RANTAUPRAPAT, SUMUTPOS.CO – Ribuan bungkus rokok tanpa pita cukai merk Luffman diamankan Polres Labuhanbatu di Jalan WR Supratman Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.

Rokok yang diangkut mobil barang truk Fuso Expedisi bernomor polisi BL 8845 PZ akan diselundupkan melewati Kabupaten Labuhanbatu, rencananya akan menuju Medan, Sumatera Utara.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang SIK dalam konfrensi pers mengatakan, penangkapan truk Fuso berwarna kuning putih, yang mengangkut rokok non cukai itu, berkat informasi dari masyarakat.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap truk tersebut,” papar kepada sejumlah wartawan di Mapolres Labuhanbatu, Rabu (17/7/19).

Dijelaskan, dari hasil penangkapan diamankan 158 kotak kardus berisi rokok non cukai merk Luffman, berikut satu unit truk tronton fuso BL 8845 PZ beserta supir truk bernama Baktiar dan kerneknya bernama Zulfensi Irawan keduanya warga Aceh.

Sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan, supir Baktiar mengaku bahwa rokok itu diangkut dari rumah kosong daerah perbatasan Riau – Jambi dengan tujuan Medan. Yang di dapat dari Amir warga Jambi dengan upah apabila sampai tujuaan sebesar Rp 10 juta.

“Barang bukti rokok tanpa pita cukai, supir, kernek dan truk Fuso tersebut akan kita serahkan ke pihak Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai,” tandas Frido.

Sementara, Baktiar selaku supir truk yang membawa rokok ilegal tersebut, mengaku tidak mengenal pemilik yang menyuruh mengangkut rokok tersebut.

“Saya gak kenal sama yang menyuruh bawa, awalnya katanya itu permen, setelah ditangkap polisi baru saya tau itu berisi rokok dalam kotak,” sebutnya. (bud/rah/msg/sp)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Pencemaran Danau Toba yang tahun lalu dinilai sudah dalam level parah versi kajian Bank Dunia, ditindaklanjuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan program revitalisasi. Danau Toba masuk salahsatu dari 15 revitalisasi 15 danau prioritas untuk tahun anggaran (TA) 2020/2021.

“Posisinya saat ini masih tahun penganggaran, hanya belum final. Untuk memenuhi dananya (revitalisasi 15 danau prioritas, Red), kami coba cari loan (pinjaman) dari Bank Dunia,” kata Kepala Bidang Sungai, Danau, Embung Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Naswardi, Rabu (17/7).

Sementara, anggaran untuk TA 2019/2020 senilai Rp500 miliar digunakan untuk merevitalisasi 10 dari 15 danau prioritas. Dua di antaranya ditangani dengan skema multi years (tahun jamak) tiga tahun yang hingga saat ini masih berjalan. Kedua danau ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara, dan Danau Tempe di Sulawesi Selatan.

Adapun lima danau lainnya yang masih belum tertangani, menurut Naswardi, akan disesuaikan dengan kebijakan prioritas berdasarkan pertimbangan per kasus.

Naswardi menjelaskan, parameter sebuah danau mendesak ditangani segera adalah jika kondisi kerusakannya sudah benar-benar parah, seperti penurunan kualitas air danau, kerusakan daerah tangkapan air, penurunan keanekaragaman hayati, banjir dan erosi di sempadan danau, dan sedimentasi atau pendangkalan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah NAsional (RPJMN) 2015-2019 eksistensi danau merupakan salah satu prioritas karena mendukung ketahanan air Nasional.

Ada 15 danau yang menjadi prioritas direvitalisasi yakni Danau Toba, Danau Rawapening (Jawa Tengah), Danau Rawadanau (Banten), Danau Batur (Bali), Danau Kerinci (Jambi), Danau Singkarak (Sumatera Barat), dan Danau Poso (Sulawesi Tengah).

Kemudian Danau Danau Cascade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Melintang dan Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Tempe-Danau Matano (Sulawesi Selatan, Danau Limboto (Gorontalo), Danau Sentarum (Kalimantan barat), Danau Jempang (Kalimantan Timur), dan Danau Sentani (Papua).

