MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah hingga kini belum juga menentukan sikap, terkait pasien bernama Fathir Arif Siahaan, bocah berusia 2,7 tahun yang diduga meninggal dunia akibat korban malapraktik oknum dokter Unit Gawat Darurat (UGD) Pihak rumah sakit tersebut kembali meminta waktu kepada keluarga korban untuk memberi kepastian.

Paman Fathir, Jamil Zeb Tumori mengatakan, manajemen RSU Muhammadiyah memang belum ada memberi keputusan mengenai pertanggungjawaban mereka dalam permasalahan ini. Sebab, mereka meminta waktu kembali dan akan memutuskan dalam pertemuan lanjutan Kamis (1/8). “Tadi (kemarin, Red) saya mendapat kabar dari pihak rumah sakit, bahwasanya mereka memohon waktu pengunduran untuk mengambil keputusan besok (hari ini, Red) siang setelah ba’da zuhur,” ujar Jamil kepada Sumut Pos, Rabu (31/7).

Menurut Jamil, alasan pihak rumah sakit kali ini karena mereka baru melakukan pertemuan dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Pertemuan tersebut, katanya, terkait bagaimana langkah-langkah yang akan ditentukan.

“Kami pada intinya tetap dengan keputusan awal yaitu menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit. Untuk itu, kami siap menempuh jalur hukum karena keluarga kami mendapat perlakuan yang tidak adil hingga menyebabkan keponakan kami meninggal dunia,” tegas Jamil yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga ini.

Tak hanya itu, lanjutnya, pihak keluarga juga menuntut agar dua oknum dokter yang menangani Fathir diberi sanksi tegas. Kabarnya, kedua oknum dokter itu baru setahun bekerja di sana. “Kita meminta juga diberi tindakan disiplin kepada kedua oknum dokter yang bersangkutan, bahkan diberhentikan. Jangan sampai jatuh korban lagi berikutnya, dan jangan main-main dengan nyawa manusia,” tegasnya.

Senada disampaikan ayah Fathir, Arifin Siahaan, pihak rumah sakit harus bertanggungjawab atas perbuatan oknum dokternya. “Mereka harus mengakui kesalahan yang telah diperbuat hingga anak saya meninggal dunia. Padahal, ketika itu saya sudah mendesak agar Fathir diopname tetapi tidak juga dilakukan oleh dokter yang merawatnya,” ucap Arifin sembari berharap agar kejadian yang dialami anaknya tidak terulang kembali di RSU Muhammadiyah.

Sementara, Humas RSU Muhammadiyah, Ibrahim Nainggolan mengakui pihaknya meminta waktu lagi untuk menentukan keputusan dalam masalah ini. Alasannya, persoalan ini perlu dibahas dengan pimpinan UMSU. “Rencananya begitu pertemuan pada Kamis siang (1/8), karena harus bertemu dengan pimpinan UMSU untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Mohon maaf atas ketidaknyaman,” katanya singkat.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Irsal Fikri sangat menyayangkan adanya ulah oknum dokter yang mengabaikan keselamatan nyawa pasien. Apalagi, korbannya merupakan anak yang masih berusia 2,7 tahun.

“Kita minta kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Medan untuk turun tangan melakukan penelusuran terhadap oknum dokter yang diduga melakukan malapraktik di RSU Muhammadiyah. Selain itu, melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan seperti apa kejadiannya,” ujar Irsal, kemarin.

Menurut Irsal, apapun ceritanya ketika ada pasien datang ke rumah sakit apalagi dalam kondisi luka bakar yang lumayan parah, maka semestinya sudah tahu langkah yang diambil. Ditambah lagi, keluarga pasien sudah mendesak untuk diopname. Jadi, bukan sekadar ditangani begitu saja dan diberi resep obat, lalu disuruh pulang untuk rawat jalan.

“Pihak rumah sakit harus bertanggung jawab dan segera mengambil tindakan terhadap oknum dokter yang bersangkutan. Jangan dianggap permasalahan ini biasa, karena ini menyangkut nyawa orang lain yang sudah meninggal. Kemudian, jangan sampai nama baik RSU Muhammadiyah tercoreng menjadi buruk akibat ulah oknum dokter yang tidak bertanggung jawab,” tegas Irsal.

