OPERASI PASAR:
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis ketika meninjau operasi pasar di Lapangan Pertiwi, Jalan Budi Pembangunan, Medan Barat, Kamis (18/7).
OPERASI PASAR:
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis ketika meninjau operasi pasar di Lapangan Pertiwi, Jalan Budi Pembangunan, Medan Barat, Kamis (18/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Demi menstabilkan harga pengan dan menghindari inflasi terlalu tinggi, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar operasi pasar bersama Bulog Sub Divre Medan. Operasi pasar tersebut dilaksanakan di Lapangan Pertiwi, Jalan Budi Pembangunan, Medan Barat, Kamis (18/7) pagi.
Dalam operasi pasar tersebut, Pemko Medan menjual berbagai bahan pokok dengan harga di bawah pasar. Adapun sembako yang dijual, mulai dari cabai merah, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam hingga bakso.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis mengatakan, operasi pasar tersebut akan digelar secara rutin guna menstabilkan harga dan inflasi. “Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Medan, kegiatan ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Kota Medan,” ungkapnya.
Operasi pasar tersebut akan digelar setiap Senin dan Kamis di dua pasar tradisional. Kemudian, untuk hari Jumat digelar di Lapangan Pertiwi. Melihat antusias masyarakat cukup tinggi, Pemko Medan kemungkinan menambah volume barang. Namun, terlebih dahulu melihat kondisi pasar, guna menghindari kerugian Bulog selaku pihak penyuplai barang.
“Kita harapkan dengan kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, sebagaimana tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah,” harap Emilia.
Sedangkan Kepala Bulog Sub Divre Medan, Mara Kamin Siregar mengatakan Bulog Sub Divre Medan siap mendukung operasi pasar yang dilaksanakan Pemko Medan. Pihaknya mengklaim masih mampu memenuhi ketersediaan komoditi sesuai permintaan Pemko Medan.
“Sejauh in itidak ada kendala, hanya soal cabai merah saja yang mengalami kenaikan cukuptinggi. Namun kita sudah langsung ke Petanidan Grosir yang ada di Kota Medan,” paparnya.
Salah seorang pembeli, Ana mengaku senang, karena sangat membantu masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap kegiatan itu ditingkatkan lagi.
“Harganya lumayan lebih murah, tidak perlu becek-becekan lagi ke pajak. Namun ditambah lagi lah jenis barangnya karena tidak hanya inisaja bahan pokok yang naik harganya,” pungkasnya. (dek/ila)
MENJELASKAN:
GM PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Feby Joko Priharto menjelaskan kelebihan penggunaan kompor induksi.
MENJELASKAN:
GM PLN Unit Induk Wilayah Sumut, Feby Joko Priharto menjelaskan kelebihan penggunaan kompor induksi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kompor listrik adalah kompor generasi atau jenis terbaru. Bukan bentuknya saja yang modern, kompor listrik juga dilengkapi dengan beragam fitur canggih. Fitur-fitur ini tentu akan memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan memasak.
Adapun beberapa fitur yang umumnya terdapat pada kompor listrik antara lain, Timer (berfungsi mengatur berapa lama kompor akan dinyalakan), Boost (menaikkan suhu untuk memasak yang lebih cepat), Automatic pan size ( berfungsi untuk mendeteksi ukuran dan bentuk alat masak yang diletakkan di atas kompor), Safety shut off (membuat kompor otomatis mati ketika air atau masakan sudah mendidih).
Sudah pasti panas yang dihasilkan kompor listrik lebih merata dibanding jenis kompor lain karena memiliki permukaan tungku yang pipih. Permukaan itu akan membuat panci, wajan, atau yang lainnya menempel dan mendapat panas yang sama. Meski demikian, kondisi ini tidak membuat bagian bawah panci maupun wajan jadi hitam. Tidak ada api keluar yang bisa menyebabkan hal itu terjadi.
Layaknya oven listrik, suhu dari kompor listrik juga bisa diatur. Hal ini membuat masakan bisa matang dengan lebih sempurna. Fitur tersebut juga sangat berguna bagi wanita yang baru belajar memasak. Risiko gosong atau masakan kurang matang pun bisa diminimalisir.
