MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh pemangku kepentingan terkait dalam hal penanggulangan banjir di Kota Medan dan sekitarnya, diharapkan saling sinergi pada 12 kelompok kerja (Pokja) yang telah dibentuk Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadin

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan, ke-12 Pokja tersebut sekarang ini sudah mulai bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Dikatakannya, setiap OPD terkait nantinya akan terlibat aktif dalam Pokja tersebut. “Pak gubernur akan mengevaluasi langsung kinerja semua OPD yang tergabung dalam Pokja itu,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (17/7).

Langkah awal dalam penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya ini, sekaligus mewujudkan Program Medan Bersih, Berseri dan Bermartabat, sambung Riadil, ialah dengan cara merelokasi warga yang bermukim di daerah pinggiran sungai (DAS).

“Nah, untuk masalah relokasi contohnya, Dinas Tarukim Sumut bersama Dinas Perkim Medan dibantu instansi terkait lainnya mesti berkolaborasi untuk memindahkan warga ke lokasi relokasi yang nantinya disepakati. Saya kira untuk hal ini, Pokja terkait sudah bekerja untuk pendataan,” katanya.

Sementara soal anggaran, mantan kepala Bappeda Sumut ini menyebutkan bersumber dari APBD dan juga APBN. Di mana sebelumnya terungkap, bahwa BWSS II memiliki postur anggaran untuk membantu pembangunan di wilayah Sumut senilai Rp1,9 triliun. Diharapkan dari anggaran yang tersedia itu, bisa dialokasikan mulai tahun ini sampai 2022 mendatang untuk pekerjaan normalisasi sungai.

“Pemprovsu juga pastinya siap membantu dari sisi anggaran untuk mewujudkan Program Medan Bersih, Berseri dan Bermartabat ini. Disamping itu kita harapkan agar Pemko Medan sebagai leading sector, di masing-masing OPD terkait turut mengalokasikan anggaran,” katanya.

Diketahui, adapun ke-12 Pokja yang telah dibentuk tersebut antara lain; Pokja Sosialisasi Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Pokja Perencanaan dan Penganggaran, Pokja Pelaksana Teknis, Pokja Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Pokja Keamanan dan Ketertiban, Pokja Pembebasan Lahan dan Relokasi, Pokja Kebersihan Lingkungan dan Sungai, Pokja Review dan Revitalisasi Kanal Banjir Drainase Perkotaan dan Pemukiman Kota Medan dan sekitarnya, Pokja Mitigasi Banjir Medan dan sekitarnya, Pokja Humas dan Media Center, Pokja Sekretariat, dan Pokja Kelompok Tenaga Ahli.

Diberitakan sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi tampak tak main-main mewujudkan keinginan agar Kota Medan bebas banjir pada 2022. Pada akhir rapat koordinasi yang sudah kelima kalinya digelar pada Kamis (11/7) lalu di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, ia mendeklarasikan Program Medan Bersih, Berseri dan Bermartabat. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meskipun berstatus sengketa di Mabes Polri, PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) melakukan penimbunan di lahan seluas 3 hektare di Simpan Tol Belmera, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan.

Lahan yang masih berperkara atas laporan PT Jasa Marga dengan nomor LP/828/VII/2018/Bareskrim terkait penyerobotan tanah seluas 3 meter, perusahaan rokok itu telah melakukan aktivitas penimbunan diduga tanpa izin sudah berlangsung selama seminggu.

Tokoh Masyarakat Belawan, Junaidi Pangaribuan, menegaskan, lahan itu seharusnya stanvas. Artinya, tidak ada kegiatan di lahan tersebut. Karena, statusnya masih bersengketa. Ia menduga, tanah bersengketa tidak akan diterbitkan izin sebelum status sengketanya selesai.

“Ini ada yang aneh, masih sengketa kenapa bisa menimbun. Berarti ini ada yang tidak beres, kita berharap perusahaan mentaati proses sengketa yang masih berlangsung, bukan langsung sesuka hati melakukan penimbunan, apalagi penimbunan itu tidak ada izinnya,” tegasnya.

Harapan pria akrab disapa Masken ini, pihak kecamatan untuk turun ke lapangan melakukan tindakan, karena proses penimbunan yang berlangsung telah menimbulkan abu, sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

“Kalau memang tidak ada izin, penimbunan itu harus dihentikan, jangan dibiarkan. Kita minta camat harus tegas, jangan membeliarkan kegiatan itu terus berjalan,” tegas Masken.

Begitu juga dikatakan Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman. Pria akrab disapa Atan ini menduga pihak kecamatan tutup mata dengan aktivitas di lahan tersebut. Karena, kegiatan itu sudah berlangsung selama seminggu, namum tidak ada tindakan dari pihak kecamatan.