Ia menyarankan kepada pihak keluarga untuk melaporkan persoalan ini ke Komisi II DPRD Medan untuk melakukan rapat dengar pendapat apabila belum ada solusinya. Tak hanya itu, bisa juga melaporkan oknum dokternya ke pihak berwajib dan IDI (Medan) untuk menindaklanjutinya.

Diketahui, bocah yang tinggal di Jalan Cicak Rawa III/Tangguk Bongkar 1 Perumnas Mandala, Medan Denai, meninggal dunia diduga akibat korban malapraktik oknum dokter UGD RSU Muhammadiyah. Bocah itu mengalami luka bakar sekitar 60 persen di tubuhnya, tetapi hanya dikasih resep obat oleh oknum dokter rumah sakit yang berada di Jalan Mandala By Pass.

Semula, Fathir yang mengalami luka bakar di bagian leher, dada, perut, punggung, tangan dan paha kanan dilarikan keluarga korban ke rumah sakit tersebut pada Kamis (25/7) siang sekitar pukul 11.00 WIB. Luka bakar itu akibat terkena kuah panas gulai sayur daun ubi, sewaktu bermain di rumah neneknya, tak jauh dari tempat tinggalnya.

Saat di UGD RSU Muhammadiyah, Fathir langsung dibawa ke salah satu ruangan dan diberikan pertolongan oleh dokter yang menanganinya yaitu dokter Fitriyani dan Dokter Hendra. Selanjutnya, orangtua korban meminta kepada dokter tersebut agar diopname karena melihat kondisi luka bakarnya lumayan parah. Akan tetapi, dokter malah menyarankan untuk pulang atau dirawat di rumah.

Karena merasa yakin dengan perkataan dokter, pihak keluarga kemudian membawa Fathir pulang ke rumah. Namun, tetap resah dan khawatir karena bocah tersebut terus-terusan menangis sembari teriak merintih kesakitan. Tak mau ambil risiko, orangtua korban ketika hendak berangkat kerja pada Jumat (26/7) pagi menyempatkan datang ke rumah sakit tersebut dan bertemu dokter Hendra yang menangani anaknya. Namun lagi-lagi ketika diminta supaya diopname, dokter itu menyarankan dirawat di rumah saja.

Singkat cerita, siang harinya ayah korban memutuskan membawa Fathir ke RSU Haji Medan. Sesampai di rumah sakit itu, langsung ditangani dan diperban. Tapi, dokter yang menanganinya terkejut dan marah-marah karena korban tak dilakukan opname di rumah sakit sebelumnya. Setelah sempat ditangani serius, Allah berkehendak lain. Ternyata, anak ketiga dari empat bersaudara itu menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 19.30 WIB karena dehidrasi atau kekurangan cairan. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Tipe C sudah rampung mencapai 45 persen. Kehadiran rumah sakit pemerintah beralamat di Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Seruwai Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas. Demikianlah diharapkan Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin, Rabu (31/7).

Menurut pria yang akrab disapa Awel ini, dengan adanya rumah sakit Tipe C di Medan Utara merupakan langkah baik yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Namun, ia berharap, pelayan kesehatan dapat juga ditingkatkan.

Artinya, pelayanan tidak hanya sebatas medis. Namun, perlu peningkatan pelayanan dari segi SDM dan peralatan untuk memberikan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga, apa yang diharapkan untuk mewujudkan masyarakat sehat dapat berjalan dengan baik.

“Kita bersyukur, masyarakat Medan Utara tidak lagi jauh untuk berobat ke rumah sakit Pirngadi. Kita berharap, fasilitas di rumah sakit ini harus canggih sesuai yang diharapkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan nantinya,” ujarnya.

Kehadiran rumah sakit Tipe C, kata awel, tidak hanya memprioritaskan pelayanan. Tapi, harus mampu melakukan sosialisasi pencegahan dampak penyakit di masyarakat dengan turun ke lingkungan.

