BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota (Wawako) Binjai, H Timbas Tarigan membuka acara Sosialisasi Pembentukan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak Kota Binjai tahun 2019 di Ruang Rapat III Balai Kota, Selasa (30/7).

Tujuan dari kegiatan ini, untuk mensosialisasikan sekolah ramah anak di Kota Binjai, serta meningkatkan pelayanan puskesmas ramah anak, sehingga terwujud Kota Binjai sebagai Kota Layak Anak (KLA).

“Kita sadar betul bahwa anak adalah investasi yang paling baik yang harus diperhatikan. Kalau anak-anak kita dididik dari awal secara benar, difasilitasi secara benar. Saya yakin ke depannya anak-anak ini akan menjadi generasi yang gemilang,” jelas Timbas.

Timbas juga mengingatkan kepada OPD yang hadir agar serius dalam mengikuti sosialisasi ini. Semua masukan yang diberi oleh narasumber dapat diterapkan di Kota Binjai.

“Untuk narasumber yang sudah hadir, saya berharap dapat memberikan masukan, ilmu-ilmu, dan motivasi yang mana dapat diterapkan di Kota Binjai ini. Sehingga dapat menjadikan Kota Binjai menjadi kota layak anak,” lanjut Timbas.

Sementara, Hj Marhamah selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, mengapresiasi Kota Binjai yang telah menginisiasi pertemuan dalam rangka pembentukan penguatan sekolah ramah anak.

“Saya yakin 100 persen Kota Binjai bisa menjadi Kota Layak Anak, karena sudah ada langkah atau tindakan yang kita bangun bersama guna mencapai tujuan tersebut”, ujar Marhamah.

Kegiatan sosialisasi Pembentukan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak di Kota Binjai tahun 2019 akan dilaksanakan pada Selasa (30/7) sampai Rabu (31/7) dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang. (ted/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dana kelurahan tahap pertama di Kabupaten Deliserdang senilai Rp8,1 miliar telah dicairkan oleh Pemkab Deliserdang. Dana tersebut bersumber dari APBD Deliserdang Rp2.937.414.683 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5.181.932.000.

“Sudah dicairkan pada tahap pertama untuk 14 kelurahan yang ada di Deliserdang sebesar Rp8.119.346.683,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Deliserdang, Drs Agus Ginting MSi, Selasa (30/7).

Dijelaskan, kelurahan yang terbanyak ada di Kecamatan Lubukpakam untuk Kabupaten Deliserdang dengan jumlah 7 Lurah.

Di antaranya, Kelurahan Lubukpakam I dan II mendapat alokasi sebesar Rp623.870.000, Kelurahan Lubukpakam III Rp579.332.000, Kelurahan Lubukpakam Pekan Rp612.286.000, Kelurahan Syahmad Rp509.587.000, Kelurahan Paluh Kemiri Rp521.659.000, Kelurahan Petapahan Rp500.025.683 dan Kelurahan Cemara Rp595.710.000.

Tiga kelurahan di Kecamatan Delitua yaitu, Kelurahan Delitua sebesar Rp585.736.000, Kelurahan Delitua Timur Rp544.246.000 dan Kelurahan Delitua Barat Rp593.500.000. Dua kelurahan di Kecamatan Percut Seituan, yakni Kelurahan Kenangan sebesar Rp638.528.000 dan Kelurahan Kenangan Baru Rp692.635.000.

Satu kelurahan di Tanjungmorawa yaitu Kelurahan Pekan Tanjungmorawa menerima alokasi sebesar Rp533.990.000. Kemudian satu kelurahan di Kecamatan Galang, yaitu Kelurahan Galang Kota menerima sebesar Rp588.362.000.

Asisten Satu Pemkab Deliserdang, Dedy Maswardi mengaku bawa instansi teknis tentang dana kelurahan bukan kewenangannya.

“Memang benar bukan ranah kita. Di ketentuan, masih menunggu tahun anggaran. Jadi sementara masih diserahkan ke kelurahan dan camat sebagai kuasa pengguna anggaran. Sebagian besar kabupaten, termasuk kita (Deliserdang) masih menyerahkan ke pengguna anggarannya yaitu Lurah atau Kuasanya Camat,” katanya singkat.

