Home Blog Page 5120

SPS Desak Menkeu Bebaskan Pajak Kertas

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan “Bebas Pajak bagi Pengetahuan” (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif permohonan Pengurus SPS Pusat untuk mendiskusikan ikhwal No Tax for Knowledge di atas. “Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan,” bunyi kutipan surat yang ditandatangani Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, tanpa ada penjelasan memadai.

Untuk diketahui, Pengurus SPS Pusat pada tanggal 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Menkeu, guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge. Upaya ini adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019 lalu. Jauh sebelumnya Pengurus SPS Pusat pernah bertemu dengan Sri Mulyani tahun 2008, ketika menjabat Menkeu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Menkeu menolak usulan No Tax for Knowledge SPS.

“No Tax for Knowledge” pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya. Hal yang sama telah dikenyam oleh penerbit buku di Tanah Air, yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku. Perjuangan ini tentu punya dasar yang kuat.

Sebagai satu-satunya asosiasi penerbit pers cetak di Indonesia yang beranggotakan 450 penerbit, SPS meyakini, pemberian insentif atas pembelian kertas koran dan penjualan media cetak, tidak akan membuat pundi-pundi keuangan Negara tergerus. “Justru melalui insentif tersebut, akan mengundang minat baca masyarakat semakin tinggi terhadap media cetak. Pada gilirannya budaya membaca yang kuat akan berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa. Ada sisi “intangible advantage” yang luput dari perhitungan Menkeu jika menolak kampanye No Tax for Knowledge penerbit media cetak,” ungkap Sekretaris Jenderal SPS Pusat Asmono Wikan.

Sebagai bagian dari media arus utama, kontribusi penerbit pers cetak terhadap informasi yang utuh juga sangat kuat. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pun mengakui peran penting pers cetak dalam mendukung kampanye besar anti hoax. “Patut disayangkan jika Menkeu terlalu dini menutup pintu dialog dengan SPS Pusat ikhwal No Tax for Knowledge. Padahal ikhtiar pers cetak dalam ikut meliterasi dan mengkonsolidasi keutuhan bangsa selama ini tak terhitung lagi banyaknya,” imbuh Asmono.

Sekadar mengingatkan, di berbagai negara maju yang tingkat literasinya tinggi, seperti Norwegia, Jerman, Denmark, Swedia, dan bahkan India, insentif atas kertas koran juga diberlakukan. Tak heran jika peran pers cetak di negara-negara tersebut masih sangat kuat dalam ikut mendidik masyarakat.

“Pada akhirnya, ini soal keberpihakan. Barangkali Menkeu tidak melihat pentingnya memberi keberpihakan pada industri yang tiap tahun menyumbang pajak ke Negara puluhan bahkan mungkin ratusan milyar. Itulah industri pers cetak di tanah air,” pungkas Asmono. ***

KPU Gunungsitoli dan KPU Asahan Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilu 2019

ist PEMBUKAAN: Ketua KPU Kota Gunungsitoli , Firman Novrianus Gea didampingi Komisioner lainnya, saat membuka rapat evaluasi fasilitas kampanye pada pemilu 17 April 2019 lalu, di De Pakar Resto, Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Kamis (8/8).
ist PEMBUKAAN: Ketua KPU Kota Gunungsitoli , Firman Novrianus Gea didampingi Komisioner lainnya, saat membuka rapat evaluasi fasilitas kampanye pada pemilu 17 April 2019 lalu, di De Pakar Resto, Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Kamis (8/8).

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli melaksanakan evaluasi fasilitas kampanye pada pemilu 17 April 2019 yang lalu. Rapat evaluasi yang turut dihadiri oleh mewakili Wali Kota Gunungsitoli, Badan Pengawas Pemilu, para pimpinan partai dan seluruh komisioner KPU Kota Gunungsitoli itu digelar di De Pakar Resto, Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Kamis (8/8).

Ketua KPU Kota Gunungsitoli , Firman Novrianus Gea saat membuka rapat mengatakan dalam pemilu, kampanye merupakan hal yang sangat penting. Dia pun yakin bahwa pada 17 April 2019 yang lalu semua peserta pemilu telah mengalami sejumlah kendala, serta mendapat nilai positif maupun negatif.