“Kita memang ada beberapa Pukesmas, tapi dengan hadirnya rumah sakit ini nanti harus bisa bersama – sama mencegah penyakit dengan sosialisasi di masyarakat, misalnya gizi buruk dan penyakit menular,” pungkas Awel.

Ketua Bapillu PAN Kota Medan ini berharap, pembangunan yang sedang berlangsung dapat terlaksana sesuai dengan waktu kontrak yang telah ada di proyek kerja. Sehingga, kerampungan rumah sakit dapat selesai sesuai waktu dan tidak mengecewakan masyarakat.

Hal senada juga dikatakan Tokoh Pemuda Medan Utara, Alfian MY, hadirnya rumah sakit ini menjadi harapan yang dapat membantu masyarakat di Medan Utara. Masyarakat tidak lagi jauh untuk berobat ke rumah sakit pemerintah.

“Ini adalah cita – cita yang diinginkan masyarakat Medan Utara. Walaupun begitu, jangan nantinya pelayanan yang akan dirasakan masyarakat tidak baik, pemerintah harus benar – benar melakukan pengawasan berdirinya rumah sakit ini untuk pelayanan ke masyarakat,” tegas uAlfian.

Aktivis nelayan ini juga berharap, pembangunan yang sedang berlangsung tidak meleset dari waktu yang telah ditetapkan. Sebab, impian masyarakat yang sudah lama diharapkan bisa dinikmati awal tahun 2020. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana penyerahan aset dan pengelolaan dua terminal tipe A kota Medan, yakni terminal terpadu Amplas dan terminal terpadu Pinangbaris dari Pemko Medan ke pemerintah pusat, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tengah dalam proses.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Mont Gomery Munthe menyambut baik hal itu.

“Kami sangat mendukung itu, karena kami yakin dan percaya kalau Kemenhub bisa membawa perubahan besar bagi terminal-terminal tipe A di Kota Medan. Sekaligus, kami berharap agar Kemenhub dapat mengelola kedua terminal itu menjadi jauh lebih baik dan profesional,” ujar Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Rabu (31/1).

Disebutkan Gomery, kondisi kedua terminal tipe A itu memang sangat jauh dari kata layak, hingga wajar bila para penumpang enggan untuk masuk ke dalam terminal.

“Siapa penumpang yang mau masuk ke terminal kalau kondisinya begitu? Saya sendiri kalau jadi penumpang, saya tidak mau,” paparnya.

Untuk itu, kata Gomery, pihaknya sangat setuju apabila Kemenhub akan membangun kedua terminal itu menjadi terminal kelas bandara. Dengan segala fasilitas dan kenyamanan sekelas bandara yang nantinya ada di Terminal tipe A, tentu akan membuat para penumpang untuk datang berbondong-bondong dengan sendirinya kedalam terminal.

“Nanti katanya kemungkinan ada mal di kawasan terminal, ada tempat perbelanjaan, seperti bandara lah, begitu yang kami dengar. Kalau benar seperti itu, tentu lah kami dukung. Dan bila nantinya kondisi terminal sudah seperti demikian, tentu kami siap masuk terminal,” kata Gomery.

Diakui Gomery, selama ini pihaknya bukan tidak mau ditertibkan untuk masuk ke dalam terminal. Hanya saja, kondisi terminal yang tidak layak membuat tidak adanya penumpang di dalam terminal. Para penumpang pun memilih berada di luar terminal untuk menunggu bus yang ingin ditumpanginya. Akibatnya para awak bus juga memilih untuk berada di luar terminal agar dapat dijangkau dengan mudah oleh para penumpang.

