istimewa
TRANSMISI: Petugas PLN melakukan pekerjaan downlead pada gantry di Gardu Induk (GI) 257 kV Sarulla. Downlead adalah untuk menghubungkan transmisi 275 kV Simangkuk-Sarulla ke GI 275 Sarulla.
TRANSMISI: Petugas PLN melakukan pekerjaan downlead pada gantry di Gardu Induk (GI) 257 kV Sarulla. Downlead adalah untuk menghubungkan transmisi 275 kV Simangkuk-Sarulla ke GI 275 Sarulla.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN (Persero) UIP Sumbagut melalui unit kerjanya PLN Unit Pelaksana Proyek Jaringan Sumatera 1, telah merampungkan salah satu bagian penting konstruksi pekerjaan dari rencana Tol Listrik Sumatera, pada 29 Juni 2019. Tol listrik itu yaitu, Jaringan Transmisi/Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 275 kV Sarulla-Simangkuk-Galang.
“Dengan selesainya proyek pembangunan jaringan transmisi 275 kV Sarulla- Simangkuk-Galang ini, maka tuntaslah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dikenal dengan Tol Listrik Sumatera,” ujar Manager Bagian Teknisk PLN UPPJ Sumut 1, I Made Gita Prawira.
I Made mengatakan, jaringan transmisi bertegangan 275 kV ini, disalurkan dari GITET 275 kV Sarulla ke GITET 275 kV Simangkuk memiliki Panjang jalur 88,789 Kilo Meter Sirkuit (KMS) dengan total 235 Tower dan jumlah manpower yang terlibat sebanyak 238 orang.
Sedangkan Jaringan Transmisi GITET 275 kV Simangkuk ke GITET 275 kV Galang sepanjang 154,405 KMS dengan total 410 tower dengan melibatkan pekerja sebanyak 510 orang.
“Penyelesaian pekerjaan ini tidak mudah karena berada di atas ketinggian 50 meter. Tapi yang pastinya, sangat rentan dengan resiko keselamatan jiwa. Namun demi melistriki Sumatera, insan PLN dengan ikhlas melakukan pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan,” ungkap I Made.
Menurutnya, SUTET 275 kV menjadi backbone kelistrikan di Pulau Sumatera dalam menyalurkan energi listrik dari wilayah Sumatera Bagian Selatan hingga ke wilayah Sumatera Bagian Utara.
Tidak hanya menyalurkan potensi energi murah (BPP) dari Selatan ke Utara saja, jaringan ini juga akan mengevakuasi daya yang dihasilkan oleh PLTP Sarulla (Geothermal) ke dalam Sistem kelistrikan Sumatera dalam menambah keandalan.
“Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu daerah yang memiliki berbagai jenis potensi pembangkit listrik, di mana salah satunya adalah sumber energi panas bumi yang terletak di Sarulla tentunya harus memiliki jaringan transmisi yang andal. Kita bersyukur, akhirnya pekerjaan ini sudah kita rampungkan,” pungkas I Made.(ila/ala)
Perusahaan Gas Negara (PGN) siap menjalankan peran Sub Holding Gas sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan masyarakat untuk akses energi gas bumi yang lebih terjangkau, ramah lingkungan dan kompetitif.
Selain itu, juga untuk menghadapi tantangan kedepan dalam penyediaan energi bersih yang berkelanjutan serta dalam upaya memperluas pemanfaatan gas bumi ke seluruh wilayah di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur gas bumi nasional.
“PGN akan mengelola rantai bisnis midstream dan downstream secara terintegrasi, baik optimasi pasokan,infrastruktur, serta pengelolaan pasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga akan meningkatkan kehandalanpenyaluran gas bumi, serta penyediaan gas dengan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha penyediaan gas bumi,” papar Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso melalui siaran pers yang diterima Sumut Pos, Jumat (9/8/2019).
Gigih mengungkapkan saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan kemandirian energi nasional. Dengan semakin membengkaknya subsidi energi. Tercatat pada tahun 2019 subsidi energi yang digelontorkan lebih kurang Rp 100 Triliun untuk BBMmaupun LPG.
Kembali publik diingatkan akan rencana bauran energi yang sudah digagas dalam Rencana Umum EnergiNasional (RUEN) dimana ditargetkan konsumsi minyak bumi seharusnya semakin menurun menjadi 23 % ditahun 2025 dibanding ditahun 2017 yang masih tercatat sebesar 42 %.
Sejalan dengan makin besarnya subsidi energi dikarenakan pertumbuhan permintaan energi yang semakin besar,impor migas menjadi salah satu solusi saat ini dengan semakin menurunnya cadangan minyak di Indonesia.
Namun dengan makin meningkatnya pertumbuhan permintaan BBM, disisi lain isu lingkungan juga menyeruak beberapawaktu ini di kalangan masyarakat ibukota. Gas bumi adalah salah satu jawaban untuk mengurai permasalahan ini.
Saat ini utilisasi gas bumi juga membutuhkan akselerasi dan kerjasama seluruh stakeholder untuk bisa menopang kemandirian energi yang diharapkan dapat mencapai 22% ditahun 2025.