“Rapat evaluasi ini untuk membahas kendala yang dialami selama pelaksanaan kampanye pada pemilu sebelumnya, serta untuk membahas isu-isu penting, guna mengevaluasi kelemahan-kelemahan kampanye yang selanjutnya disampaikan kepada KPU provinsi,”papar Firman.

Firman menjelaskan, dalam waktu dekat Kota Gunungsitoli kembali menghadapi pemilihan kepala daerah,seingga penting dilakukan pembahasan kembali titik-titik penempatan alat peraga kampanye. Menurutnya Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu sebelumnya kerap ditempatkan di tempat yang kurang tepat,seperti di lokasi pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya.

“Penempatan APK, yang telah ditetapkan pada pemilu sebelumnya belum memadai dan memiliki sejumlah kelemahan. Namun sebagian masih bisa dipertahankan, seyogianya penempatan APK harus tetap menjaga keindahan Kota Gunungsitoli,” terangnya.

Pada penyampaian materi yang dipandu oleh komisioner KPU Kota Gunungsitoli, Happy Suryani Harefa menyampaikan selama pelaksanaan Pemilu yang lalu banyak ditemukan pelanggaran kampanye terutama iklan para Caleg di media social facebook.

“Hampir seluruhnya para caleg melanggar, terutama yang beriklan di medsos. Seharusnya jika bapak-ibu beriklan di medsos, akunnya itu wajib dilaporkan kami,” bilang Suryani.

Namun demikian menurutnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu di wilayah Kota Gunungsitoli pada tahun ini merupakan yang tertinggi yakni sebesar 76,75 persen, dibanding tahun-tahun sebelumnya pada Pilgubsu tahun 2018 yang lalu, partisipasi pemilih hanya 54 persen. Begitu juga pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu sebesar : 63 persen, dan Pilpres 2014 partisipasi pemilih sebesar 67 persen.

“Hasil ini patut disyukuri, untuk itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi menyukseskan Pemilu, baik pemerintah daerah, penyelenggara, para relawan pemilu maupun pers yang telah membantu mensosialisasikan kegiatan KPU Kota Gunungsitoli, kami ucapkan terima kasih,”ucapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Gunungsitoli, Goozatulo Zega mengakui jika Pemilu kali ini merupakan yang tersulit, selama menjadi penyelenggara. Namun demikian dirinya mengapresiasi peserta pemilu pada saat masa tenang menurunkan APK, berjalan tanpa hambatan.

Hal yang sama dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan. Mereka menggelar rapat kerja evaluasi fasilitas kampanye pemilihan umum tahun 2019 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Asahan Jalan Sisingamangaraja, Sabtu (10/8).

Komisioner KPU Asahan, Ali Sofyan Hasibuan mengatakan bahwa rapat kerja evaluasi fasilitas kampanye pemilu tersebut bertujuan untuk menerima masukan atau kekurangan pemilu yang digelar kemarin di Asahan. “Di sini juga kita membahas mengenai regulasi yang berhubungan dengan pelanggaran kampanye, pasalnya sanksi untuk APK dinilai masih belum maksimal,”bilang Ali.(adl/omi/azw)

PAN Usulkan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang

net Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay
Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, supaya adanya penambahan pimpinan MPR dari 5 menjadi 10 orang. Hal ini dikatakannya, setelah belum adanya titik temu untuk pengisian jabatan Ketua MPR. Posisi tersebut saat ini menjadi perebutan 6 partai politik.

“Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang,” ungkap Saleh, Senin (12/8).

Saleh juga mengatakan, 10 orang usulan pimpinan MPR itu, di antaranya satu dari unsur DPD. Sementara 9 lainnya mewakili fraksi-fraksi. Siapa yang menjadi ketua itu, bisa dimusyawarahkan oleh para ketua umum partai politik. “Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR ini, juga tidak setuju apabila posisi Ketua MPR menggunakan mekanisme voting atau pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Baginya penentuan Ketua MPR mekanismenya yang cocok adalah dengan musyawarah dan mufakat. “Musyawarah-mufakat adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Itu yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi,” jelas Saleh.