“Tapi kalau nantinya terminal senyaman itu, pastilah penumpang masuk ke terminal. Kalau sudah banyak penumpang di terminal, tentulah kami siap untuk ditertibkan. Bahkan kami akan masuk sendiri tanpa ditertibkan. Intinya, kami siap ditertibkan, tapi pastikan terminal jadi sarana Ramah Penumpang agar terminal jadi ramai penumpang,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua komisi IV DPRD Medan, Abdul Rani menyebutkan, pengalihan kedua terminal itu nantinya harus dapat dibuktikan oleh Kemenhub sebagai sebuah hal yang benar. Kemenhub harus dapat membuktikan bahwa rencana revitalisasi kedua terminal itu menjadi terminal kelas bandara adalah benar adanya dan dapat dinikmati oleh warga Medan yang merupakan penumpang alat transportasi umum.

Selain itu, lanjut Abdul Rani, pihak Kemenhub juga berkewajiban untuk menertibkan pool bus liar yang berada diluar terminal agar nantinya pembangunan kedua terminal tersebut tidak sia-sia.

“Setelah dibangun terminal yang nyaman, kemenhub juga wajib untuk menertibkan pool bus liar, mereka harus masuk terminal karena sudah tidak ada alasan lagi untuk berada diluar terminal. Kalau mereka tidak masuk juga, maka apa artinya dibangun terminal itu. Kemenhub bisa bekerjasama dengan Dishub dalam menertibkannya,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenhub akan melakukan revitalisasi atau perbaikan 38 terminal type A di seluruh Indonesia dengan anggarkan dana Kemenhub Rp1,2 triliun. Setiap terminal type A akan diberikan dana revitalisasi senilai Rp40 miliar- Rp50 miliar. Hal itu dilakukan agar seluruh terminal kelas I di Indonesia bisa memiliki fasilitas sekelas Bandara

Direktur Prasarana Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, M. Risal Wasal mengatakan, penyerahan asset terminal ini, karena kebijakan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan terminal type A dan jembatan timbang untuk dialihkan ke pemerintah pusat.

Risal mengatakan, pemerintah pusat berharap agar penyerahan aset dan pengelolaan kedua terminal tipe A tersebut dapat dilakukan secepatnya. Sebab pihaknya ingin segera melakukan perubahan pelayanan, serta menjadikan Terminal Terpadu Amplas dan Pinangbaris menjadi terminal berkelas dunia, atau terminal dengan fasilitas sekelas bandara.

“Nantinya, kata Risal, kedua terminal itu akan dilengkapi beberapa fasilitas pendukung. Namun, untuk fasilitas tersebut, pemerintah daerah yang menyampaikan kepada pusat.

“Misalnya daerah butuh hotel, gedung pertemuan yang representatif, gedung life style dan sebagainya. Fasilitas itu juga menjadi pertimbangan kami untuk dibangun di kedua terminal tersebut. Yang pasti, kami akan mengubahnya menjadi terminal smart dengan didukung sistem digitalisasi, sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan faktor pendukung lain,” paparnya baru-baru ini. (map/ila)

TOBASA, SUMUTPOS.CO – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) akan menjadikan industri pariwisata di Danau Toba sebagai pemicu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan 28 destinasi pariwisata di kawasan ini diproyeksikan selesai tahun 2020. Untuk itu, investor hotel, resort, dan sebagainya diminta secepatnya bergerak membangun. Investor yang lambat akan segera diganti.

SETELAH sehari sebelumnya mengunjungi Humbang Hasundutan (Humbahas) dan Tapanuli Utara (Taput), Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke destinasi wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Selasa (30/7) siang.

Jokowi didampingi sejumlah menterinya, sangat terpukau dengan pemandangan danau vulkanik terbesar di dunia itu. Ia mengatakan, wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape dan Geosite Sipinsur harus menjadi objek wisata yang wajib dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus). “Kita menyelesaikan di sini (The Kaldera Toba Nomadic Escape) dulu, di Toba Samosir dengan 386 hektar. Lalu kita pindah ke Humbang Hasundutan (Geosite Sipinsur) dengan 533 hektar,” tutur Jokowi.

Jokowi memerintahkan pengembangan pembangunan pariwisata dilakukan secepatnya. Para investor

sarana dan prasarana, diminta segera ikut membangun. Seperti investor hotel mewah berbintang 5, resort, hingga padang golf.