Berdasarkan data realisasi penyaluran gas untuk domestik yang diambil dari laporan tahunan SKK Migas tahun 2018, dari total kontrak penjualan sebesar 1.948 bbtud, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh industri domestik hanya sebesar 1.698 bbtud atau berkisar 87% dari totalkontrak penjualan.
Hal ini diakibatkan salah satunya adalah karena keterbatasan ketersediaan infrastruktur gas bumi.
Denganportofolio Sub Holding Gas di bidang infrastruktur sepanjang lebih dari 9.900 km dan pengelolaan pipa jaringan gas rumah tangga sepanjang lebih dari 3.800 km, juga portofolio pengelolaan niaga gas bumi sebesar 919 BBTUD dengan jumlah pelanggan lebih dari 230 sebaribu. PGN sebagai Sub Holding Gas mempunyai pondasi kokoh untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur sepanjang kurang lebih 565 km di tahun 2019 baik pipa transmisi dan distribusi termasuk upaya terobosan dalam menjaga realibilitas pasokan melalui moda transportasi gas bumi berbasis LNG di Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung. Terobosan lain untuk akselerasi pemanfaatan gas bumi adalah sinergi dengan holding migas dalam melayani kebutuhan energi bagi kilang, pemanfaatan gas bumi untuk program konversi BBM ke BBG di sektor transportasi dan program 4,7 juta pelanggan rumah tangga.
“Sebagai subholding gas, PGN bersama-sama dengan Pertamina sebagai holding BUMN Migas akan selalu menjadimitra pemerintah dan tools strategic negara untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur danpeningkatan pemanfaatan gas bumi domestik,” pungkas Gigih. (rel/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mendapatkan angin segar. Setelah kemarin ada kenaikan gaji, kini pemerintah membuka wacana agar para PNS nantinya bisa bekerja dari rumah.
DEPUTI Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendesain sistem kerja PNS di kementerian dan lembaga agar bisa meniru gaya perusahaan rintisan atau startup.
Karena hal itu, Wangsa mengungkapkan bahwa ke depan PNS akan memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya.
“Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana,” katanya dalam Forum Merdeka Barat di Auditorium KemenPAN-RB, Jakarta, Kamis (8/8).
Wangsa memaparkan, berdasarkan data Global Talent Competitiveness Index di tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 119 negara. Skor terkecil yang didapat yakni pada poin global knowledge skills, terutama penguasaan IT.
Oleh karenanya sejak 2014, rekrutmen CPNS dilakukan dengan sistem IT. Selain untuk efisiensi, rekrutmen dengan cara baru itu bertujuan agar CPNS yang direkrut memahami IT. Diharapkan hal tersebut diterapkan dalam pekerjaan.
“Sejak 2014-2018, jumlah rekrutmen CPNS mencapai 317.979 orang. Sejak pendaftaran mereka harus menggunakan sistem computerize. Diharapkan di 2024, PNS kita memiliki basis IT yang cukup kuat karena jumlahnya akan 50 persen dari total PNS, dengan asumsi per tahun rekrutmen 200 ribu formasi,” papar Setiawan.
Ketika memiliki pemahaman mengenai pemanfaatan IT, pihaknya pun yakin akan terjadi percepatan, efisiensi, dan akurasi pelayanan, serta berdampak sosial. Oleh karenanya untuk posisi tertentu akan diberikan fleksibilitas kerja.
“Kami yakin mereka (PNS yang menguasai IT) adalah tulang punggung kita ke depan. Fleksibilitas kerja ini masuk dalam indikator birokrasi,” tegasnya. (bbs/dtc/ala)
ist
ICK MEDAN: Tokoh Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Kota Medan, Prof Dr Sya’ad Afifuddin Sembiring MEc
ist
ICK MEDAN: Tokoh Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Kota Medan, Prof Dr Sya’ad Afifuddin Sembiring MEc
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyak tokoh dari Karo memiliki kualitas jiwa kepemimpinan sehingga berpotensi maju pada Pilkada Medan 2020. Apalagi, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat Karo secara umum menyuarakan keinginan mereka untuk mengusung etnis Karo sebagai calon Wali Kota Medan.
“Memang sudah saatnya tokoh Karo me mimpin Kota Medan dengan jalan meng ikuti kontestasi Pilkada Medan 2020 mendatang. Kalau tidak Medan satu, paling tidak bisalah untuk kursi Medan dua,” kata tokoh Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Kota Medan, Prof Dr Sya’ad Afifuddin Sembiring MEc, Kamis (8/8).
Apalagi, kata pria yang juga merupakan Penasihat Ikatan Alumi Mahasiswa Karo ini, Kota Medan didirikan oleh Guru Patimpus yang berasal dari dataran Tinggi Karo pada abad ke-16 lalu.
Karena itu, sebutnya, Pilkada 2020 merupakan kesempatan terbaik bagi tokoh Karo untuk ikut sebagai kontestan sebagai jalan menjadi pemimpin Kota Medan.
