PENANG, SUMUTPOS.CO – Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memulangkan tenaga kerja wanita (TKW) asal Pematangsiantar, Meimeris Tumanggor, membuahkan hasil. Kemarin (27/8), Meimeris berhasil dikeluarkan dari Rumah Sakit Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam, Penang, dan seluruh biaya perobatan ditanggung Sekdaprovsu, R Sabrina. Tak lama lagi, Meimeris bakal dipulangkan ke kampung halamannya.

Sekdaprovsu R Sabrina mengaku sangat bersyukur karena berhasil mengeluarkan Meimeris Tumanggor dari rumah sakit. “Alhamdulillah, setelah seluruh surat-surat dan persyaratan kita lengkapi, biaya pengobatan juga sudah kita bayar. Akhirnya kita diperkenankan membawa pasien (Meimeris) ke luar rumah sakit,” kata Sabrina didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nurlela, Kadis Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan, dan Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI di Penang, Ester Rajagukguk.

Selanjutnya, kata Sabrina, Meimeris langsung dibawa ke Imigrasi untuk mengurus segala keperluan untuk proses pemulangan ke Sumut. Setelah selesai semua surat-surat dan dokumen yang dibutuhkan dari Imigrasi, kata Sabrina, pihaknya akan segera memulangkan TKW dengan alamat paspor di Pematangsiantar itu. “Setelah ini selesai semua surat-surat yang dibutuhkan, kita akan segera pulangkan Meimeris Tumanggor ke kampung halamannya di Sumut, sehingga dapat segera berkumpul dengan keluarganya,” ujar Sabrina.

Sebelumnya dikabarkan, Meimeris sakit dan terlantar, kemudian ditemukan di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang. Kemudian dia dibawa dan dirawat Rumah Sakit Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam. Senin (26/8) lalu, Tim Pemprov Sumut berbagi tugas untuk melakukan berbagai upaya agar Meimeris Tumanggor segera dapat dikeluarkan dari rumah sakit dan dibawa pulang ke Sumut.

Sabrina bersama Kadis Kesehatan Alwi Mujahit Hasibuan dan Kadis Perberdayaan Perempuan dan Anak Nurlela menjenguk Meimeris Tumanggor ke Rumah Sakit Kerajaan Malaysia di Bukit Martajam Penang. Juga melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit, agar Meimeris Tumanggor dapat segera dikeluarkan.

Kepada pihak rumah sakit, sekda meminta agar dilakukan penanganan yang intensif sembari menunggu pemulangannya ke tanah air. “Kita minta kepada pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan dan pengobatan yang maksimal, sebelum dipulangkan ke tanah air, agar TKW dapat segera pulih kembali kesehatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Andy Faisal bersama Kompol Danu dari atase Kepolisian Republik Indonesia di Penang melakukan negosiasi dengan majikan yang bernama Gernathan dan Saraswati. Tim mendatangi rumah majikan yang bersebelahan dengan satu sekolah, yang diduga menjadi tempat Meimeris Tumanggor bekerja.

Andy melakukan negosiasi agar hak-hak TKW dapat segera diselesaikan oleh majikan. “Kita upayakan untuk hak-hak untuk TKW segera diselesaikan majikannya. Termasuk gaji dan biaya rumah sakit,” ujarnya.

Menurut dia, negosiasi dilakukan karena TKI asal Sumut itu berstatus ilegal masuk ke Malaysia. “Doakan ya, mudah-mudahan lancar-lancar saja,” ucap Andy. Dari negosiasi dengan majikan, ujarnya lagi, pihak majikan sudah bersedia memberi gaji dan biaya perobatan. “Sudah mau majikannya untuk pembayaran gaji dan biaya perobatan TKW kita,” ungkapnya.

Terpisah, Kadisnaker Sumut Harianto Butarbutar mengatakan bahwa Meimeris Tumanggor menjadi TKW ke Malaysia tidak melalui perusahaan jasa tenaga kerja. “TKW tersebut pakai visa pelancong ke sana. Tidak ada terdaftar di PJTKI, makanya ini yang menjadi salah satu kesulitan kita,” katanya saat ditemui di DPRD Sumut, kemarin.

Diakui dia, kondisi seperti ini kerap terjadi dan menimpa TKI asal Sumut ketika bekerja diluar negeri. “Ada juga yang pakai visa tiga bulan, alasannya mau jalan-jalan padahal kerja di luar negeri. Ketika ada kejadian yang menimpa dirinya, baru diketahui tak punya izin kerja resmi,” pungkasnya.