Camat Percut Seituan, Khairul Azam yang dimintai komentarnya membenarkan dua kelurahan di wilayahnya, yaitu Kelurahan Kenangan dan Kelurahan Kenangan Baru sudah menerima dana kelurahan. Masing-masing katanya berkisar Rp600 jutaan. Namun untuk infrastruktur belum berani kedua kelurahan di wilayah kerja camat itu mengajukan, karena belum mengetahui petunjuk teknis dan cara penggunaan.

“Rencana tiga tahapan untuk pencairan dana kelurahan. Infrastruktur kemungkinan belakangan nanti. Jadi tiga tahap mengambil uangnya,” imbuhnya. (btr/han)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs Nikson Nababan MSi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna yang diaksanakan di kantor DPRD Taput, Senin (29/7).

“KUA-PPAS merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur dalam Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan rangkaian proses penyusunan rancangan KUA-PPAS sampai ditandatanganinya nota kesepakatan ini,” kata Bupati Nikson Nababan dalam sambutannya usai penandatanganan KUA-PPAS.

Ia mengatakan, dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Taput tahun 2020, maka satu tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah telah dilalui.

“Semoga pembahasan lanjutan tentang APBD tahun anggaran 2020 akan berjalan lancar dan tepat waktu,” katanya.

Ketua DPRD Taput Ir Poltak Pakpahan mengatakan, ditandatanganinya nota kesepakatan tentang KUA-PPAS APBD Taput tahun anggaran 2020 merupakan ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan secara substansional merupakan evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian serta pengawasan.

“Maka itu kembali kami ingatkan kepada pihak eksekutif khususnya tim anggaran pemerintah daerah serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Taput, hendaknya menjadikan dokumen KUA-PPAS sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rancangan APBD 2020,” ujarnya

Sebelumnya, dalam paripurna tersebut, badan anggaran DPRD Taput yang diwakili Marconis Siregar menyampaikan sejumlah pendapat, saran dan usulan dalam penyusunan RAPBD Taput 2020. (as/osi/msg/sp)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Usaha tambang mineral non-logam dan batuan galian C di Kelurahan Sihaporan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), sepertinya masih semrawut. Hal ini terlihat dari aktivitas tambang di sepanjang jalan baru. Tidak sedikit mobil pengangkut tanah hasil kerukan keluar masuk tanpa korelasi yang jelas. 

Sepanjang Jalan Faisal Tanjung menuju Kantor Polres Tapanuli Tengah, dihiasi debu-debu yang beterbangan. Kondisi ini membuat masyarakat sekitar resah, mereka terganggu dengan debu dari truck yang melaju di jalanan. Jika musim penghujan, aktivitas galian yang diduga illegal ini juga akan mengakibatkan jalan berlumpur.

Parahnya lagi, infrastruktur jalan yang lebih dikenal dengan nama jalan baru itu ternyata sudah banyak yang rusak. Tidak sedikit ditemukan jalan berlobang dan menganga akibat proyek tersebut. Sangat ekstrim jika pengguna jalan melintas. 

“Lihatlah ini bang, selain berdebu jika musim penghujan jalan ini seperti kubangan kerbau. Bahaya juga kalau malam melintasinya, maulah tergelincir,” kata Pasaribu,  warga sekitar Senin (29/7).

Masih kata Pasaribu, jika hal ini terus dibiarkan, tidak mustahil warga sekitar akan terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Partikel debu yang mencemari udara akan merusak lingkungan, tanaman, hewan dan manusia. Partikel-partikel tersebut sangat merugikan kesehatan manusia. Pada umumnya udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pneumoconiosis.

“Setiap hari kita selalu menghirup udara yang mengandung partikel debu,” kesalnya. 

Oleh karena itu, Pasaribu bersama warga lainnya meminta kepada pihak terkait agar kiranya aktivitas galian C tersebut  ditertibkan dan menindak pemilik tambang yang tidak memiliki izin eksplorasi dan produksi.

Hingga berita ini dikirimkan, pemilik tambang galian C dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Sumatera Utara, belum berhasil. di konfirmasi. (ztm/osi/msg/sp)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) targetkan pada tahun 2020 nanti, petani di daerah ini akan mendapatkan bibit Padi Salibu yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

Kepala Bappeda Tapteng Basyri Nasution melalui Sekretaris Bappeda Tapteng Budi Basa Siregar mengatakan, pada tahun 2020 ini akan difokuskan peningkatan sektor pertanian dan kelautan demi mendorong ketahanan pangan.

