghubungkan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan waktu tempuh jalan darat ke ibukota Medan bisa mencapai 20 jam,” paparnya.
Oleh karenanya, rentang kendali pelayanan pemerintah pusat melalui Pemprovsu menjadi sangat jauh. “Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Sumbar dan Riau. Itulah masukan dan alasan kami mengapa kami ingin adanya pembentukan DOB Provinsi Sumteng,” tegasnya.
Burhanuddin Siregar menambahkan, keluhan itu selalu disampaikan masyarakat dalam dalam setiap kegiatan reses DPRD Sumut yang dilakukan tiga kali setahun. “Jadi sangat wajar keluhan ini kami sampaikan langsung ke presiden melalui staf kepresidenan, agar dapat ditindaklanjuti,” tukas Ketua Umum Panja Pemekaran Provinsi Sumteng.
Ia menegaskan, rencana pemekaran Provinsi Sumteng sudah dietujui Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut 6, Aripay Tambunan, meminta agar KSP menyampaikan usulan pemekaran Provinsi Sumteng dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 ke Presiden Joko Widodo.
“Sewaktu ke Bappenas kita mendapat informasi ada pembahasan RPJMN, kalau grand desain RPJMN itu untuk lima tahun ke depan mohon ini dimasukkan. Ini sebagai salah satu pintu untuk mempercepat pembangunan daerah,” kata perwakilan dari Labuhanbatu Raya ini.
Butuh Rp350 Miliar per Kabupaten
Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menjelaskan, proses Pemekaran Provinsi Sumteng memang sudah masuk dalam Amanat Presiden (Ampres).
“Sudah ada surat Presiden SBY pada periode lalu, yang artinya sudah melalui kajian,” katanya.
Ia menyebutkan, moratorium memang bukan UU, tetapi sebuah kebijakan dari pemerintah yang disampaikan Mendagri untuk menunda (moratorium), yang didasari dengan pertimbangan soal anggaran di saat ekonomi menurun.
“Kalkuasi dari Depdagri, biaya pemekaran untuk satu kabupaten kira-kira Rp300 miliar sampai Rp350 miliar. Kalau ini provinsi, maka volumenya tinggal mengalikan saja. Sesuai dengan UU, memang ini hak daerah. Pemerintah bukan menahan tetapi itu pertimbangannya,” kata Eko.
Bila Panja sudah ke Mendagri yang merupakan leading sector pemekaran, kata dia, maka KSP akan membuat laporan ke kepala staf untuk diteruskan ke presiden.
“Bila nanti dinilai menjadi prioritas, dalam waktu dekat tentu akan dirapatkan dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BIN, dan kementerian terkait dalam rapat kabinet. Hari ini sifatnya saya akan menyampaikan laporan menyangkut pemekaran Provinsi Sumteng, juga untuk pemekaran yang lain. Mohon bila ada dokumennya diberikan satu sebagai landasan lampiran untuk laporan,” tutupnya. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes melakukan reviu (penelaahan) terhadap rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Medan. Reviu terkait kelas atau tipe rumah sakit. Berdasarkan surat hasil reviu Kemenkes tertanggal 15 Juli 2019 lalu, sebanyak 21 rumah sakit di Medan turun kelas.
Ke-21 rumah sakit yang turun kelas itu termasuk milik pemerintah dan swasta. Mulai dari Kelas A menjadi Kelas B dan Kelas B ke C hingga Kelas C ke D (lihat grafis, red).
Tak hanya di Medan, ternyata ada juga rumah sakit yang turun kelas di kabupaten/kota Sumut. Totalnya dari 33 kabupaten/kota di Sumut, ada 72 rumah sakit yang turun kelas.
Dalam surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019, terdapat sejumlah poin. Di antaranya, pihak rumah sakit yang mengalami penurunan kelas berhak menyampaikan tanggapan yang berbentuk surat resmi. Surat tanggapan atau keberatan dapat dilakukan paling lama 28 hari sejak 15 Juli.
Apabila menerima hasil reviu atau tidak ada surat tanggapan, maka pihak rumah sakit dapat menyesuaikan kelas atau tipe paling lama 35 hari.
“Dari hasil reviu yang dilakukan terhadap seluruh rumah sakit di Indonesia, ternyata ada yang mengalami penurunan kelas. Penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor penilaian yang tidak terpenuhi,” kata Tengku Jumala Sari dari Kemenkes saat melakukan visitasi reakreditasi RSUD dr Pirngadi Medan sebagai RS Pendidikan, Kamis (18/7).