Bahkan, ada beberapa hal yang membuat kompor listrik dinilai lebih praktis dibanding jenis kompor lain. Salah satunya adalah tidak perlu mengisi minyak atau mengganti gas bila habis. Hal ini juga meminimalisir risiko kebocoran saat mengganti tabung gas.
Alasan praktis lain adalah tidak perlu repot dengan kegiatan membongkar bagian atau rongga yang sulit dijangkau saat membersihkan kompor. Sebab kompor listrik umumnya memiliki permukaan yang datar, tidak banyak aksesori di sana.
“Kalau pakai kompor induksi, wah bikin istri lebih cantik. Make-up nya nggak luntur, nggak bau dan tanpa asap,” ujar GM PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut Feby Joko Priharto saat menggelar acara Multi Stakeholder forum PLN Elekctrifying Nort Sumatera in lifestyle di Hotel Adimulia Medan, baru-baru ini.
Feby menjelaskan bahwa PLN Sumut kini tidak krisis, malah listriknya surplus dan siap mendukung Sumut jadi dearah investasi/industri dan pariwisata. “Hidup dengan listrik hal yang menarik. Kalau di apartemen di Jakarta, penggunaan kompos gas sudah dilarang, karena sekarang eranya menggunakan kompor listrik (induksi),” papar Feby.
Dikatakannya, energi fosil seperti gas sifatnya tidak tetap. Itu artinya akan habis pada masanya nanti. Menyikapi itu, energi listrik menjadi pilihan karena tak akan pernah habis.Selain dengan kewajibannya melayani kebutuhan dasar listrik masyarakat, PT PLN (Persero) pun menggalakkan gaya hidup masyarakat yang disebut dengan electrifying lifestyle (gaya hidup yang tak terlepas dari kebutuhan listrik).
Salah satu dari bentuk electrifying lifestyle itu adalah penggunaan kompor induksi (kompor listrik). Sudah banyak masyarakat masa kini menggunakan kompor induksi. Jika menggunakan kompor induksi, tidak perlu repot isi ini, isi itu, tinggal cok, dah jadilah barang itu,” kata Feby.
Dijelas Feby, kompor induksi adalah sebuah kompor tanpa nyala api yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk memasak. Kompor induksi lebih aman, pengaturan suhu cepat. Kemudian sehat, nyaman dan bersih serta praktis dan mudah dibawa kemana-mana.
Feby yang awal 2017 tugas ke Sumut, menjelaskan, waktu itu Sumut defisit listrik, sering ada pemadaman listrik. Setelah 16 Juni 2017 krisis listrik dapat diatasi, khususnya setelah kapal Turki datang. “Sekarang listrik surplus dan andal. Silahkan investor membangun di daerah ini,” katanya.
Sementara itu, Senior Manager Niaga Rino Gumpar Hutasoit menjelaskan, 10 tahun ke depan pembangkit PLN sudah direncanakan cukup. Bila pertumbuhan penggunaan listrik hanya 5 persen, berarti cadangan ada 1.600 MW.
Noval mewakili Gubsu, Hermanto SH MH Asdatun mewakili Kajatisu, Kombes Herry Dirpamovit dari Poldasu, Jubel Tambunan mewakili Ketua DPRDSU dan yang lainnya, yang juga pada kesempatan itu membuat pernyataan dukungan pada PLN Sumut.@ GN. (ila)
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
TEMUI BUPATI: Karyawan PD Pasar Dairi menemui Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menuntut pencairan gaji mereka yang sudah 9 bulan tidak dibayar.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS TEMUI BUPATI: Karyawan PD Pasar Dairi menemui Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menuntut pencairan gaji mereka yang sudah 9 bulan tidak dibayar.
Puluhan pegawai perusahaan daerah pasar (PD Pasar) Kabupaten Dairi unjukrasa di kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (18/7). Mereka menuntut supaya gaji November 2018 hingga Juli 2019 dibayar.
Para karyawan PD Pasar langsung menyasar ke ruang kerja Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu. Namun ajudan Bupati mengaku, jika Eddy Berutu siang hari ke kantor karena kemalaman dari dinas luar.