Sementara di tempat yang sama, Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan, seluruh keperluan Meimeris akan ditanggung Pemprovsu dan akan dibawa pulang secepatnya ke Sumut. “Dia kan rakyat saya. Tentu saya harus bertanggungjawab atas nasibnya. Makanya sudah saya utus tim ke sana yang dikomandoi oleh sekda. Kabarnya hari ini sudah bisa keluar dari rumah sakit,” katanya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2014-2019 menunjukkan citra negatif kepada masyarakat di akhir masa bakti. Dengan alasan tidak kuorum, DPRD Sumut batal mensahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2019, pada sidang paripurna DPRD Sumut, Selasa (27/8)n

Sebelumnya, paripurna pengambilan keputusan PAPBD 2019 dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB. Sempat diskors dua kali karena kehadiran anggota dewan tidak mencapai 2/3, maka sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12, jika dalam setelah dua kali skors maka paripurna dibatalkan, dan jika dalam dua kali paripurna pengambilan keputusan tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diserahkan ke Mendagri.

Sejumlah anggota dewan sempat meminta agar pimpinan rapat tidak menutup paripurna dan membatalkan pengambilan keputusan PAPBD tersebut, melainkan meminta agar pimpinan dewan berunding dengan ketua-ketua fraksi dan meminta agar anggota dewan dihadirkan dalam ruang paripurna. Rapat sempat diskors untuk ketiga kalinya, namun setelah dibuka kembali, kehadiran anggota dewan tetap tidak memenuhi kuorum.

“Sekarang semua terserah Mendagri, kita tidak bisa mengambil keputusan, karena (kehadiran dewan) tidak kuorum. Jumlah kehadiran tanda tangan saja tidak kuorum, apalagi fisiknya. Tidak ada yang namanya disharmonisasi legislatif dan eksekutif. Yang salah di sini adalah ketidakhadiran anggota dewan. Saya kecewa kehadiran anggota DPRDSU, ini sejarah jelek untuk Sumut. Saya mohon maaf kepada rakyat Sumut,” ungkap Ketua DPRD Sumut sekaligus pimpinan sidang, Wagirin Arman.

“Kita sudah berikan kesempatan, tapi sampai saat ini kehadiran anggota DPRD Sumut tidak memungkinkan kita mengambil keputusan PAPBD 2019. Maka dengan berat hati, karena kita ikut pada aturan, PAPBD 2019 kita serahkan ke Mendagri,” sambungnya mengakhiri paripurna yang cukup alot tersebut.

Gagalnya pengesahan PAPBD 2019 akibat kemalasan anggota DPRD Sumut sendiri. Hal ini terbukti, bahwa sidang paripurna dengan agenda serupa gagal terlaksana karena alasan tidak kuorum pada minggu lalu. “Ini memang kondisi kita sekarang. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta maaf karena belum bisa hadirkan anggota fraksi PDIP yang lain pada sidang paripurna ini,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan.

Dia menyebutkan, gagalnya pengesahan PAPBD tersebut menjadi preseden buruk dalam perjalanan pemerintahan Sumut. Ia menilai hal itu sebagai kegagalan anggota dewan untuk memenuhi kuorum paripurna. “Ini menjadi catatan, APBD terpaksa diambilalih pengesahannya oleh Mendagri. Ini menjadi beban sejarah,” tegasnya.

Dengan diambilalihnya pengesahan atau pengambilan keputusan PAPBD 2019 itu, lanjut dia, DPRD Sumut seolah meninggalkan hak dan tanggung jawabnya dalam fungsi penganggaran. Peristiwa ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Sumut, dan mencoreng muka lembaga legislatif.

Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga mengungkapkan jika PAPBD diambilalih Mendagri, dikhawatirkan Mendagri akan menanggap DPRD Sumut tidak bekerja, ketidaksetujuan dewan terhadap PAPBD diimplementasikan melalui ketidakhadiran dalam paripurna. Hal lain yang dikhawatirkan, jika nantinya diputuskan PAPBD ditetapkan melalui Pergub, maka akan berefek pada anggaran.

“Anggaran bisa-bisa tidak terserap, harusnya komunikasikan dulu, panggil kawan-kawan fraksi. Kalau diserahkan ke Mendagri, dan keluar fatwa harus dipergubkan, kan jadi sia-sia mekanisme yang telah kita lalui, lebih baik kemarin tidak usah dibahas (PAPBD),” katanya.

