ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
BERSIHKAN: Para Forkipinca Kecamatan Babalan membersihkan rumput di Makam Pahlawan Pangkalan Brandan.
BERSIHKAN: Para Forkipinca Kecamatan Babalan membersihkan rumput di Makam Pahlawan Pangkalan Brandan. ILYAS EFFENDY/SUMUT POS
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memaknai peringatan HUT ke-74 RI, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopinca) Babalan melaksanakan gotong royong di Makam Pahlawan di Jalinsum Medan-Brandan Jumat (9/8).
Adapun yang menjadi peserta gotong royong tersebut, Kapolsek Pangkalan Brandan, Iptu Danial Saragih, beserta anggotanya, Camat Babalan Yafizham Parinduri beserta staf dan seluruh ASN, para Lurah, Dinas dan seluruh unsur panitia HUT ke-74 RI. Camat Babalan Yafizham Parinduri, S.Sos di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan gotong royong membersihkan makam pahlawan Pangkalan Brandan, dalam rangka menyongsong peringatan HUT RI.
“Lebih dari itu adalah sebagai ungkapan rasa terimakasih warga Pangkalan Brandan kepada para pendahulu yang telah berjasa dan ikut berjuang dahulunya dalam masa perjuangan.” kata Yafizham.
Camat Babalan juga menambahkan, bahwa para pahlawan telah mengorbankan seluruh harta benda, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan.
“Karena itu tidaklah salah kalau kita warga menjadi korban tenaga untuk membersihkan makam para pahlawan, dan menaburkan bunga sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kita kepada para pahlawan,” pungkasnya. (yas/han)
BATARA/SUMUT POS
EKSEKUSI: Warga Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin saat menolak eksekusi lahan pembangunan Bendungan DI oleh Pengadilan Negeri Lubukpaka.m
EKSEKUSI: Warga Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin saat menolak eksekusi lahan pembangunan Bendungan DI oleh Pengadilan Negeri Lubukpakam. BATARA/SUMUT POS
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Adanya penolakan dari pemilik lahan, Pengadilan Negeri (PN) gagal melakukan eksekusi terhadap lahan rencana pembangunan Proyek Bendungan
Daerah Irigasi (DI) Serdang di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Jumat (9/9). Padahal, pihak PN Lubukpakam sudah hadir di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Tim yang dipimpin Panitra PN Lubukpakam, Josen serta dari pihak Kementerian PUPR dan puluhan personel Satpol PP Deliserdang.
Seorang juru sita, PN Lubukpakam langsung membacakan surat eksekusi terhadap lahan milik Harta Susanto dan Halim.
Usai membacakan salinan eksekusi itu, PN Lubukpakam mendapat perlawanan dari warga serta pemilik dan dibantu tim kuasa hukum Arpani SH dan Rohdalahi Subhi Purba SH, MH.
Arpani mengatakan, pihaknya menolak dan tidak terima amar putusan proses eksekusi yang di keluarkan Ketua PN Lubukpakam no.11/eksekusi tahun 2019, karena masih adanya proses gugatan termohon eksekusi, dan eksekusi terkesan di paksakan.
“Kami menolak eksekusi ini , kalian PN Lubukpakam hanya membawa petugas dari Pemkab Deliserdang (Satpol PP) yang tidak ada kepentingan tanpa ada petugas keamanan polisi dan TNI. Biar kalian tau, kami bukan penggarap dan bukan ada bangunan yang menyalahi aturan. Jadi yang tidak berkepentingan harap keluar dari tanah kami, dan kalian jangan coba coba masuk ke tanah kami karena akan kami tuntut sesuai hukum yang berlaku “ tegas Arfani .
Ratusan warga yang berada di lahan mereka langsung berteriak mengusir petugas satpol PP yang dianggap kehadirannya salah alamat.
Sementara itu, ketua Panitera PN Lubukpakam, Josen yang juga selaku Korlap yang memimpin eksekusi tetap bersikeras untuk tetap melakukan eksekusi. Namun karena massa yang menolak eksekusi mencapai 200 orang, akhirnya pihak PN Lubukpakam mundur.
Bahkan alat berat yang rencananya akan masuk ke lokasi lahan yang akan dieksekusi, batal diturunkan
Menurut Josen, eksekusi terpaksa di tunda “Penundaan eksekusi lahan untuk proyek bendungan DI Serdang ini sampai waktu yang tidak kita tentukan atau suasana kondusip,”kata Jeson.
