HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak empat Fraksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menolak P-APBD Kabupaten tahun anggaran 2019 untuk dibahas. Penolakan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani masing-masing fraksi kepada Ketua DPRD setempat, Manaek Hutasoit, belum lama ini.

Ketua DPRD, dari Politisi Partai Gol kar ini mengatakan, keempat Fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Amanat Demokrat. “Jadi isi penolakkan 4 fraksi itu, pembahasan PAPBD agar tidak dibahas,” kata Manaek saat dihubungi, Selasa (27/8).

Menurut Manaek, biarpun ada penolakan dari keempat fraksi, tidak berdampak pada pembahasan PAPBD 2019. Sebab kata dia, penolakan tersebut merupakan bukan suara yang mutlak, dikarenakan hanya ditandatangani perorangan saja.

Ia menyebut, di antaranya Marolop Manik dari Fraksi Golkar sebagai Ketua, Moratua Gajah dari Gerindra sebagai Sekretaris, Marsono Simamora Nasdem Kebangkitan Bangsa sebagai anggota dan Amanat Demokrat Bangun Silaban sebagai Ketua.

“Dua dewan dari fraksi sebagai ketua, yang lainnya anggota dan sekretaris. Jadi dewan kan banyak, semuanya kan harus kita rektrut harus kita hargai, bukan semuanya ketua fraksi, hanya satu yang menandatangi, tidak keseluruhan,” ungkapnya.

Pun begitu, kata Manaek, penolakan yang dilakukan keempat fraksi itu merupakan hak konstitusional masing-masing. Namun, ia berharap hak tersebut seharusnya disampaikan dirapat ataupun diforum, jika memang ada penolakan maupun menerima P-APBD dibahas atau tidak.

Pembahasan PAPBD 2019 Tak Kourum

Sementara itu, sebanyak dua kali sudah diskor pembahasan pengajuan P-APBD 2019 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/8), akhirnya gagal. Dikarenakan, dari 13 anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, hanya 5 dewan yang hadir, 8 dewan lainnya absen.

Manaek menambahkan, ketika sudah dua kali diskor, maka kembali ke masing-masing unsur pimpinan sesuai tata tertib mereka. Dan jika tidak kourum lagi, dapat dilanjutkan keputusan bersama sesuai pasal 131.

“ Apabila tidak kourum setelah diskor dua kali paling lama 1 jam bisa dilanjutkan persetujuan bersama alat kelengkapan di pasal 131, tapi masih kita dalami di pasal tersebut,” ujar Manaek. Disinggung ada alasan kedelapan dewan yang tidak hadir itu, Manaek mengaku tidak ada. “ Egak ada, tanpa alasan,” kata Manaek.

Padahal, sambung Manaek, jauh sebelumnya ke-13 anggota dewan Badan Musyawarah itu sudah diundang oleh pihak Sekretarisnya. “ Undangan sudah kita sampaikan melalui surat undangan,” ungkapnya.

“ Iya itulah dinamika dari pada lembaga DPRD ini, ketika tidak perlu dilanjutkan, diforum saja disampaikan,” tuturnya mengakhiri. (mag-12/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Dairi per 26 Agustus 2019 baru sekitar Rp967,951,499(33,46%) dari target dibebankan pada APBD Dairi 2019 sebesar Rp.2,892,919,221.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Dairi, Sahat Sianturi didampingi Kepala Bidang (Kabid) PBB-P2 dan BPHTB, Hotlan Situmorang, Selasa (27/8).

Sahat menjelaskan, jumlah nomor objek pajak (NOP) Dairi tahun 2019 sebanyak 108.052 NOP.

Disebutkan Sahat, sesuai penetapan batas penyetoran atau pembayaran PBB-P2 di Kabupaten itu akan berakhir per 31 Oktober 2019.

Diterangkan, penetapan jumlah NOP bulan April 2019 lalu. Selanjutnya, pendistribusian surat pemberitahuan tahunan (SPT) bulan Mei-Juni dan penagihan bulan Juli hingga September 2019.

Dipaparkan Sahat, menurut kebiasaan selama ini di masyarakat, puncak realisasi pembayaran pajak PBB-P2 terjadi di bulan September-Oktober setiap tahunnya.