“Kapan lagi tokoh Karo punya kesempatan. Ini saat yang bagus, kami akan buktikan bahwa orang Karo mampu membangun dan membawa Kota Medan ke arah yang lebih baik” tegasnya.
Secara empiris, sambung Sya’ad yang juga merupakan Sekretaris Program Studi (Prodi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) ini, etnis Karo merupakan representasi dari orang-orang yang amanah, berintegritas, loyal serta berkompetensi.
Tak kalah pentingnya, bisa bergaul dan berbaur dengan semua elemen dan tingkatan di tengah masyarakat.
Adanya tokoh Karo sebagai pemimpin di Kota Medan, sambungnya, menjadi impian bagi masyarakat Karo secara keseluruhan. Saat ini dinilai paling tepat untuk mewujudkan impian tersebut.
“Karena itu, secara pribadi saya mengajak seluruh masyarakat Karo untuk bersatu agar impian besar itu menjadi nyata dan kita bisa bersatu membangun Kota Medan yang lebih baik bersama masyarakat dari etnis lain, serta hidup secara harmonis,” pesannya.
Namun dia mengingatkan, tokoh yang hendak maju itu sebaiknya mampu menarik dana atau investor agar berinvestasi ke Kota Medan. Tentu dengan pengawasan yang baik.
“Karena sisi ekonomi Kota Medan adalah salah satu yang harus paling diperhatikan. Dengan demikian, Medan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakatnya. Orang karo mampu melakukan itu, ini saatnya orang Karo tampil dan memimpin Kota Medan,” pungkas Sya’ad. (map/azw)
file/SUMUT POS
BERSANDAR: Kapal Motor Penyeberangan di Danau Toba bersandar di dermaga, belum lama ini.
BERSANDAR: Kapal Motor Penyeberangan di Danau Toba bersandar di dermaga, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik masukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, yang mendorong objek wisata Danau Toba menuju wisata halal Seluruh pemangku kepentingan diharap satu persepsi atas wacana ini.
“Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, siap mendorong implementasi wisata halal di Danau Toba. Masukan ini sangat positif dan harus dibantu semua stakeholder,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Hidayati menjawab Sumut Pos, Kamis (8/8).
Menurutnya, tanpa sinergitas dan komitmen bersama antara kepala daerah se-kawasan Danau Toba, pelaku wisata, pelaku usaha dan elemen masyarakat, tidak akan mungkin wacana wisata halal terealisasi.
Ia menilai, melalui wisata halal, destinasi Danau Toba semakin diminati para wisatawan mancanegara maupun domestik. “Hal pertama yang kita lakukan dalam mewujudkan wacana itu adalah dengan duduk bersama seluruh pemangku kepentingan. Kemudian menggalakkan program sadar wisata dan sosialisasi akan wisata halal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Juliski Simorangkir, setuju dengan wacana wisata halal. Apalagi, kata dia, pangsa pasar pengunjung Danau Toba selama ini didominasi pelancong asal Malaysia. “Melihat pangsa pasar pengunjung Danau Toba, kita harus siapkan sesuai selera pengunjung. Masjid untuk tempat ibadah muslim harus disediakan. Sehingga pengunjung nyaman dan betah,” katanya.
Pihaknya juga menekankan, perlunya semangat dan satu persepsi semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah setempat, dalam menyambut wisata halal pada destinasi Danau Toba. “Untuk kemajuan wisata, jangan setengah-setengah,” katanya.
Diakuinya, perhatian pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata saat ini terlihat serius. Khususnya Danau Toba sebagai destinasi prioritas, yakni satu dari 10 yang ditetapkan pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Bahkan pemerintah pusat kini tengah fokus membangun pariwisata Danau Toba dalam program super prioritas.
Karena itu, kata Juliski, program tersebut harus diikuti dengan upaya mengarahkan segala pembangunan, termasuk pengelolaan kawasan dan kelestarian lingkungan. “Segala perusahaan dan pihak yang menghasilkan limbah dan terindikasi mencemari Danau Toba, harus disingkirkan dari sana,” ujar politisi PKPI tersebut.
Menteri Sulit Temukan Makanan Halal dan Toilet
Sebelumnya, saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri ke kawasan Danau Toba, Menteri BUMN Rini Soemarno kepayahan menemukan makanan halal. Di tempat yang dikunjungi, kebanyakan cuma menyediakan penganan bagi warga atau pengunjung nonmuslim. Seperti, babi panggang karo atau sejenisnya.
Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ahmad Gani, menceritakan itu kepada sebelas anggota Komisi D DPRD Sumut, Bupati Dairi, Edy Keleng Are Berutu, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, serta pejabat lainnya yang datang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (8/8).
Tak cuma itu, di kawasan wisata Danau Toba juga cukup repot menemukan toilet umum. Padahal fasilitas itu sangat dibutuhkan wisatawan yang datang berkunjung. Tak cuma domestik tetapi juga mancanegara. “Itu yang dikatakan Ibu Menteri, dia susah menemukan makanan halal dan toilet. Seharusnya, itu menjadi perhatian serius bagi para kepala daerah dan pemerintah di sana, agar wisatawan merasa nyaman,” tutur Ahmad.