Ia juga mengatakan, eksekusi dilakukan karena ada dasarnya, yaitu penitipan konsinyasi.
“Konsinasi sudah dititipkan dan sudah diterima pihak penitipan konsinyasi itu, nah dasar kami menjalankan eksekusi ini penetapan dari pak Ketua PN dengan NO.11 eksekusi 2019 junto 1, konsinyasi 2019.”jelas Josen .
Usai dibatalkannya proses eksekusi, pihak pengacara warga berencana akan menanyakan apakah sudah ada izin dari Bupati Deliserdang. Sebab kehadiran Pol PP di lahan yang akan dieksekusi PN Lubukpakam dianggap tidak sesuai dengan tupoksinya selaku penegak Perda.
Selain itu, proses hukum dugaan pemalsuan tanda tangan milik warga yang menjadi penyebab Pihak PUPR melakukan konsinyasi ganti rugi, Sabtu (10/8) akan dilakukan pemeriksaan di Polres Delieerdang. (btr/han)
AGUSMAN/SUMUT POS
DIVONIS: Delapan terdakwa korupsi RKB SDN 078441 Kab Nias, menjalani sidang vonis di ruang Kartika PN Medan, Jumat (9/8).
DIVONIS: Delapan terdakwa korupsi RKB SDN 078441 Kab Nias, menjalani sidang vonis di ruang Kartika PN Medan, Jumat (9/8). AGUSMAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 8 terdakwa korupsi berjamaah pada pembangunan ruang kelas baru (RKB) di Sekolah Dasar Negeri 078441 Ladea Orahua di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, divonis berbeda oleh majelis hakim tindak pidana korupsi yang bersidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (9/8).
Kedelapan terdakwa masing-masing, Bazaro Ndraha alias Ama Nita selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 078441 Ladea Orahua sekaligus sebagai Penanggungjawab Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), Kolmes Martinus Laoli alias Ama Ezra selaku Penanggungjawab P2S, Derman Eddy Emmanuel Laoli alias Derman selaku Ketua P2S, Junison Gulo alias Ama Coyan selaku Sekretaris P2S dan Monifao Telaumbanua alias Ama Anton selaku Bendahara P2S.
Kemudian, Misrin Lawolo alias Ama Rizky selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan Kab Nias Tahun Anggaran 2016, Yesaya Gulo alias Ama Defi selaku Unsur Komite Sekolah Dasar Negeri Nomor 078441 Ladea Orahua, dan Idarman Jaya Ziliwu alias Darman selaku Tenaga Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2016 (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah).
“Mengadili, menghukum terdakwa Bazaro Ndraha alias Ama Nita, Kolmes Martinus Laoli alias Ama Ezra, Derman Eddy Emmanuel Laoli alias Derman, Junison Gulo alias Ama Coyan dan Misrin Lawolo alias Ama Rizky masing-masing selama 4 tahun,”ujar majelis hakim yang diketuai Mian Munthe.
“Serta untuk tiga terdakwa lainnya Monifao Telaumbanua alias Ama Anton, Yesaya Gulo alias Ama Defi dan Idarman Jaya Ziliwu alias Darman dihukum masing-masing selama 3 tahun,” sambungnya.
Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. “Sedangkan hal yang meringankan, kedelapan terdakwa berlaku sopan selama di persidangan serta kedelapan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak,” kata Mian.
Selain pidana penjara, hakim juga menghukum para terdakwa masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.
“Untuk para terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara. Terdakwa Bazaro Ndraha alias Ama Nita Rp20 juta subsider 4 bulan, Kolmes Martinus Laoli alias Ama Ezra Rp185 juta subsider 6 bulan, Derman Eddy Emmanuel Laoli alias Derman Rp5 juta subsider 2 bulan, Junison Gulo alias Ama Coyan Rp1 juta subsider 1 bulan, Monifao Telaumbanua alias Ama Anton Rp8 juta subsider 3 bulan, Misrin Lawolo alias Ama Rizky Rp33 juta subsider 4 bulan, Yesaya Gulo alias Ama Defi Rp21 juta subsider 4 bulan dan Idarman Jaya Ziliwu alias Darman Rp6,8 juta subsider 3 bulan kurungan,” urai Mian Munte.
Hakim menilai, perbuatan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana.
Untuk diketahui, hukuman para terdakwa lebih ringan beberapa tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hopplen Sinaga yang dibacakan pada sidang dua pekan lalu.