Menurutnya, faktor penurunan kelas terhadap rumah sakit karena ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai. “Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam penilaian, seperti SDM, fasilitas, pelayanan dan lain sebagainya. Sebagian besar SDM belum terpenuhi, padahal hal itu menjadi poin paling penting,” jelasnya.
Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis mengatakan, dari ke-72 rumah sakit tersebut tidak semuanya bakal mengalami turun kelas. Beberapa di antaranya diberikan tanda bintang, artinya masih akan dilakukan pembinaan.
“Yang diberi tanda bintang akan diberi pembinaan lebih kurang setahun,” ungkapnya.
Diutarakan Azwan, bagi rumah sakit yang turun kelas dalam tempo 28 hari terhitung mulai 15 Juli harus melakukan berbagai perbaikan dan mengajukan sanggahan. Perbaikan itu dalam hal SDM maupun juga terhadap sarana dan prasarana yang ada.
Bisa saja hasil reviu yang dilakukan oleh Kemenkes tidak sesuai, sehingga dapat kembali dilakukan penyesuaian. Hal itu lantaran ada yang kurang atau terjadi perubahan terhadap rumah sakit. “Jadi dari reviu ulang tersebut, nanti dilakukan penetapan kelasnya,” tandas Azwan.
Humas RSU Mitra Sejati, Erwin menyatakan, sehubungan dengan reviu Kemenkes yang menurunkan kelas RS mereka dari B ke C, pihaknya mengajukan keberatan. Menurutnya penurunan terjadi karena ada kekurangan lengkap berkas.
“Kami ajukan sanggahan lantaran tidak melampirkan nama-nama dokter di rumah sakit. Padahal nama-nama tersebut menjadi salah satu poin penting,” ujarnya singkat. (ris)
sutan siregar/sumut pos
BERANGKAT: Sejumlah jamaah calon haji Kloter 4 menunggu diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Senin (15/7). Di Kloter ini ada 393 orang jamaah calon haji yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam ke lima.
Sutan siregar/sumut pos BERANGKAT: Sejumlah jamaah calon haji Kloter 4 menunggu diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Medan, Senin (15/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga keberangkatan kloter 7 asal Kabupaten Serdangbedagai, Kota Gunungsitoli, Kota Binjai, dan Kota Tebingtinggi, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah menerima visa dan paspor calon jamaah haji (calhaj) sebanyak 10 kloter.
“Dalam waktu dekat, dokumen akan kembali bertambah. Sekarang sudah mau ngambil lagi 5 di Jakarta. Jadi total 15 (kloter) lah,” kata Kabid Dokumen Haji PPIH Embarkasi Medan, Eri Nofa kepada Sumut Pos, Jumat (19/7)n
Ia berharap proses dokumen haji siap tepat waktu tanpa hambatan apapun. “Insyaallah tidak ada masalah, doakan saja,” ucapnya.
Terkait pemberangkatan calhaj kloter 7 yang berjumlah 391 orang pada Jumat dinihari, tercatat dua orang calhaj batal berangkat. “Manifest 227 batal berangkat dari daerah karena meninggal. Kemudian manifest 383 sakit sebelum masuk Asrama Haji,” pungkasnya.
Pandu Ziarah Raudhah
Di Madinah, Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pemandu Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Kerukunan Keluarga Sumatera Utara, bekerja memandu dan membantu jamaah haji kloter 5/MES asal Kabupaten Mandailing Natal, untuk ziarah ke Raudhah.
“Ziarah ke Raudhah dilakukan tengah malam untuk menghindari keramaian dan berdesak-desakan,” kata Ketua Kloter Irfansyah Nasution, melalui Humas Embarkasi Medan, Abdul Azhim.
TPHI menjelaskan, area Raudhah antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya merupakan salahsatu tempat yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Kemuliaan dari Raudhah dimaknai bahwa siapa yang shalat di sana (Raudhah), seakan-akan ia telah berada di taman surga. Dan dilipat-gandakan pahalanya 1.000 kali dari shalat di masjid lain kecuali Masjidil haram.
“Para jamaah juga dianjurkan untuk berdoa di Raudhah, karena ini juga merupakan salah satu tempat yang mustajab/makbul untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT,” katanya.
Karenanya sangat dianjurkan bagi para jamaah sebelum ziarah Raudhah, hendaklah dalam keadaan suci atau berwudhu. Berpakaian yang rapi, sopan dan menutup aurat, sholat sunat di Raudhah, niat iktikaf, berzikir dan membaca Alquran.