Selain itu, PDIP yang mengusulkan supaya pemilihan Ketua MPR adalah partai yang mendukung penghidupan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurutnya sangat bijak. Sebab, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan. Semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI.

Menurut Saleh, MPR itu beda dengan DPR dan DPD. DPR lebih ditekankan pada fungsi politik yang tersusun dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan.

Terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 dan agenda menghidupkan kembali GBHN, semua fraksi dan kelompok DPD yang ada di MPR saat ini sudah menyetujuinya. Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, poin penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini. “Sebelum mengakhiri periode ini, MPR nanti akan menyampaikan usulan rekomendasi. Rekomendasi itu juga terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan amandemen. Sekarang malah sudah pada tahap finalisasi sebelum nanti diputuskan di paripurna,” pungkas Saleh.

Sekadar informasi, 6 partai mengincar jatah kursi Ketua MPR. Misalnya saja Partai Golkar sudah menyodorkan nama-nama calonnya, seperti Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali.

PKB lewat ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selanjutnya adalah PDIP punya kader yang bakal diusung, seperti Ahmad Basarah, Yasonna H Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan.

Di Partai Gerindra bakal diajukan nama Ahmad Muzani. Untuk Partai Nasdem ada nama Lestari Moerdijat. Dan terakhir PPP, akan mencalonkan Arsul Sani yang menjabat sebagai sekretaris jenderal menjadi Ketua MPR. (jpc/saz)

Demokrat Tolak Oposisi

DERY/JAWAPOS.COM DUKUNG: Sikap politik Partai Demokrat akhirnya terjawab sudah. Partai yang dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bakal mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.
DUKUNG: Sikap politik Partai Demokrat akhirnya terjawab sudah. Partai yang dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bakal mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.
DERY/JAWAPOS.COM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sikap politik Partai Demokrat akhirnya terjawab sudah. Partai yang dikomandoi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, bakal mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Sikap anti-oposisi ini juga mulai senada dengan PAN.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, ýsikap politik partai berlogo bintang mercy ini, adalah memberikan kontribusi aktif membantu pemerintahan ke depan. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

“Kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat, ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” ungkap Ferdinand, Senin (12/8).

Menurut Ferdinand, saat ini Partai Demokrat juga terus melakukan komunikasi dengan partai koalisi Jokowi-Ma’ruf. Agar bisa membantu pemerintahan selama 5 tahun ke depan. “Bahkan saat ini kami terus menjalani komunikasi dengan semua pihak yang dianggap perlu dilakukan, untuk bisa mewujudkan kontribusi itu secara nyata, ke depan di pemerintah Pak Jokowi,” imbuhnya.

Bagi Ferdinand, suatu kehormatan bagi Partai Demokrat apabila berada di dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mengelola pemerintahan 5 tahun ke depan. “Kalau Pak Jokowi mau mengajak Partai Demokrat, kami akan siap mendukung beliau,” jelasnya.

Lebih lanjut Ferdinand menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat ini, nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum SBY atau Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan. ýNamun sikap Partai Demokrat adalah ingin berkontribusi membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Nanti akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat, baik oleh ketum langsung atau oleh sekjen,” jelasnya.

Sekadar informasi, selain Partai Demokrat, satu parpol pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 yang dikabarkan akan masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf adalah PAN. Hal ini seiring sinyal-sinyal politik yang muncul.

Misalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang pernah mengatakan, tidak mengajukan syarat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, parpol berlogo matahari putih ini, siap mendukung pemerintahan untuk hal yang dirasa baik.

Sementara hal sama juga ada di Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pernah mengatakan, parpolnya siap bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, Partai Gerindra juga telah menawarkan sejumlah konsep kepada pemerintahan periode kedua Jokowi.