Kepala Divisi Penertiban dan Penagihan, Mangur Sihaloho dan staf PD Pasar Evi Manalu mengungkapkan, menemui bupati untuk menyampaikan kalau mereka sudah 9 bulan tidak menerima gaji.
Sebanyak 39 karyawan tetap dan 16 petugas kebersihan dan juga pimpinan sudah 9 bulan tidak gajian.
Mangur mengatakan, kondisi keuangan PD Pasar diduga sudah kolaps. Pasalnya, sekitar 60 persen Iuran Layanan Pasar (ILP) yang bulanan dan tahunan macet dan menunggak.
Disebutkan Mangur, sulitnya penagihan ILP karena diduga ada oknum tim sukses (TS) pada Pilkada lalu memprovokasi pedagang, bahwa ILP akan diputihkan sehingga para pedagang tidak mau lagi membayar iuran. Akibatnya, PD Pasar tidak mampu membayar gaji karyawan.
Manggur maupun Evi mengatakan, tunggakan iuran bervariasi antara 1-2 tahun tak pernah bayar, bahkan 3 tahun.
Keduanya juga menyebutkan, permasalahan PD Pasar sudah kompleks mulai dari tunggakan tagihan, penataan pedagang serta fasilitas pasar yang sudah tidak layak hingga pedagang enggan berjualan di dalam pasar.
Masih menurut Manggur dan Evi, permasalahan itu sudah disampaikan kepada Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing sekitar 2 minggu lalu, tetapi tidak ada solusi sehingga mereka ingin bertemu Bupati.”Kami minta Bupati memperhatikan nasib kami dengan membayar 9 bulan gaji yang tertunggak,”harap Manggur.
Direktur Umum PD Pasar, Pasuria Pardede yang dikonfirmasi, membenarkan jika seluruh karyawan dan pimpinan PD Pasar sudah 9 bulan belum gajian. Hanya saja, Pasuria tak mau menjelaskan perihal ketidaksanggupan dinas yang dipimpinnya menggaji karyawan. (mag-10/han)
ADITIA LAOLI/SUMUT POS
TANDATANGANI:Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu dan Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU.
ADITIA LAOLI/SUMUT POS TANDATANGANI:Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu dan Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU.
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Terkait Implementasi E-Planning dan E-Budgeting, Pemerintah Kota Gunungsitoli melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU (Memorandum Of Understanding) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan.
Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua bersama Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu turut bersama-sama menandatangani Nota Kesepahaman di ruang kerja Bupati Tapanuli Selatan, Senin(15/7).
Lakhomizaro Zebua mengungkapkan, dasar pelaksanaan MoU ini atas arahan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, yang mana
Pemkab Tapsel menurut BPK RI adalah salah satu daerah tingkat dua di Sumatera Utara yang sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggarannya melalui sistem elektronik yang sudah terintegrasi menggunakan aplikasi tersendiri dan cukup baik, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengaplikasikannya di kedua sistem (E-Planning dan E-Budgeting) di Pemerintah Kota Gunungsitoli dan mengingat juga baru pertama kali Kota Gunungsitoli meraih WTP Tahun 2018 dari BPK RI.
“Kiranya dengan ilmu yang diserap dari Tapanuli Selatan, kita dalam pengelolaan keuangannya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut turut seperti Tapanuli Selatan,”harap Lakhomizaro.
Untuk diketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu sendiri sudah lima kali berhasil secara berturut-turut meraih opini WTP dari BPK-RI, yakni tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.
Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu mengapresiasi kunjungan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli dan menyatakan, pihaknya akan terus melakukan terobosan dan inovasi baru menyambut era digitalisasi 4.0.
Adapun penandatangan MoU ini juga disaksikan oleh Wakil Bupati Tapsel Aswin Efendi Siregar, Sekda Tapsel Parulian Nasution, Kepala BPKAD Tapsel Ahmad Buchori, Ketua Bappeda Abadi Siregar, Kakan Kesbang Hamdy Pulungan, Kepala BPKAD Gunungsitoli Yasokhi Harefa, Kepala Bappeda Gunungsitoli Oimonaha Waruwu, Kepala Dinas Pendidikan Kurnia Zebua, beserta sejumlah pejabat kedua belah pihak.(adl/han)
sopian/sumut pos
SETUJUI: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar menerima persetujuan PAPBD disahkan menjadi Perda dari Ketua DPRD Muhammad Yuridho Chap.
