MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan melakukan pemeliharaan jaraingan selama tiga hari untuk menambah keandalan listrik.
Pemeliharaan tersebut dilakukan mulai Senin (27/5) hingga Rabu (29/5). Saat melakukan pemeliharaan tersebut, PLN terpaksa melakukan pemadaman beberapa jam di wilayah yang tengah dilakukan pemeliharaan.
Adapun wilayah yang dilakukan pemeliharaan pada Senin (27/5), yakni di Rayon Sunggal, di mana lokasi pemadaman terjadi di Jl. Setia Budi, Tasbih, Kenanga Raya, Jl. Pasar I Sunggal, Jl. SMAN 15 Medan. Di lokasi tersebut, pemadaman terjadi mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.
Kemudian, pada Selasa (28/5), pemeliharaan di rayon PLN Medanbaru, dengan lokasi pemadaman di Jl. Sei Sikambing, Sei Deli, Petisah, Jl. Nibung, Jl. Iskandar Muda, Jl. Merbau, Jl. Darussalam, Jl. Rokan, Jl. Sei Batu Gingging. Di lokasi pemadaman terjadi mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.
Selanjutnya, pada Rabu (29/5), pemeliharaan di rayon PLN Medan Selatan, dengan lokasi pemadaman di Pertahanan Patumbak sebagian, Psr II, Aghikarya, Indofarm, Medan -Tamora, Karya Sembada, M.G.Manurung Sebagian, Turi Amplas. Di lokasi ini, pemadaman terjadi mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. (rel/ila)
PROTES:
Para nelayan Bagan Deli saat melakukan protes beberapa waktu lalu.
PROTES: Para nelayan Bagan Deli saat melakukan protes beberapa waktu lalu.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Nelayan dari Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan kembali melakukan protes dana tali asih yang terkena dampak reklmasi. Dalam protes ini, Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan dinilai tidak professional.
Para nelayan yang sehari – hari melaut menggunakan pukat langgei, ja-ring dan pukat layang, keberatan terhadap dana kompensasi atau tali asih yang telah didata oleh Distanla Kota Medan. Mereka menilai, ada unsur pilih kasih atas pendataan nelayan yang akan menerima dana tali asih tersebut.
“Kami warga nelayan di sini sudah didaftar, berkas kami sudah diajukan. Namun sampai kini kami disini, ada puluhan orang tak mendapatkan dana kompensasi. Sedangkan ada yang bukan nelayan malah menda-patkan dana tali asih inu. Kami menilai Distanla tidak profesional,” ung-kap seorang nelayan, Bayu Andika.
Dengan kekecewaan itu, para nelayan ini pun mengadukan nasib mereka kepada Aliansi Nelayan Selat Malaka Sumatera Utara. Harapa-nnya, lembaga itu bisa memfasilitasi keluhan yang mereka hadapi.”Kami ini nelayan memang tidak tahu soal aturan, makanya kami meng-adu. Kalau memang itu ada hak kami, kami mohon dengan peng-aduan ini agar hak kami bisa diberikan, apalagi saat ini mau lebaran,” ungkap para nelayan menceritakan keluhan mereka.
Sementara, Ketua Aliansi Nela-yan Selat Malaka Sumatera Utara, Abdul Rahman menegaskan, ia akan menyampaikan keluhan masyarakat nelayan ke Distanla Kota Medan. Agar, masalah data khususnya nelayan di Bagan Deli dan Bahari untuk diverifikasi ulang, karena banyak nelayan tidak mendapatkan hak tersebut.
“Kita tidak ingin ini dibiarkan te-rus, jangan ada pilih kasih. Kalau masalah ini tidak juga bisa diselesaikan oleh Distanla, ini akan terus ribut dan akan ada aksi demo turun ke jalan. Makanya, kita minta ke Distanla untuk mengecek ulang datanya,” tegas pria akrab disapa Atan.
Sebelumnya, Manager Umum PT Pelindo I Cabang Belawan, Khairul Ulya mengatakan, untuk penyeluran dana dan data yang diajukan oleh Distanla Kota Medan bukan kewenangan mereka. Karena, Pelindo sifatnya hanya memberikan dana yang diajukan sesuai data tersebut.