Naswardi juga mengatakan, untuk Danau Toba, saat ini pihaknya tengah melakukan pelebaran alur antara Pulau Sumatera dan Pulau Samosir yang tadinya berukuran 25 meter menjadi lebih dari 70 meter. Dengan begitu, nantinya akan memungkinkan kapal besar masuk mengelilingi Pulau Samosir sebagai objek pariwisata. “Kita sudah lakukan di Danau Toba, pelebaran alur Tano Ponggol,” kata Naswardi.

Nantinya pada tahun depan, Kementerian PUPR juga akan melebarkan jembatan Tano Ponggol. Jembatan akan mengikuti pelebaran alur yang telah ditetapkan di Tano Ponggol, atau akan dibuat membentang sepanjang sekitar 80 meter. Saat ini memang dalam merevitalisasi Danau Toba sebagai potensi objek pariwisata terdapat beberapa kendala yang ditemui. Beberapa diantaranya yakni Kerambah Jaring Apung, dan juga sedimentasi yang cukup tinggi.

Selain itu, banyaknya yang membuang limbah ke Danau juga menjadi masalah tersendiri yang memengaruhi kwalitas air di Danau Toba. Menurut Naswardi hal seperti ini dibutuhkan sinergitas antar instansi dalam penanganannya. “Kita berharap ada peraturan bahwa danau itu bukan tempat pembuangan segalanya. Artinya sumbernya kerambah jaring apung, kemudian limbah domestic, limbah rumah tangga, kemudian juga sedimentasi itu yang percepat kualitas air dan pendangkalan di Danau Toba. kita harus menata bagaimana supaya limbah tidak langsung ke danau,” ujarnya.

YPDT: Pemerintah Jangan Hanya Janji

Masih terkait persoalan pencemaran Danau Toba yang diproyeksikan menjadi satu dari 5 destinasi pariwasata superprioritas nasional, Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) melihat, sejak 2015 sebenarnya sudah diributi. Namun hingga kini belum ada sikap tegas pemerintah daerah dan lembaga hukum terkait, untuk memberi sanksi dengan menghentikan kegiatan perusahaan-perusahaan yang mencemari Danau Toba.

Sekretaris Eksekutif YPDT, Joe Marbun mengatakan, ada dua perusahaan besar yang diduga mencemari Danau Toba. Yakni PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka. Keduanya perusahaan yang mengoperasikan keramba jaring apung (KJA).

“Hasil investigasi yang dimiliki YPDT setelah menyurati 7 kabupaten/kota di kawasan Danau Toba, ternyata hanya dua perusahaan KJA itu yang resmi, selebihnya ilegal. Jumlah yang ilegal ini kita yang tidak tahu, karena kebanyakan memakai masyarakat untuk mengelabui dan membenturkan masyarakat lain yang geram dengan keberadaan KJA di Danau Toba,” ungkap Joe, Rabu (17/7).

Menyikapi niatan pemerintah mengentaskan masalah pencemaran Danau Toba, YPDT memberi apresiasi. Tapi mereka belum yakin niatan itu bakal diwujudkan maksimal. Alasannya, YPDT sendiri sudah memperjuangkan masalah Danau Toba sejak 2015. “Pemerintah pada masa Menko Maritim Rizal Ramli, menyatakan paling lambat Desember 2016 akan ditangani. Dilanjutkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang berjanji akan menuntaskan masalah pencemaran air Danau Toba. Namun hingga kini mandeg tanpa kepastian,” ungkapnya.

Atas dasar itu, YPDT menggugat perusahaan-perusahaan yang ada di Danau Toba. Gugatan dilayangkan terhadap izin operasional PT Suri Tani Pemuka ke Badan Koordinasi Penanaman Modal di PTUN Medan, yang dimenangkan YPDT. PTUN dalam putusannya agar izin operasional perusahaan ini dicabut.

“Namun kenyataannya perusahaan KJA ini tetap beroperasi di sekitar Tigaras. Kita menggugat izin usahanya karena tidak relevan dengan kebijakan pemerintah yang menyatakan air Danau Toba itu baku mutunya kelas 1. Sementara budidaya ikan hanya diperbolehkan di air dengan baku mutu air kelas 2 sampai kelas 3,” sebut Joe.