Sopian/sumut pos SETUJUI: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar menerima persetujuan PAPBD disahkan menjadi Perda dari Ketua DPRD Muhammad Yuridho Chap.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sidang Paripurna DPRD Tebingtinggi menyetujui Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (18/7).
Lima fraksi DPRD yang ada di Tebingtinggi sepakat menyetujui P-APBD ditingkatkan menjadi Perda dengan harapan pelaksanaan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan, dan OPD melaksanakan dengan memperhatikan penyerapan anggaran yang masih berjalan belum maksimal.
PAPBD 2019 yang disetujui tersebut, yakni untuk pendapatan menjadi Rp 748.364.786.091,79 dari Rp 741.503.602.263. Untuk belanja yang semula Rp749.166.359.813 menjadi Rp 765.790.088.790,02.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyetujui R-APBD 2019 menjadi Perda.
“Pemkot memberikan atensi kepada anggota DPRD atas saran, pendapat mau pun koreksi yang disampaikan selama pembahasan P-APBD ini berlangsung dan ini tentunya menjadi percepatan pembangunan Tebingtinggi,”pungkasnya. (ian/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekian lama menunggu akhirnya warga Kota Binjai tak perlu lagi ke Kota Medan untuk nonton bioskop. Binjai Supermall, kembali menghadirkan bioskop yang secara resmi dibuka pada Jumat (19/7).
Manejer Komunikasi dan Marketing BSM, Diniasih Nasution menyatakan, kehadiran Cinemaxx yang nama sebelumnya XXI ini untuk meningkatkan layanan fasilitas dan kebutuhan pengunjung. Terutama untuk memanjakan masyarakat Kota Rambutan yang haus hiburan.
“Cinemaxx Binjai Supermall tampil dengan interior elegan. Kapasitas penonton mencapai 641 kursi dengan 4 layar studio,” kata Dini, Kamis (18/7).
Pengunjung, kata Dini, akan dimanjakan dengan interior klasik monokrom bernuansa putih dipadu kecoklatan. Sistem pemesana tiket dan snack berada dalam satu meja. Berbagai paket menu dan daftar film dapat dilihat oleh pengunjung ketika memasuki pintu Cinemaxx.
Tak ketinggalan, promo spesial yang berlaku sejak 19 Juli 2019 sampai dengan 21 Juli 2019.
“Promo itu antara lain, tiket nonton gratis hingga ratusan tiket untuk menonton film animasi pilihan pada pukul 19.00 WIB. Gratis popcorn juga untuk 50 orang pertama yang melakukan pembelian tiket,” jelas dia.
Selain promo ini, sambung dia, Cinemaxx BSM juga memberikan keuntungan bagi pengguna OVO berupa cashback 20 persen untuk pembelian tiket. Begitu juga bagi pengguna Mandiri Fiesta Poin, mendapatkan diskon hingga 20 persen.
“Dengan hadirnya Cinemaxx di mal kami, akan menjadikan mal Binjai sebagai pusat belanja dan pusat hiburan yang terlengkap saat ini di Kota Binjai.,”(ted/han)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019, disahkan DPRD Deliserdang melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Timur, Sitepu dan Imran Obos SE di gedung DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Selasa (16/7)
Paripurna diawali dengan pembacaan Laporan Badan Anggaran DPRD Deliserdang disampaikan anggota Banggar Amriono, di antaranya menyampaikan nota keuangan dan rancangan P-APBD tahun 2019, yang merupakan implementasi pasal 28 Undang-undang no. 23 tahun 2014.
Selain itu, harus tetap memperhatikan upaya pencapaian target kinerja tahun kelima pencapaian RPJMD tahun 2014-2019. Dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah perlu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada saat realisasi antara target dan capaian tidak terdapat selisih yang terlalu jauh seperti yang terjadi pada realisasi anggaran tahun 2018.
