MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga saat ini, Pemko Medan sedang mempersiapkan proses kelengkapan dokumen untuk menyerahkan aset terminal tersebut. “Saat ini sedang dilengkapi dokumennya, tapi sudah sampai di mana proses melengkapinya saya tidak tahu. Masalah proses melengkapinya bukan di bidang kami. Kami hanya secara teknisnya saja,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Iswar Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (30/7).

Untuk waktu penyerahannya, Iswar menyebutkan secepatnya. “Batas waktu penyerahannya ya tidak ada, tapi kalau lewat tahun ini ya gak mungkin, kan mau dianggarkan untuk 2020. Tapi pastinya secepatnya. Gak mungkin juga lewat tahun ini atau akhir tahun, segeralah itu. Ini sedang diupayakan sesegera mungkin, lebih cepat lebih baik. Dan bukan hanya pihak pusat yang berpikir begitu, kami di Pemko juga berpikir demikian,” ujarnya.

Jika Terminal Amplas dan Pinangbaris dikelola Kemenhub, lanjutnya, maka kepala terminal akan ditentukan oleh pusat. Dan bukan hanya kepala terminal, tapi semuanya, hingga kepada anggota di sana.

“Saat ini yang menjadi Kepala Terminal Amplas ada Pak Yusuf dan Kepala Terminal Pinangbaris itu ada Pak Ardani,” ujarnya.

Namun, lanjut Iswar, pihaknya mempersilahkan apabila para personelnya di kedua terminal itu ingin bergabung dan bernaung pada Kementerian Perhubungan.

“Kalau dengan peralihan itu para personel kita di kedua terminal ingin bergabung langsung ke Kementerian Perhubungan, maka akan kita fasilitasi agar mereka bisa bergabung ke sana. Tetapi memang nantinya tidak ada penyerahan personel secara resmi dari kita ke pusat. Dan sebaliknya, kita juga mempersilahkan personel kita apabila tetap berada di Dishub Kota Medan,” paparnya.

Dilanjutkan Iswar, semua itu bukanlah menjadi sebuah masalah. Saat ini pihaknya hanya berfokus agar proses penyerahan aset kedua terminal bisa dilakukan secepatnya. Nantinya, dengan proses penyerahan itu, pihak pemerintah pusat bisa dengan segera melakukan revitalisasi terhadap kedua terminal untuk bisa dijadikan terminal berkelas dunia.

“Kita berharap terminal kita ini cepat di revitalisasi dan akan menjadi terminal kebanggaan warga Kota Medan, itu yang penting. Warga Medan sudah terlanjur menilai bahwa terminal itu ‘menyeramkan’, itu yang mau kita ubah. Nantinya terminal sekelas bandara itu akan menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi para penumpang,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenhub akan melakukan revitalisasi atau perbaikan 38 terminal type A di seluruh Indonesia dengan anggarkan dana Kemenhub Rp1,2 triliun. Setiap terminal type A akan diberikan dana revitalisasi senilai Rp40 miliar- Rp50 miliar. Hal itu dilakukan agar seluruh terminal kelas I di Indonesia bisa memiliki fasilitas sekelas Bandara

Direktur Prasarana Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, M. Risal Wasal mengatakan, penyerahan asset terminal ini, karena kebijakan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan terminal type A dan jembatan timbang untuk dialihkan ke pemerintah pusat.

Risal mengatakan, pemerintah pusat berharap agar penyerahan aset dan pengelolaan kedua terminal tipe A tersebut dapat dilakukan secepatnya. Sebab pihaknya ingin segera melakukan perubahan pelayanan, serta menjadikan Terminal Terpadu Amplas dan Pinangbaris menjadi terminal berkelas dunia, atau terminal dengan fasilitas sekelas bandara.

“ Nantinya, kata Risal, kedua terminal itu akan dilengkapi beberapa fasilitas pendukung. Namun, untuk fasilitas tersebut, pemerintah daerah yang menyampaikan kepada pusat.

“Misalnya daerah butuh hotel, gedung pertemuan yang representatif, gedung life style dan sebagainya. Fasilitas itu juga menjadi pertimbangan kami untuk dibangun di kedua terminal tersebut. Yang pasti, kami akan mengubahnya menjadi terminal smart dengan didukung sistem digitalisasi, sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan faktor pendukung lain,” paparnya baru-baru ini. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan untuk meningkatkan anggaran asuransi bagi korban yang terkena bencana pohon tumbang di Kota Medan atau yang disebut dengan ‘asuransi pohon’ n

mendapatkan respon positif dari salah satu wakil rakyat di Komisi IV DPRD Medan, Salman Alfarisi.