“Untuk masyarakat nelayan ada yang tidak dapat, kita tidak bisa jawab. Yang pasti, data itu kita peroleh dari dinas, untuk lebih jelas ta-nya ke dinas soal datanya,” ucap Khairul Ulya.
Sebelumnya, Distanla Kota Me-dan telah memverifikasi 3.228 nelayan yang berhak menerima dana tali asih kepada nelayan terkena dam-pak reklmasi. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengumuman penurunan status Gunung Sinabung dari Level Awas menjadi Level Siaga oleh Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah berencana memulangkan para pengungsi untuk menempati rumahnya kembali.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, pemerintah akan membantu segala bentuk keperluan para pengungsi Gunung Sinabung, terutama renovasi rumah.
“Rumah warga yang rusak akan dibantu untuk diperbaiki,” kata Edy usai berbuka puasa bersama wartawan, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Jumat (24/5) malam.
Namun, Gubsu tidak langsung mengizinkan masyarakat yang tinggal di lereng gunung untuk langsung menempatinya. Dirinya sudah memerintahkan Bupati Kabupaten Karo dan jajaran Forkompinda agar terlebih dahulu melakukan pengecekan lokasi.
“Saya sudah kontak bupati, nanti kita lihat dulu bagaimana kondisi rumah warga pasca bencana alam itu,” ucapnya.
Kata Edy, masyarakat yang tinggal di lereng gunung diperbolehkan kembali ke rumah, berdasarkan pengamatan terlebih dahulu. Hasil dari pengamatan, katanya, saat ini Gunung Sinabung sudah turun level, makanya masyarakat dapat izin kembali ke rumah masing-masing.
“Dengan kondisi Sinabung yang kian membaik, sehingga zona rawan itu diperkecil,” jelasnya.
Kemudian, mantan Pangkostrad ini juga mengatakan, kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di lereng gunung agar tetap harus waspada. “Untuk lima desa rencana terlebih dahulu. Tetap waspada,” jelasnya.
Pemerintah daerah dan Pem provsu akan tetap memberikan dukungan kepada seluruh masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Berdasarkan hasil pengamatan visual periode Januari hingga Mei 2019, menunjukkan bahwa erupsi mengalami penurunan. Pascaerupsi terakhir pada periode Juni 2018, aktivitas didominasi oleh hembusan gas. Warna dan intensitas asap hem busan menunjukkan, bahwa kandungan gas didominasi oleh uap air tidak terdeteksi adanya material batuan yang terbawa ke permukaan.
Badan Penanggulangan Ben cana Daerah (BPBD) Sumut mencatat sebanyak 1.087 kepala keluarga (KK) atau lima desa yang tinggal di lereng Gunung Sinabung, akan dipulangkan.
Menurut data BPBD Sumut, saat ini masyarakat yang meng ungsi berjumlah 2.117 KK, dan berasal dari 16 desa sekitaran lereng Gunung Sinabung.
Pemkab Karo dan Pemprovsu akan memulangkan warga lima desa terlebih dahulu, karena harus melalui tahapan-tahapan.
Adapun kelima desa tersebut, yaitu Desa Tiga Pancur, Kuta Tengah, Pintu Besi, Desa Jeraya dan Dusun Lau Kawar.
Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis mengatakan, pekan depan akan ada peninjauan lokasi pada lima desa tersebut. Ia bersama dengan jajaran akan melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi desa setelah ditinggalkan oleh masyarakat.
“Kami akan meninjau terlebih dahulu, bagaimana perkembangan terkini terhadap lima desa itu. Jadi kami tidak langsung memulangkan mereka,” katanya via seluler.
Pemulangan warga dilakukan karena saat ini status Gunung Sinabung sudah turun level dari awas menjadi siaga. “Dari level empat awas menjadi level tiga, yaitu siaga,” katanya.
Ia mengatakan, terkait pemulangan pengungsi ini, sebelumnya sudah dilakukan rapat internal. Apakah sudah layak mereka menempati rumahnya untuk menjalani kehidupan.