Selanjutnya di PTUN Jakarta Pusat, YPDT juga menggugat BKPM terkait ijin usaha PT Aquafarm dengan dalil yang sama. Budidaya KJA di Danau Toba dinilai tidak relevan dengan ketentuan pemerintah itu.

“Namun hakim PTUN Jakarta beralasan tidak dapat mengadili perkara tersebut karena perdata. Tapi kita menganggap itu permainan. Karena pada waktu yang sama kita menggugat ke PN Jakarta Pusat. Pada saat putusan sela dikatakan, mereka tidak berwenang mengadili perkara itu. Mereka menyebut ini wewenang PTUN,” katanya.

“Jadi saling lempar bola. Tapi pada prinsipnya gugatan kita layangkan gugatan ketika pemerintah tak melaksanakan janjinya,” sebutnya.

Belakangan muncul janji Menko Maritim untuk menindaklanjuti masalah pencemaran Danau Toba, pascahasil penelitian Bank Dunia yang menyebut Danau Toba tercemar parah di November 2018.

“Harapan kita adalah bagaimana pemerintah segera merealisasikan janjinya. Keseriusan pemerintah harus menjadi perhatian masyarakat. Harusnya langkah pemerintah saat ini tidak sekadar janji, tapi bersikap menyelesaikan masalah Danau Toba. Agar tidak menjadi kontra produktif dengan niatan pemerintah menjadikan Danau Toba destinasi wisata superioritas,” pungkas Joe.

DLH Sumut Harus Mengawasi

Para pengusaha ‘nakal’ diduga kerap membuang hasil limbahnya di sekitaran Danau Toba. Untuk itu, pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) didorong untuk intens melakukan pengawasan terhadap para perusahaan di kawasan Danau Toba.

“Mestinya setiap triwulan, DLH Sumut selaku penanggung jawab instansi lingkungan hidup di Sumut, melakukan rapat koordinasi dan cek ke lokasi guna mengawasi pencemaran lingkungan ataupun limbah-limbah perusahaan di Danau Toba. Ini perlu didorong terus karena masih sering kita mendengar berita dan aspirasi masyarakat, bahwa air danau sering tercemar akibat limbah-limbah dari perusahaan yang beroperasi di kawasan Danau Toba,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada Sumut Pos, Rabu (17/7).

Baskami mengungkapkan, kasus PT Allegrindo Nusantara sebagai perusahaan ternak babi dan PT Aquafarm Nusantara sebagai pengusaha ikan keramba, dapat dijadikan contoh kasus bahwa masih terdapat perusahaan yang beroperasi di kawasan Danau Toba yang mencemari lingkungan.

“Pemda se-kawasan Danau Toba juga harus proaktif melakukan pengawasan, dengan DLH Sumut selaku penanggung jawab terus yang memonitoring kinerja mereka. Lakukan juga pengecekan rutin per triwulan ke lokasi-lokasi perusahaan itu, supaya lingkungan di Danau Toba tetap terjaga kebersihan dan kesuciannya,” katanya.

Menurutnya, pengawasan DPRD Sumut juga lemah dan selama ini tidak pernah meninjau langsung ke lapangan. Karena itu ke depan ia akan mengusulkan kepada anggota dewan periode 2019-2024, untuk mengevaluasi kondisi lingkungan di kawasan Danau Toba secara besar-besaran.

“Selama ini kami hanya mengundang rapat DLH Sumut saja bila ada laporan tentang pencemaran lingkungan di Danau Toba. Ke depan kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Selain mengundang instansi-instansi terkait itu, perlu ada komitmen seluruh dewan untuk pelestarian Danau Toba berikut kawasannya,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang tidak merespon upaya konfirmasi vua telepon selulernya.

Kabid Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup DLH Sumut, Rismawati mengatakan, masalah PT Allegrindo Nusantara sebaiknya diklarifikasi langsung kepada Binsar. “Alegrindo bukan bidang saya,” katanya. (dvs/prn/kps)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tujuh komisioner KPU Provinsi Sumut mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggaran.