Para jamaah haji asal Mandailing Natal dan Sumatera Utara dengan tertib berbaris 3 berbanjar, berjalan dengan dipandu TPHI, TPIHI dan para mukimin yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Sumatera Utara (KKSU), memasuki Raudhah dengan melalui pintu babussalam.
Gubsu Ingatkan Jamaah Jaga Kesehatan
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan para jamaah haji asal Sumut, untuk tetap menjaga kesehatan. Baik sebelum berangkat ataupun selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekkah. Apalagi cuaca di sana tidak bisa ditebak dan berbeda dengan Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi usai menepung-tawari calon jamaah haji, di Rumah Dinas Gubsu, Medan, Jumat (19/7).
“Ibadah haji adalah ibadah yang banyak mengandalkan fisik. Untuk itu, jamaah haji diharapkan menjaga kesehatannya. Sehat itu adalah prioritas, tapi biasanya yang kuat itu yang emak-emak,” ujar Gubernur.
Kepada para jamaah, Edy menceritakan rencananya membangun Asrama Haji di dekat Bandar Udara Kualanamu Deliserdang. Asrama Haji yang saat ini berada di jalan AH Nasution dinilai terlalu jauh dari Bandara Kualanamu. “Karena dulu bandara di Polonia masih dekat dari Asrama Haji yang sekarang, tapi sekarang bandara sudah di Kualanamu, jauh dari sini,” ungkapnya.
Asrama haji yang akan dibangun rencananya akan menggambarkan Kota Mekkah, Madinah dan Jeddah. Hal tersebut bertujuan agar para calon jemaah haji bisa merasakan kondisi yang ada di Tanah Suci sebelum berangkat. “Untuk itu, ibu ibu, doakan niat membangun tersebut agar tercapai,” kata Edy Rahmayadi yang disambut dengan amin oleh jamaah majelis. (man/rel)
file/sumut pos
WISMAN: Dua orang wisman naik becak bermotor keliling Kota Medan, beberapa waktu lalu. Di Medan, objek wisata gedung tua dinilai butuh perhatian.
file/sumut pos
WISMAN: Dua orang wisman naik becak bermotor keliling Kota Medan, beberapa waktu lalu. Di Medan, objek wisata gedung tua dinilai butuh perhatian.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kota Medan yang menurun dari tahun ke tahun, dinilai bukan barometer atas buruknya kinerja Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan Banyak hal yang menjadi penyebab menurunnya kunjungan wisman.
“Turunnya wisatawan mancanegara ke kota Medan itu tidak bisa kita jadikan patokan turunnya kinerja Dinas Pariwisata. Terlalu ringan kita menilai kinerja Dinas Pariwisata kalau hanya sebatas angka masuknya wisatawan mancanegara ke Kota Medan. Sedangkan faktor penyebabnya itu ada banyak, dan bukan barometer buruknya kinerja mereka,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) kota Medan, Wiriya Alrahman kepada Sumut Pos, Jumat (19/7).
Penyebab menurunnya jumlah wisman, menurutnya, mulai dari situasi politik, harga tiket pesawat yang mahal, dan faktor-faktor lainnya. “Dari dulu juga wisman menjadikan Medan itu hanya tempat transit saja. Tujuan mereka ke Danau Toba, Berastagi, Bahorok, dan wilayah-wilayah lainnya. Kota Medan jarang jadi destinasi utama. Apalagi sekarang bandara tidak di Medan lagi,” jelasnya.
Justru, lanjutnya, setelah Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kota Medan dipisah menjadi dua dinas, kinerja kedua dinas semakin baik. “Kedua dinas menjadi lebih fokus melaksanakan tugas masing-masing,” terangnya.
Ditanyai hal yang menjadikan faktor penilaian naiknya kinerja Dispar kota Medan, kata Wiriya, yakni seringnya Dispar Kota Medan menggelar event-event sebagai salah satu bentuk promosi Kota Medan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. “Lihat, Dispar rutin menggelar event. Ini langkah baik yang harus kita apresiasi,” tuturnya.
Sedangkan kinerja Dinas Kebudayaan, kata dia, saat ini semakin konsen dengan tugasnya. “Disbud juga punya kinerja yang baik,” katanya.
Terkait bangunan atau gedung-gedung tua di Kota Medan yang dinilai kurang terurus, Wiriya menyebutkan, Disbud Medan sedang berusaha merevitalisasi. “Tentu gedung-gedung milik pemerintah, bukan perorangan. Untuk perorangan yang menjadi pemilik bangunan-bangunan tua, kami mengimbau agar mau merevitalisasi bagunan tua yang mereka miliki,” tutupnya.