Sementara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menilai, tidak tercapainya kesepakatan atau pengesahan PAPBD 2019 ini merupakan bagian dari demokrasi. “Itulah demokrasi, ada pilihan, ada perbedaan. Semua punya wewenang, hak dan kewajiban. Jika paripurna tidak kuorum, UU-nya menyatakan bahwa akan diserahkan ke Mendagri, berarti keputusan DPRDSU tidak ada, Ini nanti akan kita tindak lanjuti,” katanya menjawab wartawan usai sidang paripurna. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan meminta Pemko Medan untuk memangkas anggaran belanja baju Batik tradisional untuk 15.550 ASN Pemko Medan dengan nilai Rp8,6 miliar yang dianggarkan untuk tahun 2020.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Syahrial mengaku siap membantu menganggarkan kembali anggaran yang baru untuk belanja batik tradi-sional untuk para ASN di Pemko Medan. “Itukan anggarannya ada di bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Yang saya tahu mereka memang sudah dipanggil DPRD Medan terkait hal ini. Kalau memang harus dipangkas, diperbaiki dan dianggarkan ulang, ya tidak ada masalah,” ucap Syahrial kepada Sumut Pos, Selasa (27/8).

Namun, hingga kini pihaknya belum mengetahui berapa nilai yang harus dipangkas dalam belanja pakaian batik tradisional yang sebenarnya telah tertunda selama 2 tahun itu. Hal itu nantinya akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan.

“Itukan nanti akan dibahas lagi di rapat Banggar. Saat rapat finalisasi di Banggar nanti kita akan tahu berapa nilai anggaran yang disetujui Dewan. Selain itu, kita juga akan tahu kemana sisa anggaran itu harus kita alokasikan,” ujarnya.

Disisi lain, saat Sumut Pos hendak mengkonfirmasi kepala bagian (Kabag) Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Kota Medan, Sarifuddin Dongoran tidak dapat dihubungi lewat saluran telepon. Kepada Sumut Pos, Ketua Komisi III DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan kembali menegaskan, anggaran yang diusulkan Kabag Perlengkapan dan Layanan Setda Kota Medan sangat tidak layak atau terlalu tinggi.

“Kami minta kepada Pak Dongoran untuk memangkas anggaran belanja batik tradisional itu. Sangat sayang sekali kalau anggaran sebesar Rp8,6 miliar itu hanya dipakai untuk belanja batik saja. Sedangkan kita tahu, bahwa masih banyak hal-hal lain yang jauh lebih bermanfaat dan membutuhkan anggaran itu,” tegasnya.

Dikatakan Boydo, pihaknya bukan menolak atau tidak setuju sepenuhnya atas pengadaan pakaian batik tradisional tersebut. Namun memang masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk memangkas anggaran tersebut guna dialokasikan kepada kepentingan lainnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kota Medan, Komisi III DPRD Kota Medan mengajukan penambahan anggaran di RAPBD Kota Medan 2020 dalam pelaksanaan sejumlah event keagamaan dan kebudayaan yang setiap tahun digelar di Kota Medan.

Adapun beberapa event yang diajukan penambahan anggaran yakni Christmas Season dari Rp1,5 miliar naik menjadi Rp2,5 miliar, anggaran Ramadhan Fair yang tadinya senilai Rp3,1 miliar naik menjadi Rp5 miliar, kegiatan Gregorian dan Pemazmur yang tadinya senilai Rp600 juta naik menjadi Rp1,2 miliar dan pagelaran Opera Batak dari yang tadinya hanya dianggarkan senilai Rp200 juta naik menjadi Rp500 juta. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III Boydo HK Panjaitan kepada Sumut Pos, Selasa (27/8).

Menurut Boydo, anggaran Christmas Season perlu dinaikkan agar pelaksanaannya lebih baik. “Dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 hari Minggu (25/8) yang lalu, kami di Komisi III menyampaikan, selama ini hampir tidak terasa pelaksanaan Christmas Season. Padahal kegiatannya ada, sangat berbeda dengan Ramadhan Fair yang sangat terasa kegiatannya. Jadi sebaiknya ini diperkuat, agar terasa suasana Natal di Kota Medan. Ini juga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya mereka yang merayakan Natal,” ucap Boydo.

Selain itu, kata Boydo, Komisi III juga menyarankan agar Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk melakukan studi banding ke Singapura guna melihat situasi perayaan Natal di sana yang sangat terasa nuansanya. “Begitupun dengan di Malaysia, walau tak semeriah di Singapura tapi justru lebih semarak bila dibandingkan dengan di Kota Medan. Kita harap hasil studi bandingnya dapat diterapkan di Medan,” katanya.

