LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Muspika Gunungmeriah bersama masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah, persisnya di depan Kantor Camat Gunungmeriah.

“Beberapa bulan lalu, kami sudah surati Pemprovsu untuk dilakukan perbaikan. Sambil menunggu perbaikan, agar jalan tidak semakin parah dan memperlancar arus lalulintas, kami adakan gotong royong,”ujar Hesron, Camat Gunungmeria, Senin (22/7).

Menurutnya, gotong royong melibatkan masyarakat seperti apa yang dicanangkan Bupati Deliserdang. Keterliban masyarakat dalam membangun atau memperbaiki jalan yang rusak dapat dilakukan tanpa membebankan APBD, namun dapat dilakukan bersama masyarakat.

Perbaikan jalan dilakukan dengan menggunakan alat berat pengusaha untuk mengeruk drainase. Tujuannya, agar air yang tertimbun dalam kubangan dapat dialirkan. Lalu, batu coral di susun di jalan rusak.

“Demikian yang dapat kami perbaiki secara swadaya. Kita berharap agar pemerintah provinsi dapat menindaklajuti jalan rusak di beberapa titik penghubung Deliserdang-Sergai-Simalungun-Karo tersebut,” pinta Hesron.

Sebelumnya, seorang pengendara bernama Yamin (43) kepada wartawan mengaku jika hendak melewati jalan itu harus ektra hati-hati karena berkubang.

“Mohon Pemerintah Provinsi untuk menidaklajuti kerusakan jalan depan kantor camat ini. Kantor itu kan pusat pemerintahan kecamatan dalam melayani warga, masa seperti itu kerusakannya,” ungkap Yamin. (btr/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Situs yang diyakini peninggalan pada masa Hindu di Desa Pulo, Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo, terbengkalai. Di area tersebut masih terdapat sejumlah jejak peninggalan arkeologi, masa lalu. Satu gapura masih berdiri kokoh, garis-garis relief masih dapat dilihat dengan jelas.

Pantauan di lokasi situs, Senin (22/7), pagar bergapura menyerupai gerbang terbuka. Batu-batu pagar tampak berlumut. Tak jauh dari gapura pagar, sebuah gapura berukuran besar berdiri.

Di Kabupaten Karo terdapat sejumlah situs bersejarah masa kehidupan lampau. Di Desa Pulo, situs ini satu dari situs lain di Tanah Karo, dengan kondisi yang memprihatinkan. “Dari sejak aku sekolah dan mengetahui adanya situs bersejarah ini ada di kampungku, kurasa tak pernah ada perawatan,” kata Jekin Sembiring Depari warga sekitar.

Dia mengenal situs itu dengan sebutan situs candi masa Hindu. “Zaman India (Hindu) ini,” ucapnya.

Jekin menyayangkan situs tersebut tidak terjaga dan terawat. Selain kondisi situs, Jekin mengaku kehilangan sejarah tentang keberadaan situs itu.

Menurutnya, penting mengetahui sejarah keberadaan situs, menjadi warisan dari para bulang (kakek), nini (nenek). “Info (sejarah) yang diwariskan bulang, nini kita lenyap ditelan bumi begitu saja. Apa lagi generasi sekarang, manalah tahu,” ungkapnya.

Dia berharap Pemerintah Kabupaten Karo untuk memberikan perhatian terhadap situs tersebut. Jekin bukan tak ingin merawat situs itu, tapi khawatir dituduh merusak areal cagarbudaya tersebut. “ Takutnya, kita bersihkan malah dituding pula kita merusak situs ini. Jadi serba salah. Ya, beginilah jadinya, seperti kita lihat,” imbuhnya. (deo/han)

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Sebagai salah satu dari 8 kabupaten penyangga kawasan Danau Toba, Pakpak Bharat tidak hanya potensial sebagai penyedia air bagi danau tersebut, koridor ekosistem Danau Toba, serta kandidat penyedia SDM kepariwisataan. Kabupaten Pakpak Bharat juga sangat strategis dari aspek zona kewilayahan yang memiliki akses perhubungan yang lebih efisien.

Demikian disampaikan Pj. Bupati Pakpak Bharat, Dr H. Asren Nasution MA, saat mengikuti rapat koordinasi ‘Tindak Lanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba’di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (22/7)

Dalam rakor yang dipimpin Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, dan dihadiri Menteri ATR, Sofyan Djalil, Wagubsu, H. Musa Rajeksyah, serta para Kepala Daerah se-Kawasan Danau Toba, Pj. Bupati menyampaikan, bahwa Pakpak Bharat memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan ini menjadi modal besar untuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, Pakpak Bharat merupakan pintu gerbang bagi wilayah selatan Provinsi Aceh untuk menuju Bandara Silangit dan Danau Toba. Pengembangan destinasi Pariwisata Danau Toba semakin pesat, apabila aksesibilitas dari Pantai Barat Sumatera secara khusus dari Pakpak Bharat menjadi perhatian pemerintah.