Komisi III: Event Jadi Barometer?
Menanggapi Sekda, Ketua Komisi III DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, mengatakan jika turunnya jumlah wisman ke Kota Medan tidak bisa dijadikan barometer turunnya kinerja Dinas Pariwisata, maka banyaknya event-event yang digelar Dispar juga tidak bisa dijadikan barometer meningkatnya kinerja dinas itu.
“Kenapa tidak bisa dijadikan patokan? Setidaknya bisa jadi salahsatu bukti nyata bahwa memang ada penurunan, walau mungkin hanya di satu sisi. Tetapi ‘kan tetap harus dibenahi? Kalau penurunan wisman tidak bisa dijadikan barometer turunnya kinerja Dispar, maka jumlah event juga tidak bisa dijadikan patokan naiknya kinerja,” ucap Boydo.
Menurut Boydo, banyak event yang digelar tidak menghasilkan banyak perubahan bagi kunjungan wisman ke kota Medan. “Justru rata-rata event-event itu hanya sekedar seremonial yang sifatnya menghabiskan anggaran. Hasilnya tidak begitu berdampak,” ujar Boydo.
Begitupun dengan gedung-gedung tua di Kota Medan, lanjut Boydo, seharusnya dirawat dan segera direvitalisasi agar terus lestari dan bernilai jual tinggi bagi wisman. “Walau cuma transit, tapi kalau gedung-gedung tua di Kota Medan terawat, turis-turis asing bisa tinggal lebih lama. Jangan tahunya jangan hanya Istana Maimun dan rumah Tjong Afie saja,” tandasnya. (map)
MENINJAU
Menpar Arief Yahya saat meninjau pembangunan Kaldera Toba di Sibisa, Kabupaten Toba Samosir, Jumat (19/7).
MENINJAU
Menpar Arief Yahya saat meninjau pembangunan Kaldera Toba di Kabupaten Toba Samosir, Jumat (19/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya, M.Sc, meninjau perkembangan pembangunan The Kaldera Toba Nomadic Escape di Sibisa, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, Jumat (19/7). Ia mengatakan, kawasan itu akan menjadi objek wisata unggulan kelas dunia di Danau Toba. Di sana akan didirikan hotel mewah berbintang 5 dan resort khas etnis Batak.
“DI SINI (Kaldera Toba) yang paling bagus. Kini investor mulai banyak masuk ke kawasan Danau Toba. Dalam waktu dekat, ada 7 hotel dan resort dengan fasilitas dunia kita akan bangun. Segmen utama wisatawan yan disasar adalah para nomad, milenial dan family,” tutur Arief kepada wartawan di lokasi The Kaldera.
Destinasi dengan nilai investasi sekitar Rp6,7 triliun itu menyediakan beberapa fasilitas di antaranya 15 Tenda Belt, 2 Cabin, 2 Tenda Bubble, 1 Ecopod, dan area parkir untuk campervan atau motorhome. Dasilitas lainnya adalah Kaldera Amfiteater dengan kapasitas 250 orang. Ada juga Kaldera Plaza, Kaldera Stage, Kaldera Hill, dan toilet umum berkelas.
“Dari Bandara Silangit, wisatawan hanya perlu menempuh 2 jam perjalanan. Dari Balige sekitar 1 jam 30 menit atau 20 menit dari Parapat. Sedangkan dari Bandara Sibisa, hanya memakan waktu 10 menit,” cetus Arief bangga.
Selain menarik wisatawan nusantara, kehadiran The Kaldera Toba Nomadic Escape ini diharapkan mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. “Targetnya wisatawan Malaysia, Singapura, dan Eropa,” lanjutnya.
Dari lokasi The Kaldera Toba Nomadic Escape, pengunjung bisa melihat indahnya Desa Wisata Sigapiton yang berada di bawah The Kaldera. Kanan dan kirinya diapit bukit dengan pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir. The Kaldera diperkirakan dapat menampung 50 wisatawan menginap di fasilitas glampingnya. Glamping adalah gabungan dua kata dari ‘glamour’ dan ‘camping’, merujuk pada suatu bentuk perkemahan modern dengan menggabungkan esensi alam dan dengan adanya fasilitas yang memadai.
Pembangunan destinasi The Kaldera Toba Nomadic Escape telah dilakukan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) sejak awal 2019. Tepatnya setelah penyerahan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) tahap I seluas 279 hektare dari 386,72 hektare, di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Desember 2018 lalu.