Terkelin dan Edy Keleng membenarkan kesulitan yang dialami Menteri Rini itu. Tak hanya dia, keluhan serupa juga pernah diungkapkan pejabat atau wisawatan lainnya. Mulai dari Padang Bulan hingga ke Karo, di sepanjang jalan mayoritas warung atau restoran babi panggang karo yang buka. Makanan khas minang atau penganan bagi wisatawan muslim sedikit sekali. “Nampaknya kita harus mengundang investor ke Berastagi atau daerah wisata lainnya di Karo untuk buka restoran Minang,” ujar Terkelin.
Edy Keleng menyadari kekurangan serupa. Pihaknya berjanji segera memikirkan adanya restoran yang menyediakan ragam makanan halal. Tak kalah penting juga toilet. (prn/bbs)
SEMANGAT
Ilham Fathoni dan Yuda Risky Irawan bersemangat usai PSMS unggul 2-1 atas tamunya PSGC di Stadion Teladan Medan, Kamis (8/8) sore. Ilham Fathoni menyumbang satu gol untuk kemenangan PSMS.
SEMANGAT
Ilham Fathoni dan Yuda Risky Irawan bersemangat usai PSMS unggul 2-1 atas tamunya PSGC di Stadion Teladan Medan, Kamis (8/8) sore. Ilham Fathoni menyumbang satu gol untuk kemenangan PSMS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan akhirnya naik ke puncak klasemen sementara Liga 2 Wilayah Barat. Hal itu terjadi setelah Ayam Kinantan mengalahkan PSGC dengan skor 2-1 di Stadion Teladan, Kamis (8/8).
Pada pertandingan ini, PSMS melakukan pergantian penjaga gawang. Guntur Pranata ditempatkan di bawah mistar menggantikan Choirun Nasirin Sama seperti sebelumnya, Ayam Kinantan gagal mengembangkan permainan di awal laga. Mereka kesulitan mengimbangi PSGC yang bermain cepat. Menit ke-8, tendangan pemain PSGC tipis di atas gawang PSMS.
Pada menit ke-11, penonton di Stadion Teladan tersentak setelah PSGC mencetak gol melalui Fabio Marko Kodati. Fabio berhasil memanfaatkan kesalahan pemain belakang PSMS.
Tersentak dengan gol tersebut, pemain PSMS meningkatkan serangan. Dua menit kemudian, Ilham Fathoni menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang Ciamis.
Setelah kedudukan imbang, permainan PSMS kembali menurun. Mereka kerap kali melakukan kesalahan sendiri. Meski begitu, Ayam Kinantan masih memiliki beberapa peluang seperti tendangan bebas Eki Fauzi ditepis kiper PSGC, Ali Barkah.
Ilham Fathoni berpeluang membawa PSMS unggul di menit ke-35, setelah lolos dari jebakan offside. Namun, bola terlebih dulu disergap Ali Barkah. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-1 tidak berubah.
Pada babak kedua, permainan PSMS tidaj berubah. Kondisi ini membuat arsitek PSMS Abdul Rahman Gurning melakukan pergantian. Natanael Siringo-ringo ditarik keluar digantikan Yudha Riski Irawan.
Masuknya Yudha membuat permainan PSMS lebih hidup. Dua menit di lapangan, Yudha memiliki peluang emas. Tapi tendannya masih bisa ditangkap kiper PSCS.
Yuda kembali memiliki peluang di menit ke-54. Sayang tendangannya masih bisa diblok kiper PSCS. Kiper PSCS memanhlg tampil luar bisa pada laga ini. Berkali-kali peluang PSMS digagalkannya.
Setelah menggempur pertahanan PSGC, PSMS akhirnya mencetak gol kemenangan pada menit ke-83 melalui sundulan Yuda Riski. Dia berhasil memanfaatkan umpan crosing Ilham Fathoni.
Gol tersebut membuat pemain PSMS semakin bersemangat. Mereka terus menggempur pertahanan tamu. Namun hingga pertandingan usai, tidak ada gol tambahan. PSMS menang 2-1.
Kemenangan ini membuat PSMS naik ke puncak klasemen sementara Wilayah Barat. Ayam Kinantan mengoleksi 20 angka dari 10 laga. Keberhasilan PSMS ke puncak juga berkat hasil Persiraja yang kalah dari tuan rumah PSCS Cilacap dengan skor 2-3.
Pelatih PSMS Abdul Rahman Gurning bersyukur dengan kemenangan ini. Maski dia mengakui babak pertama timnya bermain tidak sesuai harapan. “Babak pertama pemain tegang dan grogi, akibatnya mereka sering melakukan kesalahan sendiri,” ujarnya.
Keputusannya memasukkan Yuda Riski di awal babak kedua, juga karena Natanael Siringo-ringo tidak bisa berkembang. “Natanael tidak berkembang, karena dikawal ketat oleh lawan. Makanya kita masukan Yuda dan dia menjadi penyelamat,” tambahnya.
Gurning berharap hasil ini bisa menjadi modal berharga saat berangkat ke Aceh nanti. “Semoga permainan kita meningkat saat melawan Persiraja nanti,” tandasnya.