“Jangan karena perusahaan besar, camat diam. Itu sudah jelas sangat menggangu kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat, abunya berterbangan di jalan menyebabkan polusi udara,” ungkap Atan.

Ditegaskannya, perusahaan STTC tidak memiliki izin Amdal dan Andalalin melaksanakan proyek penimbunan, alasannya lahan itu masih berperkara di Mabes Polri. Ia berharap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah atau kecamatan untuk menghentikan kegiatan di lahan tersebut.

“Camat pasti tahu aktivitas itu, tapi jangan tutup mata. Kita bukan tidak mendukung pembangunan di Belawan, tapi harus ikuti proses izin yang ada, jangan sesuka hati dan memberikan dampak buruk di masyarakat,” kata Atan.

Sememtara, Camat Medan Belawan, Ahmad SP dikonfirmasi berulang kali melalui via telepon dan whatsapp tidak mau menjawab. Terkesan orang nomor satu di Kecamatan Medan Belawan ini tidak peduli. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi taksi online yang tidak memiliki Kartu Pengawasan (KPS), hati-hati ketika akan beroperasi. Pasalnya, mulai 22 Juli ini, bagi taksi online yang tidak mengantongi KPS, akan ditindak Dinas Perhubungan (Dishub) Sumutn

Hal ini berdasarkan hasil keputusan rapat bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dishub Sumut, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan stakeholder lainnya.

Berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Perhubungan Sumut, menghasilkan empat keputusan, yang di antaranya menyetujui perpanjangan Kartu Pengawasan (KPS) Angkutan Sewa Khusus (ASK) sesuai kuota yang ditetapkan dalam Pergub 69/2017 sebanyak 3500 unit.

“Jadi nanti armada taksi online itu tidak boleh lebih dari 3.500 unit, setidaknya sampai adanya penetapan kuota baru. Unsur pelaksananya nanti dari Dishub Sumut dan Persatuan Angkutan Sewa Khusus. Waktu yang ditetapkan mulai dari 22 Juli hingga 2 Agustus,” ujar Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Rabu (17/7).

Selain itu, hasil rapat juga menetapkan kuota baru (verifikasi data aplikator, analisis kebutuhan ASK di Medan, Binjai dan Deliserdang. Penetapan jumlah kuota dan revisi Pergub 69 tahun 2017. Dalam hal ini Pemprov, Pemkab, Pemko, Polri, Organda serta Persatuan ASK dan aplikasi, waktu untuk pelaksanaannya dimulai dari 2 Agustus hingga 2 September. Ketiga, yaitu pemenuhan kuota baru (penambahan kuota izin ASK baru dan penerbitan KPS). Dalam hal ini Dishub Sumut, DPMPTSP dan persatuan ASK yang akan menjadi pelaksana.

“Terakhir, hasil rapatnya juga menyatakan bahwa adanya pengawasan operasional terhadap pemenuhan SPM dan penindakan oleh tim yakni Dishub Sumut, Dishub Kabupaten/Kota untuk wilayah Mebidang, Polri dan kami dari Organda. Itu Akan dimulai di November nanti,” tegasnya.

Intinya, kata Gomery, pihaknya sangat mendukung Dishub Sumut untuk menertibkan angkutan Online sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah tertuang dalam rapat. “Kita lihatlah, setelah tanggal 2 Agustus nanti apakah masih ada atau tidak angkutan online yang berkeliaran tanpa KPS. Dan kami akan terus pantau apakah jumlahnya lebih dari 3500 unit atau tidak. Kalau ini tetap tidak dipatuhi maka kami pasti akan Stop Operasi sesuai janji kami sejak awal,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Medan, Hendrik Ginting menegaskan, Dishub Sumut hanya memberikan tenggang waktu hingga awal November untuk perusahan aplikator membenahi masalah-masalah yang dimaksud.

“Jadi sampai 2 Agustus waktu mereka untuk perpanjangan KPS. Sampai 2 November penetapan kuota baru dan sampai 3 November untuk pemenuhan kuota baru yaitu penambahan kuota bila diperlukan yang harus sesuai dengan kesepakatan terlebih dahulu dan izin ASK baru dan penerbitan KPS,” terang Hendrik Ginting.

Begitu sudah memasuki tahap itu, maka pihak Dishub Sumut akan mengajak pihaknya dan Polri serta Organda untuk melakukan penindakan secara langsung. “Jadi nanti kalau sudah awal November sudah bisa kita tindak semua yang tidak tertib itu. Sekarang masih kita beri toleransi untuk mereka membenahi terlebih dahulu apa-apa saja yang harus dibenahi,” pungkas Hendrik.