Untuk mewujudkan percepatan pencapaian dan penajaman target-target pembangunan daerah tersebut, pada Perubahan anggaran 2019 yaitu pendapatan Daerah diproyeksikan Rp4.009.331.169.223,00 atau meningkat Rp 22.850.345.286,00 atau 0,57% dari target semula Rp3.986.480.823.937,00 dengan rincian PAD direncanakan Rp1.178.058.497.442,00 atau meningkat Rp9.692.746.122,00. dibandingkan dengan APBD murni TA 2019 yaitu Rp1.168.365.751.320,00.
Sedangkan Dana Perimbangan diproyeksikan Rp2.054.904.857.733. Berkurang Rp8.761.141.517,00 dibanding dengan APBD Murni TA 2019 Rp 2.063.665.999.250, kemudian lain- lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan Rp776.367.814.048 atau bertambah Rp21.918.740.681,00 dibandingkan dengan APBD Murni TA 2019 sebesar Rp754.449.073.367,
Dijelaskan juga bahwa pada P APBD tahun 2019 diproyeksikan Belanja Tidak Langsung Rp 2.049.712.500.678 bertambah Rp49.216.149.555 dibanding sebelumnya yakni APBD Murni Rp2.000.496.351.123 Selanjutnya Belanja Langsung pada P APBD diproyeksikan Rp2.067.797.919.513,37 bertambah Rp51.813.446.669,37 dibanding dengan sebelumnya sebesar Rp2.015.984.472.814, sedangkan pada pos pembiayaan adalah menutupi selisih antara Pendapatan dan belanja, dimana perubahan penerimaan diproyeksikan Rp 45.000.000.000 dan pada saat perubahan Rp123.179.250.968,37 terjadi penambahan pembiayaan Rp 78.179.250.968,37.
Sebagai catatan, penambahan pembiayaan ini sumber utamanya adalah SILPA(Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya).
Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD murni Rp15.000.000.000 dan pada saat perubahan APBD TA 2019 tidak mengalami perubahan.
Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar menjelaskan, sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun 2019 dimulai dari pembahasan perubahan KUA-PPAS dan Ranperda, hingga ditetapkannya menjadi peraturan daerah adapun hai yang tetap menjadi perhatian kita bersama yaitu harus fokus kepada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 yaitu yang pertama, memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui daya saing berorientasi komoditas unggulan.
Kedua, mengoptimalkan sistem layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemukiman yang memadai.
Ketiga, melanjutkan secara konsisten sistem pelayanan publik yang profesional dan memaksimalkan tata kelola pemerintahan yang baik. (btr/han)
DESA PERCONTOHAN: Ketua TP PKK Kabupaten Karo, Ny Sariati Terkelin Brahmana bersama Staf Ahli Bupati, Mulia Barus sambut kedatangan tim Penilaian dan Monitoring Desa Percontohan Pokja III PKK Provsu tahun 2019.
DESA PERCONTOHAN: Ketua TP PKK Kabupaten Karo, Ny Sariati Terkelin Brahmana bersama Staf Ahli Bupati, Mulia Barus sambut kedatangan tim Penilaian dan Monitoring Desa Percontohan Pokja III PKK Provsu tahun 2019.
KARO, SUMUTPOS.CO – Tim Monitoring Pokja III PKK Provsu tahun 2019 melakukan kunjungan kerja dalam rangka penilaian dan pengecekan terhadap desa percontohan sesuai kriteria yang tertuang dalam SK Bupati Karo No. SK 411.4/099/dpmd/2019.
Rombongan tim Provsu ini disambut oleh ketua TP PKK Kab Karo Ny Sariati Terkelin Brahmana bersama Staf Ahli Bupati Karo Mulia Barus, Kadis DPMD Abel Tarawai Tarigan, Camat Merdeka Oberlin Sembiring dan pengurus PKK Karo, Senin (15/7) pagi di Desa Gongsol.
Penilaian ini lanjut Sariati, sepenuhnya diserahkan pada tim Monitoring PKK Provsu. “Kami sudah berusaha menampilkan dan menyiapkan yang terbaik sesuai kriteria penilaian,” sambungnya.