Menanggapi putusan tersebut, baik jaksa maupun kedelapan terdakwa sama-sama menyatakan pikir-pikir. (man/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih bimbang dalam menentukan arah koalisi di Pilkada Medan 2020. Karenanya, sebelum menentukan arah koalisi, ketiga partain
politik ini akan membuka penjaringan bakal calon yang akan diusung.
Partai Demokrat mengaku tengah bersiap untuk membuka penjaringan pada September atau Oktober mendatang. “Kami sedang bersiap-siap untuk itu, anatara September atau Oktober nanti,” kata Plt Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain kepada Sumut Pos, Jumat (9/8).
Meski begitu, sebutnya, Demokrat masih berharap, setidaknya bisa mengusung kadernya untuk maju dalam pencalonan pada Pilkada Medan 2020. Setidaknya, mereka masih membidik kursi nomor dua (wakil wali kota) di Pemerintahan Kota Medan. “Tapi kan politik itu dinamis, tidak ada harga mati. Itu harapan kita. Kalau tidak terwujud dan ternyata ada sosok lain yang kita anggap mampu dan pantas untuk kita usung, kenapa tidak? Selama kita satu visi dan misi untuk membangun Kota Medan ini,” ujarnya.
Terkait partai yang akan dijadikan teman koalisi, Herri mengaku, belum ada arah pasti. “Itu fleksibel. Maka kita lihatlah nanti, kalau sudah selesai penjaringan mungkin akan bisa lebih terjawab ke mana arah koalisinya. Kalau sekarang, rasanya masih terlalu cepat,” pungkasnya.
Begitu pun dengan Hanura, mereka memastikan akam turut membuka penjaringan pada Pilkada Medan 2020. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan penjaringan bakal calon kepala daerah itu akan dimulai. “Bisa jadi juga Oktober, tapi belum ada kepastian. Infonya yang jelas, memang kita akan buka penjaringan,” kata Sekretaris DPD Hanura Sumut, Edison Sianturi kepada Sumut Pos, Jumat (9/8).
Begitu pun dengan arah koalisi, hingga saat ini mereka belum menentukan ke arah mana akan berkoalisi pada Pilkada Medan. “Membaca arah koalisi itu tidak bisa berpatokan pada pusat. Apa yang terjadi di pusat, belum tentu terjadi di daerah. Maka semua itu masih teka-teki, kita lihat saja nanti dengan siapa kita akan bersama maju pada Pilwako Medan. Yang pasti untuk saat ini, kalau bicara koalisi, masih terlalu cepat,” tuturnya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru saja merasakan ketatnya persaingan Pemilu 2019, juga akan membuka penjaringan. Namun sama seperti Hanura, belum ada kepastian waktu untuk membuka penjaringan itu. “Rencananya begitu, tapi untuk waktunya masih dibicarakan,” ucap Ketua DPC PSI Kota Medan, Fahri kepada Sumut Pos, Jumat (9/8).
Fahri menyebutkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah nama untuk maju di Pilkada Kota Medan, termasuk Bobby Nasution. “Ada beberapa nama yang kita usulkan untuk maju, nama Bobby Nasution masuk kedalamnya dan nama-nama lainnya. Keinginan untuk kader kami sendiri pun ada, tapi kan semua masih dalam pertimbangan,” jelasnya.
PSI yang berhasil memperoleh 2 kursi di DPRD Medan pada Pemilu 2019 lalu juga mengakui, pihaknya harus berkoalisi terlebih dahulu untuk bisa maju di Pilkada Medan tahun depan. Namun, PSI yang kerap kali disebut sebagai ‘sahabat sejati’ PDIP dalam kontes politik justru belum menetapkan arah koalisinya di Pilkada Medan 2020.
“Untuk nama-nama partai yang bakal dijadikan koalisi kita belum tahu, PDIP dan partai lainnya semua tidak tertutup kemungkinan. Intinya, kami akan berkoalisi dengan partai-partai yang punya idealisme yang sama dengan PSI, yaitu yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalis dan yang menolak keras adanya intoleransi di Indonesia,” tutupnya. (map)
DUO PRANCIS
Duo punggawa Timnas Prancis, Paul Pogba dan Oliver Giroud bakal bentrok di pekan perdana Liga Inggris musim ini di Stadion Old Trafford saat Manchester United menjamu Chelsea, Minggu (11/8).
DUO PRANCIS
Duo punggawa Timnas Prancis, Paul Pogba dan Oliver Giroud bakal bentrok di pekan perdana Liga Inggris musim ini di Stadion Old Trafford saat Manchester United menjamu Chelsea, Minggu (11/8).