Selain usulan program kegiatan dalam kelompok amenitas dan atraksi parawisata, untuk mendukung Percepatan Pengembangan Destinasi Danau Toba juga perlu diprioritaskan pembangunan aksesibilitas ruas jalan antar kabupaten di wilayah kabupaten Pakpak Bharat. Dengan terbukanya konektivitas antar wilayah kabupaten, arus barang dan jasa menjadi lancar yang tentunya berdampak terhadap pengembangan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba serta peningkatan perekonomian kabupaten Pakpak Bharat sekaligus lepas dari keterisolasian.

“Dengan terbukanya jalur lintas provinsi dan lintas kabupaten melalui Pakpak Bharat, maka akan terjadi lompatan bagi pengembangan sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat” ungkap Asren Nasution, seraya menambahkan bahwa jarak dari Pakpak Bharat ke Bandara Silangit, Siborong borong lebih ringkas dibandingkan dengan jarak Pakpak Bharat ke Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, yang dapat memangkas waktu perjalanan 3 sampai 4 jam. “Seharusnya masyarakat Pakpak Bharat dan masyarakat Aceh disekitar Pakpak Bharat akan memilih Bandara Silangit sebagai transit perjalanan karena sangat menghemat waktu, namun karena aksesibilitas tidak baik orang akan tetap memilih Kuala Namu sebagai transit perjalanan”,terang Asren Nasution didampingi Kepala Bappeda, Jalan Berutu dan Kepala Dinas Pariwisata, Bambang S. Banurea di Sindeka, Salak, Kantor Dinas Bupati, Selasa (23/7).

Sementara itu, Luhut B Pandjaitan menyampaikan sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan kawasan wisata di Indonesia, pemerintah pusat sangat serius untuk mengembangkan destinasi wisata di tanah air termasuk Danau Toba yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas dan super prioritas.

Tentang pembangunan infrastruktur pendukung di Danau Toba, Menko meminta para Bupati yang berada di kawasan Danau Toba untuk menyampaikan program dan apa saja yang mereka perlukan. Beliau menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat akan serius membantu pembangunannya, dengan syarat Pemerintah Daerah juga serius bekerjasama. (tam/han)

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Wakil Walikota Pematangsiantar Togar Sitorus mengaku turut serta dipanggil ke Poldasu untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus Operasi Tangkap Tangan di Kantor BPKD Siantar.

Namun Togar Sitorus mengaku tidak tahu menahu soal adanya pemotongan insentif dari upah pungut pajak yang diteirma pegawai BPKD.

“Saya tidak tau soal itu. Dan saya tidak pernah menerima apapun dari mereka,” kata Togar saat ditemui wartawan, Selasa (23/7).

“Katanya saya juga akan diperiksa sebagai saksi di Polda. Jadwalnya Senin depan. Jadi apa yang saya tau itu yang akan saya sampaikan,” ujarnya.

Menurut Togar Sitorus, para pegawai harus tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas masing-masing. Tidak usah khawatir dan galau.

“Biarlah proses hukum tetap berjalan dan para pegawai tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya,” ujarnya.

Disinggung soal posisi jabatan di BPKD yang saat ini kosong, Togar menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan kewenangan Walikota.

Menurut Togar sejauh ini belum ada kabar soal siapa yang akan mengisi jabatan Kepala BPKD.

“Kan ada mekanismenya. Jadi kita tunggulah prosesnya,” kata Ketua DPD Demokrat Pematangsiantar itu.

Sampai saat ini perkembangan penyidikan kasus OTT oleh Poldasu, masih dua orang yang dijadikan sebagai tersangka, yakni Kepala BPKD Adiaksa Purba dan Bendahara Pengeluaran Erni Zendrato.

Dalam pengembangan kasus ini, Tipikor Poldasu masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Baik itu para pegawai BPKD hingga Sekda, Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. (pra/des)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – PT Protelindo akhirnya mengurus permohonan ijin bangunan towernya yang berada di Desa Pardamean Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Taput. Hal itu setelah Satuan Polisi Satpol Pamong Praja ( Satpol PP) Taput melakukan penyegelan bangunan tower tidak berijin tersebut.

Anas Siagian selaku Kepala Dinas Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tapanuli Utara membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi NEW TAPANULI, Senin (22/7/19).

“Pihak perusahaan sudah menyampaikan permohonan ijin. Nanti akan kita lihat ijin lingkungannya. Setelah semua persyaratan lengkap, maka tentu akan dikeluarkan ijin mendirikan bangunan,” katanya.

Sebelumnnya, Kepala Satpol PP Taput Rudi Sitorus kepada wartawan mengatakan, penyegelan bangunan tower di Desa Pardamean Nainggolan dilakukan setelah Dinas Perijinan  menyampaikan pemberitahuan kepada Satpol PP Taput untuk melakukan penindakan atas bangunan tower tidak berijin tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya menyesalkan tindakan pengusaha yang tidak taat terhadap aturan daerah. Di mana pengerjaan bangunan tower sudah selesai dilaksanakan meskipun dalam hal pengurusan perijinan belum  dilakukan ke dinas perijinan setempat.