“Dan di bulan November bagi yang belum membayar akan dilakukan penagihan langsung,” ucapnya.

Kecuali Kecamatan Sidikalang, Sumbul serta Sitinjo. Realisasi penerimaan PBB untuk semua Desa di 12 Kecamatan dari 15 Kecamatan di Dairi mencapai 100 persen. Ditambahkan Sahat, untuk mendongkrak jumlah NOP, BPPD Dairi melakukan pemutakhiran data dua Kecamatan per tahun.

Dan tahun 2018 telah melakukan pemutakhiran data NOP di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Parbuluan. Sementara untuk tahun 2019 ini dilakukan pemutakhiran data wajib pajak (WP) di Kecamatan Silahisabungan dan Tanah Pinem.

“Hasil pemutakhiran dimaksud sudah terlihat. Wajib pajak yang tidak tertagih di tahun 2017, bisa realisasi di tahun 2018 sekitar Rp800 juta, pungkasnya. (mag-10/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Bagian Administrasi Pemerintahan dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD Kota Gunungsitoli tahun 2018, di aula lantai II, kantor Wali kota Gunungsitoli.

Wali Kota Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua menyampaikan, bahwa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, merupakan tindak lanjut dari pelaporan LPPD Kota Gunungsitoli tahun 2018 lalu.

“Saya mengimbau seluruh perangkat daerah untuk dapat menyajikan data sebagaimana hasil kinerja yang telah dilaksanakan selama ini,”ujar Lakhomizaro.

Lakhomizaro mengaku, bahwa seluruh program Pemerintah Kota Gunungsitoli telah terlaksana dengan baik secara keseluruhan, maka sekarang ini saatnya untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dimaksud dalam bentuk data, dan disampaikan kepada tim penilai kinerja dari Medan yang hadir saat ini dengan tertib, faktual dan aktual.

Dalam kesempatan ini pula, Wali Kota meminta keseriusan seluruh Perangkat Daerah, baik pejabat pemerintahan maupun pelaksana agar menyatukan perhatian dan titik fokus pada saat pelaporan hasil penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan selama ini sebagaimana yang telah terlaksana. (adl/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 530-an tenaga medis yang mengatasnamakan Aliansi Tenaga Kerja Sukarela (ATKS) dari 14 Puskesmas dan Pustu se-Labuhanbatu berunjukrasa ke Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (27/8)
di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat.

Dalam aksi damainya, para TKS membawa spanduk bertuliskan, “Aksi Damai TKS. Tolong perhatikan kami, TKS di 14 Puskesmas”. “I Love You Labuhanbatu”. “Tukang Gali Kubur aja Digaji”. “Kami Rindu Gajian”. “Kami tidak Butuh TOL dan Bandara. Kami hanya butuh Gaji”.

Dalam orasinya, para TKS mengeluhkan nasib mereka terkait status kerja yang sudah 18 tahun mengabdi, namun tak terdata dalam database Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdakab Labuhanbatu.

“Tak terdata di BKD. Padahal ada yang sudah bertugas 14, 15 hingga 18 tahun,” ungkap Ketua ATKS, Yusuf Sani Harahap kepada SUMUT POS di lokasi aksi.

“TKS hampir 80 persen para perawat, bidan, farmasi,” tambah Yusuf.

Selesai menyampaikan aspirasinya, para TKS pun disambut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Aminullah Haris Nasution. Selanjutnya, perwakilan TKS diteima di ruangan rapat Bupati.

Awalnya, sejumlah media mendapat hambatan untuk masuk melakukan liputan ke dalam ruangan itu. Bahkan salah seorang oknum Ketua PPNI, Aswin Syahputra meminta SUMUT POS meninggalkan ruangan rapat dengan alasan bersifat internal. Namun setelah melakukan argumentasi, oknum Ketua PPNI akhirnya membiarkan para wartawan berada dalam ruangan.

Para TKS pun diterima Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Ahmad Muflih, Kepala BKD, Zainuddin Siregar, Kepala Dinas Kesehatan, Tinur Wulan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Faisal.