Direktur Utama (Dirut) BPODT, Arie Prasetyo, mengungkapkan sejak menerima HPL, pembangunan fisik terus dilakukan dengan fokus pada lahan seluas lebih kurang 2 hektare.
Di bawah arahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Pariwisata, BPODT mengawali pembangunan Sibisa Integrated Resort, yang juga kawasan destinasi wisata Danau Toba.
“Nantinya, kawasan ini akan terintegrasi dengan Toba Caldera Reserve, Sibisa Airport, dan Desa Wisata Sigapiton untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pada peresmian Toba Nomadic Escape, BPODT menyiapkan 10 buah Bell Tents dan 2 unit Cabin untuk tamu yang akan menginap,” jelas Arie.
Sertifikat UGG Danau Toba
Untuk menunjang pariwisata Danau Toba yang masuk daftar 4 destinasi wisata nasional superprioritas yang akan dibangun, Menpar Arief Yahya mengatakan, sertifikat UNESCO Global Geopark (UGG) bakal ampuh menertibkan Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.
“Poin penting untuk mendapatkan pengakuan dunia atas Danau Toba sebagai warisan geologi, adalah kondisi alam atau lingkungan bersih dan tidak tercemar,” cetusnya.
Permasalahan KJA menurutnya sudah menjadi fokus pemerintah pusat, pemerintahan provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kabupaten (pemkab) setempat di Danau Toba, dan para penggiat lingkungan. “Kondisi Danau Toba tengah dikaji, dan KJA segera ditertibkan,” tegasnya.
Tindakan tegas menurutnya harus segera diambil. Bila tidak, danau terbesar di Asia itu bakal sulit mendapatkan sertifikat dan pengakuan dari UGG. “Kalau kita tidak berani ke UGG, pencemaran akan bertambah,” ungkap Arief Yahya .
Peran Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menurutnya sangat strategis untuk segera membuat regulasi yang jelas tentang penertibkan KJA, dibackup pemerintah pusat.
“Kalau saya analogikan, saya datang ke Danau Tondano, Sulawesi Utara. Ada yang tanya, bagaimana cara menghilangkan enceng gondok? Saya bilang, ‘kalau tidak berani mengadakan event di Tondano, seumur- umur Tondano ini akan seperti ini. Hadapi saja. Undang saja UNESCO. Nanti akan bersih. Soalnya kalau nggak bersih, nggak keluar sertifikat,” jelas Arief.
Arief optimis tahun 2019 ini, Danau Toba akan memperoleh sertifikat UGG tersebut. Jika sudah diperoleh, status UGG akan menjadi marketing bagi Kemenpar untuk membangkit industri pariwisata di danau terbesar vulkanik di dunia itu, untuk mendatang wisatawan mancanegara (wisman) dengan jumlah yang besar.
“Nah kalau sertifikat UGG sudah dapat, Danau Toba sudah kelas dunia. Saat ini tim dari Pemprov Sumut, Kemenpar, Kemenko Maritim, sedang berjuang,” jelas Arief.
Bangun Sirkuit Moto GP
Danau Toba dinilai memiliki potensi besar untuk penyelenggaraan Sport Tourism kelas dunia. Dengan event internasional, market pariwisatanya sudah jelas.
“Sport tourism sangat cocok di sini. Seperti Triathlon level dunia. Pointnya itu. Nanti atraksinya silakan bapak gubernur berkretifitas. Mikirnya harus kelas dunia. Seperti Moto GP atau Triatlon dunia,” ungkap Arief didampangi Gubenur Sumut, Edy Rahmayadi, kemarin.
Arief yakin dan optimis Pemprovsu mampu menggelar atraksi kelas dunia seperti Moto GP. Di mana sirkuit dibangun dengan pemandangan pesona keindahan alam Danau Toba. “Pak Gubernur pasti bisa. Wong Ketua PSSI, kok. Iya ‘kan ,” tutur Arif, disambut senyum oleh Edy.