Dirinya menyebutkan, rencana ini juga diperhitungkan secara matang dan disesuaikan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Desa-desa tersebut, saat ini sudah berada di luar zona merah yang kini berada di 3 kilometer untuk radius lingkar Sinabung. Kemudian, radius sektoral Selatan-Timur 5 kilometer, dan Timur-Utara 4 kilometer. Bilamana kelima desa itu mengalami kerusakan parah, pemerintah akan melakukan renovasi terlebih dahulu, sebelum masyarakat menghuni rumahnya kembali.
“Akan dilakukan indentifikasi dan verifikasi semuanya. Kami lihat terlebih dahulu, tingkat kerusakan yang terjadi di lima desa tersebut,” ucapnya.
Saat ini, masyarakat masih berada di posko-posko pengungsian. Kemudian, ada juga warga yang memilih menyewa rumah. Untuk masyarakat yang berada rumah sewa, pemerintah membantu memberikan uang sewa.
“Walaupun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga tetap butuh bantuan dari pihak lainnya. Untuk itu BNPB selalu siap memberikan pendampingan dan bantuan, terutama di masa transisi darurat,” ucapnya. (prn/han)
ist
MELUAP: Sungai Renun yang meluap mengakibatkan jembatan rusak dan 36 unit rumah warga di Desa Renun, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, terendam banjir, Sabtu (25/5).
ist MELUAP: Sungai Renun yang meluap mengakibatkan jembatan rusak dan 36 unit rumah warga di Desa Renun, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, terendam banjir, Sabtu (25/5).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 36 unit rumah warga di Desa Renun, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, terendam banjir setelah Sungai Renun, meluap, Sabtu (25/5).
Menurut salah seorang warga, Bonitra Sinulingga (30) kepada wartawan, meluapnya air sungai Renun, setelah hujan deras selama 2 hari sejak Kamis (23/5) dan Jumat (24/5).
Akibat banjir tersebut, lanjut Bonitra yang dihubungi Sumut Pos, Minggu (26/5), rumah-rumah warga yang terendam banjir tersebut berada di pinggir sungai Renun.
“Warga terpaksa mengungsi ketempat tetangga mereka yang lebih aman dari kepungan luapan air sungai,”kata Bonitra.
Selain merendam pemukiman warga, luapan sungai Renun juga merusak tanaman jagung petani yang sudah siap panen. “Warga berharap cuaca semakin membaik supaya debit air berkurang,”imbuhnya.
Sementara menurut Bonitra Sinulingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi belum memberikan bantuan terhadap warga yang menjadi korban banjir.
Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi, Bahagia Ginting belum bisa dimintai keterangannya terkait musibah banjir yang dialami warga Desa Renun, Kecamatan Tanah Pinem tersebut. (mag-10/han)
WAWANCARA: Direktur PT Toba Pulp Lestari , Tbk Mulia Nauli diwawancarai wartawan di sela acara silaturahmi dan buka puasa bersama PT TP di Gedung Uniland Medan Jumat (24/5).
WAWANCARA: Direktur PT Toba Pulp Lestari , Tbk Mulia Nauli diwawancarai wartawan di sela acara silaturahmi dan buka puasa bersama PT TP di Gedung Uniland Medan Jumat (24/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Toba Pulp Lestari Tbk, (TPL) terus melakukan program-program perbaikan perbaikan secara berkelanjutan, baik pada bidang manajemen pengelolaan hutan lestari maupun pembaruan mesin-mesin pabrik pengolahan Pulp. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik.
“Program peremajaan pabrik yang dimulai 8 Agustus 2018, kini telah mencapai 87 persen dan diharapkan selesai 31 Juli 2019. Peremajaan pabrik ini bertujuan meningkatkan kinerja lingkungan (environmental performance) menuju zero smell dan kualitas produksi yang stabil,” kata Direktur PT Toba Pulp Lestari, Tbk, Mulia Nauli di sela acara silaturahim dan buka puasa bersama PT Toba Pulp Lestari dengan insan media yang digelar di Gedung Uniland Medan Jumat (24/5).