“Saya pribadi setuju dan saya yakin teman-teman yang lain juga demikian. Intinya, selama itu demi kebaikan rakyat dan untuk ‘mengcover’ kepentingan rakyat, pasti akan kita dukung,” ucap Salman kepada Sumut Pos, Selasa (30/7).

Salman menyebutkan, rencana itu sangat baik karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemko Medan terhadap masyarakat yang terkena bencana. “Jadi jangan bilang kalau asuransi itu sebagai bentuk ‘bantuan’ Pemko Medan kepada warga yang tertimpa pohon, tetapi bentuk pertanggungjawaban Pemko Medan terhadap warga yang tertimpa pohon yang memang seyogiyanya pohon-pohon di Kota Medan diurus oleh Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan,” ujarnya.

Apalagi, kata Salman, ini menyangkut masalah keselamatan dan nyawa warga yang melintas di jalan-jalan. “Kalau fasilitas untuk rakyat saja kita dukung apalagi untuk keselamatan rakyat, tentu itu prioritas,” jelasnya.

Terkait rencana naiknya anggaran yang akan diajukan pihak DKP sebanyak seratus persen untuk Asuransi Pohon tersebut, Salman menyebutkan hal itu masih wajar. “Masih wajar, karena sebelumnya yaitu di tahun ini hanya di angka Rp200 juta, naik seratus persen berarti masih diangka Rp400 juta. Itu masih nilai yang sangat wajar untuk jumlah pohon yang sangat banyak di Kota Medan,” kata Salman.

Namun begitu, lanjut Salman, asuransi pohon bukanlah sebuah solusi dalam penyelesaian masalah, melainkan sebuah bentuk antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan yang menjadi solusi adalah melakukan peremajaaan, perawatan hingga penggantian pohon-pohon yang dinilai tidak layak lagi untuk berada di bahu jalan.

“Namun begitu, yang benar itu ya mencegah, bukan membiarkan lantaran sudah ada asuransi. Asuransi itu hanya antisipasi, yang benar itu DKP harus mendata seluruh pohon yang ada di Kota Medan, kalau perlu setiap pohon diberi nomor agar mudah diidentifikasi melalui data yang sudah ada supaya nantinya tidak sulit untuk merawat pohon-pohon itu,” lanjutnya.

Untuk itu, Salman menyarankan agar pihak Pemko Medan dan DKP melibatkan para ahli untuk mendata dan merawat pohon-pohon yang ada di Kota Medan supaya menjadi pohon yang memberi manfaat, bukan justru menjadi pohon yang membahayakan untuk masyarakat.

“Banyak para pakar tanaman dan lingkungan di Kota Medan, kenapa tidak dilibatkan menjadi ahli dalam merawat dan mengendalikan pohon-pohon di kota Medan? Pemko tidak bisa bekerja sendiri, libatkan para ahli agar pohon-pohon itu menjadi manfaat bukan justru menjadi musibah. Saya sarankan untuk melibatkan lebih banyak para ahli untuk mengatasi hal ini,” pungkasnya. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan buruh di luar registrasi Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Prikop – TKBM) Pelabuhan Belawan, melakukan unjukrasa di Jalan Raya Pelabuhan, Medan Belawan, Selasa (30/7) pukul 09.00 WIB.

Buruh di luar masa usia produktif atau lanjut usia (lansia) ini menuntut agar mereka tetap dipekerjakan. Meskipun peraturan melarang usia di atas 55 tahun tidak boleh dipekerjakan, namun ada solusi lain yang mereka terima.

Unjukrasa dikawal petugas Polres Pelabuhan Belawan. Awalnya berlangsung tenang, tiba – tiba terdengar nyanyian menggiring orasi. Para buruh memblokir dan menyetop truk yang melintas. Akibatnya, perlintasan utama ke Pelabuhan Belawan sempat macet. Polisi yang stanbay di lokasi menenangkan buruh. Arus lalu lintas yang sempat diblokir dapat ditertibkan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan.

“Kami ini sudah bekerja dari tahun 70-an, janganlah kami dibiarkan begini saja. Kalau kami tidak layak lagi untuk diperkerjakan, anak – anak kami bisa mengganti kami. Jangan biarkan kami menganggur,” teriak buruh usia lanjut usia.

Seorang buruh, M Sitompul mengatakan, mereka minta sikap tegas dari TKBM agar memikirkan nasib yang mereka alami. Harapannya, mereka dapat dipekerjakan kembali di Pelabuhan Belawan. Bila itu tidak bisa diterima, ada solusi agar anak – anak mereka untuk pengganti bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Belawan.

“Sampah aja ada tempatnya, jangan kami ini dibuat lebih dari sampah. Kami bekerja sudah puluhan tahun, mau makan apa anak – anak kami. Jadi, tolong pikirkan nasib kami, biar kami tidak kelaparan,” ucapnya di lokasi unjuk rasa.