Arief juga meminta bantuan Pemprov Sumut membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba, berupa perbaikan akses jalan yang masih rusak. (gus)
istimewa/sumut pos
RABAS POHON: Petugas PLN UP3 Medan saat merabas pohon sebagai salah satu upaya pemeliharaan jaringan listrik di Kota Medan.
ri pemeliharaan listrik tersebut, di antaranya, rabas-rabas pohon. Sebab, pentingnya merabas pohon agar ranting tak tersentuh kabel listrik yang bisa mengganggu jaringan li
Istimewa/sumut pos RABAS POHON: Petugas PLN UP3 Medan saat merabas pohon sebagai salah satu upaya pemeliharaan jaringan listrik di Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik. Pemeliharaan tersebut dilakukan selama tiga hari, dimulai hari ini, Sabtu (20/7) hingga Kamis (25/7)n
Adapun jenis pekerjaan dari pemeliharaan listrik tersebut, di antaranya, rabas-rabas pohon. Sebab, pentingnya merabas pohon agar ranting tak tersentuh kabel listrik yang bisa mengganggu jaringan listrik atau padam listrik. Kemudian, mengganti komponen listrik yang dibutuhkan.
Sedangkan saat melakukan pemeliharaan listrik, PLN terpaksa memadamkan listrik di wilayah yang tengah dilakukan pemadaman. Seperti pemeliharaan yang dilakukan hari ini, Sabtu (20/7), pemeliharaan dilakukan di Rayon Medan Kota, di mana lokasi padamnya di Gardu Indosat, Ktr Polresta Medan, Ktr Kejari, Ktr Satlantas, Ktr kominfo, RS. Pringadi Jl. Perintis, Jl. Purwo, Jl. Sentosa lama, Jl. Sei Kera, Jl. Cokroaminoto, Univ SM Raja, PDAM, Jl. Sampali, Jl. Kereta Api, JL. Pegadaian, Jl. Merak Jingga, Uni Land Plaza, Htl JW. Marriot, Jl.H. Adam Malik , Jl. Bambu. Jl.Putri Hijau, Komplek BATA, Perum Emeral Garden Htl. Emeral Garden.
Pemeliharaan selanjutnya pada Selasa (23/7) di Rayon PLN Medan Selatan, dengan lokasi pemadaman di Jl. Selambo Toba, Jl.Dame, Jl. MG. Manurung, Jl.SM.Raja Km.8 s/d 11 . MAPOLDASU, Jl. Martoba, Jl. Bendungan I, Perumahan Rivera, Komplek ATC,Sebagian Jl. Pertahanan Patumbak, Ktr Polsek Patumbak.
Pemeliharaan berikutnya pada Kamis (25/7), di Rayon PLN Medan Baru, dengan lokasi padam di Jl. Jamin Ginting, Jl. Mesjid Syuhada, Jl. Bunga Ester, Jl. Bunga Kantil, Jl. Dwi Warna, Jl. Saudara, Jl. Rebab, Jl. Bunga Mawar, Jl. Sembada, Jl. Bunga Kenanga, Jl. Bunga Wijaya. (rel/ila)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PIRNGADI: Suasana di RSU Pirngadi Medan. Rumah sakit ini terganggu biaya operasionalnya hingga tak mampu membayar gaji honorernya akibat klaim belum dibayar BPJS Kesehatan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PIRNGADI: Suasana di RSU Pirngadi Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim visitasi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan kunjungan ke RSUD dr Pirngadi Medan, Kamis (18/7). Kunjungan dilakukan dalam rangka reakreditasi rumah sakit tersebut sebagai salah satu rumah sakit pendidikan.
Tim visitasi yang datang dipimpin Tengku Jumala Sari didampingi Nanan Sekarwana SpA (K) dan jajaran. Menurut Jumala, saat ini RSUD dr Pirngadi Medan merupakan rumah sakit pendidikan Kelas B. Diharapkan, dengan reakreditasi ini maka statusnya dapat meningkat menjadi Kelas A.
“Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan meningkat, seperti sumber daya manusia, fasilitas, pelayanan dan lain sebagainya,” ujar Jumala.
Selain itu, sambung dia, untuk meningkatkan akreditasi, RSUD dr Pirngadi sebagai rumah sakit pendidikan utama dapat membina rumah sakit jejaring. Dengan begitu, kualitas anak didik yang ada mumpuni sesuai dengan perkembangan zaman.
“Sebagai rumah sakit pendidikan utama, Pirngadi Medan harus membina rumah sakit jejaring yang bukan utama sehingga sama-sama menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas,” tutur Jumala.
Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan mengatakan, dalam proses penilaian reakreditasi ini salah satu poin yang dinilai adalah sumber daya manusia tenaga pendidik seperti dokter spesialis yang ada. Kemudian, sarana penunjang misalnya laboratorium dan fasilitas yang ada.