Hadir pada kesempatan ini, jajaran direksi dan manajemen PT Toba Pulp Lestari di antaranya, Komisaris Utama, Ignatius Djoko Purnomo, Direktur, Mulia Nauli, Direktur, Anwar Lawden, dan Manager Stakeholder, Simon Sidabukke .
Mulia Nauli menjelaskan, selain target menuju zero smell, proyek peremajaan pabrik bertujuan mengurangi emisi dan penggunaan energi. Seluruh pekerjaan pondasi telah selesai dan 5 digester baru telah terpasang beserta fasilitas lainnya.
“Total investasi yang dialokasikan PT TPL mencapai USD 110 juta,” kata Mulia Nauli.
FOTO BERSAMA: Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk foto bersama dengan anak yatim usai ucara buka puasa bersama PT Toba Pulp Lestari dengan insan media.
PT TPL hingga kini juga terus melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui program Community Development atau CSR berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, investasi sosial dan penciptaan lapangan kerja serta pengembangan keterampilan.
“Program dana pemberdayaan masyarakat yang diambil dari 1 persen keuntungan PT TPL telah diimplementasikan langsung oleh perusahaan sejak 2018. Fokus dilakukan di 6 kabupaten dimana perseroan beroperasi dengan porsi terbesar di Kabupaten Toba Samosir dan berturut setelahnya Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun dan Kabupaten Dairi.
Perseroan, ujarnya, juga secara proaktif mendorong program-program kemitraan dengan masyarakat sebagai solusi terkait klaim lahan yang berada dalam wilayah konsesi PT. Toba Pulp Lestari, Tbk sejalan dengan Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hingga saat ini, Perseroan telah menjalin kerjasama Program Kemitraan dengan masyarakat Desa Nagahulambu dan Desa Aek Napa. Kedepan, Perseroan akan terus mengedepankan program –program kemitraan dengan desa-desa lain.
Untuk program CRS, hingga Mei 2019, TPL telah mencatat beberapa capaian signifikan dari program yang telah terlaksana. Beberapa program yang telah disalurkan antara lain, bantuan 220 komputer, pemeriksaan kesehatan gratis kepada 2000 warga di Tobasa, dukungan cold storage untuk produksi petani di Humbang Hasundutan, program pengembangan ekonomi masyarakat, pelatihan budidaya kopi dan sebagainya.
Acara buka puasa bersama diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. (sih/ram)
Foto: Fitria Chusna Farisa/kpc
Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi
Foto: Fitria Chusna Farisa/kpc Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak menggunakan berita di media sebagai bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK).
“Sebanyak 70 persen dari permohonan ini menyangkut teori hukum tentang kedudukan MK (Mahkamah Konstitusi). 30 persennya kliping media,” ujar Veri di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Minggu (26/5).
“Di halaman 18-29 di situ para pemohon dan kuasa hukumnya mendalilkan ada banyak kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Tapi menggunakan data sekunder (kliping media) dalam pembuktian,” lanjut dia.
Hal Ini Ia menyatakan berita yang bersumber dari media massa terkait kecurangan Pilpres yang akan disengketakan di MK ialah bukti sekunder. Menurut Veri, semestinya BPN membawa bukti primer berupa hasil penelusuran untuk membuktikan bahwa pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin berlaku curang. Sebab, kata Veri, tudingan kecurangan TSM semestinya berawal dari temuan langsung di lapangan, bukan dari bukti sekunder.
Karena itu Veri menilai sulit bagi BPN untuk mengungkap kecurangan TSM yang mereka sebut lantaran buktinya bersifat sekunder. Ia pun menyayangkan hal tersebut, sebab semestinya saksi BPN dari TPS hingga KPU pusat mendata secara rinci sehingga memiliki bukti primer yang kuat.
“Kalau kita melihat dalam permohonan juga disampaikan nanti bukti-bukti akan disampaikan dalam proses persidangan. Saya justru tertarik melihat apakah buktinya itu akan sangat kuat atau tidak. Jadi bukti primer, bukti hasil pengawasan, hasil dari saksi di tiap TPS,” ujar Veri.