Pemilu (DKPP). Bahkan, Yulhasni harus merelakan jabatan Ketua KPU Sumut dilepas. Benget Manahan Silitonga juga dicopot dari jabatan Divisi Teknis.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos dari halaman resmi DKPP, ketujuh komisioner KPU Sumut itu dijatuhkan sanksi atas pengaduan Caleg DPR RI dari Partai Golkar, Rambe Kamaruzzaman. Di mana, kasus yang berawal dari saling tuding penggelembungan suara tersebut dicoba diselesaikan oleh KPU Sumut dengan meminta agar KPU Nias Barat melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara.

Hal ini justru dianggap sebagai bentuk keberpihakan oleh Rambe Kamaruzzaman dan kemudian mengadukan hal itu ke DKPP. Menurut DKPP, yang dilakukan KPU Sumut dan jajarannya tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada caleg DPR-RI dari Partai Golkar lainnya, Lamhot Sinaga, yang hanya melaporkan dugaan penggelembungan suara tersebut tanpa disertai bukti.

Terlebih, pengaduan tersebut langsung ditindaklanjuti KPU Sumut dengan mengeluarkan surat resmi nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 yang berisikan perintah untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe.

Ironisnya, DKPP sepertinya tidak melihat hasil dari putusan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga sempat menggelar sidang atas perkara ini. Dalam sidang , KPU membantah adanya penggelembungan suara kepada Lamhot. Yang ditemukan justru adanya penggelembungan suara untuk Rambe.

Dalam putusannya DKPP tetap menyebutkan langkah yang ditempuh oleh KPU Sumut dalam menindaklanjuti pengaduan dugaan penggelembungan suara tersebut sebagai langkah yang melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

DKPP RI pun menjatuhkan sanksi pemberhentian Yulhasni dari jabatan Ketua KPU Provinsi Sumut. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada teradu I Yulhasni selaku Ketua merangkap anggota KPU,” begitu petikan salinan putusan DKPP point kedua seperti dilihat, Rabu (17/7).

Selain menjatuhkan sanksi kepada Yulhasni, DKPP juga memberikan sanksi kepada Benget Manahan Silitonga sebagai teradu III berupa sangksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan Divisi Teknis selaku anggota KPU sejak putusan dibacakan.

Komisioner KPU Sumut lainnya seperti Mulia Banurea (teradu II), Herdensi Adnin (teradu IV), Ira Wirtati (teradu V) , Syafrial Syah (teradu VI), Batara Manurung (teradu VII) juga dijatuhkan sanksi berupa peringatan keras.Tidak ketinggalan Famataro Zai sebagai teradu VIII juga dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua merangkap anggota KPU Nias Barat.

Teradu XII, Nigatinia Galo juga diberikan sanksi dan pemberhentian dari jabatan divisi selaku anggota KPU Nias Barat. Sanksi peringaratan keras juga diterima teradu IX Efori Zaluchu, teradu X Markus Makna Richard Hia, teradu XI Maranata Gulo masing-masing selaku anggota KPU Nias Barat. Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting juga tidak lepas dari sanksi peringatan keras dari DKPP selaku teradu XIII.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan,” bunyi salinan putusan DKPP point ke-9.. Sedangkan putusan DKPP poin ke 10, memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Menyikapi putusan tersebut, Yulhasni mengaku akan mengikuti putusan yang dijatuhkan DKPP pada dirinya. “Belum mendapatkan salinan putusan, kami menghormati keputusan DKPP dan kami akan kami jalani,” ucap Yulhasni kepada wartawan di Medan, Rabu (17/7) malam.

Yulhasni menjelaskan, dirinya akan mengikuti segala bentuk putusan tersebut. Namun begitu, ia mengakui belum menerima salinan putusan DKPP itu. “Kami menunggu langkah selanjutnya dari KPU RI dan kami akan menggelar rapat pleno,” pungkas Yulhasni.