MANCHESTER, SUMUTPOS.CO – Pekan perdana English Premier League langsung tersaji laga bigmatch, antara Manchester United (MU) kontra Chelsea di Old Trafford, Minggu (11/8) malam WIB. Ini merupakan kali pertama MU menyambut Chelsea di kandang sendiri untuk laga pembuka di liga, sejak musim 1958/1959 silam. Kala itu, Setan Merah menang telak 5-2, berkat bantuan hattrick Sir Bobby Charlton. Akankah sejarah itu berulang?
Menyambut laga ini, United boleh percaya diri, mengingat mereka meraih hasil sempurna di pramusimn
Apalagi, The Red Devils memenangkan 2 dari 13 pertemuan terakhir dengan Chelsea di Premier League, bahkan mereka tidak terakalahkan di 6 laga kandang melawan rivalnya itu, di kompetisi kasta teratas Inggris.
Gelandang United, Juan Mata optimistis, bisa meraih poin penuh di depan 76.000 penonton yang bakal memenuhi stadion. “Ini akan jadi hal sempurna untuk memulai musim, setelah mendapatkan pramusim yang bagus. Dengan semua pemain siap dan tidak ada yang cedera, dan kemudian memenangkan partai pertama musim ini melawan Chelsea di kandang sendiri,” tutur Mata di laman resmi klub.
“Jika kami bisa memenangkan laga ini, itu akan jadi awalan sempurna. Dan fans akan bisa merasakan kegembiraan menyambut musim baru,” imbuhnya.
Sementara itu, Chelsea tidak pernah kalah ketika memulai musim Premier League. The Blues mencatatkan 8 kemenangan dan 3 hasil imbang dari 11 pertandingan. Mengenai pertandingan tersebut, bek Chelsea, Andreas Christensen mengatakan, mereka bakal menjalani awal musim dengan baik. “Kami akan menjalani liga dengan perasaan yang bagus.
Kami ingin berada di tempat semestinya. Kami akan siap. Pramusim itu memang selalu berat. Kami sendiri sudah melewati sejumlah laga sulit, dan besok akan menjadi ujian bagus buat kami,” ungkap Christensen, seperti dilansir laman resmi klub.
“Ini akan sulit. Kami masih butuh latihan, namun kami punya waktu untuk mempersiapkan diri. Ini akan sangat sulit, terutama bermain tandang. Namun saya yakin, kami akan siap,” sergahnya.
Ini menjadi pertemuan pertama antara United dan Chelsea di pekan perdana Premier League, sejak musim 2004/2005. Waktu itu adalah kali pertama Jose Mourinho menukangi Chelsea di Stamford Bridge, dan mereka sukses menang 1-0 berkat gol Eidur Gudjohnsen. Di akhir musim, The Blues sukses meraih gelar juara.
Perlu diketahui, United hanya meraih 7 poin dari 10 pertandingan melawan tim 6 besar di Premier League musim lalu. Setan Merah jadi tim yang paling sedikit meraih poin di kalangan tim 6 besar, bersama Tottenham Hotspur (7 poin).
United juga menderita kekalahan terbanyak (18 kali) dan kebobolan terbanyak (71 gol) di Premier League, saat melawan Chelsea, ketimbang saat bertemu tim lain.
Namun United (18 kali) dan Chelsea (17 kali) memenangkan lebih banyak partai pembuka di akhir pekan, ketimbang tim lainnya di Premier League.
Ketika memulai musim di kandang sendiri, United baru kalah sekali dari 26 pertandingan terakhirnya. Kekalahan hanya terjadi musim 2014/2015 ketika dipermalukan Swansea City. (glc/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ditargetkan, tahun 2020 Danau Toba menjelma menjadi destinasi wisata berkelas yang wajib dikunjungi wisatawan, khususnya dari mancanegara. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan terus melakukan promosi besar-besaran terhadap objek wisata yang ada di sana.
Hal itu diungkapkan Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)n
Valerina Novita Daniel, pada acara Multistakholder Meeting Pariwisata Berkelanjutan Danau Toba di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), kemarin.
Valerina mengungkapkan, di sini diperlukan peran stakeholder untuk bekerja sama membangun Danau Toba lebih baik kedepannya.
