SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti pengunduran diri 3 jajaran direksi PD Pasar karena tak mampu membayar gaji pegawai, Pemerintah Kabupaten Dairi menunjuk pelaksana Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar dari jajaran badan pengawas.

“Sudah ada namanya dan sudah diajukan kepada Bupati untuk ditandatangani,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Sebastianus Tinambunan, Rabu (31/7).

Dikatakannya, surat pengajuan calon pelaksana Direktur PD Pasar sudah disampaikan ke Bupati, meski belum diterbitkan.

Jajaran badan pengawas PD Pasar Kabupaten Dairi, yakni Edward Hutabarat yang juga Kepala Inspektur, Edward Siburian dan Partogi Purba. Lanjutnya, ada kemungkinan perekrutan direksi PD Pasar akan dipercepat. Artinya, pelaksana bertugas hingga terpilihnya direksi definitif.

“Kami sudah memanggil divisi perusahaan itu, dan mereka menyatakan tidak mengundurkan diri dari PD Pasar. Yang mundur itu hanya jajaran direksi,” sebutnya.

Sebastianus menambahkan, mundurnya jajaran direksi, tidak menghilangkan pertanggungjawaban selama melaksanakan tugasnya.

“Mereka harus siap dipanggil saat pelaksanaan audit. Pemkab Dairi sudah menyurati dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengaudit seluruh pekerjaan pimpinan PD Pasar periode 2015-2020,”terangnya.

Sedangkan untuk gaji pegawai, lanjut Sebastianus, akan dibayarkan dari tagihan piutang.

“Mereka berkomitmen untuk melakukan penagihan dari pedagang. Berapa tagihan yang dapat, dibayarkan lah gaji sesuai dana yang ada,” ungkapnya.

Sekdakab Dairi juga mengimbau pedagang untuk membayarkan retribusi yang menunggak. Bahkan, sesuai laporan divisi PD Pasar, banyak pedagang yang menunggak, ada yang dua tahun. Pedagang harus membayar, bila tidak akan digusur dari kios dan digantikan pedagang lain.

“Pedagang yang bandal bayar retribusi, silahkan angkat kaki. Kios itu akan diberikan kepada pedagang yang lain,” tegasnya.

Terpisah, anggota DPRD Dairi, Resoalon Lumban Gaol menpertanyakan mundurnya tiga direksi PD Pasar Sidikalang.

Ia menilai, mundurnya pimpinan PD Pasar tersebut, tidak jentelmen, karena mundur dari jabatan saat kondisi perusahaan terpuruk, bahkan pegawainya tidak gajian hingga 9 bulan. “Harusnya mereka mundur saat kondisinya baik, baru itu jentelmen,”imbuhnya.

Resoalon mendesak Pemkab Dairi, untuk segera melakukan audit.

“Harus jelas berapa asset yang mereka terima dari periode sebelumnya, dan demikian setelah mereka mundur. Jangan mereka mundur, tanggungjawab pekerjaan selama ini tidak ada,”pungkasnya. (mag-10/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) belum bebas dari gizi buruk. Pola makan yang tidak tepat, menjadi penyebab munculnya masalah ini. Berdasarkan prevalensi gizi buruk di Sumut dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, ditemukan dua daerah tertinggi kasus gizi buruk, yaitu Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Nias Barat.

Sesuai prevalensi gizi buruk di Sumut, terdapat dua aspek penilaian, yakni tidak seimbangnya berat badan dengan usia sebanyak 5,37 persen, dan tidak seimbangnya berat badan dengan tinggi badan sebanyak 4,57 persen.

Di Tapteng, proporsi prevalensi kasus gizi buruk yakni tidak seimbangnya berat badan dibandingkan usia sebanyak 10,33 persen dan tidak seimbangnya berat badan dibandingkan tinggi badan 9,17 persen. Sedangkan di Nias Barat 12,57 persen untuk berat badan dibandingkan usia.