“Kita harus memajukan teknologi pertanian. Hal ini mendorong ketahanan pangan, sebagaimana sosialisasi ini berupa inovasi Padi Salibu yang dapat diterapkan di Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Budi saat menggelar Sosialisasi Inovasi dan Teknologi Budidaya Padi Salibu di Ruang Rapat Bappeda Tapteng, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu, juga dijelaskan manfaat dan kemudahan budidaya Padi Salibu yang tentunya akan dapat meningkatkan hasil produksi petani.

“Tahun 2020, kita akan membuat inovasi dan teknologi budidaya Padi Salibu. Kegitan ini sangat bermanfaat, ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami harap sosialisasi ini dapat memberi pengalaman dan pengetahuan bagi kita agar produksi pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat,” ucapnya.

Sementara, Kabid Litbang Awaluddin Napitulu menyampaikan bahwa melalui inovasi budidaya Padi Salibu ini direncanakan tahun 2020 para Petani Tapteng telah mendapatkan bibitnya.

“Tujuan sosialisasi inovasi dan teknologi budidaya Padi Salibu adalah terlaksananya program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2019 dan terselenggaranya kegiatan koordinasi penelitian, dan pengembangan dengan hasil yang baik,” tuturnya.

Kepala Dinas Pertanian Tapteng Iskandar diwakili Kabid Penyuluhan Ampuan Naibaho menyampaikan bahwa, sektor pertanian dan perikanan merupakan prioritas utama Pemkab Tapteng saat ini.

“Mari kita penuh semangat mengikuti sosialisasi ini dimana inovasi budidaya Padi Salibu ini memiliki banyak kelebihan terkait produktifitasnya untuk peningkatan kesejahteraan petani,” kata Ampuan.

Adapun Narasumber pada sosialisasi itu, penemu langsung Teknologi Padi Salibu, yaitu Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Rumsyah, dan narasumber dari Dinas Pertanian Tapteng.

Sosialisasi itu juga turut dihadiri jajaran Pejabat dan Staf Bappeda Tapteng, Dinas Pertanian Tapteng, Dinas Ketahanan Pangan Tapteng, Dinas Kominfo Tapteng, PPL, masyarakat petani sawah, dan peneliti. (dh/osi/msg/sp)

RANTAUPRAPAT, SUMUTPOS.CO – Hingga penghujung masa jabatan tahun 2014-2019, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu terkesan minim mengunakan hak inisiatif usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Jikapun ada, Perda tentang kedudukan, tugas pokok, hak dan kewajiban DPRD. Perda internal ini, juga sebagai usulan pihak eksekutif sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Sekretariat DPRD.

“Ya, Perda itu usulan OPD teknis. Dari Sekretariat dewan,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Labuhanbatu, Siti Hafsah Silalahi, Senin (29/7) kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya.

Menurutnya, sempat ada tiga Ranperda usulan legislatif. Yakni, Ranperda Corporate Social Responsibility (CSR), Ranperda Standarisasi Penerimaan dan Penempatan Tenaga Kerja Putra Daerah dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

“Tapi belum ada yang dijadikan lembaran daerah,” sebutnya.

Ranperda Pendidikan, kata Siti, masih tahap ekseminasi di Pemprovsu. Demikian halnya ranperda CSR sedang proses pengajuan ke Pemprovsu.

Sementara, di pihak eksekutif sedang mengusulkan sejumlah ranperda. Diantaranya tentang ranperda inovatif. Jika hingga akhir jabatan kalangan DPRD Labuhanbatu ketiga ranperda tersebut belum ada yang dijadikan Peraturan Daerah, maka terindikasi kerugian negara.

“Ya, itu sudah potensi merugikan negara,” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Reformasi (Ampera), Isa Ansari di Rantauprapat.

Sebab, menurutnya guna menyelesaikan Ranperda menjadi Perda tersebut, kalangan dewan membentuk Pansus. Pansus itu dikabarkan telah empat kali study banding ke sejumlah daerah.

“Untuk menyempurnakan naskah Perda, Pansus berulangkali studi banding ke beberapa daerah. Diantaranya, ke Kota Bandung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pekanbaru. Tentu menyedot anggaran yang tidak sedikit,” jelasnya.

Apalagi, naskah-naskah itu juga bersifat akademik. Tentu, bekerjasama dengan sejumlah universitas ternama. Jika sejak tahun 2015 hingga kini belum juga rampung, bakal mencoreng wajah Labuhanbatu. (bud/rah/msg/sp)