“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, promosi besar-besaran Danau Toba dimulai tahun depan. Karenanya, semua infrastruktur harus siap. Ada lima bulan lagi waktu kita melakukan persiapan agar pariwisata Danau Toba berkelas dunia,” ucap Valerina.
Valerina menjelaskan, dengan pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, harus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pariwisata berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Kemenpar juga menerapkan 3P dan 1M dalam pengembangan pariwisata nasional. “3P itu adalah People (masyarakat), Planet (lingkungan) dan Prosperity (ekonomi). Sedangkan 1 M itu adalah Manajemen,” sebut mantan presenter televisi nasional itu.
Valerina juga menjelaskan, pembangunan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism development kini menjadi tren dalam setiap promosi wisata. Sebab, pembangunan pariwisata berkelanjutan mempertimbangkan 3P dan 1M.
“People (masyarakat) dalam hal ini bagaimana membangun masyarakat dan sumber daya lokal yang ada di kawasan Dana Toba. Kemudian Planet (lingkungan) bagaimana agar lingkungan Dana Toba dijaga agar tak tercemar, sehingga bisa menjadi kawasan pariwisata berkelas dunia,” ungkap Valerina.
Selanjutnya Prosperity (ekonomi), bagaimana agar pembangunan pariwisata memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat lokal. Atas hal itu, Valerina mengatakan, aspek tersebut harus diperhatikan untuk pengembangan pariwisata kelas dunia seperti Danau Toba ini.
Dia juga menyatakan, masyarakat Sumut layak berbangga karena Danau Toba masuk kawasan strategis pariwisata nasional. Bahkan, pengembangan Danau Toba mendapat arahan khusus dari Presiden Jokowi.
“Percuma pemerintah membuat berbagai produk pariwisata, tapi tak bermanfaat bagi masyarakat lokal. Intinya, pembangunan pariwisata harus memanfaatkan produk lokal yang ada di daerah tersebut. Kearifan lokal harus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat,” pungkasnya.
Ketua Pokja PKDT&PB, Nurlisa Ginting mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia, ada sejumlah isu paraiwisata berkelanjutan di Toba yang harus menjadi perhatian. Di antaranya pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat, pengelolaan air, kualitas air dan keberagaman produk pariwisata.
“Lokasi ter-update adalah masalah sanitasi dan limbah padat yang mencemari Dana Toba, di antaranya di kawasan Parapat dan sekitarnya, Pulau Samosir, Balige, dan Kecamatan Salah Sibangun,” tutur Nurlisa.
Sementara itu, Gubernur Sumut diwakili Asisten Pemerintahan, Jumsadi Damanik mengakui, Presiden Jokowi punya perhatian khusus pada Dana Toba. Melihat hal itu, menjadi peluang besar untuk pengembangan dunia pariwisata di Sumut seperti Danau Toba.
“Pemerintah pusat sangat memperhatikan Dana Toba. Pak Presiden Jokowi sudah berkali-kali datang ke Danau Toba. Selain itu, anggaran APBN yang dikucurkan untuk Danau Toba mencapai Rp 3,5 triliun,” sebut Jumsadi. (gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski rencana pembangunan jalan tol dan jalan layang (fly over) Medan-Berastagi tak diakomodir Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tetap optimis infrastruktur prestisius tersebut saat ini hanya tertunda. Menurutnya, infrastruktur tersebut membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk membangunnya.
“Enggaklah, enggak. Proses itu. Saya kan sudah datang ke sana (Kementerian PUPR). Ini proses. Persoalannya ini uang negara. Ini ‘kan menyangkut APBN. Penundaan saja itu… soal waktu saja,” katanya menjawab Sumut Pos, usai melantik pejabat eselon II dilingkungan Pemprovsu di Kantor Gubsu, Jumat (9/8).
Edy yakin, pada tahun anggaran mendatang (2021), Pemprovsu tetap dapat mengusulkan lagi pembangunan jalan tol dan atau fly over Medan-Berastagi tersebut. “Ya kita harus tetap optimis bisa. Ini ‘kan menyangkut kesanggupan APBN juga,” ujarnya.
Gubsu sendiri sebelumnya menyambut baik konsep pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Rencana itu menurutnya dapat menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi pada jalur lintas yang menghubungkan tiga kabupaten/kota di Sumut.
“Ini sangat baik sekali, karena ini merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi pada jalan tersebut,” ujarnya saat menerima audiensi Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) yang dipimpin Budi Sinulingga, di ruang kerjanya, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (27/2) lalu.