Menyikapi itu, Ketua Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Primkop – TKBM) Pelabuhan Belawan, Sabam Manalu mengatakan, berdasarkan surat kesepakatan bersama (SKB) dua menteri, telah ditetapkan buruh layak kerja di usia produktif dari 18 hingga 55 tahun. Artinya, mereka yang melakukan unjuk rasa adalah di luar dari hasil regristasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan Belawan.

“Yang jelas, keputusan dari regulasi tidak bisa langgar. Makanya, ýang layak kerja setelah diregistrasi ada sekitar 2.400-an buruh, sedangkan di luar itu yang sudah lanjut usia ada 900-an yang tidak layak lagi bekerja di Pelabuhan Belawan,” terang Sabam.

Dijelaskannya, bagi yang sudah lanjut usia memang tidak lagi anggota TKBM sesuai dengan kewenangan Otoritas Pelabuhan Belawan. Namun, mereka tetap anggota koperasi.

“Pastinya mereka tetap anggota koperasi, bahkan haknya tidak ada berkurang. Kita nanti akan panggil buruh – buruh sudab lanjut usia ini, agar diberikan pemahaman tentang peraturan dan aturan ini, supaya mereka mengerti,” ungkap Sabam.

Sebelumnya, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan Jece J Piris mengatakan, beradasarkan surat kesepakatan bersama (SKB) dua menteri, ada sebanyak 2.384 buruh masuk verifikasi data yang layak bekerja di Pelabuhan Belawan.

Artinya, ada pemanngkasan sekitar 30 persen dari jumlah buruh yang boleh bekerja di Pelabuhan Belawan dari tahun sebelumnya yang diperkirakan mencapai 3.500 orang. “Saat ini yang teregistrasi data di OP hanya 2.348 buruh. Artinya diluar yang teregistrasi tidak boleh bekerja di Pelabuhan Belawan,” kata Jece beberapa waktu lalu.

Setiap dua tahun sekali, lanjut Jece, semua buruh yang bekerja di Pelabuhan Belawan diferivikasi, tidak termasuk agar usia diatas 56 tahun. Karena dianggap tidak lagi bekerja karena sudah tua dan penuh resiko. “Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja yang berusia lebih 56 tahun. Inikan bahaya, kami selaku regulator akan terus mengawasi masalah ini. Itu sebabnya semua pintu masuk pelabuhan akan kita perbaharui, “ tegas Jece.

Saat ditanya kenapa selama ini SKB itu tidak dilaksanakan, Jece mengaku itu tergantung kemauan dan keberanian pemegang kekuasaan. “Saat ini kita tidak bisa lagi main-main dalam menjalankan tugas, karena semua orang sudah bisa memantau kinerja kita dan peralatan sudah canggih. Jadi apa yang diperintahkan peraturan harus kita kerjakan jika ingin selamat, “ sebutnya.

Jece mengungkapkan, jumlah buruh yang saat ini masih terbilang banyak mengkibatkan peluang kerja antara sesama butuh sangat terbatas. “Jarak antrian antara kelompok kerja sangat jauh dan ini tidak sehat. Saya juga berterimakasih kepada ketua koperasi telah mendukung apa yang kami laksanakan,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga almarhum Fathir Arif Siahaan, bocah berusia 2,7 tahun yang meninggal dunia diduga akibat korban malapraktik oknum dokter Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah, masih memberi kelonggaran waktu untuk meminta pertanggungjawaban.

Sebab, pihak rumah sakit tersebut belum mengambil keputusan atau sikap terkait tudingan dugaan malapraktik itu.

Ayah korban, Arifin Siahaan (36) mengatakan, dia bersama keluarga telah melakukan pertemuan kembali dengan pihak rumah sakit pada Senin (29/7) petang. Dari pertemuan itu, mereka belum bisa menentukan langkah. “Pihak rumah sakit minta waktu lagi, alasannya belum mendapat informasi yang tepat dari dokter yang bersangkutan,” kata Arifin kepada Sumut Pos, Selasa (30/7).

Diutarakan dia, awalnya keluarga sepakat memberi waktu satu hari lagi untuk mengambil keputusan. Artinya, hari ini (kemarin, Red) pihak rumah sakit memberi kepastian. Namun, karena khawatir nantinya meminta waktu kembali maka diputuskan memberi waktu dua hari. “Daripada besok-besok minta waktu lagi, maka diberi kelonggaran sampai hari Rabu (31/7) atau dua hari,” tutur Arifin.