Komosioner KPU Sumut Benget M Silitonga juga mengaku menghargai putusan tersebut dan akan mempelajari putusan tersebut. “Kita pelajari dulu, kita tunggu salinan putusan,” tutur Benget.

Benget juga mengatakan, belum bisa menjelaskan langkah ke depan apa yang dilakukan dirinya untuk menyikapi putusan itu. “Setelah kita pelajari (salinan putusan) terlebih dahulu. Baru lah, kita ambil langkah-langkah selanjutnya,” tandas Benget.

Putusan DKPP yang mecopot Yulhasni dari posisi Ketua KPU Sumut, dinilai Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut, Benjamin Pinem ST MM sebagai bentuk hukuman terhadap tidak profesionalnya jajaran KPU Sumut dalam menjalani tugasnya. Benjamin mengaku prihatin atas putusan tersebut, karena menjadi catatan sejarah Ketua KPU Sumut dicopot dari jabatannya karena diduga melanggar kode etik. “Kesimpulan DKPP yang menyebut para teradu bekerja tidak profesional harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Sumut,” sebut Benjamin.

Benjamin mengatakan, putusan DKPP ini sebagai bentuk pelajaran bagi penyelenggara pemilu untuk bekerja profesional dan tidak berpihak dengan seorang Caleg atau partai politik dalam menjalani tugasnya. “Kedepannya, sesama penyelenggara pemilu baik itu KPU, DKPP dan Bawaslu haruslah saling menghargai dan menghormati dalam menjalankan tugasnya masing-masing,” sebut Bejamin.

Benjamin berharap, kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi pada perhelatan pilkada serentak 2020 mendatang. “Karena seluruh penyelenggara pemilu mestinya menjaga kepercayaan publik, sehingga hasilnya kedepan dapat diterima masyarakat luas,” jelas Benjamin.

Sementara itu, Pengamat politik Sumut, Faisal Riza mengatakan, putusan itu semacam menandakan KPU harus melakukan evaluasi terkait kerja yang berdasarkan peraturan dan konstitusi. “Evaluasi itu bisa konkrit dengan cara memilih ketua yang baru. Apalagi kita mau menyambut pilkada serentak,” ungkap Faisal.

Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) itu, menjelaskan putusan itu juga menandakan adanya problem etik dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan begitu, menjadi pelajar untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas secara profesional. “Ini menyangkut kredibilitas pemilu. Integritas lembaga harus tetap dipertahankan dengan cara evaluasi kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkas Faisal.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyepakati besaran anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Medan 2020 sebesar Rp69 miliar. Sebelumnya, KPU Medan mengusulkan anggaran sebesar Rp92 miliar. Dengan begitu terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp23 miliar.

“Tadi kami sudah rapat dengan KPU, hasilnya sudah final. Untuk anggaran Pilkada Medan 2020 kita sepakati di angka Rp69 miliar,” kata Kepala Bappeda Kota Medan, Irwan Ritonga di ruang kerjanya usai memimpin rapat tertutup itu, Rabu (17/5).

Menurutnya, hal-hal yang membuat usulan anggaran KPU itu ditekan hingga Rp23 miliar, yakni dipangkasnya jumlah TPS. “Selain itu, kemarin diusulkan juga biaya untuk Pilkada putaran kedua. Tapi disepakati tidak ada Pilkada putaran kedua, karenanya tidak perlu anggaran Pilkada putaran kedua. Dua hal ini merupakan faktor yang banyak mengurangi usulan anggaran itu,” jelasnya.

Irwan juga menjelaskan, hingga saat ini masih anggaran KPU yang disepakati, sedangkan untuk Bawaslu Medan masih dalam tahap pembahasan. Disebutnya, ada beberapa item kegiatan yang perlu direvisi dari anggaran Bawaslu Medan ini, di antaranya terkait pengadaan. “Di usulan mereka (Bawaslu) setiap kegiatan ada pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) perdivisi. Harusnya pengadaan itu difokuskan di sekretariat aja, ada juga soal kegiatan perjalanan dinas. Hasil pembahasannya pun akan dikonsultasikan Bawaslu Medan ke Bawaslu Sumut” ujarnya.