Sementara di Medan sendiri, ada 4,8 persen untuk kasus gizi buruk berupa tidak seimbangnya berat badan dibandingkan usia. Lalu sebanyak 4,3 persen tidak seimbangnya berat badan dan tinggi badan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumut, Teguh Supriyadi mengaku, angka kasus gizi buruk memang mulai mengalami penurunan. Namun, penuruan yang terjadi tidak begitu signifikan. “Bila sudah di angka 0 baru berhasil, karena kita masih ditemukan kasus gizi buruk. Meskipun begitu, saat ini kepala desa telah tanggap dalam menangani kasus ini,” ujarnya baru-baru ini.

Teguh juga mengaku, selama ini upaya dari pihaknya jika ditemukan kasus gizi buruk pada anak langsung ditangani oleh puskesmas. Anak tersebut dirawat dan diberi makanan bergizi dengan dana desa. “Kita dari provinsi membantu transport dan bantuan lainnya berbentuk barang, seperti makanan dan susu. Sebab kasus gizi buruk yang diperlukan adalah makanan bergizi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, di puskesmas nantinya anak yang mengalami gizi buruk akan dicek dan diawasi terus sampai pulih kembali. Bahkan, apabila perlu dirawat atau dirujuk segera dibawa ke rumah sakit. Tapi, biasanya bila ada komplikasi atau anak disertai penyakit lainnya.

“Kendala selama ini yang dihadapi, sering telatnya mendapat penanganan dari pihak kesehatan. Sebab selama ini orang tua tidak terbuka dan rata-rata kurang peduli dengan anaknya. Jadi, tiba-tiba anak sudah sakit dan umumnya terjadi pada mereka yang memiliki kehidupan kurang mampu, dan ini masalah sosial juga. Namun demikian, kita sudah ada akses seperti dana desa dalam penurunan angka gizi buruk di Sumut,” tukasnya.

Terpisah, ahli gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK-USU), Dr dr Dina Keumala Sari mengatakan, penyakit gizi buruk yang masih ada menghambat lahirnya anak-anak cerdas Indonesia. Pembiaran penyakit gizi buruk kepada anak dapat berdampak pada lemah dalam berpikir dan menghambat pertumbuhan tinggi badan anak (stunting). “Kalau persoalan ini tak tuntas-tuntas, tentu kita tidak mencapai anak-anak Indonesia yang berkualitas. Kita tak bisa bersaing dengan negara lain,” ujarnya.

Menurut Dina, cara mengatasi persoalan gizi buruk tentu diharapkan peran pemerintah lebih intens mencari tahu penyebabnya ke seluruh desa. Ada tiga penyebab, yaitu sosial ekonomi (taraf hidup warga), pengetahuan, dan dukungan medis serta paramedis.

“Harus ditelusuri dulu apa penyebabnya. Kalau pemerintah mau, bisa dengan cepat terselesaikan itu. Tiap daerah ini berbeda-beda faktornya,” jelas dia. (ris/han)

DOLOK SANGGUL, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 72 unit rumah sakit di Sumatera Utara yang direkomendasi turun kelas oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, salah satunya adalah RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dari C ke D.

Mendapat rekomendasi turun kelas rumah sakit yang dipimpinnya, Direktur RSUD Dolok Sanggul dr Netty Simanjuntak mengaku keberatan. “Tentu kita keberatan, karena tidak objektif dalam penyesuaian tipe rumah sakit,”tegas dr Netty menjawab Sumut Pos, ketika ditanya perihal penurunan kelas rumah sakit yang dipimpinnya.

Disebutkan dr Netty, RSUD Dolok Sanggul yang turun kelas dari C ke D sesuai dengan kode RS 1205035, melalui surat rekomendasi Kemenkes Nomor: surat HK.04.01/I/2963/2019, perihal penyesuaian kelas rumah sakit.

Dikatakannya, tindak lanjut penurunan kelas tersebut, pihaknya akan menyurati Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, selaku pihak yang menerbitkan surat rekomendasi penurunan. Sebab, kata Netty, penurunan kelas yang dilakukan pihak Kementerian Kesehatan, sangat keliru. Karena kriteria RSUD Dolok Sanggul sudah terpenuhi menjadi kelas C, yang selama ini sudah terus berbenah diri.

Ia menguraikan dari sumber daya manusia dan aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan (aspak) serta Sumber Daya Manusia-nya. “Semuanya di atas 75 persen, sedangkan Aspak di atas 80 persen, dan ini sudah melampaui standar 60 persen,”bilangnya.