“Penilaian reakreditasi kunci utamanya pada sumber daya manusia dan kami yakin mampu memenuhi penilaian karena sudah memiliki basic-nya. Apalagi, mengingat semua dokter di Sumut dididik di sini,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Suryadi, dia berharap ke depannya rumah sakit ini akan naik peringkat menjadi Kelas A dan Tipe A. Seperti rumah sakit di Surabaya milik pemerintah yang telah menjadi rumah sakit tipe A. “Harapan kita tentunya rumah sakit ini menjadi rumah sakit tipe A. Namun, memang harus didukung dengan sarana seta prasarana yang memadai, dan kita sudah punya itu,” katanya.
Suryadi menambahkan, RSUD dr Pirngadi Medan sudah memperoleh akreditas paripurna. Prestasi yang telah diraih ini harus terus dipertahankan. “Kita terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Makanya, jangan sampai merosot sebab ada 8 rumah sakit pendidikan yang turun kelas,” imbuhnya.
Sementara, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang turut hadir mengatakan, RSUD dr Pirngadi Medan harus bisa mempertahankan akreditasi yang ada. Bahkan, kalau bisa meningkat dari sebelumnya. “Dokter-dokter di Sumut ini hasil produk didikan Pirngadi Medan, dan itu tak terbantahkan. Jadi, saat ini sedang berjalan proses reakreditasi dan semoga mendapatkan hasil yang diinginkan,” harapnya. (ris/ila)
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
angkot: Penumpang turun dari angkot di Jalan Iskandar Muda. Saat ini peminat angkot menurun sejak adanya transportasi online.
TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Angkot: Penumpang turun dari angkot di Jalan Iskandar Muda. Saat ini peminat angkot menurun sejak adanya transportasi online.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peminat penumpang terhadap angkutan kota (angkot) di Kota Medan semakin menurun. Warga lebih memilih angkutan online, baik roda dua maupun roda empatn
meski ongkosnya lebih mahal dari angkot. Karenanya, pemerintah maupun Organisasi Angkuta Darat (Organda) Kota Medan harus berbenah mengatasi hal ini.
Pengamat Transportasi di Kota Medan, Medis Sejahtera Surbakti menilai, kondisi terpuruknya angkutan konvensional di Kota Medan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota. “Memang jelas angkutan konvensional semakin terpuruk, kenapa? Karena regulasi dan aturan untuk angkutan online juga tidak dikawal ketat oleh pemerintahnya. Harusnya aturan ditegakkan, semua tetap ‘bermain’ dalam koridor aturan yang sudah ditetapkan. Baik konvensional maupun online, semua harus ikut aturan main supaya ada kesetaraan,” tegas Medis.
Pengawasan terhadap angkutan online, lanjut Medis, memang bukan lah hal yang mudah. “Tapi kan pasti ada tekniknya dan pihak Dinas Perhubungan pastilah lebih tahu. Sekarang tinggal bagaimana mereka, serius atau tidak dalam mengawasi angkutan online di Kota Medan ini?” ujarnya.
Intinya, kata Medis, harus ada keberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum yang merupakan moda transportasi massal, sebagai upaya pemerintah dalam menggalakkan transportasi massal yang bertujuan untuk menekan kemacetan di kota – kota besar seperti Kota Medan.
Namun demikian, lanjut Medis, pihak angkutan umum konvensional juga harus mulai berbenah dalam berbagai hal. “Selain mendapatkan keberpihakan dari pemerintah, angkutan konvensional juga harus berbenah, bagaimana caranya agar masyarakat kembali menjadikan angkot sebagai transportasi ‘primadona’ di Kota Medan. Intinya penumpang ingin kenyamanan dan harga yang terjangkau, itu jadi tugas pemerintah,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Iswar mengakui bahwa saat ini banyak masyarakat yang kurang berminat memilih angkot sebagai moda transportasi sehari-hari. “Iyalah, kurang nyaman dan banyak hal yang disebut penumpang sebagai keluhan. Justru inilah tugas kita, bagaimana caranya agar masyarakat mau memilih transportasi massal, salah satunya angkot untuk menjadi alat transportasi mereka sehari-hari,” tegasnya.
Begitupun, kata Iswar, hingga kini pihaknya terus berupaya untuk segera membuat satu terobosan agar dapat segera memperbaiki dan membenahi transportasi massal di Kota Medan. “Ini sedang kita upayakan bagaimana caranya agar angkot dan transportasi massal lainnya bisa diminati oleh masyarakat umum.