“Padahal pemerintah daerah menargetkan bahwa salah satu sektor pemasuk pendapatan asli daerah adalah dari sektor perijinan seperti ijin mendirikan bangunan ini,” terangnya. (as/osi//nt/msg/sp)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan menghimbau Kepala Desa (Kades) soal penggunaan dana desa agar berhati-hati.

“Kepala desa agar hati- hati dalam penggunaan dana desa jangan sampai menjadi temuan,” kata Nikson dalam sebuah acara yang dihadiri sejumlah kepala desa di open stage salib kasih, baru-baru ini.

Nikson mengatakan, selain untuk pembangunan infrastruktur, dana desa juga agar dimanfaatkan untuk pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa masing- masing.

Baik itu peningkatan SDM pemuda, kaum ibu maupun pelaku kerajinan san Usaha Kecil Menengah.

“Peningkatan SDM itu bisa dengan melakukan studi ke luar daerah ataupun mendatangkan ahli ke desa masing- masing,” ucapnya.

Untuk diketahui, 241 desa menerima angaran dana desa dari pemerintah pusat dengan jumlah bervariasi. Jika dijumlah, dana desa  untuk Taput sebesar Rp184.186.164.000.

Selain itu, masing-masing desa juga mendapat kucuran dana dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa(ADD). Jumlah ADD  untuk seluruh desa itu sebesar Rp68.213.884.700. (as/osi/nt/msg/sp)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mendukung penuh dan siap menyemarakkan even Jelajah Alam Bumi Asahan 2019 yang diinisiasi Komunitas Max Monstrac Asahan, pada 27 Juli mendatang.

Dukungan dan kesediaan Kapolda ikut dalam even tersebut, disampaikan Pembina Max Monstrac Asahan yang juga Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu kepada wartawan, usai pihaknya beraudiensi dengan Kapolda Agus Andrianto di Mapolda Sumut, Senin (22/7/19).

“Pak kapolda mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi ini kan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 Bhayangkara. Jadi beliau siap turut serta dalam even ini nantinya,” katanya.

Menurut Faisal, kegiatan Jelajah Bumi Alam Asahan 2019 sebagai bentuk implementasi polisi pelayan masyarakat.

Selain itu diharapkan melalui even tersebut semakin meningkatkan hubungan yang harmonis antara pihak kepolisian dengan seluruh mitra kerja terutama jajaran Pemkab Asahan.

“Tentu ini menjadi sarana meningkatkan harmonisasi hubungan polisi dengan masyarakat khususnya masyarakat Asahan. Juga untuk meningkatkan sinergitas antara Polri dengan instansi-instansi terkait lainnya, seperti Pemkab Asahan, Kejari, pengadilan dan semua elemen-elemen masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Kapolres Nias Selatan ini menuturkan, melalui even itu selain adalah kegiatan olahraga juga sebagai bentuk pembinaan fisik dan mental bagi peserta yang mengikutinya, dimana untuk menggunakan jiwa sportivitas ketika melayani masyarakat nantinya.

“Untuk pendaftar, sementara ini sudah ada 950 orang. Rencana kami tutup di 1.000 peserta. Namun kalau masih ada yang datang pada hari H, tidak tertutup kemungkinan tetap diakomodir. Teknisnya akan ditangani pihak panitia,” jelasnya.

Ketua Panitia Pelaksana Max Monstrac Asahan Expedition 2019, dr Aris Yudhariansyah mengungkapkan sesuai dengan moto kegiatan yakni Jelajah Bumi Alam Asahan, pihaknya akan coba mengeksplorasi potensi wisata Asahan terutama kepada para peserta yang ikut ambil bagian.

“Hal kedua tentunya kita ingin menjalin kerja sama melalui kegiatan ini. Kita tahu bahwa polisi adalah sahabat kita, dan pemkab juga support segala kegiatan yang terkait dengan program polisi dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi polisi sekarang ini banyak diminta untuk supaya dekat dengan masyarakat. Makanya kegiatan ini kita laksanakan bertepatan momen HUT ke-73 Bhayangkara,” ucapnya.

Kegiatan ini nantinya berpusat di Lapangan Adhi Pradana Kisaran. Adapun biaya pendaftaran peserta dikenakan Rp250 ribu.

Bagi para pemenang, panpel Max Monstrac Expedition Asahan 2019 akan memberikan hadiah utama berupa satu unit mobil sedan, satu unit Honda CRF 150L, dua unit motor matic, dan ratusan doorprize hadiah menarik lainnya.

“Harapan kami kegiatan olahraga ini dapat semakin menggali potensi-wisata Asahan menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih terkenal lagi,” pungkas Aris.

Turut hadir dalam audiensi, Kasatlantas Polres Asahan AKP Rusbeny, Bendahara Panpel, dr Nirwan Arif, Kabid Humas Poldasu, AKBP Tatan Dirsan Atmaja, dan jajaran pejabat teras Poldasu lainnya. Selain mengundang Kapoldasu, pada hari itu panpel juga beraudiensi dengan Pangdam I/BB. (int/msg/sp)