Sedangkan Asisten Pelatih PSGC Ayi Daud tetap mengapresiasi pemainnya meski kalah dari PSMS. “Pemain kita sudah berjuang dan mampu mengimbangi PSMS. Mereka tidak takut dengan posisi PSMS di papan atas. Selamat kepada PSMS,” ucapnya singkat. (dek)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Investasi proyek tol dalam kota di ibukota Provinsi Sumatera Utara, sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Infrastruktur prestisius yang berpusat di Kota Medan tersebut akan dicanangkan pekan depan.
“TIDAK mungkin mau saya canangkan jika belum mendapat izin menteri. Izinnya sudah. Insyaallah 15 Agustus akan kita canangkan,” ujar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (8/8).
Sebelumnya dalam sesi temu pers usai rakor, Gubsu Edy yang ditanya ihwal progres jalan tol dalam kota menerangkan, pencanangan berbeda dengan groundbreaking. Nah pada 15 Agustus nanti, ia akan memaparkan proyek dimaksud dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait. “Saya akan presentasikan beserta video dan gambarnya. Apa manfaat kehadiran infrastruktur ini. Beda dia dengan groundbreaking,” ungkapnya.
Edy memastikan tol dalam kota yang akan dibangun 2020 mendatang sudah melewati kajian selama berbulan-bulan. Dipastikan pembangunan tol itu juga tidak akan menimbulkan masalah baru. “Sudah berbulan-bulan kita pelajari itu semua. Nanti akan saya paparkan dengan jelas. Saya juga sengaja mengundang ilmuwan dari Bandung untuk membahas (manfaat proyek) ini. Sudah ada aturan-aturan ilmiah di dalamnya,” kata mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB tersebut.
Kata Edy, awal kajian atas proyek tol dalam kota tersebut ada dua cara. Pertama, dibangun lewat jalur darat yang notebene sudah padat penduduk. Kedua, dipilih lewat jalur free (bebas) yakni melalui daerah aliran sungai (DAS). “Ini (jalur darat) tidak diambil karena akan memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga diambil melalui jalur DAS. Keputusan ini diambil sudah lewat kajian ahli-ahlinya. Bukan hanya asal oke saja,” katanya.
Proyek dengan investasi triliunan rupiah tersebut, sambung Gubsu, juga bertujuan mengatasi kemacetan arus kendaraan di jalan raya Kota Medan. Karena berdasarkan kajian, jika tidak ada alternatif jalan baru di ibukota provinsi Sumut tersebut, kemacetan lalu-lintas akan bertambah parah. “Kalau tidak dibangun sekarang, di masa mendatang kita tidak bisa jalan lagi. Jadi itu memang harus dilakukan. Untuk lingkungannya juga sangat diperhatikan,” katanya.
Seperti diketahui, proyek tol dalam kota sebelumnya disepakati melalui penandatanganan kerja sama (MoU) antara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, dengan Dirut PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Tito Sulistio dan Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto, di Kantor Gubsu pada Maret 2019 lalu.
Tol yang direncanakan dilengkapi fasilitas roda dua itu akan dibangun sepanjang 30,97 kilometer. Pembangunan tol akan memakan dana Rp7 triliun. Totalnya ada tiga seksi yang akan dibangun. Seksi I Helvetia – Titikuning sepanjang 14,28 kilometer. Seksi II Titikuning – Pulobrayan sepanjang 12,44 kilometer. Dan seksi III Titikuning – Amplas sepanjang 4,25 kilometer.
Komisi IV: Koordinasi dengan Pusat
Berbeda dengan pengakuan Gubsu Edy Rahmayadi, anggota Komisi IV DPRD Medan, Salman Alfarisi menyebutkan, pembangunan tol dalam kota di Kota Medan masih terkendala masalah izin dari pihak kementerian PUPR. Karena itu, proyek tersebut harus ditunda.
“Penundaan itu merupakan bentuk lambatnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Harusnya Pemprov Sumut dan Pemko Medan berkoordinasi dengan lebih baik, bagaimana caranya agar permohonan ke pusat itu bisa lebih cepat disetujui,” ucap Salman kepada Sumut Pos, Kamis (8/8).
Selain itu, kata Salman, harusnya izin diurus terlebih dahulu, sebelum memastikan jadwal pembangunan tol dalam kota Medan. “Ini izin belum ada, tapi sudah tentukan target kapan mau dibangun,” sindirnya.
Pengamat tata kota, Rafriandi, menyebutkan kurangnya koordinasi memang menjadi bukti lambatnya proses keluarnya izin. “Entah memang pemerintah daerah kita yang tidak punya akses langsung ke pusat atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Intinya koordinasi,” katanya.
Tentang manfaat tol dalam Kota Medan, menurut Rafriandi, tidak serta merta dapat membantu pengurangan macet di Kota Medan. “Makanya lagi-lagi dibilang, harus dengan kajian yang matang. Tak mudah membangun jalan tol bila mengikuti sepanjang aliran sungai. Banyak hal yang harus diperhatikan. Bukan soal izin saja, tapi juga masalah sosial seperti masyarakat yang ada di kawasan daerah aliran sungai. Ini penting untuk dikaji lagi,” tutupnya.
Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya mengatakan, progres pembangunan infrastruktur ini akan diawali dengan peluncuran program tol pada 28 Juli 2019. Pembangunannya direncanakan dimulai pada Februari 2020. Alasannya, masih menunggu persiapan yang matang. Terutama masalah pembebasan lahan dan relokasi warga di pinggir aliran sungai Deli. (prn/map)
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
KONSULTASI: Komisi D DPRD Sumut dan sejumlah bupati di Sumut usai konsultasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (8/8).
KONSULTASI: Komisi D DPRD Sumut dan sejumlah bupati di Sumut usai konsultasi dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (8/8). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
Harapan agar dibangunnya jalan tol Medan-Berastagi sebagai solusi mengatasi kemacetan yang kerap terjadi, akhirnya kandas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tak cuma jalan tol, Kementerian PUPR juga menolak rencana pembangunan jalan layang Medan-Berastagi yang diusulkan Komisi D DPRD Sumut dan Bupati Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.
Sebagai penggantinya, pemerintah pusat hanya melakukan pemeliharaan dan pelebaran serta kantilever Bandarbaru dengan biaya Rp80 miliar tahun 2020 mendatang.
Kementerian PUPR berdalih, ada dua alasan pokok pembangunan jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi tidak dapat dilakukan. Pertama, luasnya hutan lindung yang dilalui. Pengurusan izinnya sangat rumit. Kedua, terdapat pipa tua yang mengalirkan cadangan kota Medan yang masih berfungsi.
Fakta tersebut terungkap pada pertemuan antara Komisi D DPRD Sumatera Utara dengan pihak kementerian yang diwakili staf ahli bidang keterpaduan pembangunan, Ahmad Gani, beserta jajarannya, Kamis (8/8).
Pertemuan yang turut dihadiri Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Bupati Dairi, Edy Keleng Ate Berutu, Kepala Dinas PU Pakpak Bharat
dan sebagainya itu berlangsung di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Gani yang didampingi Kepala Balai Jalan Wilayah Sumatera Utara, Selamat Simanjuntak. Menurut Gani, sebagaimana di Sumatera Barat, dibutuhkan waktu yang panjang untuk merealisasikan pembangunan jalan tol. Yakni enam hingga tujuh tahun. Sementara Selamat menambahkan, sebagai pengganti akan dibangun kantilever Bandarbaru. “Sebesar Rp80 miliar dana dipersiapkan tahun 2020 untuk pembangunan kantilever Bandarbaru,” ungkap Selamat.
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menyebutkan, pertemuan dengan Kementerian PUPR sudah yang kesekiankalinya terkait permintaan pembangunan jalan tol. Menurutnya, pembangunan jalan tol Medan-Berastagi secara ekonomi akan sangat signifikan guna peningkatan berbagai produk pertanian (buah, sayur dan CPO) yang dihasilkan dari berbagai kabupaten; Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat dan bahkan dari Aceh, sangat tergantung pada kualitas jalan Medan Berastagi. Selain itu untuk pengembangan kawasan wisata strategis Danau Toba akan lebih cepat dengan dibangunnya jalan tol Medan – Berastagi.
Atas penolakan itu, Komisi D DPRD Sumut dan para bupati kemudian mengadukan penolakan tersebut dalam rapat dengar pendapat umum atau konsultasi dengan Komisi V DPR RI. Hadir anggota Komisi V dari daerah pemilihan Sumatera Utara; Anton Sihombing (Golkar) dan Sahat Silaban (Nasdem).
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi D DPRD Provsu Sutrisno Pangaribuan mengaku kecewa. Menurut Sutrisno, pembangunan jalan tol Medan-Berastagi ini sudah lama diusulkan dan digagas oleh ICK (Ikatan cendekiawan Karo) Budi Derita Sinulingga. Dimana sesuai hasil studinya, pembangunan jalan tol ini menelan biaya Rp400-500 miliar. “Ini kami minta, agar Komisi V DPR RI yang memiliki kuasa dan kewenangan agar mendesak Kementerian PUPR merealisasikan pembangunan jalan tol ini. Kami berharap melalui Komisi V DPR RI bisa memfasilitasinya,” harap Sutrisno.
“Sebenarnya kami kecewa, jalan tol dan jalan layang Medan-Berastagi digagalkan oleh Kementerian PUPR dan BPPJN II Medan. Kami tidak mengerti apa alasan mereka tidak merespon, padahal jalan ini sangat mendesak untuk direalisasikan yang sebelumnya telah diusulkan Bupati Karo,” kesalnya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi D DPRD Provsu Layari Sinukaban. Dia meminta Komisi V DPR RI melakukan tindakan atas kurangnya perhatian pemerintah pusat ke Kabupaten Karo. Padahal lanjut Layari, sejarah perjuangan Kabupaten Karo sangat diperhitungkan. “Bukti nyata di Indonesia, Karo menjadi salah satu kabupaten nomor dua yang memiliki makam pahlawan setelah Surabaya. Melihat sejarah ini, sampai sekarang pemerintah pusat belum memperhatikan pembangunan di Karo, termasuk membangun jalan tol Medan-Berastagi.