Di hadapan Plt Bupati dan OPD lainnya, Yusuf Sani Harahap menyampaikan tiga poin penting dalam tuntutan ATKS Labuhanbatu. Di antaranya, ATKS Labuhanbatu mempertanyakan bagaimana nasib mereka dan sampai kapan menjadi TKS, tanpa ada kejelasan status. Kemudian, ATKS ingin menerima upah sepantasnya. Karena selama ini bekerja sesuai beban tugas yang ada. Dan ketiga, meminta SK ATKS diterbitkan.

Sedangkan TKS lainnya, Sumidar mengungkapkan mereka lebih banyak bekerja daripada para aparatur sipil negara (ASN) saat di lokasi tugas. “Kami bermohon SK ditanda tangani oleh bupati Labuhanbatu. Dalam pekerjaan, kami bertugas tak mengenal lelah dan meninggalkan keluarga demi tugas di Puskesmas,” jelasnya.

Sementara, Yeni Panggabean bertugas di Puskesmas Perbaungan selama 7 tahun mengabdi sebagai TKS, mengungkapkan adanya tenaga kerja yang masih kuliah. Tapi dapat bekerja dan digaji sebagai tenaga promotor.

“Dari mana gajinya? Kenapa mesti dia yang digaji, padahal kami yang sudah D3 bahkan S1. Tapi tak diprioritaskan,” ujarnya sembari mengungkapkan pengankatan mereka juga dikenai pembayaran Rp5-Rp10 juta.

Menjawab keluhan para TKS, Sekdakab Labuhanbatu Ahmad Mulfih mengatakan bahwa sejak tahun 2005, tidak ada lagi pengangkatan honorer. Dan tahun 2010, seluruh honorer sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Diakui Ahmad Mulfih, para TKS sebagai tulang punggung pelaksanaan kesehatan di Puskesmas. Tapi bicara regulasi, sejak tahun 2005 sampai tahun 2010, honorer yang masuk database K1 dan K2 sudah menjadi ASN. “Regulasi pengangkatan tenaga honorer sudah dihapus,” jelasnya.

Sementara Kepala BKD Labuhanbatu, Zainuddin Siregar mengaku tidak ada mendata nama para TKS. Sebab tidak ada SK honorer para TKS. Pada prinsipnya, kata dia regulasi pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD sudah tidak ada lagi.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Tinur Wulan mengaku juga sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 aktif tugas di kabupaten lain.

Selanjutnya, kata dia penerimaan para TKS diterbitkan nota dinas kepala Puskesmas dan Dinas. Dalam nota dinas TKS tidak menuntut gaji, dan tidak menuntut diangkat sebagai PNS dan bersedia menandatangi perjanjian di atas materi 6000.

“TKS memang tidak ada gaji. Dan tidak menuntut gaji. Kalau dulu istilahnya kader,” bebernya.

Namun, ATKS mempertanyakan sistem penerimaan mereka jika memang tidak ada penerimaan tenaga bantu mereka. “Kenapa jika pasca terbitnya peraturan tidak ada pengangkatan honorer sejak tahun 2010. Tapi kenapa di atas tahun 2010 itu, justru pengangkatan lebih banyak. Kenapa kami diterima. Bahkan ada yang baru dua bulan terakhir diangkat,” tanya Yusuf.

Menyikapi pertanyaan ATKS yang bertubi-tubi, Sekdakab Ahmsd Mufih mengatakan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan peraturan. “Sampaikan keluhan sesuai peraturan dan tertib. Mudah-mudahan ada petunjuk,” jelasnya seraya menyebut solusi dari persoalan para TKS adalah dengan akan dibukanya PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Solusinya adalah dengan PPPK. Dalam waktu dekat akan dibuka. Penyelenggara dari pusat. Silakan mendaftar,” paparnya.

Sedangkan, Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe mendorong dan mendukung niat para TKS memperjuangkan haknya ke pusat.

Menurut dia, peraturannya sudah jelas dan UU tidak ada lagi pengangkatan honorer. Jika dipaksakan, kata dia, akan menyalahi peraturan. Dia juga menyarankan para TKS agar mengikuti seleksi PPPK.

“Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait PPPK. Bukan otomasis honorer diangkat, tapi ikut testing dan usia dibatasi. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk TKS di republik ini,” jelasnya.

Mogok Kerja

Tak puas dengan keterangan pihak Pemkab Labuhanbatu. Para TKS pun menuju gedung DPRD Labuhanbatu. Rencananya, mereka ingin mengeluhkan nasib kepada wakil rakyat tersebut.