Begitupun dengan pelaksanaan Ramadhan Fair, Komisi III meminta agar ditambah anggarannya. Tapi harus dikemas dengan lebih bagus dan menarik, bukan cuma rutinitas tahunan yang tidak ada perkembangan dari tahun ke tahun, sehingga membuat masyarakat nyaman dan tertarik bila selalu ada yang baru dan berbeda dari Ramadhan Fair setiap tahunnya.

Terakhir, Komisi III juga meminta agar kegiatan umat Katolik event Gregorian dan Pemazmur juga ditambah anggarannya. Mereka mengusulkan agar pagelaran budaya Opera Batak bisa ditambah anggarannya agar Opera Batak bisa terusdilestarikan dan dibuat lebih menarik. “Hal ini sangat perlu untuk lebih mengenalkan budaya Batak dan menarik wisatawan datang ke Medan. Tak bisa kita pungkiri, selain Melayu, Kota Medan juga sangat identik dengan budaya Bataknya,” jelas Boydo.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata tidak mempengaruhi pembayaran klaim ke rumah sakit yang melayani pasien BPJS. Sedangkan pembayaran akan dilakukan secara bertahapn

“Bukan defisit, kita kan ada pembayaran untuk seluruh klaim di Kota Medan. Sampai dengan posisi sekarang ini utang kita sudah mencapai Rp395 miliar yang belum dibayarkan,” jelas Faisal pada acara diskusi publik dengan tema ‘Mencari Solusi Alternatif Pembiayaan Defisit BPJS Kesehatan’ yang digelar Suluh Muda Indonesia (SMI) dan Prakarsa di Hotel Madani, Medan, Selasa (27/8) pagi.

Faisal menjelaskan, pembayaran klaim BPJS ke rumah sakit melalui metode iuran terkumpul, sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian, dana terkumpul akan langsung disetor ke masing-masing rumah sakit untuk membayar klaim tersebut.

“Biasanya rumah sakit rumah sakit kita bayarkan dalam periode itu. Kita bayarkan klaim rumah sakit berdasarkan antrean,” ucap Faisal.

Faisal berharap seluruh utang klaim BPJS Medan agar segera terbayar secara lunas kepada seluruh rumah sakit sebagai provaider. “Kita berharap sekali yang dari hasil audit BPKP kemarin kan setelah selesai nanti akan ada kucuran dana sekian triliun. Itu harapan kita nanti,” harapnya.

Faisal memaparkan, untuk penunggakan pembayaran iuran banyak terjadi peserta mandiri. “Kalau tunggakkannya posisinya paling tinggi di masyarakat Mandiri yang sudah terdaftar tapi tidak membayar iuran karena ada di masyarakat kita dia mendaftar pada saat sakit. Selesai dia sakit sudah sembuh gak diingatnya lagi bayar. Tunggu sakit lagi baru dibayar lagi yaitu tingkat tunggakan uang paling tinggi,” papar Faisal.

Kata Faisal, peserta BPJS yang menunggak pembayaran iuran sebesar 39 persen. Sedangkan, aktif membayar iuran setiap bulan 61 persen. Meski angka kecil, tapi dapat mempengaruhi untuk pembayaran klaim tersebut. “Kami sudah lakukan berbagai macam usaha. Mulai dari telecollecting, kunjungan ke rumah, mungkin masyarakat kita belum sadar berasuransi. Atau memang ingat BPJS ketika sakit saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi mengatakan, peserta BPJS di Kota Medan sudah mencapai 82 persen dari total pendudukan berjumlah 2,5 juta jiwa. Angka tersebut, menunjukan kota terbesar nomor 3 di Indonesia belum semua tercover oleh asuransi kesehatan milik Pemerintah itu.”Dari 2,5 juta penduduk Kota Medan, itu sudah terdapat peserta BPJS sekitar hampir 82 persen. Kalau sudah 95 persen, sudah dinyatakan tercover semuanya,” ungkap Edwin.

Edwin mengharapkan dari diskusi ini, mampu mengeluarkan saran dan solusi dengan kondisi BPJS defisit secara keuangan. Namun, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Dari pertemuan ini, kita bisa melihatnya. Dari aspek pelayanan dan lainnya. Terutama terkait pesertaan. Kita Kota Medan belum menanggung seluruh penduduk. Ya, tapi kita harus maklum. Namun harus maksimal pelayanan diberikan kepada peserta BPJS tersebut,” tutur Edwin.