“Karo seolah-olah dianaktirikan pembangunannya, padahal wajar Kabupaten Karo dibenahi sebab akses jalan ini pintu gerbang bagi beberapa kabupaten dan provinsi lain khususnya gerbang KSPN Danau Toba,” cetusnya.
Dipaparkan Layari, pembangunan jalan tol Medan-Berastagi bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Karo saja. Tapi juga untuk kepentingan warga lain, baik Kabupaten Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Tobasa, Taput, dan Kabupaten Aceh Tenggara. “Ini yang perlu kita sikapi,” tegasnya.
Menyahuti desakan itu, Komisi V DPR RI Anton Sihombing berjanji akan memprioritaskan dan memperjuangkan pembangunan jalan tol tersebut. Anton juga mengaku heran dengan penolakan pembangunan jalan tol tersebut. “Tidak etis Jalan tol Medan-Berastagi digagalkan tanpa memikirkan dampaknya pada masyarakat luas. Untuk itu saya akan perjuangkan dengan cara menunda pembangunan beberapa jalan nasional di Sumut, dan mengalihkan anggaran ke pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Ini akan kita tekankan kepada Kementerian PUPR nantinya agar jangan ada alasan kurang dana,” tegasnya
Dia meminta fokus dulu ke jalan Medan-Berastagi, dan tidak ada alasan pemerintah pusat tidak membangun jalan tersebut. Sebab jalan ini, saja sudah kewalahan menampung para wisatawan, belum lagi yang lainnya. “Untuk itu segera akan saya cek kedinas terkait, agar rapat dengar pendapat kita ini tidak sia sia, dan menjadi atensi perhatian saya dan keputusan kami komisi V akan memperjuangkan jalan tol Medan – berastagi dan jalan lingkar luar kawasan Danau Toba. Ini PR (Pekerjaan rumah) kami,”. pungkasnya.
Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresiasi kebijakan Komisi V DPR RI yang bersedia memperjuangkan dan memprioritaskan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. “Terimakasih jika memang komisi V DPR RI Anton Sihombing dalam waktu dekat ini akan memanggil Kementerian PUPR, untuk mendisposisikan penundaan sebagian pembangunan jalan nasional, dan anggarannya dialihkan ke jalan Medan berastagi,” katanya. (deo)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Uni Palma milik terdakwa Husin (41) termasuk dalam pengawasan kantor Pajak. Perusahaan terdakwa terindikasi melakukan transaksi yang tidak sebenarnya, sehingga berpotensi merugikan pemasukan negara.
Hal itu disampaikan saksi ahli Haris Budiman Perangin-angin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam sidang pengemplangan pajak senilai Rp107 miliar. Sidang digelar di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (8/8).
“Perusahaan terdakwa tidak memiliki perusahaan dan karyawan yang lazim untuk melakukan transaksi mencapai miliaran rupiah,” kata Haris.
Atas indikasi itu, Direktorat Pajak menugasi Nirmansyah selaku account refresentatif (AS), melakukan pengawasan terhadap perusahaan mitra perusahaan terdakwa Husin, seperti PT Virora dan Sawitri.
Ternyata, transaksi terhadap kedua perusahaan tersebut tidak benar dan pelakunya sudah ada yang dihukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta tahun 2018.
Ditanya soal potensi kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi perusahaan terdakwa Husin, saksi menyebutkan Rp107 miliar. Transaksi yang dilakukan terdakwa Husin berupa pembelian dan penjualan CPO dari 9 perusahaan besar di Jakarta dan Medan sejak 2011 hingga 2013.
Namun, transaksi yang dilakukan terdakwa tidak sebenarnya dan diduga dengan cara menukangi faktur pajak. Sehingga bisa dikreditkan.
“Penerbitan faktur pajak hanya berdasarkan kepercayaan kepada wajib pajak saja. Tapi prakteknya, wajib pajak cenderung menyalahgunakan kepercayaan negara itu,” tandasnya. Sebelum menutup sidang, Hakim Ketua Erintuah Damanik mengingatkan JPU untuk mempercepat proses persidangan terdakwa Husin. Mengingat, masa penahanan terdakwa akan berakhir 30 September mendatang dan tidak dapat diperpanjang lagi.
“Kami akan segera menuntaskan perkara terdakwa Husin, sebelum berakhirnya masa penahanan terdakwa yang mulia,” jawab JPU Hendrik Sipahutar.
Sebelumnya dalam dakwaan, JPU T Adlina dan Hendrik Sipahutar menjerat terdakwa dengan Pasal 39 A huruf (a) juncto Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
Modusnya, kata JPU, terdakwa mendirikan perusahaan PT Uni Palma yang berkedudukan di rumah Sutarmanto, Jalan Karya Budi No 40 C Medan Johor.