Seperti diketahui, hasil penilaian ini akan diseleksi ulang di tingkat Provsu bersama seluruh Kabupaten Sumut. Dari seleksi tersbut, hanya 6 kabupaten yang akan assement kemudian dipilih dan akan diusulkan oleh Tim Monitoring Provsu ke tingkat nasional.
“Kita optimis dan yakin Desa Gongsol dapat berkibar di tingkat Provsu bahkan nasional,” tegasnya.
Sementara Ketua Tim Rombongan Monitoring PKK Provsu, Anita Dewi menyampaikan sangat mengapresiasi atas penyambutan Ketua PKK Karo bersama yang lainnya. Anita Dewi mengemukakan, selain Desa Gongsol ada 2 tim lagi yang melakukan penilaian ke desa lain di Kabupaten Karo.
Pertama Desa Kemkem Kec.Tiga Binanga kategori Posyandu dan desa Ujung Payung, Kecamatan Payung kategori program terpadu peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera.
Pelaksanaan tim Monitoring PKK Provsu ini hanya berlangsung satu hari ini saja, dan ketiga desa yang dikunjungi oleh tim harus sudah dapat mengumpulkan data, informasi dan penilaian, selanjutnya di tingkat Provsu dibandingkan dengan kabupaten lainnya, mana yang masuk nominasi,yang akan diusulkan ketingkat nasional.
Terpisah, Bupati Karo Terkelin Brahmana mendukung penuh kegiatan tersebut. “Optimis itu perlu, apalagi kategori hatinya PKK. Sebab jauh hari, Ketua TP. PKK Kab Karo berkolaborasi bersama lintas OPD dan lintas masyarakat menyiapkan yang terbaik,”ujar Terkelin.(ted/han)
Teddy Akbari/sumut pos
Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar.
Teddy Akbari/sumut pos Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sikap Komisi Pemilihan Umum yang tak kooperatif saat diperiksa penyidik, disesalkan Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar. Karenanya, tim penyidik akan melakukan koordinasi atau audit investigasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sumut.
Demikian disampaikan Victor ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7). “Kami sudah masukan surat ke BPKP Sumut. Ini harus dijawab tindakan kami. Kami sudah menjalankan tahapan proses perkara dan minta bantuan audit. BPKP mendukung,” jelas Victor.
“Kalau kooperatif lebih mudah. Selama ini, mereka asal diperiksa kompak jawabannya menunggu pusat,” tambah mantan Kajari Kualatungkal ini.
Dugaan korupsi yang diendus Korps Adhyaksa ini terkait anggaran 2018 untuk pengadaan Pileg dan Pilpres 2019. Mulanya, Kejari Binjai mendapat pengaduan masyarakat.
Oleh tim Intelijen Kejari Binjai, dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan, hingga sudah berstatus penyelidikan khusus. Tinggal menunggu waktu, status perkara ini akan naik ke penyidikan hingga adanya penetapan tersangka.
Victor menjamin, pihaknya serius menangani perkara yang terindikasi fiktif dan mark-up tersebut. Dalam hal ini, KPU melibatkan 46 sekolah yang halamannya dibangun TPS pada Pileg dan Pilpres 2019.
“Awal diperiksa (KPU) melalui pengaduan masyarakat. Mereka (KPU) datang tapi enggak bisa kasih data. Alasannya harus ada izin dari KPU Pusat. Ada dugaan fiktif, ada mark-up juga,” jelas Victor.
Hasil Pulbaket yang dilakukan Intelijen, terendus dugaan-dugaan fiktif maupun mark-up itu. Karenanya, Sekretariat KPU Binjai seperti Sekretaris Syariful Azmi Nasution dan Bendahara serta Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang dan jasa dipanggil guna dimintai keterangan.