“Nanti kalau hotel di sini, pasti dong sayur dan buah bisa masuk hotel. Lapangan kerja terbuka, barang kerajinan di sini banyak sekali seperti ulos, dan kriya (hand craft),” ungkap Jokowi kepada wartawan.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, Pemerintah Indonesia tengah menyelesaikan pembangunan di 28 destinasi wisata di kawasan Danau Toba. Termasuk infrastruktur dan seluruh fasilitas menunjang objek wisata. Pengerjaannya akan selesai pada tahun 2020 mendatang.

Ia menjelaskan, pembangunan tersebut tidak bisa dititikberatkan kepada Pemerintah Pusat saja. Melainkan ada kerjasama dan kordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan Danau terbesar di Asia Tenggara itu. Dengan begitu, perencanaan pembangunan akan berjalan sesuai dengan target.

“Sekarang kerjanya memang harus seperti itu. Ini kerja berbarengan berintegrasi pusat, provinsi, daerah bagi-bagi. Tadi malam (kemarin,red) sudah kita bagi semua (tugas-tugasnya),” jelasnya.

Jokowi mengatakan, pihaknya merampungkan pembebasan lahan otorita seluas 386 hektar di kawasan Sibisa. Lahan itu bakal dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Objek wisata yang sudah rampung baru The Kaldera Toba Nomadic Escape. “Tadi perintah saya secepatnya dimulai.

Baik itu yang tanggung jawab pemerintah, infrastruktur jalan dan lain-lain. Kalau ini sudah mulai, investor nggak mau mulai, stop, ganti. Saya sudah mulai tegas-tegas. Kalau nggak, kapan mulai? Tempat yang sangat bagus begini gampang dicari investor,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, lahan tersebut akan dibangun juga sarana dan prasarana seperti hotel mewah berbintang 5, resort, hingga padang golf. Jokowi merencanakan pembangunan fasilitas mewah itu, diproyeksi bisa digunakan untuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). “Wisatanya juga komplit, wisata air ada, air terjun ada, alam ada, religi ada. Komplit,” sebut Presiden terpilih di Pemilu 2019 itu.

Jokowi juga mengharapkan ke depannya dengan pembangunan fasilitas objek wisata kelas dunia itu, dapat dirasakan masyarakat sekitar untuk kesejahteraan.

Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono menambahkan, semua akses dari satu lokasi ke lokasi lain akan

disiapkan sesuai rencana. Untuk anggarannya pada 2020 mendatang bahkan sudah dialokasikan sebesar Rp2,4 triliun di kawasan Danau Toba. Porsinya diatur berdasarkan seberapa luas pekerjaan, tergantung banyaknya destinasi. Sehingga tidak dibagi menurut jumlah kabupaten.

“Yang paling besar (untuk saat ini), Tobasa dan Samosir. Karena ada banyak kegiatan seperti jalan lingkar, dermaga Tomok, Pangururan. Ada Desa Ulos, Waterbond City. Untuk Tano Ponggol, jembatannya sedang jalan (proses pembangunan). Tadinya 25 meter (lebar aliran air), sekarang mau dijadikan 80 meter. Supaya perahu bisa keliling (Danau Toba),” jelasnya, sambil menunjukkan bahan paparan rencana dan anggaran pembangunan oleh Kemen PU-PR.

Untuk Tobasa, termasuk Simalungun, ada pengembangan lokasi sekitar dermaga di Ajibata. Kemudian menjadikan Desa Sigapiton di bawah Toba Nomadic Escape di Sibisa, sebagai desa wisata. “Ini seperti Parapat, nanti Pantai Bebas kita mau buat seperti ini. Termasuk kawasan pedestiran akan kita perbaiki. Jadi semua ada programnya” pungkas Basuki.

Tinjau Lokasi Wisata Rohani Salib Kasih

Dalam kunjungan kerja kemarin(30/7), Presiden beserta rombongan didampingi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, juga berkunjung ke lokasi wisata rohani Salib Kasih di Siatas Barita, Tarutung, Tapanuli Utara (Taput). Meskipun diselimut kabut tebal, namun antusias ribuan warga setempat tidak surut untuk bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi melihat dan mendengarkan paparan dari Bupati Taput Nikson Nababan tentang keberadaan Salib Kasih. Lokasi seluas 72 hektare itu dikunjungi sekurangnya 2.000-an orang setiap bulannya. Mulai dari wisatawan lokal hingga nusantara.