Namun sesampainya di halaman kantor dewan, para TKS harus kecewa. Karena tak seorangpun wakil rakyat dari 45 anggota DPRD yang datang menampung aspirasi mereka.

Informasi diperoleh, para wakil rakyat dan staf dewan secara massif sedang mengikuti rapat kerja penyusunan rencana kerja anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020. Padahal meski masa tugas tinggal hitungan minggu, para legislasi tersebut mengikuti acara sejak tanggal 25 hingga 28 Agustus 2019 di Kota Medan.

Massa akhirnya memilih berselonjor di sejumlah lantai gedung dewan itu. Sembari makan siang bersama. Massa ATKS juga mengancam dan berencana akan menggelar mogok kerja selama 12 hari.

“Jadi jangan ada mendapat tekanan dari manapun. Agar kami fokus menyusun rencana dan persiapan keberangkatan ke pusat,”kata Sumidar. (mag-13/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi mem peroleh penghargaan terbaik I Dukcapil Mertabat Kota di Provinsi Sumatera Utara, selain piagam diberikan juga hadiah satu set alat cetak KTP dan alat rekam KTP senilai Rp 100 juta.

“Ini berkat kerja sama semua instansi dan dukungan masyarakat Kota Tebingtinggi,” terang Kadis Dukcapil Tebingtinggi Muhammad Fachri, Selasa (27/9)

Disampaikan Muhammad Fachri ada tiga program terobosan yang menjadi unggulan Disdukcapil Tebingtinggi, yakni yang disebut dengan rekam nekad (nenek, kakek dan disabilitas).

Dijelaskannya, petugas Dukcapil melakukan rekam data dengan menggunakan mobil keliling Kelurahan melakukan rekam KTP buat Nenek, Kakek dan penyadang Disablitas, mereka didatangi kerumahnya masing-masing.

Dijelaskan Muhammad Fachri, ada tim PeDeKaTe (Pelayanan, Deleveri, KPT Electronik) yang memberikan pelayanan kepada warga yang mengurus KTP tertunda karena gangguan jaringan atau pemdaman listrik.

“Tim ini akan mengantarkan langsung ke rumah warga pemohon KTP yang tertunda penyelesaiannya, semua dilakukan tanpa kutipan biaya apapun kepada warga,” bilangnya.

Unggulan Disdukcapil Kota Tebinginggi adalah pelayanan pembuatan dokumen kependudukan berbasis Android melaluli aplikasi sentuhan dukcapil.

Sambungnya, warga masyarakat yang ingin membuat dukmen kependudukan, KTP, Akte lahir, KIA, KK, atau pergantian KTP rusak dan Surat Kematian dapat memanfaatkan aplikasi sentuhan Dukcapil tersebut, setelah lebih dahulu mendonwload di play store.

“Semua warga kami beri kemudahan dan terbukti sampai dengan saat ini untuk rekam KTP dan Akte Kelahiran sudah 100 persen lebih,” katanya.

Jadi berkat semua program ini bisa berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat langsung, makanya Disdukcapil Kota Tebingtinggi diberikan amanah kepercayaan dan mendapat penghargaan. (ian/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, manajemen RSUD Deliserdang akan menjemput pasien ke rumah. Namun layanan itu diberikan kepada pasien kurang mampu dan diidentifikasi menjalani rawat opname.

Demikian dikatakan, Direktur RSUD Deliserdang, dr Hanif Fahri SpKJ yang saat ini sedang menyiapkan sarana transportasi khusus untuk menjemput pasien.

Dijelaskan dr Hanif Fahri, pelayanan tersebut mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh RSUD Kulon Progo.

“Ya akan dijemput ke rumah pasiennya nanti naik ambulan, tapi khusus yang tidak mampu. Kita akan kordinasi nanti sama pihak Puskesmas dan bidan-bidan yang ada di desa. Kalau anggaran sudah disiapkan tahun ini termasuk untuk pengusulan di tahun 2020,”terang Hanif Fahri.

Untuk pelayanan pertama, lanjut Hanif, pihaknya akan melakukan uji coba pada September mendatang di tiga Kecamatan seperti Lubukpakam, Tanjung Morawa dan Bangun Purba.