“BPJS saja sudah mengakui bobot rumah sakit ini 80 persen, sementara standarnya 60 persen, demikian SDM di atas 75 persen,”tegasnya lagi.

Selain itu, RSUD Dolok Sanggul juga telah memiliki Spesialis Jantung, Bedah Mulut,Kebidanan, Hemodialisa serta CT SCAN. Namun, dari uraian itu, kata dia, rumah sakit masih kekurangan dokter spesialis anak dasar. Dan pihaknya sudah mengajukan ke Kementerian Kesehatan. “ Itu sudah dilakukan MoU tahun lalu, artinya apa yang kurang di rumah sakit ini, kita peduli,” kata Netty.

Ketika disinggung, dengan adanya penurunan tipe rumah sakit dari C ke D akan berdampak terhadap pelayanan rumah sakit, dr Netty menyakinkan tidak.

Menurut dia, hanya akan berdampak terhadap klaim BPJS hingga mempengaruhi keuangan. Sebab, manajemen rumah sakit sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah. “Bagi kami penurunan tipe rumah sakit tidak akan berdampak terhadap pelayanan, akan berjalan seperti biasa. Hanya masalahnya, klaim terhadap BPJS yang akan berdampak dan mempengaruhi keuangan rumah sakit. Sebab klaim tadi akan dibayarkan sesuai dengan tipe rumah sakit,” katanya.

“Kalau seperti ini, BLUD sangat terganggu. Sementara kami diharapkan jadi rumah sakit yang berdiri sendiri. Dari sisi keuangan, kita terganggu atas penurunan tipe ini,”pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Saut Parlindungan Simamora yang dikonfirmasi sekaitan itu, mengaku belum mengetahui surat keputusan dari Kementerian Kesehatan tersebut.

Namun, kata dia, persoalan itu secepatnya akan dibicarakan untuk dapat diselesaikan. “ Memang rumah sakit ini banyak masalahnya, mulai dari pelayanan hingga kerapian. Kalau kita sebut apa-apa saja, itu namanya ikut mencoreng nama baikku,”tandasnya. (mag-12/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 100 lansia menerima bingkisan tali asih, susu tinggi kalsium dan biskuit serta senam sehat lansia pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Sosial Kota Tebingtinggi, dalam kegiatan HUT ke-23 Lansia tahun 2019 di Halaman Dinas Sosial, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Selasa (30/7).

Mewakili Wali Kota Tebingtinggi, Sekdako Marapusuk Siregar mengucapkan terimakasih kepada para undangan yang dapat hadir, khususnya para lansia yang senantiasa dalam kea daan sehat walafiat, penuh dengan semangat pengabdian un tuk memberikan sumbangsihnya kepada negara dan bangsa.

Menurutnya, peringatan lansia, pada hakikatnya adalah momentum bagi kita semua untuk senantiasa memperhatikan keberadaan para lansia baik terkait kehidupan sehari-harinya, kondisi sehatnya, kesejahteraanya maupun kebutuhan psikologisnya.

“Untuk itu diperlukan upaya-upaya sinergis dan strategis melalui program-program yang pro lanjut usia, dalam rangka memberdayakan lansia, agar lebih sehat, produktif, kreatif, mandiri dan sejahtera di kota Tebingtinggi yang sangat kita cintai ini,” ujar Marapusuk Siregar.

Marapusuk meminta kepada seluruh lansia untuk senantiasa memberikan sumbangan pemikiran dan menularkan ilmu atau pengalamannya yang positif, yang sedikit banyaknya dapat memperbaiki meluruskan serta memajukan Kota Tebingtinggi. Sekdako juga berharap, semoga peringatan hari lansia ke 23 tahun 2019 ini akan menjadi suplemen dan semangat bagi seluruh lansia untuk berkiprah dalam pembangunan, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sementara itu, Kadis Sosial Kota Tebingtinggi, M Syah Irwan MKes mengatakan, kegiatan ini jadi momentum dalam pembinaan kepada lansia, sedangkan untuk rangkaian kegiatan Hut Lansia ke 23 adalah senam lanjut usia dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah kolestrol dan asam urat. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan yang terbaik dalam pembinaan lansia, dan lansia tidak menjadi permasalahan dalam keluarga. (ian/han)