Kita harus buat kesetaraan antara angkutan konvensional dan online. Karena sebenarnya mereka itu tak perlu bersaing, justru saingan mereka yang sebenarnya adalah mobil-mobil pribadi. Kita sedang berupaya bagaimana caranya agar masyarakat lebih memilih angkutan umum daripada mobil pribadinya,” kata Iswar.
Dikatakannya, saat ini jumlah Angkot konvensional di Kota Medan berkisar 7.000 unit. Jumlah itu tidaklah terlalu banyak, bahkan disebut masih sangat ideal untuk sebuah kota besar seperti kota Medan. “Gak banyak lah itu, harusnya malah lebih dari itu. Inikan Kota Medan, bukan kampung – kampung, jumlah itu masih sangat ideal lah,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Organda Medan melakukan protes terhadap Dishub Sumut atas membeludaknya jumlah angkutan online roda 4 di Kota Medan yang dinilai telah melanggar Permenhub 118 tahun 2018 yang salah satunya mengatur tentang pembatasan jumlah angkutan online di Kota Medan. Sejumlah pihak termasuk masyarakat juga kerap melakukan protes terhadap angkot konvensional yang juga disebut membeludak di Kota Medan.
Berdasarkan Permenhub 118, seluruh taksi online harus memiliki Kartu Pengawasan (KPs) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumut. Selain itu, taksi online juga harus terdaftar di badan usaha. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Karena hal itu, angkutan Online disebut sebagai ‘angkutan pemangsa’ bagi angkutan konvensional dan membuat angkutan konvensional kian terpuruk. (map/ila)
POHON TUMBANG:
Petugas Dishub Kota Medan bersama warga berada di lokasi tumbangnya pohon saat hujan deras di Jalan Sudirman, Medan, tepatnya di depan Taman Ahmad Yani Medan, Jumat sore (19/7). Petugas Dishub dengan dibantu warga, berupaya mengevakuasi seorang pengendara sepeda motor yang tertimpa pohon.
POHON TUMBANG:
Petugas Dishub Kota Medan bersama warga berada di lokasi tumbangnya pohon saat hujan deras di Jalan Sudirman, Medan, tepatnya di depan Taman Ahmad Yani Medan, Jumat sore (19/7). Petugas Dishub dengan dibantu warga, berupaya mengevakuasi seorang pengendara sepeda motor yang tertimpa pohon.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pengendara sepedamotor NMAX dengan plat BK 3890 AHL bernama Ilham Maulana (23), warga Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kelurahan Besar, Medan Labuhan, kritis tertimpa pohon tua di Jalan Sudirman, Medan, tepatnya di depan Taman Ahmad Yani saat terjadi hujan deras disertai angin kencang Jumat (19/7) sore.
Sontak kejadian ini membuat panik sejumlah pengguna jalan yang. Pengendara sepedamotor dan warga yang berada di sekitar lokasi berusaha untuk mengevakuasi korban tertimpa pohon.
Tampak pula petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan yang berada di lokasi membantu warga menyngkirkan batang pohon yang menjepit korban. Penyelamatan terhadap korban berhasil dilakukan.”Masih hidup, masih hidup, bawa ke rumah sakit segera. Minggir, minggir semuanya, minggir!” terdengar teriakan dari seorang warga yang mengetahui korban masih hidup. Dengan digotong beramai-ramai, korban kemudian dilarikan warga sekitar ke rumah sakit terdekat, RS Santa Elisabeth.
Amatan di lokasi, pohon Trembesi berdiameter kuranglebih 1 meter ini ‘tergeletak’ di badan Jalan Sudirman. Aliran listrik di sekitar lokasi pun mati lantaran kabel jaringan listrik putus tertimpa pohon tersebut.
Satria, salah seorang saksi mata mulanya menyangka kalau kejadian itu ledakan trafo. “Mulanya kami mengira trafo listrik meledak, karena setelahnya listrik di warung kopi tempat saya duduk mati. Kejadiannya sekira setengah 6, pas hujan angin kencang,” ujarnya.
Saksi Mata, Yono mengungkapkan saat kejadian sedang hujan deras. Namun, tak lama guyuran hujan disertai petir sebuah pohon besar tumbang dan langsung menimpah korban tersebut.
“Tidak sadarkan diri sepertinya kritis. Karena, ketimpah batang pohon besar itu,” ucap Yono, yang ikut mengevakuasi korban.
Sementara itu, pohon tumbang tersebut menutupi sebagian ruas jalan dan menyebab kemacematan. Tak lama berselang kejadian tersebut, petugas Dinas Pertamanan Kota Medan turun untuk membersihkan material pohon tumbang tersebut. (dvs/gus/ila)