Menurut Dasco, apabila konsep yang ditawarkan oleh Partai Gerindra itu cocok dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Maka Partai Gerindra siap bekerja sama dalam satu koalisi. “Konsep yang ditawarkan tersebut mengenai energi, kemadirian, dan ketahanan pangan. Sehingga apabila ada kesamaan, maka Gerindra akan bekerja sama dengan Jokowi-Ma’ruf dalam mengelola pemerintahan selama 5 tahun mendatang,” pungkasnya. (jpc/saz)

Kasus Suap Proyek PLTU Riau-1, Setnov Bantah Terima 6 Juta Dollar AS

Ridwan/JawaPos.com BANTAH: Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto membantah telah menerima imbalan sebesar 6 juta Dollar AS, atau lebih dari Rp80 miliar dari terpidana Johannes Budisutrisno Kotjo di dalam Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/8).
BANTAH: Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto membantah telah menerima imbalan sebesar 6 juta Dollar AS, atau lebih dari Rp80 miliar dari terpidana Johannes Budisutrisno Kotjo di dalam Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/8).
Ridwan/JawaPos.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, membantah telah menerima imbalan sebesar 6 juta Dollar AS, atau lebih dari Rp80 miliar, dari terpidana Johannes Budisutrisno Kotjo. Bantahan tersebut diungkapkan politikus Partai Golkar itu, dalam sidang lanjutan kasus suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Soesilo Ariwibowo, selaku Kuasa Hukum Sofyan Basir, mulanya bertanya kepada Setnov, apakah mengetahui soal surat dakwaan kliennya yang menyebutkan, adanya pertemuan di rumahnya serta pemberiaan fee sebesar 6 juta Dollar AS.

“Pertama saya juga baru tahu dari dakwaan yang disampaikan. Kedua, kalau pemberian fee itu dasar uangnya dari mana, saya sendiri uang dari mana? Saya tidak tahu juga proyek itu nilainya berapa, karena enggak pernah disampaikan kepada saya. Waktu itu saya kena proses e-KTP, dan ini (PLTU Riau-1) mulai menjauh dari saya juga,” ungkap Setnov di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/8).

Setnov pun membantah, perihal pemberian fee dari Johannes Kotjo kepada Eni Maulani Saragih, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi DPR. Dia mengatakan, Johannes Kotjo tak pernah bercerita kepada dia soal imbalan tersebut.

“Apakah ketika itu saudara tahu akan ada pemberian janji atau fee dari Kotjo ke Eni?” tanya kuasa hukum.

“Kotjo enggak pernah cerita. Karena yang pertama berhubungan dengan saya, waktu itu saya baru tahu belakangan ramai di media, Kotjo dekat dengan Eni,” ujar Setnov.

Dalam dakwaan Sofyan sebelumnya, nama Setnov muncul beberapa kali. Dia diduga ikut berperan dalam sejumlah pertemuan dan pengawalan proyek PLTU Riau-1. Bahkan satu di antara pertemuannya, diadakan di rumah Setnov.

Diketahui, dalam pertemuan itu, hadir Eni dan Supangkat Iwan Santoso, yang menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN. Sofyan membeberkan, Setnov meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan, untuk diberikan kepada Kotjo, selaku seorang pemegang saham Blackgold Natural Resources.

Hanya saja, Sofyan ketika itu menjawab, PLTGU Jawa III sudah ada kandidat calon perusahaan yang akan mendapatkan proyek, dan malah mengarahkan Setnov untuk mencari proyek pembangkit listrik lainnya.

Selain itu, Setnov juga yang mengenalkan Kotjo dengan Eni, dan meminta agar Eni mengawal proyek PLTU MT Riau-1 yang tengah dibidik Kotjo. Dalam prosesnya, terjadi sejumlah pertemuan antara Kotjo, Eni, dan direksi PLN, guna membahas proyek tersebut.

Dalam kasus proyek PLTU Riau-1 ini, Eni dan Kotjo sudah lebih dulu divonis bersalah. Eni terbukti menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari Kotjo.

Sementara Sofyan Basir didakwa telah melakukan pemufakatan jahat dengan memfasilitasi pertemuan antara Eni, eks Menteri Sosial Idrus Marham, dan Kotjo, dengan jajaran direksi PLN. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses kesepakatan Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1, antara PT PJB Investasi (PJBI), BNR, dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC).

Padahal menurut jaksa, Sofyan sudah mengetahui, Eni dan Idrus akan mendapatkan sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Sehingga Eni menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4,75 miliar.