Arifin menyebutkan, ketika waktu yang telah disepakati tiba maka diharapkan pihak rumah sakit menentukan sikapnya. Dengan kata lain, tidak meminta waktu lagi dengan alasan apapun. “Pokoknya kami meminta pertanggungjawaban rumah sakit, itu saja,” tegas Arifin.

Terpisah, Humas RSU Muhammadiyah, Ibrahim Nainggolan lagi-lagi belum bisa memberi kepastian mengenai sikap pihak rumah sakit atas tudingan keluarga Fathir yang merasa menjadi korban malapraktik. “Terkait hasil pemeriksaan dokter yang merawat pasien (Fathir), kami sedang mendalami untuk mengambil keputusan. Mohon maaf belum ada info terbaru,” ucapnya.

Ditanya sampai kapan kira-kira akan mengambil keputusan terhadap kasus ini, Ibrahim mengaku segera mungkin. “Secepatnya, karena kami berkeinginan keputusan yang diambil nantinya keputusan yang terbaik,” katanya singkat.

Sementara itu, legislatif mendorong aparat kepolisian segera turun mengusut indikasi pelanggaran pidana atas kasus yang menewaskan bocah 2,7 tahun, Fathir Arif Siahaan itu. “Peristiwa seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan. Aparat hukum mesti mengusut tuntas supaya ada efek jera. Baik kepada oknum dokternya maupun pihak rumah sakit,” kata Anggota DPRD Sumut, Baskami Ginting menjawab Sumut Pos, Selasa (30/7).

Standar prosedur penanganan pasien gawat darurat, menurutnya juga penting untuk ditindaklanjuti. Sehingga dari situ akan diketahui asal muasal penanganan si pasien sebelum akhirnya meninggal dunia.

“Dengan turunnya aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini, maka kita harapkan akan terbuka cerita yang sebenarnya. Untuk itu kita dorong supaya lebih cepat lebih baik agar ditangani secara hukum,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan supaya pihak keluarga melaporkan dugaan malapraktik tersebut ke pihak berwajib. Dengan demikian polisi akan bisa lebih cepat berkerja untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Dan jika nantinya terbukti bahwa oknum dokter UGD RS Muhammadiyah itu benar melakukan kesalahan, berikut dengan oknum lainnya maka harus diproses hukum. Kami juga siap mengawal kasusnya hingga aparat hukum membuka secara terang benderang,” katanya.

Diketahui, bocah yang tinggal di Jalan Cicak Rawa III/Tangguk Bongkar 1 Perumnas Mandala, Medan Denai, meninggal dunia diduga akibat korban malapraktik oknum dokter UGD RSU Muhammadiyah. Bocah itu mengalami luka bakar sekitar 60 persen di tubuhnya, tetapi hanya dikasih resep obat oleh oknum dokter rumah sakit yang berada di Jalan Mandala By Pass.

Semula, Fathir yang mengalami luka bakar di bagian leher, dada, perut, punggung, tangan dan paha kanan dilarikan keluarga korban ke rumah sakit tersebut pada Kamis (25/7) siang sekitar pukul 11.00 WIB. Luka bakar itu akibat terkena kuah panas gulai sayur daun ubi, sewaktu bermain di rumah neneknya, tak jauh dari tempat tinggalnya.

Saat di UGD RSU Muhammadiyah, Fathir langsung dibawa ke salah satu ruangan dan diberikan pertolongan oleh dokter yang menanganinya yaitu dokter Fitriyani dan Dokter Hendra. Selanjutnya, orangtua korban meminta kepada dokter tersebut agar diopname karena melihat kondisi luka bakarnya lumayan parah. Akan tetapi, dokter malah menyarankan untuk pulang atau dirawat di rumah.

Karena merasa yakin dengan perkataan dokter, pihak keluarga kemudian membawa Fathir pulang ke rumah. Namun, tetap resah dan khawatir karena bocah tersebut terus-terusan menangis sembari teriak merintih kesakitan. Tak mau ambil risiko, orangtua korban ketika hendak berangkat kerja pada Jumat (26/7) pagi menyempatkan datang ke rumah sakit tersebut dan bertemu dokter Hendra yang menangani anaknya. Namun lagi-lagi ketika diminta supaya diopname, dokter itu menyarankan dirawat di rumah saja.

Singkat cerita, siang harinya ayah korban memutuskan membawa Fathir ke RSU Haji Medan. Sesampai di rumah sakit itu, langsung ditangani dan diperban. Tapi, dokter yang menanganinya terkejut dan marah-marah karena korban tak dilakukan opname di rumah sakit sebelumnya. Setelah sempat ditangani serius, Allah berkehendak lain. Ternyata, anak ketiga dari empat bersaudara itu menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 19.30 WIB karena dehidrasi atau kekurangan cairan. (ris/prn/ila)