Selain itu, katanya, bila rencana ini bisa diwujudkan akan menjadikan masyarakat Kabupaten Karo lebih sejahtera. “Masyarakat Kabupaten Karo akan lebih sejahtera, karena hasil alamnya yang terkenal berupa sayuran dapat dijangkau dan disalurkan lebih cepat dengan perbaikan infrastruktur ini,” katanya.
Karenanya, ia mengajak kepada ICK untuk segera menyusun konsep jalan tol terkait solusi kemacetan tersebut. “Mari kita bersatu, Pemprovsu punya anggaran. Apa yang bisa kita lakukan dengan anggaran ini dan apa yang bisa para cendikiawan gambarkan tapi riil, bukan seremonial,” katanya, seraya menambahkan Pemprovsu akan menindaklanjuti akan rencana tersebut.
Sebenarnya, mengenai rencana pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Kota Medan dan Kabupaten Karo tersebut, Dinas Perhubungan Sumut sudah menegaskan bahwa belum prioritas dilakukan saat ini. Disampaikan kalau untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas pada ruas Medan-Berastagi, mulai tahun depan fokus pelebaran jalan akan dilakukan di beberapa titik pada ruas dimaksud.
“Memang kita sudah ada rencana jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi semakin padatnya ruas Medan-Berastagi ini. Salah satu rencana yang sudah dimasukkan adalah pelebaran jalan,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, akhir Juni 2019 lalu.
Menurutnya usulan program tersebut dibahas pada waktu musrembang 2020 di Jakarta. Ia sendiri hadir pada waktu musrembang itu. D imana tidak ada usulan terkait pembangunan jembatan layang maupun jalan tol yang dibahas di Sumut, termasuk ruas Medan-Berastagi.
“Kalau jalan tol, kita memang belum sampai ke situ. Ada beberapa titik waktu itu kita usul untuk di shotcut (jalan lurus) seperti PDAM Tirtanadi, sebab topografi yang sekarang memang menghambat pergerakan. Kalau itu sudah kita bahas. Tapi kalau tol belum,” katanya.
Menurut dia, program tersebut mulai ada penanganan pada 2020. Konkritnya apakah masih bikin spot-spot untuk jalan lurusnya, ia kurang tahu. “Namun sudah ada penanganan (di 2020). Kalau semua dilebarkan juga tidak mungkin, jadi ada beberapalah. Kayak PDAM Tirtanadi, jika ditarik garis lurusnya justru malah mengganggu. Kita berharap 2020 sudah ada penanganan dan memberi manfaat untuk lalu lintas sekitar situ,” pungkasnya. (prn)
bagus syahputra/sumut pos
NIKAH: Pas foto Roger Danuarta dan Cut Meryska untuk kelengkapan berkas pernikahan mereka di KUA Medan Selayang.
NIKAH: Pas foto Roger Danuarta dan Cut Meryska untuk kelengkapan berkas pernikahan mereka di KUA Medan Selayang. Bagus syahputra/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar pernikahan artis Cut Ratu Meyriska atau yang akrab disapa Chika dan Roger Danuarta, akhirnya menemui titik terang. Calon pengantin yang sudah hijrah ini akan menikah pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus pekan depan, di tanah kelahiran Chika, yaitu Kota Medann
Kepala KUA Kecamatan Medan Selayang, Drs H Turino mengakui, persiapan sudah dilakukan oleh keluarga pengantin wanita. Bahkan, untuk pendaftaran berkas pernikahan diantarkan langsung oleh abang kandung Cut Meyriska. “Kalau saya tidak salah, diantarnya pada Jumat (2/8) yang lalu. Abangnya sendiri yang mengantar. Semua berkas sudah siap kok,” ujarnya saat dikonfirmasi Sumut Pos, pada Jumat (9/8).
Turino menjelaskan, berkas keduanya sudah dilengkapi, kini pihaknya tinggal menunggu waktu untuk ijab kabul saja. Walaupun hingga kini, dirinya tidak mengetahui apakah ijab Kabul akan dilakukan di rumah atau di masjid Nurul Huda yang dekat dengan rumah Chika.