Atas perbuatannya, Sofyan didakwa melakukan pidana Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 jo Pasal 11 jo Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP. (jpc/saz)

Dampak Karhutla di Sumatera dan Kalimantan, Udara di Tiga Kota Tidak Sehat

Evan Gunanzar/Riau Pos PADAMKAN: Satgas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyemprotkan air di lahan gambut yang membakar kebun sawit Desa Karya Indah, Kampar, Riau, belum lama ini.
PADAMKAN: Satgas Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyemprotkan air di lahan gambut yang membakar kebun sawit Desa Karya Indah, Kampar, Riau, belum lama ini.
Evan Gunanzar/Riau Pos

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Di satu tempat mengalami penurunan, tapi di lokasi lain terjadi kenaikan jumlah titik api.

Berdasar pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penurunan titik api paling tinggi terjadi di Provinsi Riau. Minggu (11/8) lalu, titik api tersisa 29 saja. Itu jauh menurun jika dibandingkan dengan data sehari sebelumnya yang mencapai 126 titik. Sedangkan kenaikan tertinggi jumlah titik api terjadi di Kalimantan Barat. Hingga kemarin, terpantau 605 titik api atau naik 72 titik bila dibandingkan dengan sehari sebelumnya.

Selain 2 provinsi tersebut, titik api terpantau di Jambi (3 titik), Sumsel (19), Bangka Belitung (14), Kalteng (163), Kalsel (14), Kaltim (20), dan Kaltara (23).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas (Pusdatinmas) BNPB, Agus Wibowo mengatakan, jarak pandang di sejumlah wilayah menurun, karena asap kebakaran hutan. Yang paling parah adalah Pekanbaru dengan jarak pandang 5 kilometer, dan Sanggau 4 kilometer.

Sementara itu, dari aspek kesehatan, kualitas udara tidak sehat terpantau di 3 kota. “Berdasar nilai PM10, menunjukkan Pekanbaru 166 tidak sehat, Pontianak 253 sangat tidak sehat, Palangkaraya 217 sangat tidak sehat,” ungkapnya.

Meski cukup masif, Agus menegaskan, asap dari karhutla itu hanya ada di wilayah Indonesia. “Tidak ada transboundary haze atau asap yang melintas ke negeri tetangga, seperti Malaysia atau Singapura,” katanya.

Upaya pemadaman terus dilakukan jajarannya bersama instansi lain seperti TNI-Polri dan BPBD dengan dibantu masyarakat. Total personel yang diterjunkan 9.072 orang yang tersebar di 6 provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.

Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, bersama jajaran di Riau, sudah turun ke beberapa daerah. Mulai Pekanbaru, TN Tesso Nilo, Desa Penarikan, hingga Desa Begadu di Pelalawan. (jpc/saz)

Korupsi Impor Bawang Putih, KPK Geledah Ruang Kerja Nyoman di DPR

Gunawan/JawaPos.com AMANKAN: Petugas Pamdal DPR tampak ikut mengamankan sejumlah pintu di lantai 6 tempat Frkasi PDIP berkantor. KPK melakukan penggeledahan di ruangan kerja anggota Komisi VI Nyoman Dahamantra.
AMANKAN: Petugas Pamdal DPR tampak ikut mengamankan sejumlah pintu di lantai 6 tempat Frkasi PDIP berkantor. KPK melakukan penggeledahan di ruangan kerja anggota Komisi VI Nyoman Dahamantra.
Gunawan/JawaPos.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap impor bawang putih yang menyeret Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra. Penyidik lembaga antirasuah pun melakukan penggeledahan ruang kerja politikus Fraksi PDIP.

Sejumlah penyidik KPK pun langsung bergerak ke ruangan Nomor 0682, Gedung Nusantara I, Lantai 6. Hingga Senin (12/8) sore, nampak para petugas masih sedang mencari sejumlah data-data yang bisa dikumpulkan untuk dijadikan barang bukti.

Setidaknya ada 8 petugas KPK. Awak media pun dilarang melihat pengledahan petugas KPK tersebut. Petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR juga berjaga di pintu ruang kerja Nyoman.

Sekadar informasi, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra, resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap izin impor bawang putih dan telah ditahan selama 20 hari ke depan.

Nyoman yang merupkan politikus asal Bali itu, diduga menerima pemberian fee sebanyak Rp1.700-1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 6 orang tersangka.