Victor menegaskan, pemanggilan yang dilakukan tim sah dan dituangkan dalam Surat Perintah Penyelidikan. Bahkan juga diatur dalam Undang-Undang selaku aparat penegak hukum. Laporan hasil pemeriksaan pun ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
“Kita sah memerika. Jika ada merasa lembaga dia enggak bisa dijamah hukum, itu hak dia. Mungkin kawan-kawan di sana salah mengerti. Jadi kooperatif sajalah,” ujar mantan Kasubdit Tipikor Jampidsus Kejagung RI ini.
Victor berpesan, agar penyelenggara Pemilu di Koa Rambutan yang telah diperiksa lebih bermusyawarah secara terbuka. Saling terbuka menyampaikan data maupun informasi. Diharapkan perkara ini dapat memberikan titik terang.
Selain Sekretariat KPU Binjai, penyidik juga sudah mengambil keterangan terhadap 46 Kasek yang halamannya didirikan TPS. “Ketua KPU beum ada dipanggil. Tak menutup kemungkinan, bisa aja dipanggil, mengikuti perkembangan yang dibutuhkan,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris KPU Binjai, Syariful Azmi Nasution mengakui ada memberi keterangan kepada penyidik. Selain Azmi, penyidik juga sudah mengambil keterangan kepada 46 Kasek, PPK, bendahara hingga penerima hasil barang. Menurut dia, bagian penganggaran KPU diperiksa atas adanya laporan fiktif perlengkapan TPS.
Dia menepis jika disebut penyidik fiktif. “Kalau fiktif, pemilu enggak terjadi. Anggaran per TPS Rp1,6 juta diturunkan ke kecamatan, kelurahan. Kami tinggal terima LPJ,” kata Azmi.
Azmi membantah disebut tidak kooperatif. Dia mengaku sudah menjelaskan secara terbuka.
“Mereka minta bukti SPJ bukti di TPS dan kami gak bisa bantu, karena kalau ada laporan masyarakat APH ada koordinasi ke inspektorat kami di KPU RI. Jadi karena itulah kami dianggap tutup mulut,” tandasnya. (ted/han)
PT Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali berpartisipasi di salah satu ajang pameran mobil terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019.
TANGERANG. SUMUTPOS.CO – Seperti tahun-tahun yang lalu, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) kembali berpartisipasi di salah satu ajang pameran mobil terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Tahun ini Daihatsu berencana suguhkan eksibisi yang dapat menjadi “playground” bagi pengunjungnya. Tampil beda adalah salah satu ciri khas brand mobil yang fun, friendly, dan reliable ini. Menjadikan pengunjung dari generasi milennial sebagai target pasar, Daihatsu merancang boothnya bak instalasi seni modern dengan gaya Memphis art yang saat ini ramai menghiasi dinding media sosial anak jaman now. Selain menghadirkan jajaran mobil dan teknologi masa depan, brand yang menyandang gelar booth terfavorit GIIAS 2018 ini juga telah menyiapkan berbagai hiburan dari musisi kondang tanah air yang dapat dinikmati di akhir pekan, seperti Maliq & D’Essentials (21/7), HIVI (27/7), dan masih banyak lagi. Bagi yang suka mencoba aktifitas baru, Daihatsu juga melengkapi boothnya dengan berbagai intercative game corner yang memadukan antara permainan dengan teknologi yang asik dan patut dicoba. Ada Daihatsu Artvatar, Capture your Fun, Lights Camera Action, Funtastic Pose, Lightsaber Jam, dan Bring Me Home. Tidak cukup sampai di situ, Daihatsu juga menyiapkan berbagai merchandise menarik bagi pengunjung yang sudah mengikuti game interaktif ini. “Daihatsu telah menyiapkan berbagai hiburan dan kegiatan yang pastinya fun dan fresh untuk seluruh Sahabat Daihatsu. Kami sungguh berharap seluruh pengunjung yang masuk ke booth kami dapat keluar dengan hati yang gembira.” kata Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra. Mengangkat tema ‘Light You Up’ booth Daihatsu nantinya lebih luas, karena memiliki stand khusus untuk bintang tamu, ada juga meja khusus sebagai tempat untuk bertukar pikiran antara sales dan pengunjung. Booth ini juga dilengkapi dengan sarana untuk mencari tahu tentang mobil keluaran dari Daihatsu. (rel/ram)