Meski baru pertama kali, KUA Kecamatan Medan Selayang menikahi pasangan artis, Turino memastikan tidak ada perlakuan khusus. Pelaksanaan ijab kabul pernikahan akan dilakukan seperti pada umumnya. “Tidak ada perlakuan khusus, sama kita lakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengurus Masjid Nurul Huda, Jumiran membenarkan perihal akan berlangsungnya pernikahan Cut Meyriska dan Roger Danuarta di masjid itu. Bahkan, Jumiran mendapatkan kabar langsung oleh ibu kandung Chika. “Kemarin ibu beliau datang ke rumah (saya). Bahwa anaknya bernama Cut Meyriska pada 17 Agustus 2019 mau langsungkan pernikahan. Tapi, belum ada ngomong apa nikahnya di masjid atau di rumahnya,” tutur Jumiran.
Jumiran menjelaskan, rumah Cut Meyriska dengan Masjid Nurul Huda hanya berjarak sekitar 5 meter. Namun, rumah tersebut tidak dihuni oleh keluarga Cut Meyriska, hanya ada asisten rumah tangga. “Kalau di rumah tidak ada orang, paling cuma pembantunya saja. Kalau setahun sekali pulang ke rumah juga Cut Meyriska,” jelas Jumiran.
Ia menambahkan, pihak pengurus Masjid Nurul Huda masih menunggu konfirmasi selanjut dari keluarga Cut Meyriska, apa pernikahan berlangsung di masjid atau tidak. “Kalau ada pernikahan di masjid kami akan persiapkan itu,” tandasnya.(gus)
triadi wibowo/sumut pos
KERAMBA: Keramba jaring apung (KJA) yang berada di perairan Danau Toba. Keberadaan KJA ini menjadi persoalan serius yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyetujui penutupan perusahaan budidaya ikan air tawar PT Aquafarm Nusantara, yang berusaha di Danau Toba menggunakan keramba jaring apung (KJA). Begitu juga PT Suritani Pemuka (JAPFA) dan perusahaan milik masyarakat yang melakukan usaha serupa.
PERSETUJUAN Kementerian LHK itu disampaikan Direktur Pengendalian Pencemaran Air Direktorat Jenderal PPKL, Luckmi Purwandari dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Sumut di Gedung Manggala Wanabakti, Kemen LHK di Jakarta, Jumat (9/8).
“Kita setuju saja PT Aquafarm Nusantara dan yang lainnya ditutup. Tinggal masyarakat dan pemerintah tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba, apa mereka setuju?” kata Luckmi Purwandari.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Biro Humas Kemen LHK, Djati Witjaksono Hadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut Binsar Situmorang, Bupati Karo Terkelin Brahmana, organisasi kemasyarakatan Horas Bangso Batak (HBB), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumut dan lainnya. Pertemuan dipandu Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan.
Pertemuan terkait desakan terhadap penutupan perusahaan-perusahaan KJA yang berusaha di Danau Toba yang tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Toba Samosir, Samosir, Karo dan Simalungun. Penutupan perusahaan KJA itu akan mewujudkan keinginan masyarakat, zero KJA. Sehingga air Danau Toba kembali bersih dari pencemaran. Sesuai dengan standar kelas I atau air siap minum.
Sejalan persetujuan penutupan PT Aquafarm Nusantara itu, Sutrisno Pangaribuan menyatakan, pihaknya bersama HBB, WALHI dan unsur masyarakat lainnya akan mendesak Presiden Jokowi segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba yang mengatur soal zonasi. Direncanakan, hal itu akan dilakukan Bulan September mendatang.
“Tidak mungkin PT Aquafarm Nusantara dan perusahaan KJA lainnya dicabut izin usahanya jika masih ada Perpres tentang zonasi. Kita akan mendesak Presiden mencabut aturan itu,” ungkap Sutrisno.
Anggota Komisi D, Layari Sinukaban juga menyebutkan, Perpres Nomor 81/2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba itu ibarat makelar bagi perusahaan-perusahaan perusak Danau Toba semacam PT Aquafarm Nusantara. Zonasi KJA yang diatur di dalamnya, justru melegalkan Aquafarm dan perusahaan perusak Danau Toba lainnya untuk berusaha dan mencemari Danau Toba.
“Kami meminta agar disampaikan kepada Menteri Luhut agar Perpres 82/2014 dicabut agar tidak ada lagi KJA di Danau Toba,” ujar Layari yang berasal dari Partai Demokrat.
Senada dengannya, Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul menyatakan, pencemaran terhadap Danau Toba oleh berbagai perusahaan sudah menjadikan danau yang semula disebut-sebut sebagai kepingan surga tersebut menjadi toilet raksasa. Di sana atau kotoran hewan dan limbah rumah tangga, melengkapi limbah usaha KJA.