“Kalau ambulan Puskesmas kan lebih ke promotif atau preventif, sedangkan kita lebih ke perawatan. Untuk dana awal pada ujicoba kita sudah siapkan anggaran Rp100 juta. Kita juga siapkan armada karena di tempat kita ada 6 ambulan, dan yang layak pakai ada 4 unit. Kita juga harus sesuaikan jangan sampai yang di sini nanti kekurangan ambulan. Yang jelas harus ujicoba dululah biar tahun 2020 nanti bisa semakin baik,”kata Hanif.

Menurut dr Hanif Fahri, program jemput pasien yang kurang mampu ke rumah memang sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan sesuai fakta di lapangan, banyak masyarakat yang kurang bukan kesulitan untuk biaya pemenuhan pengobatan. Bahkan juga terkadang yang menjadi kendala adalah persoalan transportasi menuju dan pulang dari rumah sakit. Dengan harapan jika program telah berjalan dengan baik, maka warga kurang mampu akan semakin lebih terbantu.

“Yang jelas keadaan terakhir RSUD kita hingga saat ini masih kelas B. Kemarin kita dirivieu oleh Kemenkes diminta untuk menyesuaikan (jadi tipe C). Tapi kita sudah berikan sanggahan dan semoga tetap di B. Rencananya September akan diumumkan oleh Kemenkes mudah mudahan kita tetap di B karena rumah sakit kita ini merupakan rumah sakit pendidikan dan dekat dengan Bandara Internasional Kualanamu,”terang Hanif. (btr/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Sekda Kab Karo, Drs Kamperas Terkelin Purba, Kadis Pendidikan, Eddi Surianta Surbakti, MPd menerima kedatangan tim peduli pendidikan anak bangsa bersama I Love My Country Indonesia (ILMCI), di ruang kerja bupati Selasa (27/8) sekira pukul 10.30 WIB.

ILMCI merupakan website karya anak bangsa yang berfokus pada dunia pendidikan berbasis IT yang memiliki komitmen memajukan dan mencerdaskan generasi bangsa yang cinta tanah air.

Menurut ketua ILMCI, Edi Hakim maksud datang ke Pemda Karo ingin menjalin kerjasama bidang pendidikan berbasis IT guna peningkatan mutu pendidikan. Melalui pengembangan “revolusi methodologi pembelajaran ala cinema Edutainment” diyakini mampu memajukan dunia mencerdaskan anak bangsa.

Disamping itu,tambahnya lagi, peningkatan kualitas guru dan pemahaman materi serta kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional serta memiliki ketrampilan hidup, positif mindset dan nasionalisme. Hal senada ditambahkan Jaya, ILMCI tujuan ILMCI berkeinginan membantu para pengambil kebijakan dalam pendidikan untuk mengetahui peta kemampuan para siswa didaerah dalam melaksanakan UAS, UAN dan UMPTN.

“Untuk itu kedepan, kami akan butuh sekali dukungan dan kerjasama Dinas Pendidikan, sebab dalam waktu dekat ini, kami group ILMCI akan kembali ke karo dan mengadakan demonstrasi di sekolah sekolah dalam hal dunia pendidikan, “ terangnya.

Menyahuti kedatangan ILMCI, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH sangat memuji dan mengapresiasi dimana ILMCI masih peduli mencerdaskan anak bangsa dalam kerangka NKRI khususnya Kab. Karo, dengan cara membangun Indonesia baru (to build Indonesia a new).

“Mari kita wujudkan, Visi dan misi yang ILMCI tawarkan ke Pemda karo, untuk itu dinas pendidikan segera kordinaiskan kapan jadwal group ILMCI ini kembali ke Karo, mengadakan kegiatan demonstrasi pendidikan di sekolah sekolah, agar bermanfaat bagi anak anak kita sebagai generasi penerus,” jelas Terkelin.

Sementara Sekda Kab karo Drs Kamperas Terkelin, menanggapi atas penegasan yang dikatakan bupati karo. “ Kita akan langsung membuat rencana dan menugaskan kadis pendidikan selaku teknis supaya dalam waktu dekat ini berkoordinasi dengan sekolah sekolah terdekat, agar pelaksanaan demontrasi pendidikan dapat berjalan lancar dan sukses,” terangnya. (deo/han)