Disebutkan Irwan, bila pembahasan dengan Bawaslu Medan telah rampung, maka tahap berikutnya yakni penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “NPHD tunggu ada P-KPU, kalau kami setelah selesai dengan Bawaslu bisa saja langsung tandatangan NPHD,” terangnya.

Terpisah, komisioner KPU Medan, Nana Miranti yang dikonfirmasi Sumut Pos mengakui, ada pengurangan anggaran dari yang mereka ajukan sebelumnya. “Kita bicarakan berapa dana yang kita anggarkan, dan beberapa yang revisi. Jadi disepakati, sekitar Rp69 miliar anggaran yang kita ajukan,” sebut Nana kepada Sumut Pos, Rabu (17/7) siang.

Anggaran Rp69 miliar itu, menurut Nana, sudah sesuai dengan standar aturan dari Keputusan KPU RI dan Kementerian Keuangan. Kini, KPU Medan menunggu hasil diskusi internal Pemko Medan menyikapi anggaran tersebut. “Dari hasil pembahasan tadi, akan dibahas lagi di internal Pemko Medan. Kemudian, diajukan ke DPRD Medan untuk pembahasan P-APBD 2019,” jelas Nana.

Dijelaskan Nana, dalam usulan sebelumnya mereka menganggarkan biaya untuk pemungutan suara ulang jika ada rekomendasi hasil sengketa Pilkada dari Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. “Dulu kita ajukan biaya pemungutan ulang, paskaputusan MK. Namun sesuai keputusan KPU RI Nomor 80 tahun 2018, di situ kita cuma mengajukan pemungutan suara ulang hasil rekomendasi Bawaslu saja. Sedangkan putusan MK, akan kita ajukan selanjutnya,” jelas Nana.

Disebutnya, pemungutan suara ulang itu ada dua sebab. Yakni rekomendasi Bawaslu yang dilakukan 10 hari paskapemungutan suara. Yang kedua yakni putusan MK.”Nah, putusan MK itu tidak kita ajukan lagi, makanya anggaran itu berkurang,” tutur Nana.

Jadi, lanjut Nana, yang mereka masukkan dalam anggaran itu hanya pemungutan suara ulang hasil rekomendasi Baswalu saja, dengan total anggaran sebesar Rp juta. “Jadi bila ada gugatan MK, anggaran pemungutan ulang akan diajukan kembali,” sebut Nana.

Meski telah disepakati bersama Pemko Medan, namun Nana belum bisa memastikan apakah anggaran itu akan disetujui DPRD Medan untuk dimasukkan dalam P-APBD Medan 2019. “Kalau dari kita menunggu saja, hasilnya seperti apa. Kita anggarkan sesuai dengan tahapan yang ada. Kalau ada perubahan, tergantung dari kita lah. Terkait dengan peraturan Pemilu 2020 belum ada. Masih ada baru draf, PKPU tahapan dan jadwal,” pungkasnya.

Menanggapi itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu menyebutkan, sudah selayaknya Pemko Medan meminta agar usulan anggaran Pilkada Kota Medan 2020 sebesar Rp92 miliar itu bisa dipangkas semaksimal mungkin. Pasalnya, anggaran itu dinilainya masih terlalu tinggi untuk sekadar melaksanakan Pilwako Kota Medan. “Memang sangat wajar kalau usulan anggaran itu dipangkas, Rp92 miliar hanya untuk Pemilihan Walikota Medan, saya pikir itu jelas terlalu tinggi,” ucap Sabar kepada Sumut Pos, Rabu (17/7).

Namun, katanya, usulan anggaran Rp69 miliar yang telah disepakati KPU dan Pemko Medan itu juga belum tentu akan disepakati Banggar DPRD Medan. “Angka Rp69 miliar itu juga belum tentu bisa kita sepakati di DPRD, mereka harus bisa menjelaskan terlebih dahulu rincian angka Rp69 miliar itu. Nanti kami akan minta mereka untuk merincikannya dan kalau memang masih bisa dipangkas lagi, kenapa tidak,” tuturnya. (map/gus)