“Kan mereka punya di setiap TPS, kecamatan, Kabupaten kota dan provinsi dalam proses rekap berjenjang. Jauh hari sebelum proses pemilu mereka kan sudah menyiapkan tim hukum untuk kemudian melihat proses,” lanjut dia.
Diketahui, saat mendaftarkan gugatan sengketa ke MK Jumat (24/2), tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyebut membawa 51 alat bukti. Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5) pukul 22.44 WIB atau kurang dari 1,5 jam menjelang penutupan pendaftaran permohonan.
“Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu,” ujar Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto. (kps)
Foto: Istimewa
DIABADIKAN: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama warga pemenang hadiah di Kelurahan Payaroba, Kec Binjai Barat, Kota Binjai, belum lama ini.
Foto: Istimewa DIABADIKAN: Perwakilan BKKBN Sumut dan Anggota DPR RI diabadikan bersama warga pemenang hadiah di Kelurahan Payaroba, Kec Binjai Barat, Kota Binjai, belum lama ini.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Program Keluarga Berencana (KB) Nasional telah menunjukkan keberhasilan yang diakui secara internasional. Terbukti dengan ditunjuknya Indonesia sebagai salah satu Central of Excelent (Pusat Unggulan) dalam bidang Kependudukan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).
“Salah satu media telah dilakukan dalam menyampaikan informasi program KB kepada masyarakat antara lain melalui Advokasi KIE Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” jelas Kepala BKKBN Sumut, Drs Temazaro Zega pada sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Kelurahan Payaroba, Kec Binjai Barat, Kota Binjai, belum lama ini.
Informasi, lanjutnya, selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kegiatan Advokasi dan KIE dapat ditempuh melalui berbagai even kegiatan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.
Turut hadir Anggota DPR RI Delia Pratiwi Br Sitepu SH sebagai mitra kerja.
Dalam sambutannya Delia menegaskan dukungan pemerintah terhadap program pengendalian penduduk. Untuk memeriahkan kegiatan, politisi Partai Golkar ini mengajak warga peserta sosialisasi berdialog. Panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah menarik untuk dibawa pulang. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaku pedofilia yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap belasan pelajar SD di Medan Tuntungan, akhirnya berhasil ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, setelah sebelumnya sempat menghilang.
Kasubdit IV Ditreskrimum, Kompol Reinhard Nainggoan, melalui Kanit I, Kompol Haryani, yang dikonfirmasi menyampaikan, terduga pelaku berinisal JM (33) warga Jalan Bunga Turi II, Lingkungan IV, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, saat ini juga sudah ditahan.
“Pelaku sudah kami tangkap dari tempat persembunyian di luar Medan kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka langsung kami tahan,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (26/5).
Sebelumnya, JM sudah dua kali dipanggil penyidik, namun ia tidak memenuhinya, sehingga penyidik kemudian melayangkan surat panggilan ketiga berikut surat perintah membawa. “Surat panggilan itu dilayangkan penyidik setelah melakukan gelar perkara dan melayangkan surat panggilan dua kali, namun yang bersangkutan tidak datang,” jelasnya.
Namun, pelaku ternyata telah tidak lagi berada di kediamannya dan nomor ponselnya juga sudah tidak aktif. Kemudian, petugas langsung melakukan pencarian, hingga akhirnya tersangka ditangkap.
Diberitakan sebelumnya, sedikitnya terdapat 11 pelajar SD, warga Kecamatan Medan Tuntungan menjadi korban pedofilia yang mengadukan JM ke Polda Sumut sesuai LP Nomor 594/IV/2019 tanggal 24 April 2019 diterima Brigadir Arfan Dilla. Menurut ibu korban, SSK (36), peristiwa pedofilia ini diketahui pada Senin (2/4/2019). Di mana anaknya menjadi salah satu korban sodomi oleh pelaku.
“Ada 11 orang korbannya dan semuanya laki-laki yang masih sekolah bangku kelas IV dan V SD. Peristiwa ini diduga telah terjadi sejak Maret 2019,” katanya.