Nyoman merupakan pihak penerima dalam kasus suap ini. Secara rinci, tersangka itu adalah 3 orang yang berperan sebagai pemberi dari pihak swasta yakni CSU yakni Chandry Suanda alias Afung, DDW alias Doddy Wahyudi, ZFK alias Zulfikar.

Dan orang yang berperan sebagai penerima yakni, MBS alias Mirawati Basri yang merupakan orang kepercayaan Nyoman, dan ELV alias Elviyanto dari pihak swasta.

Adapun pasal yang disangkakan dalam kasus ini, yakni untuk pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpc/saz)

9 Peserta Masuk Babak Grand Final

Sembilan finalis Turnamen Gala Catur Emas 2019 putaran pertama di Lubuk Pakam bersama wasit juri dan perwakilan PT Wismilak, Edric Chandra (tengah baju hitam).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sembilan peserta berhasil memasuki babak grand final pada ‎putaran pertama Galan Catur Emas 2019 Percasi Sumut Open Tournament di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang selama 3 hari, 8-10 Agustus 2019. Sedangkan peserta diikuti 76 peserta dari 87 orang yang mendaftarkan diri pada event tahunan tersebut.

Acara berlangsung di Alun-alun Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang itu, 9 peserta melalui 4 babak ‎masing-masing 25 menit. Turnamen ini, berlangsung ketat di bawah pengawasan wasit yang bertugas terdiri dari Erham Tarmizi WN, Drs.H.Khairul Irwan MSI dan Inspektur Agustinus Siallagan MSI.

Ke-9 finalis dari putaran pertama di Lubuk Pakam tersebut sesuai perolehan hasil poin adalah Juara 1 Erjan Akbar Nasution, Juara 2 Erwin Pane, Juara 3 Edison Damanik, Juara 4 Sutardi, Juara 5 Adria Pinem, Juara 6 Erwinsyah, Juara 7 Edi Raja Parinduri, Juara 8 Overlin, dan Juara 9 Marzuki Tarigan.

“Pertandingan berlangsung ketat dan menarik,” ujar salah seorang unsur panitia penyelenggara, Ferry kepada wartawan, Senin (12/9) malam.

Ferry menjelaskan ‎pada hari pertama, kegiatan Gala Catur Emas 2019 Percasi Sumut Open Tournament yang diadakan oleh Galan kretek bekerjasama dengan Pengda Percasi Sumut ini lebih berorientasi pada catur gembira.

“Even Gala Catur Emas yang diadakan Galan Kretek bekerjasama dengan Pengda Percasi Sumut tahun ini juga semakin menarik dengan kehadiran peserta atlet nasional paralympic Commitee (disabilitas) yaitu Isnakonya Sinuhaji, Ali Yasir, Edi Suhardi dan Rosman Sianipar,” tuturnya.

Tak hanya itu, pertandingan ini juga diikuti Pemain Porwil Sumatra, Rudi Hartono serta dimeriahkan kehadiran pemain baru berbakat putri, Delima Pardede yang masih berusia 18 tahun.

Usai pertandingan catur di Lubuk pakam, Galan Catur Emas 2019 ini akan berlanjut lagi di Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 sampai 25 Agustus 2019. Dari Siantar juga akan dicari 9 finalis lain untuk maju ke babak Grand Final.

Terkait itu, panitia masih memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya warga Siantar sekitranya yang ingin jadi peserta . Informasi pemndaftaran bisa menghubungi telepon 085275561856 dan 08126404191.

Pertandingan di Pematang Siantar diyakini pihak panitia akan lebih sengit karena banyak pecatur pecatur tangguh dari Simalungun maupun dari Siantar.(gus)‎

FIFA Tolak Percepatan Kongres PSSI

istimewa DITOLAK: FIFA menolak rencana percepatan Kongres PSSI dengan agenda pemilihan ketua.
DITOLAK: FIFA menolak rencana percepatan Kongres PSSI dengan agenda pemilihan ketua.

Publik sepak bola tanah air harus bersabar untuk memiliki ketua umum (Ketum) PSSI baru. Sebab, rencana PSSI mempercepat kongres pemilihan menjadi 2 November mendatang ditolak FIFA. Federasi sepak bola seluruh dunia itu tetap berpegang pada jadwal sebelumnya, yaitu 25 Januari 2020.