Ditunjuk sebagai satu dari puluhan titik kunjungan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Tempat bersejarah itu juga terdiri dari beberapa zona, di antaranya zona komersial, zona sejarah, zona rekreasi dan permainan, zona ibadah, dan zona taman margasatwa. Seluruhnya disiapkan untuk menampung wisatawan yang ingin memilih zona tertentu. Termasuk penjualan cenderamata sebagai buah tangan khas daerah itu.

Jokowi bersama Ibu Negara Iriani Joko Widodo juga sempat melihat pameran kecil ulos dan pernak-pernik yang biasa disajikan pengelola tempat wisata di pintu masuk menuju bangunan Salib Kasih di bagian atas bukit, tidak jauh dari lokasi kunjungan Presiden.

Sementara di bagian halaman zona rekreasi dan permainan serta panggung seni di depan pintu masuk, ribuan warga dari segala usia ikut memadati lokasi tersebut. Jokowi pun menyapa warga yang sedikit berdesakan ingin melihat Presiden dari dekat.

Usai melihat lokasi wisata rohani Salib Kasih, Jokowi pun beranjak menuju lokasi kunjungan berikutnya ke Toba Nomadic Escape di Sibisa, Kabupaten Tobasa. Namun perjalannya menuju pintu keluar dihambat ribuan warga yang ingin menemui Presiden sekaligus mengambil kesempatan bersalam hingga berswafoto.

Kerumunan warga yang telah hadir sejak pagi sekitar pukul 07.30 WIB, mengelilingi Jokowi bersama Gubernur Sumut untuk mengabadikan gambar kunjungan Presiden, yang untuk pertama kali datang ke tempat tersebut.

Terintegrasi

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui, perintah Presiden kepada pemerintah provinsi adalah bagaimana untuk penyediaan lahan. Namun prinsipnya adalah dari bawah ke atas, atau melibatkan masyarakat. “Ini ‘kan tanah hutan lindung yang harus dilegalkan. Boleh dia menggunakan hutan lindung, tetapi tidak boleh merusak kondisi hutan itu,” kata Edy.

Terkait koordinasi pembangunan yang terintegritas antar kabupaten se-kawasan Danau Toba, Edy menyebutkan setiap daerah punya perbedaan, namun tetap satu tujuan wisata. Dengan demikian katanya, akan banyak pilihan wisatawan. “Inilah namanya terintegrasi. Baik dari pertama datang dari Silangit (bandara), ada juga yang turun di Sibisa. Ataupun nanti yang turun dari Kualanamu (bandara) menuju ke mari. Melintasi Deliserdang, Tebingtinggi, Siantar baru masuk ke mari,” jelasnya.

Perjalanan dari bandara ke lokasi wisata, lanjut Gubernur, juga akan dibuat pengantar sebelum sampai ke destinasi. Untuk itu pula pihaknya akan mempersiapkan pembangunan pariwisata dengan prinsip terkoordinasi.

Edy juga mengapresiasi perhatian Presiden dan Pemerintah Pusat kepada kawasan Danau Toba dan sekitarnya, sebagai tujuan wisata andalan di Sumut, bahkan Nusantara. “Ada puluhan lokasi wisata seperti ini di 7 kabupaten se-kawasan Danau Toba. Yang nanti akan dikembangkan. Kita berharap turis lokal maupun internasional akan datang ke tempat ini,” ujar Gubernur.

Turut hadir Menko Maritum Luhut Panjaitan, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sementara dari Sumut, ikut mendampingi Ketua TP-PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi, Bupati Taput Nikson Nababan, Kadis Pariwisata Sumut Hidayati, Kepala Kesbangpol Sumut Anthony Siahaan serta pejabat lainnya. (gus/prn)