Husin yang semula tidak punya pekerjaan, menyuntik saham fiktif di perusahaannya senilai Rp200 juta. Sedangkan Sutarmanto sebagai Komisaris PT Uni Palma, senilai Rp50 juta.
Dua tahun berjalan, PT Uni Palma melakukan transaksi pemasukan dan pengeluaran kepada 9 perusahaan besar di Jakarta, seperti PT Tangguh Jagad Nusantara, PT Bion Sejahtera, PT Agro Sejahtera Mandiri, PT Bhumi Damai Sejahtera dan PT Agro Karya Gemilang.
Kemudian, PT Bumi Jaya Mas, PT Graha Loka Jaya Mas, PT Virora Cipta Indonesia, PT Virora Cipta Indonesia dan PT Sawitri Era Plasmasindo. Nilai transaksi mencapai Rp230 miliar.
Akan tetapi, pemasukan ke kas negara kecil, karena terdakwa telah mengkreditkan pajak pemasukan.
Selain transaksi kepada 9 perusahaan yang diduga fiktif tersebut, terdakwa Husin melakukan transaksi kepada PT Buana Raya (Kok An Arun) dan PT Liga Sawit Indonesia.
Disini menerbitkan faktur pajak pengeluaran dalam kurun waktu Januari 2011 sampai Juni 2013, yang dibuat seolah-olah ada penjualan CPO senilai Rp118.652.823.272.
Kemudian, faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Uni Palma tersebut, digunakan sebagai pajak masukan yang bisa dikreditkan untuk keuntungan Kok An Harun, selaku direktur CV Buana Raya dan PT Liega Sawit Indonesia.
Sehingga, bisa merugikan negara dalam pemasukan atau penerimaan pajak. Sedangkan transaksi terdakwa Husin kepada 9 perusahaan di Jakarta sebesar Rp107.914.286.966, telah digunakan terdakwa Husin dan saksi Sutarmanto sebagai pajak masukan dan telah dikreditkan sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT masa PPN PT Uni Palma.(man/ala)
AGUSMAN/SUMUT POS
PERSIDANGAN: Dua terdakwa kasus kredit macet Bank BRI Katamso, menjalani persidangan, Kamis (8/8).
PERSIDANGAN: Dua terdakwa kasus kredit macet Bank BRI Katamso, menjalani persidangan, Kamis (8/8). AGUSMAN/SUMUT POS
Jaksa menuntut Anton Suhartanta selaku pimpanan cabang (Pincab) dan Oktavia Situmorang selaku karyawan BRI Katamso, masing-masing selama 5 tahun penjara. Selain itu, keduanya juga didenda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Kedua terdakwa dinyatakan melakukan korupsi kredit macet BRI KCP Katamso.
Sidang digelar di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (8/8). Dalam sidang beragenda pembelaan (pledoi) ini, Oktavia mengaku bukan hanya dirinya yang mengecek agunan Deandls Mual Asri.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa saat melakukan kredit modal kerja pada Juli 2008, dirinya masih berstatus training/percobaan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas ke lapangan selalu didampingi oleh pimpinan.
“Yang tanggungjawab ini seharusnya adalah Anton Suhartanta sebagai pemutus kredit dan sebagai Pincapem. Selain itu, merupakan tanggungjawab dari nasabah pemohon kredit modal kerja yang benar-benar menikmati uang kredit,” tegasnya.
Oktavia juga membantah bahwa dirinya telah bersengkongkol melakukan kredit fiktif. Karena faktanya nasabah memang benar mendapatkan uang.
“Kredit ini bukan kredit fiktif seperti yang dituduhkan jaksa sebelumnya, karena nasabah benar-benar terima uang. Karena persyaratan kredit lengkap dan tidak ada rekayasa berkas, jadi jelas agunan ada dan bagian marketing serta pimpinan benar-benar melakukan pengecekan ke lapangan dan ada analisis kredit. Hal ini sesuai fakta dalam persidangan,” pungkas Oktavia.
Dalam dakwaan jaksa, kasus ini berawal pada Juli dan Agustus 2009 saat terdakwa Anton menerima permohonan kredit dari CV Deandls Mual Asri, CV Finance SS dan UD Grace Panglima Denai.
Keseluruhan perusahaan ini menggunakan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Deandls Sijabat.
Singkat cerita, pada 27 Agustus 2009 pinjaman disetujui sebesar Rp500.000.000. Pada periode sejak tanggal 26 Oktober 2009- 29 Oktober 2010, terdapat pengembalian pokok pinjaman Rp62.000.000.
Setelah itu, CV Deandls Mual Asri, CV Finance SS dan UD Grace Panglima Denai tidak ada lagi melakukan pengembalian pokok pinjaman sehingga kredit tersebut macet.
Ketiga bangunan itu kemudian dilelang. Ketiga bangunan kemudian laku masing-masing Rp275.500.000, dengan pemenang lelang Sugianto.
Ternyata ketiga ruko yang dinilai oleh Oktavia adalah tanah dengan SHM Nomor 689, 693 dan 694. Bukan tanah dan bangunan yang tercantum dalam SHM yang diajukan pada saat permohonan kredit.(man/ala)