Plt Ketum PSSI Iwan Budianto pada kongres luar biasa 27 Juli lalu telanjur mengumumkan bahwa kongres pemilihan dipercepat. PSSI lalu mengirim surat ke FIFA untuk memberitahukan perubahan jadwal kongres pemilihan.

’’Dari awal, FIFA memang meminta PSSI mengikuti arahan mereka untuk menggelar kongres 25 Januari 2020 agar semua program PSSI tahun 2019 bisa berjalan dengan baik. Termasuk program FIFA Forward,’’ ujar Direktur Media dan Promosi Digital PSSI Gatot Widakdo.

FIFA mengirim surat balasan yang intinya menolak percepatan jadwal kongres yang diajukan PSSI. Komite eksekutif, lanjut Gatot, akan membahas surat balasan FIFA tersebut. Rapat exco itu diagendakan hari ini (12/8). ’’Hasil rapat itu bakal disampaikan kepada anggota PSSI,’’ kata Gatot.

Kepemimpinan PSSI mengalami beberapa gejolak. Edy Rahmayadi mengundurkan diri sebagai ketua umum pada kongres PSSI Januari lalu di Bali. Posisinya kemudian digantikan Joko Driyono, yang saat itu menjadi wakil ketua umum.

Namun, pria yang akrab disapa Jokdri itu tersangkut kasus hukum. Anggota exco Gusti Randa pun sempat menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketum. Hingga akhirnya, melalui rapat komite eksekutif pada 2 Mei, Iwan Budianto ditetapkan menjadi Plt Ketum hingga saat ini.

Pada KLB 27 Juli lalu, PSSI telah menunjuk Syarif Bastaman sebagai ketua Komite Pemilihan (KP) dan Erwin Tobing sebagai Komite Banding Pemilihan (KBP). Mereka mengemban tugas untuk menggelar pemilihan ketua umum PSSI. (jpc/dek)

Indonesia U18 2-1 Laos U18, Tim Pertama ke Semifinal

istimewa TIPIS: Bagus Kahfi menang tipis atas Laos.
istimewa TIPIS: Bagus Kahfi menang tipis atas Laos.

HO CHI MINH CITY, SUMUTPOS.CO – Indonesia menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala AFF U-18 2019. Itu terjadi setelah Garuda Muda mengalahkan Laos dengan skor 2-1 di Stadion Thong Nhat, Senin (12/8) sore WIB.

Pertandingan ini diluar prediksi Indonesia. Pemain Merah Putih kesulitan menjebol gawang Laos. Bahkan, Indonesia sempat tertinggal lebih dulu melalui gol yang dicetak Alonnay pada menit ke-69. Dia sukses menggetarkan gawang Garuda melalui tendangan keras jarak jauh.

Beruntung, Indonesia cepat merespon gol tersebut. Pasalnya, dua menit berselang Bagus Kahfi mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah kerja sama yang apik dengan Sutan Zico.

Di saat laga akan berakhir imbang, pemain Laos melakukan blunder. Anoulack salah mengantisipasi bola umpan silang dari Bagas Kaffa, sehingga bola malah mengarah ke gawangnya sendiri.

Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 12 angka dari 4 laga. Dengan poin tersebut, Garuda dipastikan menjadi tim pertama lolos ke babak semifinal.

Pelatih Indonesia Fakhri Husaini bersyukur atas kemenangan susah payah atas Laos tersebut. “Laos menyulitkan kami, tapi syukur alhamdulillah anak-anak bisa cepat merespon setelah kami kemasukan satu,” ujarnya..

Fakhri mengakui, timnya sebenarnya mempunyai beberapa peluang. Sayangnya peluang-peluang itu tak membuahkan gol. “Saya rasa kami patut bersyukur atas kemenangan 2-1 melawan Laos,” sambungnya.

Di laga pemungkas, Indonesia bakal menghadapi Myanmar. Ini akan menjadi laga menarik jika Myanmar memangkan laga keempat penyisihan Grup A. Pasalnya, keduanya bakal saling adu strategi untuk mengamankan pemuncak grup. (bbs/dek)

1...5,1195,1205,121...15,836Page 5,120 of 15,836