Terpisah, terkait tunggakan klaim BPJS Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik yang mencapai Rp60 miliar lebih untuk beberapa bulan, pihak BPJS Kesehatan Cabang Medan belum bisa memberi kepastian kapan tunggakan dibayar.

“Pemenuhan kewajiban untuk pembayaran klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan pada prinsipnya, tidak akan bermasalah dan dapat dipastikan bahwa semua akan terbayar sesuai ketentuan,” aku Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Medan, Rahman Cahyo, kemarin.

Dia juga mengaku, dalam hal pembayaran klaim, saat ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Diharapkan fasilitas kesehatan untuk dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan ketentuan,” ujarnya singkat melalui pesan whatsapp yang dikirimkannya. (gus/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kecelakaan kerja di jalan raya, khususnya di Kota Medan sekitarnya dan kabupaten/kota lainnya, se-Sumut masih terbilang tinggi. Padahal, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka tersebut.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, selama tiga tahun terakhir peserta yang mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) khususnya di Sumut dari seluruh kepesertaan mencapai 23.142 peserta. Dari jumlah klaim itu, ternyata sekitar 20 persennya akibat kecelakaan kerja di jalan raya atau sekitar 4.628 peserta.

“Jumlah klaim kecelakaan kerja di jalan raya sekitar 4.628 peserta ini sangat miris. Sebab, klaim kecelakaan kerja di lingkungan kerja atau internal semakin menurun. Hal ini artinya kampanye keselamatan kerja telah berhasil, tetapi kenapa kecelakaan kerja di jalan raya tidak,” ungkap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis pada acara Sosialisasi Safety Riding Program Promotif Preventif BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di aula lantai 2 Fakultas Farmasi USU, Medan, Selasa (27/8).

Oleh karena itu, kata Umardin, untuk menekan jumlah klaim kecelakaan kerja di jalan raya maka pihaknya melakukan sosialisasi safety riding atau keamanan dan keselamatan berkendara. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada perwakilan 320 perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut.

“Sosialisasi ini bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Medan, pesertanya berjumlah 320 orang yang merupakan perwakilan dari perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di Medan, Binjai dan Deli Serdang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan kerja di jalan raya,” ujar Umardin.

Diutarakan dia, para peserta yang ikut sosialiasasi tersebut dan mewakili perusahaannya diminta tidak hanya sekedar datang. Melainkan, dapat merubah perilakunya dalam berkendara. Selain itu, dapat memberi contoh dan menularkan kepada rekan kerja atau keluarga ketika berkendara di jalan raya.

“Kita segmentasi terlebih dahulu di lingkungan terdekat mulai dari keluarga dan rekan kerja. Dengan begitu, diharapkan risiko tingkat kecelakaan kerja di jalan raya dapat semakin menurun. Jadi, dari 20 persen bisa menjadi 10 persen, bahkan bisa turun ke angka 5 persen hingga 0 persen,” cetusnya.

Ia menambahkan, sosialisasi seperti ini ke depannya akan rutin dilakukan setiap tahun. Kemudian, berkembang ke yang lain misalnya menyasar kepada peserta angkutan umum yaitu supir angkot maupun angkutan barang.

Umardin mengatakan, banyak perusahaan yang tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan menyatakan zero accident untuk kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Artinya, risiko tingkat kecelakaan kerja di lingkungan internal minim.

Namun, lain halnya dengan perusahaan bergerak di bidang usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, bukan berarti menuding UKM tidak ada keselamatan kerjanya tetapi tergantung dari pengelolaan masing-masing. “Sebagai contoh, kecelakaan kerja yang terjadi pada pabrik pembuatan korek api gas atau mancis beberapa waktu lalu. Pabrik tersebut ternyata unsur K3 yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja tak terpenuhi,” pungkasnya.

Sementara, Kanit Dikyasa Satlantas Polrestabes Medan AKP Neneng Armayanti yang hadir pada sosialisasi itu menyatakan, kegiatan sosialisasi ini sangat bagus karena bertujuan untuk pembelajaran tentang berkendara dengan baik dan benar di jalan raya. Sebab, disiplin dalam berlalu lintas menjadi faktor penting meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

“Pada traffic light (lampu lalu lintas) kita sudah tahu bahwa harus berhenti. Akan tetapi, masih saja banyak pengendara baik roda dua maupun roda empat yang menerobos dengan alasan buru-buru karena urusan pekerjaan atau lainnya,” ujar Neneng. (ris/ila)