Seperti diketahui, pihak Organda Medan telah melakukan protes kepada pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut terkait penegakan Permenhub 118/2018. Berdasarkan Permenhub 118, seluruh taksi online harus memiliki Kartu Pengawasan (KPS) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumut. Selain itu, taksi online juga harus terdaftar di badan usaha. Selama ini, hal tersebut tidak dipatuhi perusahan aplikator. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan, Chairum Lubis SH melakukan kegiatan sosial. Kali ini menjenguk Ahmad Ibnu Nugroho, anak Rijal, redaktur wartawan online di Medan.

Ahmad Ibnu Nugroho (11) yang saat itu dirawat di Ruang Kelas 1 Sakura Kamar 202 Rumah Sakit (RS) Mitra Sejati, Jalan AH Nasution, Kecamatan Medan Johor, Jumat (12/7) sore. Ahmad Ibnu sudah dua hari dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit lambung dan gejala usus buntu. Pada kesempatan itu, Chairum Lubis SH juga memberikan santunan kepada Ahmad Ibnu yang diterima langsung sang ayah.

“Santunan yang diberikan ini adalah rutinitas yang biasa dilakukan Pewarta Polrestabes bila ada rekan-rekan Pewarta Polrestabes Medan atau pun pihak keluarganya yang tertimpa musibah,” tutur Chairum Lubis. Dalam menjenguk tersebut, Chairum Lubis SH turut didampingi Wakil Ketua Pewarta Polrestabes Khairunnas, Wasekjen Pewarta Dedi Irawandi Lubis, dan sejumlah pengurus lainnya seperti Iswandi dan Suriyanto.

Rijal selaku orangtua dari Ahmad Ibnu yang menerima santunan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Chairum Lubis SH dan rekan-rekan Pewarta Polrestabes Medan. (rel/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Tengku Eswin ST mengingatkan, setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan, wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karenanya, dia mengajak masyarakat Kota Medan agar membayar PBB sebelum jatuh tempo yakni 31 Agustus, karena jika lewat tanggal tersebut akan dikenakan denda.

Hal ini disampaikan Tengku Eswin saat melaksanakan Sosialisasi XI Tahun 2019 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Jalan Young Panah Hijau, Gang Masjid, Lingkungan IV, Kelurahan Labuhan Deli, Medan Marelan, Minggu (30/6). “Kita minta kepada masyarakat agar membayar PBB tepat waktu, karena jika sudah jatuh tempo akan dikenakan denda,” ungkap Eswin.

Sebab, lanjut Sekretaris Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Medan dan Kosgoro 1957 Medan ini, dengan pembayaran pajak, berarti berkontribusi terhadap pembangunan. Sehingga, Pemko Medan pun bisa melaksanakan pembang-unan dari pajak yang terkumpul tersebut.

Adapun denda yang diterapkan pemerintah, kata Eswin, paling banyak sebesar 48 persen, namun sampai berapa tahun pun PBB itu belum dibayar, dendanya tetap 48 persen. Sebab, lanjut politisi Partai Golkar yang terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Tanjung balai pada Pemilu 17 April 2019 tersebut , PBB tidak mengenal kaya atau miskin, setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan wajib membayar PBB setiap tahun. Ditegaskan anggota Komisi II DPRD Medan ini, Pemko melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) harus mengevaluasi tanah dan bangunan milik masyarakat setiap tiga tahun sekali.

Tujuannya, untuk melihat perubahan ekonomi dari sebuah bangunan, lalu BPPRD kemudian memutuskan apakah PBB-nya tetap atau ada kenaikan. “Kalau kita merenovasi rumah misalnya jadi bertingkat, maka jangan heran kalau PBB kita naik, karena nilai ekonominya bertambah,” ucapnya.

Nilai jual objek pajak (NJOP), sambung Eswin, tergantung letak tanah dan bangunan, di jalan protokol atau di gang. Kalau di jalan protokol NJOP-nya lebih tinggi dari yang di gang. Karena kecendrungan masyarakat ingin PBB-nya rendah, tapi kalau mau menjual tanah justru ingin NJOP-nya tinggi agar harga tanah mahal.

Eswin mengingatkan bagi masyarakat yang memiliki rumah warisan supaya memecah surat tanah agar masing-masing menda-pat beban PBB yang ringan.Karena banyak kejadian, rumah warisan dihuni salah seorang anak, tapi tidak mampu membayar PBB yang cukup besar.

Bagi masyarakat kurang mampu/miskin, seperi pensiunan PNS, TNI, Polri maupun BUMN jika memohon keringanan PBB. Pemko akan memberi potongan 50% dari jumlah tagihan PBB. “Caranya dengan mengisi formulir diatas materai diajukan ke Dispenda (kini BPPRD, Red),” pungkasnya.

Demikian juga masyarakat nonpensiunan juga bisa mengajukan permohonan pengurangan pembayaran PBB,” terang Eswin. (adz/ila)