“Kami menginginkan Danau Toba kembali bersih demi terciptanya Danau Toba sebagai kawasan wisata kelas dunia. Menko Kemaritiman diminta membentuk tim terpadu penutupan PT Aquafarm Nusantara dan perusahaan lainnya serta penanggulangan dampak pencemaran,” tegas Lamsiang.
Kadis LH Sumut, Binsar Situmorang menyatakan, terkait surat Gubernur Edy Rahmayadi awal Juli lalu yang meminta penjelasan tentang kualitas air Danau Toba kepada Menteri LHK, akan dilakukan pertemuan dengan kementerian guna mendapatkan penjelasan.
Kepada Luckmi Purwandari, Binsar meminta Kementerian LHK mempertimbangkan soal tuntutan masyarakat terkait penutupan PT Aquafarm Nusantara, sehingga zero KJA terjawab.
Gubsu: Alhamdulillah
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang dimintai tanggapannya soal persetujuan Kementerian LHK menutup kedua perusahaan itu mengungkapkan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, Puji Tuhan…!,” ujarnya menjawab wartawan usai pelantikan pejabat eselon II di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (9/8).
Menurut Gubsu, memang maunya Aquafarm dan JAPFA harus ditutup. Ia mengatakan, dirinya yang menyurati menteri dan juga telah berbicara kepada presiden. “Eh kalian, saya yang menyurati menteri, saya yang ngomong sama presiden. Pak tolong hentikan itu, tapi itu ‘kan kita tidak punya wewenang,” sebut Edy didampingi Wagubsu Musa Rajekshah, dan Sekdaprovsu Sabrina.
Lantas, apa langkah Pemprovsu selanjutnya menindaklanjuti persetujuan Kementerian LHK itu? Edy mengatakan tidak semudah itu, karena sepenuhnya wewenang pusat. “Kalau izin lingkungan tidak bermasalah, tetapi kondisi itukan tidak sesuai dengan kondisi riil sehingga nasional (pusat) harus menutup itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, saat mengunjungi kawasan Danau Toba, Presiden Joko Widodo berjanji akan mencabut izin perusahaan pemilik KJA. Namun, Jokowi belum bisa memastikan berapa perusahaan yang izinnya akan dicabut.
“Saya sampaikan bisa sebagian, bisa semua. Ya dilihat dulu yang sebelah mana dibutuhkan untuk wisata dan rakyat,” katanya di Geosite Sipinsur, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (29/7).
Jokowi menambahkan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan di danau vulkanis terbesar di Asia Tenggara itu. Perbaikan tersebut bukan hanya meliputi segi sumber daya manusia, tapi juga pembenahan sisi lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk menjadikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia.
“Ya nanti memang perbaikan itu yang saya sampaikan produk, bukan hanya urusan mengenai tempat wisatanya. Tapi lingkungannya juga harus kita urus total ini,” ungkap Jokowi. (prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nyoman Dhamantra, Kamis (8/8). Penangkapan terhadap Nyoman merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) suap impor bawang pada Rabu (7/8) malam.
Nyoman tiba di KPK sekitar pukul 14.14 WIB. Dengan kawalan penyidik KPK, Nyoman tampak mengenakan sweter berwarna hitam, celana jeans biru dan sepatu berkelir putih.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, penyidik di lembaga antirasuah itu pergi ke Bali untuk menangkap Nyoman. Seperti diketahui, PDIP menggelar kongres di Bali pada 8-10 Agustus 2019.
“Ke Bali itu apakah kongres atau apakah itu saya enggak ngerti. Baru itu aja, hanya sebatas itu,” kata Alex di Gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).
Terpisah, Ketua Badan Hukum dan Advokasi PDIP Junimart Girsang mengaku sempat berkomunikasi dengan Nyoman. Menurut Junimart, koleganya itu berpamitan untuk meninggalkan arena Kongres V PDIP di kawasan Sanur, Bali pada pukul 03.44 WITA karena mertuanya sakit.
“Ada berita mertua sakit. Nih, saya bilang ya semoga lekas membaik dan masih dibalas 12.40 WITA tadi masih balas ’siap’,” ucap Junimart sembari memperlihatkan isi pesan di ponselnya.
Bukan kali ini saja kader PDIP terjaring OTT KPK saat partai berlambang kepala banteng itu menggelar kongres. Pada Kongres IV PDIP di Sanur, Bali, 2015, KPK juga menangkap anggota DPR bernama Adriansyah terkait kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT Mitra Maju Sukses. (jpc/ala)