Kasus ini mulai terbongkar ketika salah seorang pemuka agama bernama Sofyan Sembiring yang curiga dengan pelaku JM yang suka tidur bersama anak-anak dan memeluknya di sebuah warung di pinggir sawah kawasan tersebut.
Atas informasi tersebut, S pun menginterogasi anaknya. Meski awalnya tidak mengaku, anak korban berinisial A mengakui bahwa ia pernah disodomi oleh JM. “Setelah itu saya pun membuat pengaduan ke polisi,” katanya. (dew/kps)
Foto: Istimewa
BERSAMA: Perwakilan BKKBN Sumut dan mitra kerja diabadikan bersama pemenang hadiah di Desa Sendang Rejo, Kab Langkat, belum lama ini.
Foto: Istimewa BERSAMA: Perwakilan BKKBN Sumut dan mitra kerja diabadikan bersama pemenang hadiah di Desa Sendang Rejo, Kab Langkat, belum lama ini.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan Sosialisasi Advoksi dan KIE program KKBPK bersama Mitra Kerja tahun 2019 di Desa Sendang Rejo, Kab Langkat, belum lama ini.
Dalam paparannya, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara SSos, menjelaskan KB tidak hanya mengatur jumlah kelahiran namun program KKBPK mengarah kepada kesejahteraan keluarga, dalam hal ini mengatur dan menjaga kelahiran anak dan kesehatan ibu dalam melahirkan.
Salah satu kebijakan yang dibuat adalah Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan keterpaduan mitra kerja dalam melakukan Advokasi dan KIE, meningkatkan dukungan dalam pergerakan Program KKBPK serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketahanan keluarga.
“Advokasi KIE yang dilakukan secara intensif, terarah dan tepat sasaran, merupakan salah satu kegiatan kunci guna merubah sikap, perilaku dan sistem nilai. Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program,” tutur Yusrizal Batubara.
Oleh karena itu, lanjutnya, sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang, kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program Kependudukan dan KB.
Hadir sebagai mitra kerja BKKBN Sumut, Anggota DPR RI Delia Pratiwi Br Sitepu SH. Pelaksanaan sosialisasi dimeriahkan dengan sejumlah hadiah menarik yang disiapkan panitia bagi warga yang dapat menjawab pertanyaan seputar Advokasi dan KIE Program KKBPK. Selanjutnya dilaksanakan foto bersama. (rel)
Foto: Jessi Carina/kpc
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di kediaman Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Kamis (9/5/2019).
Foto: Jessi Carina/kpc Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di kediaman Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Kamis (9/5/2019).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempercayakan sepenuhnya jalannya sidang sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjajanto yang meminta MK tak menjadi bagian dari rezim yang korup. “Sebaiknya kita berpikir positif. Kita Percayakan pada Mahkamah Konstitusi yang selama ini terbukti selalu independen dan merdeka di dalam mengambil keputusan karena telah diisi oleh hakim-hakim yang memiliki sikap kenegarawanan,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (26/5/2019).
“Apa pun yang diputuskan harus kita terima dengan baik. Jangan buat sebuah skenario curang sebelum hal tersebut (sidang) bisa dilaksanakan dan dibuktikan,” ujar dia lagi.
Hasto menilai apa yang disampaikan Bambang Widjojanto tersebut justru menunjukkan ketidaksiapan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam menyiapkan bukti materiil yang kuat.
Hasto menambahkan sebaiknya Tim Hukum Prabowo-Sandi fokus menyiapkan bukti yang mampu menunjukkan tudingan kecurangan pemilu yang dilakukan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sebaliknya, ia mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf sangat siap menghadapi gugatan tersebut.
“Sudah kami lakukan dengan baik bahkan besok kami juga akan melakukan rapat konsolidasi untuk membahas seluruh aspek,” lanjut dia.
Sebelumnya, Bambang Widjojanto berharap gugatan kubu 02 diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti. BW menuding pemerintah hari ini sebagai rezim yang korup dan berharap MK tidak menjadi bagian rezim tersebut.
“Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” kata BW di gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5/2019) malam. (kps)
